scholarly journals REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN UNTUK PENGUATAN TATA KELOLA KEUANGAN NEGARA YANG BAIK

2017 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 153
Author(s):  
Djatu Apriellia
Keyword(s):  
Information System ◽  
Public Officials ◽  
Legal Research ◽  
The Public ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Financial Governance ◽  
The Republic ◽  
Administrative Sanctions ◽  
Research Show

The audit board of the republic of Indonesia (BPK) examination results in recommendations that must be followed by the public officials. Recommendations are needed for improvements in the management of financial governance. This research is normative as for the issues discussed in this research are first the follow-up monitoring arrangements on BPK recommendations and the sanctions if the recommendation is not followed by the audited entity. This legal research was conducted by examining the primary legal materials and secondary law. The results of this research show that normatively monitoring arrangements follow up on BPK recommendations currently using Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 which will use the information system so that the implementation of the follow-up monitoring of the audit board recommendations will be faster, more accurate, and efficient. Furthermore, if the public officials did not discharge the audit board recommendation then will be subject to administrative sanctions and criminal sanctions, but BPK has not had mechanisms and procedures for reporting to the police departement if the recommendation that has not been or is not acted upon by the audited entity. Hasil pemeriksaan BPK menghasilkan rekomendasi yang wajib ditindaklanjuti oleh pejabat. Rekomendasi diperlukan untuk perbaikan-perbaikan manajemen dalam menciptakan tata kelola keuangan negara yang lebih baik. Penelitian ini merupakan penelitian normatif adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah pertama pengaturan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK saat ini dan kedua sanksi apabila rekomendasi BPK tidak ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara normatif pengaturan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK saat ini menggunakan Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 yang akan menggunakan sistem informasi pemantauan tindak lanjut sehingga pelaksanaan pemantauan tindak lanjut rekomendasi BPK akan lebih cepat, akurat, dan efisien. Selanjutnya apabila pejabat tidak melaksanakan rekomendasi BPK maka akan dikenai sanksi administratif maupun sanksi pidana, namun BPK belum memiliki mekanisme dan prosedur pelaporan kepada pihak kepolisian apabila rekomendasi BPK yang belum atau tidak ditindaklanjuti oleh entitas yang diperiksa.

scholarly journals Advokasi Dualisme Kebebasan Visa di Indonesia

2020 ◽  
Vol 9 (3) ◽  
pp. 608
Author(s):  
Dewa Krisna Prasada
Keyword(s):  
Legal Research ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Legal Provisions ◽  
Presidential Decree ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
Domestic Affairs ◽  
Administrative Sanctions ◽  
Tourism Economy ◽  
And Control

Visa is a written letter that has an element of legality used when one visits another country. In 2016 the President of the Republic of Indonesia issued a Presidential Regulation regarding Visa-Free Visit. Presidential Decree Number 21 Year 2016 concerning Visa-Free Visit (BVK) provides an opportunity for 169 countries to freely visit the territory of the Republic of Indonesia without a visa. With this provision, it creates dualism in a social environment. On one hand, this provision is beneficial in increasing the tourism economy, and on the other hand, the growth of the risk of criminalization by foreigners is increasing. This study aims to provide a solution to the problem in legal provisions to prevent and control the traffic of foreigners to Indonesia after the enactment of the BVK and how to sanction citizens who abuse the visa-free visit permit. This study uses normative legal research methods. The results of this study indicate that the rules that determine the supervision and implementation of the rules systematically against foreigners who abuse BVK are specified in Law Number 6 Year 2011, Regulation of the Ministry of Law and Human Affairs (Permenkumham) Number 17 Year 2016, and Regulation of the Ministry of Domestic Affairs (Permendagri) Number 49 Year 2010. In addition, for foreigners who are caught having committed violations, the government can provide administrative sanctions up to criminal sanctions and deportation. From the perspective of the ius constituendum, the provisions regarding BVK need to carry out legal reconstruction to determine specific sanctions against foreigners who commit violations. Besides, there is a need for provisions regarding the system for providing BVK to foreigners in detail so that it is right on target. Visa merupakan sesuatu surat tertulis yang memilki unsur legalitas yang digunakan dalam kegiatan kunjungan menuju negara lain. Pada tahun 2016 Presiden Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden mengenai bebas visa kunjungan. Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan (BVK) memberikan kesempatan bagi 169 negara untuk bebas berkunjung ke wilayah Republik Indonesia tanpa visa. Ketentuan tersebut menimbulkan dualisme dalam suatu lingkungan sosial. Di satu sisi, ketentuan ini menguntungkan dalam peningkatan ekonomi pariwisata, dan di sisi lain pertumbuhan resiko kriminalisasi oleh orang asing kian bertambah. Kajian ini bertujuan memberikan suatu jawaban dari permasalahan dalam ketentuan hukum untuk mencegah dan mengendalikan lalu lintas orang asing ke Indonesia pasca berlakunya BVK dan bagaimana sanksi kepada warga yang menyalahgunakan izin bebas visa kunjungan. Kajian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (normative legal research). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aturan-aturan yang menentukan mengenai pengawasan dan berjalannya aturan secara sistematis terhadap orang asing yang menyalahgunakan BVK ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Permenkumham Nomor 17 Tahun 2016, dan Permendagri Nomor 49 Tahun 2010. Selain itu bagi orang asing yang tertangkap telah melakukan pelanggaran, pemerintah dapat memberikan sanksi administratif sampai sanksi pidana dan deportasi. Dari prespektif ius constituendum ketentuan mengenai BVK perlu dilakukan rekonstruksi hukum guna menentukan sanksi secara khusus terhadap warga asing yang melakukan pelanggaran. Selain itu, perlu adanya ketentuan mengenai sistem pemberian BVK kepada orang asing secara mendetail agar tepat sasaran.

TANGGUNG JAWAB PERBANKAN DALAM KASUS PEMBOBOLAN DANA NASABAH (Studi Pembobolan Deposito milik PT. Elnusa, Tbk)

2019 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 301
Author(s):  
Thessa Anial John
Keyword(s):  
Consumer Protection ◽  
Case Study Approach ◽  
Legal Research ◽  
Public Funds ◽  
The Public ◽  
Study Approach ◽  
Banking Service ◽  
The Law ◽  
Research Show

<p>Abstract</p><p>This article aims to study the bank’s responsibility towards fraud against customer with a case study of Bank Mega Fraud against PT. Elnusadeposito funds. This research is a normative legal research using constitutional and case study approach. The result of this research show that Bank Mega liquefyPT. Elnusadeposito funds carelessly without PT.Elnusa consent is an act against the law. Bank Mega hasfailed to fulfil it’s responsibility towardsthe customer as regulated Article 37 B paragraph (1) UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 concerning banking service that stipulate every bank must guarantee the public funds deposited in the bank concerned The action of Bank Mega has caused losses both material and immaterial loss so that Bank Mega has to give responsibility and compensation for damage and consumer loss according to Article 19 paragraph (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 regarding consumer protection.</p><p>Keywords: Responsibility; prudential principles; banks; and customers.</p><p>Abstrak</p><p>Artikelini bertujuan mengkaji tanggung jawab perbankan terhadap pembobolan dana nasabah dengan</p><p>studi kasus terhadap Bank Mega dalam kasus pembobolan dana deposito PT.Elnusa, Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan melakukan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus.Berdasarkan hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa tindakan Bank Mega mencairkan dana deposito milik PT.Elnusa secara tidak hati-hati dan tanpa sepengetahuan PT. Elnusa merupakan tindakan yang melanggar hukum. Bank Mega telah tidak memenuhi kewajibannya terhadap nasabah sebagaimana diatur dalam Pasal 37 B ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menyebutkan bahwa setiap bank wajib menjamin dana masyarakat yang disimpan pada bank yang bersangkutan. Tindakan Bank Mega telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil sehingga Bank Mega selaku pelaku usaha berdasarkan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan.</p><p>Kata Kunci: Tanggung jawab; prinsip kehati-hatian; bank; dan nasabah.</p>

scholarly journals Penyelenggaraan Pariwisata Olahraga: Perspektif Rekomendasi Pemerintah Daerah

Acta Comitas ◽  
2019 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 213
Author(s):  
Aditya Putra Thama ◽  
Ni Ketut Supasti Dharmawan
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Regional Government ◽  
Legal Research ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Legal Provisions ◽  
The People ◽  
Sports Tourism ◽  
Administrative Sanctions ◽  
Sports Activities

Current sports activities are quite closely related to tourism. Tourism is the main source of livelihood for the people of Bali. Along with the development of sports in Bali, the implementation of sports tourism was also developed as an option in the development of local tourism. Bali Provincial Sports Regulation regulates sports tourism in Bali. However, the provisions of Article 14 paragraph (2) of the regulation require regional government recommendations prior to the implementation of sports tourism, which if not fulfilled can be subject to criminal sanctions in contravention of the SKN Law and the implementing regulations give rise to norm conflicts. The purpose of this study is to study the implementation of sports tourism based on the Bali Province Sports Regulations and analyze criminal sanctions for not being given the recommendations of the regional government by the organizers. The method used in this study is a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study show that based on the Bali Provincial Sports Regulations the implementation of sports tourism must obtain recommendations from the regional government as Article 14 paragraph (2) of the Provincial Regulation on Sport in Bali. However, higher legal provisions related to sports, namely the SKN Law does not regulate this. The SKN Law which is a reference for organizing sports only requires a recommendation from the relevant organization of sports branch as Article 51 paragraph (2). The criminal provisions as Article 65 paragraph (1) of the Bali Province Sports Regulations for organizers who do not have a recommendation from the regional government are irrelevant and seem excessive considering the recommendation is an administrative requirement for an activity, it will be more relevant if administrative sanctions are imposed rather than criminal sanctions. In the event that this occurs, it will refer to the provisions of the SKN Law as well as the implementation rules. Kegiatan olahraga saat ini cukup erat kaitannya dengan pariwisata. Pariwisata merupakan sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat Bali. Seiring dengan berkembangnya olahraga di Bali, penyelenggaraan pariwisata olahraga juga dikembangkan sebagai salah satu pilihan dalam pengembangan pariwisata lokal. Perda Keolahragaan Provinsi Bali mengatur pariwisata olahraga di Bali. Namun ketentuan Pasal 14 ayat (2) pada perda tersebut yang mewajibkan rekomendasi pemerintah daerah sebelum penyelenggaraan pariwisata olahraga, yang apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi pidana bertentangan dengan UU SKN maupun peraturan pelaksanaannya memunculkan konflik norma. Tujuan studi ini yakni untuk mengkaji penyelenggaraan pariwisata olahraga berdasarkan Perda Keolahragaan Provinsi Bali dan menganalisis sanksi pidana atas tidak dikantonginya rekomendasi pemerintah daerah oleh penyelenggara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa berdasarkan Perda Keolahragaan Provinsi Bali penyelenggaraan pariwisata olahraga wajib mendapatkan rekomendasi dari pemerintah daerah sebagaimana Pasal 14 ayat (2) Perda Keolahragaan Provinsi Bali. Namun ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait dengan keolahragaan, yakni UU SKN tidak mengatur demikian. UU SKN yang merupakan acuan dari penyelenggaraan keolahragaan hanya mewajibkan adanya rekomendasi dari induk cabang olahraga yang bersangkutan sebagaimana Pasal 51 ayat (2). Adapun ketentuan pidana sebagaimana Pasal 65 ayat (1) Perda Keolahragaan Provinsi Bali bagi penyelenggara yang tidak mengantongi rekomendasi dari pemerintah daerah tidaklah relevan dan terkesan berlebihan mengingat rekomendasi adalah sebuah syarat administrasi dari sebuah penyelenggaraan kegiatan, maka akan lebih relevan jika dikenakan sanksi administratif daripada sanksi pidana. Dalam hal itu terjadi, maka akan mengacu pada ketentuan UU SKN maupun aturan pelaksanaannya.

scholarly journals Aspek Hukum Pidana Warga Negara Asing Ke Negara Kesatuan Republik Indonesia Tanpa Melalui Pemeriksaan Pejabat Imigrasi (Studi Putusan No: 1474/Pid.Sus/2016/PN. Mdn)

2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 143-149
Author(s):  
Rama Sari Atiwiz Purba ◽  
Ridho Mubarak ◽  
Rafiqi Rafiqi
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Law Enforcement ◽  
Government Regulation ◽  
Legal Action ◽  
Foreign Nationals ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Library Research ◽  
Criminal Offenses ◽  
The Republic ◽  
Administrative Sanctions

Immigration is a form of legal action that is marked by the arrival or presence of foreigners in the territory of the Republic of Indonesia and the departure of Indonesian citizens to the territory of other countries by using or not having immigration travel documents. The method of this research is normative juridical, which is using Library Research. Legal arrangements regarding foreign nationals to Indonesia without going through immigration official inspection are outlined in Article 8 and Article 9 of Law No. 6 of 2011 concerning Immigration and also in Article 3, Article 20 and Article 21 of Government Regulation Number 31 of 2013 concerning Regulations for the Implementation of Law Number 6 of 2011 concerning Immigration and Minister of Law and Human Rights Regulation of the Republic of Indonesia Number 8 of 2014 concerning Passports Ordinary And Travel Letters Like Passports. Law enforcement against criminal offenses of Foreign Citizens to Indonesia without going through the examination of immigration officials then the perpetrators may be subject to administrative sanctions and criminal sanctions, the perpetrators who enter the territory of Indonesia without going through immigration officials have violated Article 113 of Law No. 6 of 2011 concerning immigration and sentenced to six months imprisonment

scholarly journals Efektifitas Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Gorontalo dalam Penyelenggaraan Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil

2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 50
Author(s):  
Nurwita Ismail
Keyword(s):  
Quality Of Service ◽  
Sociological Research ◽  
Legal Research ◽  
The Public ◽  
The People ◽  
Public Expectation ◽  
The Republic ◽  
The Right ◽  
Basic Philosophy

In essence the right of everyone to get the same job and opportunity in government, is one of the instruments in trying to improve prosperity and prosperity of the people. This corresponds to the basic philosophy of the state summarized in Pancasila, where the five precepts of Pancasila should be viewed as one unified whole. Even has been translated in the Constitution of the Republic of Indonesia (UUD) Year 1945, as well as a constitutional basis in governance, nation and state.The importance of Gorontalo Regency Government / related agencies especially Regional Personnel Agency (BKD) performs acceptance in accordance with the mechanisms stipulated in several Laws and Regulations in particular PP. 43 of 2007, with the expectation that the quantity of civil servants can dominate the quality so that the public expectation of the quality of service and the acceleration of regional development can be fulfilled. Type of research Sociological Juridical. Juridical Sociological Research is a legal research that combines the research of normative law and sociological law research.

scholarly journals PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PIHAK PEMBELI MENGENAI PEMBUATAN SALINAN AKTA PENGIKATAN JUAL BELI YANG DIBUAT TANPA MINUTA AKTA

2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
Author(s):  
Riska Amalia Indahsari ◽  
Khansa Muafa ◽  
Ita Fattumah
Keyword(s):  
The State ◽  
Research Approach ◽  
Legal Services ◽  
Public Officials ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Criminal Sanctions ◽  
Legal Consequence ◽  
Legal Consequences

AbstractNotaries are public officials appointed by the State to carry out the duties of the State in legal services such as making authentic deeds. In carrying out its duties and responsibilities making authentic notarial deeds sometimes make mistakes that affect civil, administrative and criminal sanctions. If seen in Article 16 paragraph (1) letter b of the UUJN that minuta deed must be made and kept as part of the Notary protocol. The purpose of this research is to analyze the importance of a notary to make a certificate of minutes in making a copy of the deed. What is the juridical effect on the deed of minutes not owned by a Notary in making a copy of the deed, then what is the legal consequence for the Notary who did not make the deed of minutes in making a copy of the deed. This legal research is a normative legal research approach that is carried out is the statutory approach and conceptual approach. The legal consequences for the minutes of the deed not possessed by the Notary in making a copy of the deed will cause the deed to be null and void by law because it violates the formal aspects in making the deed and the Notary does not carry out any of the obligations contained in Article 16 paragraph (1) letter b of the UUJN. The legal consequences for the Notary will be given a sanction as a responsibility, namely civil, administrative and criminal sanctions.Keywords: notary obligation, minuta deed, copy deedAbstrakNotaris merupakan pejabat umum yang diangkat oleh Negara untuk melakukan tugas-tugas Negara dalam pelayanan hukum seperti membuat akta otentik. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya  membuat akta otentik notaris terkadang melakukan kesalahan yang berdampak kepada sanksi perdata, aministratif dan pidana. Jika dilihat dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN bahwa minuta akta wajib dibuat dan disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Tujuan dari penilitian ini adalah untuk menganalisis pentingnya notaris untuk membuat minuta akta dalam pembuatan salinan aktanya. Bagaimana akibat yuridis terhadap minuta akta yang tidak dimiliki Notaris dalam pembuatan salinan aktanya, kemudian apa akibat hukum untuk Notaris yang tidak membuat minuta akta dalam pembuatan salinan aktanya. Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum normatif pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Akibat hukum untuk minuta akta yang tidak dimiliki Notaris dalam pembuatan salinan aktanya akan menyebabkan akta tersebut batal demi hukum sebab melanggar aspek formil dalam pembuatan akta dan Notaris tidak melaksanakan salah satu kewajibannya yang ada di dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN. Akibat hukum bagi Notaris nantinya akan diberikan  sanksi sebagai pertanggungjawabannya yaitu sanksi perdata, administratif dan pidana.Kata kunci: kewajiban notaris, minuta akta, salinan akta

scholarly journals Kewenangan Aparat Kepolisian dalam Pengawalan Konvoi Kendaraan Bermotor Berukuran Besar di Jalan Raya

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 399-403
Author(s):  
I Made Adi Putra ◽  
I Nyoman Putu Budiartha ◽  
I Ketut Sukadana
Keyword(s):  
Public Interest ◽  
Legal Issues ◽  
Road Transportation ◽  
Legal Research ◽  
Traffic Signs ◽  
The Public ◽  
The Road ◽  
The Republic ◽  
On The Road ◽  
National Police

It is common for a large motorbike convoy to cause accidents, both between large motorbike riders and other vehicle riders. This is due to the fact that the speed of the large-sized motorbikes itself can be said to be quite fast, coupled with the behavior of some of these riders who sometimes like to run red lights and put aside the traffic signs, which often results in accidents. Based on this factual background, the legal issues examined in this study are: What is the authority of the police in escorting large motorbike convoys and what is the responsibility of the police in implementing the convoy when accident victims occur on the road. The type of research used in this research is normative legal research. The results of this research are that the authority of the police apparatus in providing escort for large motorbike convoys is the provision of Article 14 letters a and 18 paragraph (1) of Law no. 2 of 2002 concerning the National Police of the Republic of Indonesia and Article 12 letter e of Law No. 22 of 2009. These provisions basically constitute the authority of the police apparatus to carry out the regulation, guarding, escort and patrol of community and government activities as needed, and to give the authority to act according to their own judgment in the public interest. The responsibility of the police is to carry out the convoy in the event of a victim of an accident on the highway in order to maintain order and ensure security, safety, orderliness and smoothness of road transportation.

scholarly journals Keabsahan Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Tanpa Disertai Surat Setoran Pajak

2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 38-49
Author(s):  
David Mars Tornado ◽  
Marwati Riza ◽  
Sri Susyanti Nur
Keyword(s):  
Income Tax ◽  
Government Regulation ◽  
Land Rights ◽  
Legal Certainty ◽  
Legal Research ◽  
Legal Implications ◽  
The Republic ◽  
Legal Subjects ◽  
Research Show

The granting of land rights is one way for legal subjects to be able to obtain a right to land in Indonesia. This study aims to determine the legal implications of the Decree on Granting Land Rights issued by the National Land Agency without implementing Article 7 of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 34 of 2016 concerning Income Tax. This research is empirical legal research. The results of the research show that the Decree on the Granting of Rights to Land is still valid without implying that it is null and void, while Article 7 of the Republic of Indonesia Government Regulation Number 34 of 2016 is not in line with the principles in the theory of legal certainty and is not effective in its application or enforcement.

scholarly journals KONSTRUKSI SANKSI ADMINISTRATIF PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 2 TAHUN 2012

2015 ◽  
Vol 4 (4) ◽  
Author(s):  
Kadek Putra Arik Persona
Keyword(s):  
Local Regulation ◽  
Criminal Sanctions ◽  
The Law ◽  
The Republic ◽  
Administrative Sanctions

The study describes the overlap of arrangements of administrative sanctions in the Law No. 12 of 2011 with the construction of administrative sanctions in the Local Regulation of Bali Province No. 2 of 2012. The arrangements of administrative sanctions according to Law No. 12 of 2011 are stipulated in appendix II number 64 which stipulates that the substance in the form of administrative sanctions or civil sanctions for the violation of these norms are formulated into one part (chapter) with the norms that impose administrative sanctions or civil sanctions, and in appendix II number 65 which regulates if there is more than one norm that provides administrative or civil sanctions, administrative sanctions or civil sanctions are formulated in the last chapter of the section. Thus, it does not formulate the provision of sanctions that also contains criminal sanctions, civil penalties and administrative sanctions in one chapter. The arrangements of administrative sanctions in the Local Regulation of Bali Province No. 2 of 2012 are stipulated in Chapter XIV of Article 33 paragraph (1), (2), and (3), thus it is contrary to the provisions of Appendix II of Law of the Republic of Indonesia Number 12 of 2011 numbers 64 and 65.

The Dissolution of Municipal Councils due to Organized Crime Infiltration

2019 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 45
Author(s):  
Filomena Occhiuzzi
Keyword(s):  
Rule Of Law ◽  
Organized Crime ◽  
Central Government ◽  
Administrative Law ◽  
Public Officials ◽  
Local Authorities ◽  
The Rule Of Law ◽  
The Public ◽  
The Republic ◽  
Fundamental Values

: The paper proposal is focused on the evolution of a specific legal instrument, which consists of the Central government’s power to “dissolve” municipal councils in the case of infiltrations by organized crime. In Italian administrative legislation, local councils may be dissolved for several reasons such as the ongoing violation of the law and the neglect of duty, but one of the most debated causes is the interference and the pressure that organized crime may exercise on the members of municipal councils. This specific administrative law instrument is defined in art. 143 T.U.E.L. and is part of a series of public anti-mafia policies. It was introduced in 1991 as an emergency law to cope with the risk of maladministration due to local authorities’ subjugation to criminal power (Mete, 2009). The aim of the dissolution of local councils is to preserve constitutional and fundamental values such as democracy and the rule of law, but it is a very severe legal tool as it affects a democratically elected community. This instrument is also closely related to the prevention of corruption in the public sector, as often the infiltrations by organized crime in municipalities are due to the corruption of public officials. The institution in charge of applying this legal tool is the Prefect, which has the power to enforce the orders of the central government and oversees local authorities. The procedure for the adoption of this instrument involves the major constitutional bodies such as the Parliament, the Ministry of Interior and the President of the Republic.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document