scholarly journals Komunitas Pedesaan di Malaysia : Masalah Dan Tantangan

2021 ◽  
Vol 3 (3) ◽  
pp. 1406-1414
Author(s):  
Teuku Afrizal

Community development is an effort to improve the standard of living and quality of life of the community. The Wawasan Village Movement Program is a program that focuses on the development of rural human development towards a village that is more advanced, attractive and profitable. Even though in its implementation, community development is running smoothly and successfully. However, post-success needs to be maintained and sustainable. This article focuses on problems and challenges in the context of rural community development through the Wawasan Village Movement program. This article takes a case study in the Village of Shadow Keningau, Sabah Malaysia. Data collection was carried out through in-depth interviews, focus group discussions and observations. As well as documentation of published and unpublished materials. The article found several important facilitators who became problems and challenges after the successful implementation of the Village Movement Movement program in Keningau Shadow Village. This includes; (i) no further action from the government after the success; (ii) difficulty maintaining existing committees; (iii) idle and using assets for a long time; (iv loosening of social ties. In short, after the success of the government, it is necessary to give encouragement and encouragement to the Desa Bayangan community by making this village a model village. In addition, taking community members as facilitators in fostering other Wawasan Village Movement villages that are being fostered.

2020 ◽  
Vol 22 (2) ◽  
pp. 215-240
Author(s):  
Haula Rosdiana ◽  
Maria R.U.D. Tambunan ◽  
Inayati Hifni

Dalam mengoptimalkan penerimaan pajak, pemerintah selayaknya mendesain sistem perpajakan yang berpegang prinsip efisiensi dengan tetap memperhatikan aspek keadil-an dan kesederhana. Dalam sistem perpajakan, hukum formal mempunyai peranan penting dalam mengejawantahkan hukum material, karena itu Undang-undang Ketentu-an Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) menjadi salah satu kunci keberhasilan implementasi kebijakan pajak. Mengingat strategisnya peran UU KUP, perlu untuk mereview kembali UU KUP yang saat ini berlaku serta perlu dilakukan suatu penyempurnaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data kualitatif yang terdiri dari studi literatur dan focus group discussion. Penelitian bertujuan memberikan masukan atas KUP yang saat ini masih dalam proses pembahasan dengan menekankan pada aspek kemudahan (ease of administration), keadilan (equity) dan kepastian hukum (law enforcement). Hasil penelitian ini menekan-kan pada hal-hal terkait (i) perlunya meningkatkan basis data perpajakan, (ii) perlunya menjalankan kemudahan administrasi yang berdasarkan ketentuan yang tegas, jelas, dan sederhana, (iii) penegakan hukum yang tegas, (iv) adanya sanksi yang sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan oleh wajib pajak, dan (v) peningkatan kualitas layanan dan profesionalisme petugas pajak. Kajian ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya regulasi perpajakan pro terhadap optimalisasi penerimaan tanpa mencede-rai hak-hak wajib pajak. Proposal for Amendment of Formal Law on Taxation Procedure  In optimizing tax revenue, the government should design a taxation system that adheres to the principle of efficiency, justice and simplicity. In the taxation system, formal law has an important role in manifesting laws, therefore laws and taxation procedures (KUP) are one of the keys to the successful implementation of tax policies. Considering the strategic role of the KUP Law, it is necessary to review the KUP Law which is currently in force and needs to be improved. This study uses a qualitative approach with qualitative data collection techniques consisting of literature studies and focus group discussions. The research aims to provide input on KUP which is currently still in the process of discussion by emphasizing aspects of ease (ease of administration), justice (equity) and legal certainty (law enforcement). The results emphasize issues related to (i) the need to increase the taxation database, (ii) the need to carry out administrative facilities based on firm, clear and simple provisions, (iii) strict law enforcement, (iv) comparable sanctions with violations committed by taxpayers and (v) improving the quality of service and professionalism of tax officials. This study is expected to be able to encourage the realization of tax regulations that are pro to the optimization of revenue without harming the rights of taxpayers.


2021 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
Author(s):  
Driana Leniwati ◽  
Aliya Nur Aisyah

The aimed of this study was to analyze the management of Boonpring Ecotourism by Village Owned Enterprises (BUMDes) in order to increase income of the village (PADes). This study uses a case study design with a qualitative descriptive method. Qualitative data obtained by conducting in depth interviews, observations and documentation. The informants in this study were the Head of village, the Head of BUMDes, staff and community. Data reduction, data presentation, trianggulation and conclusion are data analysis  used in this study. The results of the study stated that the management of Boonpring Ecotourism had been carried out well by the Village-Owned Enterprises (BUMDes) of Sanan Kerto in accordance with the cooperative, participatory, transparent, accountable, and sustainable principles. Good management of Boonpring Ecotourism is expected to increase Income of village in a sustainable manner by exploring the potential of villages through the tourism sector even though there are obstacles in the application of participatory principles, namely the quality of Human Resources (HR) that need to be trained.Keywords: Management Principles; tourismp; BUMDes; Income of Village. AbstrakTujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengelolaan Ekowisata Boonpring oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka meningkatkan pendapatan desa (PADes). Penelitian ini menggunakan desain studi kasus dengan metode deskriptif kualitatif. Data kualitatif diperoleh dengan melakukan wawancara secara mendalam, observasi dan dokumentasi. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, kepala BUMDes, karyawan, dan masyarakat. Reduksi data, penyajian data, trianggulasi dan penarikan kesimpulan merupakan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menyatakan pengelolaan Ekowisata Boonpring sudah dilakukan dengan baik oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sanan kerto sesuai dengan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparan, akuntable, dan sustainable. Pengelolaan Ekowisata Boonpring yang baik diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa secara berkelanjutan dengan menggali potensi desa melalui sektor pariwisata walaupun ada kendala dalam penerapan prinsip partisipatif yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang perlu dilatih.Kata Kunci: Prinsip Pengelolaan, wisata, BUMDes, PADes. 


2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 85-94
Author(s):  
Ahmad Udori ◽  
Miranti Miranti

From the results of the author's research entitled Performance of the Regional Disaster Management Agency in Flood Disaster Management in Tebo Regency (Case Study of BPBD in Tebo Regency) as follows: Government Efforts of the Regional Disaster Management Agency in tackling Floods. Socialization Preparing for flooding This socialization was carried out for the people of the Tebo Regency Government to better know how to deal with flooding in the village. So that when the flood disaster comes the people are not surprised. Post Flood Action One of the impacts of the disaster on the declining quality of life of the population can be seen from various public health problems that occur. Disasters that are followed by displacement have the potential to cause health problems that are actually preceded by problems in other fields/sectors. Constraints faced by the government of the Tebo Regency Government in overcoming the flood disaster in Tebo Regency. Lack of funds. Funds are used in socialization activities carried out by the Government of Tebo Regency, especially BPBD KAbebo District. Because in this socialization activity requires presenters and consumption for guests and the community. But the Tebo Regency Government lacked funds in this matter. Lack of community awareness. The lack of awareness here means that in the socialization activities carried out by the Tebo Regency Government, not many people attend. Though in this socialization do is for their own interests. Not many people realize that this is important.AbstrakArtikel ini bertujuan untuk melihat upaya yang dilakukan oleh stakeholder tertentu dalam menangani bencana banjir. Banjir adalah ancaman musiman yang terjadi apabila meluapnya tubuh air dari saluran yang ada dan menggenangi wilayah sekitarnya. Banjir merupakan ancaman alam yang paling sering terjadi dan banyak merugikan. Sungai-sungai di Indonesia 30 tahun terakhir ini mengalami peningkatan termasuk di daerah Kabupaten Tebo. Penelitian ini menggunakan pendekatan metode deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Instansi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tebo. Sosialisasi Pesiapan menghadapi banjir Sosialisasi ini dilakukan untuk masyarakat Pemerintah Kabupaten Tebo supaya lebih tahu bagaimana persiapan mengahadapi banjir di kelurahan tesebut. Supaya disaat bencana banjir datang masyarakat tidak terkejut. Tindakan Pasca Banjir Salah satu dampak bencana terhadap menurunnya kualitas hidup penduduk dapat dilihat dari berbagai permasalahan kesehatan masyarakat yang terjadi. Kendala  yang di hadapi pemerintah Pemerintah Kabupaten Tebo dalam menanggulangi Bencna banjir di Kabupaten Tebo. Kekurangan Dana. Dana digunakan dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tebo Khususnya BPBD Kabupaten Tebo. Karena dalam kegiatan sosialisasi ini membutuhkan pemateri dan konsumsi untuk tamu dan masyarakat. Namun pihak Pemerintah Kabupaten Tebo kekurangan dana dalam hal ini. Kurang kesadaran Masyrakat. Kurangnya kesadaran disini maksudnya adalah dalam kegiatan sosialisasi yang dilakukan Pihak Pemerintah Kabupaten Tebo masyarakat tidak banyak yang menghadiri.


2020 ◽  
Vol 19 (4) ◽  
pp. 525-540
Author(s):  
Samuel Mugedya ◽  
Simon M Kang’ethe ◽  
Thanduxolo Nomngcoyiya

Abstract Literature studies have shown that older persons face an array of challenges, among them parenting a delinquent grandchild. This study adopted both a qualitative approach and paradigm, supported by an explorative and a descriptive case study design. The study sampled eleven participants, and data were collected using in-depth interviews and focus group discussions with grandparents, a community committee member, and probation officers. Measures employed by grandparent households in tandem with the Department of Social Development were unearthed. These included, but were not limited to, corporal punishment, seeking assistance from relatives, seeking assistance from social workers, and creating attachment. This article recommends that the government prioritize the grandparents’ vulnerability to the dangers of parenting difficult children, either by freeing them from such a harmful environment, or putting measures in place to manage children in conflict with the law, with special attention to grandparent-headed households.


2021 ◽  
Vol 19 (2) ◽  
pp. 139-156
Author(s):  
Nasirudin Al Ahsani ◽  
Kharisma Fitrotul ◽  
Ana Fauziyah ◽  
Berliantin Nahdiya

The water quality of the rivers in Gresik, specifically in Bengawan Solo river in Bungah-Ujung Pangkah area and the downstream of Brantas River in the Wringinanom-Driyorejo Region, is polluted as perceived from the total dissolved solids that reaches 5000 ppm. Meanwhile, the river water contaminated with microplastics in Bengawan Solo reaches 55.2/100 L and the downstream of Brantas River reaches 18.5/100 L3. The garbage does not only accumulate in rivers, but also on land. In Sekapuk Village, Ujung Pangkah Subdistrict, Gresik, there is a former limestone mine. Since the mining was completed, it ended up being a landfill from 2003 through 2017. The current study employs a qualitative research method. The data were collected from interviews, observation, and documentation. The objectives of this study are: 1) To determine the components of tourism and participatory planning in Setigi tourist attraction, 2) To determine the community development and empowerment in Setigi tourist attraction, and 3) to determine the supporting and inhibiting factors in managing Setigi tourist attraction. The results of this study are as follows: 1) Setigi tourist attraction's components include parking areas, toilets, prayer rooms, gazebos, photo spots, culinary areas, ATV cars, and others. The planning of this tourist attraction came from an idea of the village head to make the village into a tourist attraction. As a result, a regular meeting is held on the 1st of every month which is attended by members of BUMDES, PEMDES, other village institutions such as local community units (RT & RW) and other community members, 2) The community development is carried out by providing opportunities to establish stalls for women in family welfare program (PKK) groups and each local community unit (RT /RW) in Sekapuk Village, 3) The supporting factors are the ability and the willingness to establish Setigi tourist attraction. Meanwhile, the inhibiting factor is the limited funds in the tourist attraction development, but a joint saving program was planned by the village head.


2021 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 156-167
Author(s):  
Priska Vasantan

The purpose of this study was to describe the role of knowledge transfer in the education that can improve business in Bengkayang Regency. Information management is one of the things that must be faced by disadvantaged areas, especially in industrial revolution 4.0. Bengkayang Regency is one of the areas directly adjacent to Malaysia so that there are many cross-border businesses. In the era of this industrial revolution, the government has a 4.0 making Indonesia program, namely making Indonesia becomes the 10th largest economist in the world. One of the factors to improve is the quality of human resources. However, the quality of human resources in Bengkayang Regency was is very low due to the poor education quality. This research was conducted using a phenomenological qualitative method with observation and in-depth interviews. The informants were elementary school students studying in Year 4, 5, 6. They studied in the village of Tampe and 4 students in Shanti Bhuana (ISB) institute located in Bengkayang. The results showed that the quality of human resources was strongly influenced by the quality of education and the quality of education was strongly influenced by the knowledge transfer process implemented in schools


2021 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 206
Author(s):  
Yusuf Fadli ◽  
Riska Sarofah

This study describes community development in the preparation for a community action plan for slum management in DKI Jakarta. The case study chosen for this research is the Akuarium village. The existence of slums is an inseparable part of the development of a city. The slum area contributes to several problems such as population density, building conditions, ventilation, sanitation, garbage, drainage, environmental roads, lighting and building layout. In an effort to overcome these problems, it is important to develop a community development concept that emphasizes the participation of the community through collaborative work between the government and citizens in the development process. The research that has been done has not touched on the substance of the problem faced by the urban poor and how the community plays a role in supporting the program. The purpose of this research is to find out how community-based development patterns can encourage collaborative work of each actor in structuring slum villages in DKI Jakarta. In this study, the method used is qualitative with in-depth interviews and data processing using the Nvivo 12+ application. The results showed that the principles of community development, including integrated development, participation, sustainable development, empowerment, and human rights, greatly influence the collaborative work of various stakeholders in planning an Akuarium development action plan.


2021 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 208
Author(s):  
Yani Tri Wijayanti

The Covid-19 pandemic in Indonesia, made the government take steps to reduce the spread of the virus by making health protocols, restricting activities outsides the home, and the travel ban. This impact is strongly felt by long distance marriage (LDM) couples. LDM couples are committed by husband and wife who do not live together because of work demands. The communication is long distance using the media. The purpose of this study is to find out and analyze patterns of family communication in LDM couples during the Covid-19 pandemic. The method used is a case study, selection of research informants using purposive sampling techniques and data collection with in-depth interviews. Family communication patterns are formed from factors that influence, form of communication and quality of communication. When the Covid-19 pandemic intensity of family communication in LDM couples increased using media such as telephone, chat and video calls.


2019 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 110
Author(s):  
Hafidah Fachrunisa ◽  
Budhi Setiawan ◽  
Ani Rakhmawati

<em>The purposes of the research are to describe and to explain the learning<strong> </strong>process of short-story writing based on Curriculum 2013 which includes teachers’ comprehension about Curriculum 2013, planning, implementation, and assessment based on the Curriculum 2013 and the constraints and efforts made to overcome the obstacles. The research used descriptive qualitative with a case study approach. The data resources in this research was obtained through observation, in-depth interviews, and documents analysis. Based on the results of the study, it was concluded that learning to write short stories needs to be evaluatedin order to increase the quality of learning process both from planning, implementation, and the assesment because there are still some obstacles in the implementation. This the Curriculum 2013 can be implemented in accordance with the concepts and rules have been made by the government and achieve the goal of education have been formulated.</em>


2019 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 147-160
Author(s):  
Mandala Harefa, S.E., M.E.

The implementation of regional autonomy along with fiscal decentralization in Indonesia is significantly expected to increase the amount of funds transferred to the regions. The policy aims to reduce inter-regional fiscal inequality in order to improve the quality of public services in the region. This research was conducted to find out whether central government transfers in the form of Revenue Sharing Funds (DBH) would be able to increase the regional revenues of East Kalimantan Province to fund regional needs in the context of implementing decentralization. East Kalimantan Province was selected as the case study, considering that this province has many natural resources which expectedly will receive a quite large DBH. This study uses qualitative methods to explain problems related to the implementation of fiscal decentralization policies. The focus of the study is the proportion percentage of DBH that has been regulated. Important information gathered through in-depth interviews and focus group discussions to find the core of the problem to facilitate analysis. The results of the study showed that the DBH obtained by East Kalimantan Province in recent years had decreased, so that it had an effect on overall revenue which in turn had a significant effect on the implementation of regional programs. On the other hand, a very large increase was received from the transfer of special allocation funds, but this also did not affect the revenues of East Kalimantan Province. Whereas Local Revenues did not experience a significant increase.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document