scholarly journals STRATEGI PENINGKATAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PADA PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2018 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
Author(s):  
Khoirul Syahputra ◽  
Yusman Syaukat ◽  
Abdul Kohar Irwanto

ABSTRACTReformation agenda is in various fields. One of the reformation agenda is in implementing the good governance. Regulation of the home affairs minister No. 19 Year 2016 is the regulation to rule local government wealth becoming adequated, informative, transparent and accountable. The purpose of this study are evaluating, knowing and describing the regional management assets. This study also formulating priority strategies to improve regional assets management of the Anambas government. The data consists of primary and secondary data. Primary data was obtained from direct observation, interview and questioners with purposive sampling method. While the secondary data was obtained from literature and related documents. This study use rating scale analysis, SWOT and QSPM analysis. This study has shown the weaknesses of the human resources competeny in assets management was caused by lackig in guidance, supervision and controlling which influenced the assets managements performance. The priority strategy was improving the quality of human resources in managing and reporting the local goverment assets.Key words :  Strategy, improvement  management of BMDABSTRAKReformasi diberbagai bidang di pemerintahan salah satunya adalah manisfestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan BMD adalah wujudnya aturan yang mengatur suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan dan akuntabel. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi, mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan BMD dan merumuskan strategi yang perlu diprioritaskan dalam meningkatkan pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan cara observasi langsung, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih secara sengaja (purposive sampling). Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian terhadap dokumen terkait. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah : analisis rating scale, analisis SWOT dan metode QSPM.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya komptensi SDM pengelola BMD tidak terlepas dari kurang optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengedalian pada pengurus BMD dan ini juga berdampak pada kinerja aparatur pengelola BMD. Strategi prioritas yang tepat untuk diimplementasikan yaitu peningkatan kualitas SDM pengurus BMD dalam mengelola dan menyusun laporan BMD.Kata kunci: Strategi, Peningkatan Pengelolaan BMD.

2019 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
Author(s):  
Khoirul Syahputra ◽  
Yusman Syaukat ◽  
Abdul Kohar Irwanto

ABSTRACTReformation agenda is in various fields. One of the reformation agenda is in implementing the good governance. Regulation of the home affairs minister No. 19 Year 2016 is the regulation to rule local government wealth becoming adequated, informative, transparent and accountable. The purpose of this study are evaluating, knowing and describing the regional management assets. This study also formulating priority strategies to improve regional assets management of the Anambas government. The data consists of primary and secondary data. Primary data was obtained from direct observation, interview and questioners with purposive sampling method. While the secondary data was obtained from literature and related documents. This study use rating scale analysis, SWOT and QSPM analysis. This study has shown the weaknesses of the human resources competeny in assets management was caused by lackig in guidance, supervision and controlling which influenced the assets managements performance. The priority strategy was improving the quality of human resources in managing and reporting the local goverment assets.Key words :  Strategy, improvement  management of BMDABSTRAKReformasi diberbagai bidang di pemerintahan salah satunya adalah manisfestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan BMD adalah wujudnya aturan yang mengatur suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan dan akuntabel. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi, mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan BMD dan merumuskan strategi yang perlu diprioritaskan dalam meningkatkan pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan cara observasi langsung, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih secara sengaja (purposive sampling). Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian terhadap dokumen terkait. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah : analisis rating scale, analisis SWOT dan metode QSPM.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya komptensi SDM pengelola BMD tidak terlepas dari kurang optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengedalian pada pengurus BMD dan ini juga berdampak pada kinerja aparatur pengelola BMD. Strategi prioritas yang tepat untuk diimplementasikan yaitu peningkatan kualitas SDM pengurus BMD dalam mengelola dan menyusun laporan BMD.Kata kunci: Strategi, Peningkatan Pengelolaan BMD.


2019 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
Author(s):  
Harryanto Harryanto ◽  
Ma'mun Sarma ◽  
Abdul Kohar Irwanto

ABSTRACTIn advance of the society demand due to implementation of Good Governance, it has encouraged local government to deliver an accountabiliy of reasonable and qualified finance statement reports. This research aimed to analyze the finance official persepsion’s towards the variable of the human resources competency in finance managerial, internal government control application system and local financial information system, to analyze the elements which become strenghts and weaknesses and to formularize the priority strategic in order to enhance the quality of financial statement reports in local government of Anambas Islands Regency. The type of data used in this research consist of primary data dan secondary data. The primary data were obtained by direct observation, interview and debriefing, and the questionnaire to the purposively respondents (purposive sampling) whereas the secondary data were obtained by literature review and documents research. The methods of analysis that were Rating Scale Analysis, SWOT Analysis and QSPM method. The research of study result indicates of the poor human resource competency in finance official that has become the weakness of enhancement of quality financial statement reports. The chosen of primary priority strategy that adequate and capable to be implemented is to enhance the quality of human resources in finance managerial of local government in order to establish financial statement reports.Key words :  Strategy on the improvement of quality of financial report, regional finance, Kepulauan Anambas Regency ABSTRAKMeningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan  pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang wajar dan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk : menganalisis persepsi pengelola keuangan terhadap variabel kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem informasi keuangan daerah terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, menganalisis faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan dan merumuskan strategi yang perlu diprioritaskan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi langsung, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih secara sengaja (purposive sampling). Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian terhadap dokumen terkait. Metode analisis yang digunakan adalah analisis rating scale, analisis SWOT dan metode QSPM.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kompetensi aparatur pengelola keuangan menjadi kelemahan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Strategi prioritas utama yang terpilih dan dapat diimplementasikan adalah meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Kata kunci : Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan, Keuangan Daerah, Kabupaten Kepulauan Anambas


Jurnal Socius ◽  
2017 ◽  
Vol 6 (02) ◽  
Author(s):  
Irfan Prasetyady Noor

In curriculum 2013 subjects geography grouped in a subjects the social science so the assessment more directed at the point of view of the existence and human activity influenced by dynamics of the physical. This study aims to obtain objective information about the implementation of curriculum 2013. This study adopted an method to inductive qualitative to explore qualitatively every finding in the field. Key person (community leaders and government officers) as source of invaluable information was selected purposive sampling. Ap proaches such as indepth interviews and observation, provide useful tools in primary data collection. Secondary data are mainly collected by literature study and documents study.Based on the results of the study found that the obstacles experienced by the school has two aspects, (a) communication less intensive, causing lack of understanding of the curriculum 2013 material in their entirety among in schools; (b) weak supervision and monitoring aspects, causing the schools do not know in which a part in the document of curriculum 2013 and implementation still need to improved with the provisions. Factors that affects the implementation of the curriculum 2013 at the school, covering four factors: (a) communication, (b) human resources, (c) the policy, and (d) environment in order to improve the quality of human resources in the implementation of the program curriculum of 2013, it needs to be emphasized the importance of efforts to improve the quality, frequency, and equitable education and training activities, workshops, and other similar activities.Keywords: Curriculum 2013, learning, and geography Kurikulum 2013 mata pelajaran geografi dikelompokkan pada rumpun Mata Pelajaran Peminatan Ilmu-ilmu Sosial sehingga kajiannya lebih diarahkan pada sudut pandang keberadaan dan aktivitas manusia yang dipengaruhi oleh dinamika alam fisik.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi objektif mengenai pelaksanaan Kurikulum 2013. Penelitian ini menggunakan metode induktif kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi setiap temuan di lapangan, yang dijelaskan secara deskriptif kualitatif. Tokoh kunci dipilih menggunakan purposive sampling yaitu menentukan objek/subjek sesuai tujuan. Berbagai pendekatan seperti wawancara mendalam dan observasi, menjadi alat yang penting dalam pengumpulan data primer. Pangumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Tahap persiapan yaitu perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) geografi. Tahap pelaksanaan pembelajaran geografi merupakan implementasi dari RPP dan kegiatannya meliputi tahap pendahuluan, inti dan penutup. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kurikulum 2013 disekolah, yaitu meliputi empat faktor: (a) komunikasi, (b) sumber daya manusia, (c) isi kebijakan , dan (d) lingkungan.Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam pelaksanaan program Kurikulum 2013, maka perlu ditekankan pentingnya upaya peningkatan kualitas, frekuensi, dan pemerataan kegiatan pendidikan dan pelatihan, workshop, dan kegiatan lain yang sejenis.Kata Kunci: Kurikulum 2013, pembelajaran, dan geografi


2017 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 155
Author(s):  
Heni Tri Susilowati ◽  
A Heru Nuswanto ◽  
Sukimin

<p>Penelitian ini di latarbelakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</p><p align="center">Pedoman dan Tata Cara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima laporan hasil pemeriksaan  audit  keuangan  pemerintah  provinsi  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),</p><p align="center">mewajibkan  bagi  pemerintah  daerah  agar  melakukan  kegiatannya  berdasarkan  tugas  dan tanggung  jawab  dari  pejabat  yang  berwenang.  Dalam  penelitian  ini  akan  melihat  tentang</p><p align="center">kewenangan DPRD Provinsi jawa Tengah dalam menerima laporan hasil audit BPK, kendala</p><p align="center">DPRD dalam menerima laporan hasil audit BPK dan upaya mengatasinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasinya deskriptif analitis. Metode penentuan</p><p align="center">sampelnya  adalah  <em>purposive  sampling</em>.  Data  yang  dipergunakan  adalah  data  primer  yang</p><p align="center">diperoleh  melalui wawancara didukung dengan  data sekunder,  kemudian  di  analisis  secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam</p><p align="center">menerima laporan hasil audit BPK sudah maksimal. Tetapi belum terlaksana dengan baik yaitu</p><p>terdapat kendala dalam internal adalah tenggang waktu pembahasan yang sedikit, minimnya rancangan undang-undang, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya proses pencatatan mengenai aset daerah, upaya dari jawaban kendala internal, berpedoman pada perundang- undangan, melakukan pembahasan bersama Gubernur, menambah aspek regulasi, SDM, dan teknologi informasi, memberi sanksi/menindak lanjuti panitia kerja yang lalai mencatat pengeluaran aset daerah.</p><p><em>This research is in background with the existence of Law Number 23 Year 2014 The Guidelines and Procedures of the Regional People's Legislative Assembly (DPRD) receive reports on the audit results of the provincial government's financial audit by the Supreme Audit Board (BPK), requiring local governments to perform their activities based on their duties and responsibility of the competent authority. In this research will see about the authority of Central Java Provincial DPRD in receiving BPK audit report result, obstacle of DPRD in receiving report of BPK audit result and effort to overcome it. The type of research used is sociological juridical with descriptive analytical specification. The method of determining the sample is purposive sampling. The data used are primary data obtained through interviews supported by secondary data, then analyzed qualitatively. The results showed that the authority of Central Java Provincial DPRD in receiving BPK audit report has been maximal. However, it has not been well implemented that there are internal constraints is the lack of discussion time, the lack of draft law, the lack of human resources, the lack of process of recording of local assets, the effort of the internal constraint answer, guided by the legislation, The governor, adding aspects of regulation, human resources, and information technology, sanctioned / followed up the work committee that neglected to record the expenditure of regional assets.</em></p>


2018 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 117
Author(s):  
Joko Amin Sunarko ◽  
Rafeah Abubakar ◽  
Harniatun Iswarini

ABSTRACT This study aims To find out the constraints faced by extension workers in providing agricultural extension in Sukasari Village Mesuji Raya District Ogan Komering Ilir Regency and To know the response of farmers to the implementation of agricultural extension in the Sukasari Village Mesuji Raya District Ogan Komering Ilir Regency. This research was carried out in Sukasari Village Mesuji Raya District Ogan Komering Ilir Regency in March to May 2017. The research method used is qualitative methods. While the sampling method used is simple random Purposive sampling will 28 samples of palm oil farmer. So the sample studied from members of the population as a whole that is as much as 28 oil palm farmers. Data collection methods used are interviews and observation methods. The data collected consists of primary data and secondary data. Method of processing and analysis of data used is using descriptive analysis method with qualitative approach. The results showed that agricultural extension facilities used extension workers are motorcycles, aids and props. Infrastructure that is not yet supported is not yet all extension workers get a service house near the location of counseling, Distance taken by agricultural extension workers in carrying out their duties is about 3 km for the location of the activities of the farmer's house and about 5 km for the location of agricultural gardens. Farmer's response to the organik fertilizer extension activiti b using cattle manure for oil palm plantation with total score or 47,50 which means getting high score.  ABSTRAK Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui kendala yang dihadapi penyuluh dalam memberikan penyuluhan pertanian di Sukasari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Untuk mengetahui tanggapan petani terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian di Desa Sukasari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sukasari Kecamatan Mesuji Raya Kabupaten Ogan Komering Ilir pada bulan Maret sampai dengan bulan Mei 2017. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan metode penarikan contoh yang digunakan adalah acak sederhana Purposive sampling dengan anggota populasi sebanyak 28. Maka sampel yang diteliti dari anggota populasi secara keseluruhan yaitu sebanyak 28 petani kelapa sawit. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan observasi. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Metode pengolahan dan analisis data yang digunakan yaitu menggunakan metode analisis diskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa Sarana penyuluhan pertanian yang digunakan penyuluh adalah sepeda motor, alat bantu dan alat peraga. Prasarana yang yang belum mendukung adalah belum semua penyuluh mendapatkan rumah dinas di dekat lokasi penyuluhan, Jarak yang ditempuh penyuluh pertanian dalam melaksanakan tugasnya adalah sekitar 3 km untuk kelokasi kegiatan dari rumah petani dan sekitar 5 km untuk lokasi kebun pertanian. Tanggapan petani terhadap kegitan penyuluhan pertanian pupuk organik dengan menggunakan kotoran ternak untuk tanaman kelapa sawit dengan jumlah keseluruhan skornya 47.5 yang artinya memperoleh nilai tinggi.  


2015 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 151-164
Author(s):  
Magvira Alia ◽  
Nirwan Nirwan ◽  
Suardi Suardi

The study intends to determine simultaneous and partial influence of service quality (X) consisting of physical evidence (X1), reliability (X2), responsiveness (X3), assurance (X4), and empathy (X5) on patient satisfaction  (Y)  in  the  General  Hospital  of  Banggai  Islands,  where the  study  is  located.  The type  of  research  is  descriptive. Sources  of data  is  primary  data  retrieved  from  questionnaires  and secondary data  obtained  from  documents  of  the  Regional  General  Hospital Banggai  Islands.  The sample consists of 72 respondents. The sampling technique used is purposive sampling. Based on the results, it is shown that the quality of service (X), consisting of physical evidence (X1), reliability (X2), responsiveness (X3), assurance (X4), and empathy (X5) simultaneously have significant influence on patient satisfaction (Y) of 69.60% while the remaining 30.40% is influenced by other causes. Partial test  shows  that  there  are  three  independent  variables:  physical evidence  (X1),  reliability  (X2)  and assurance (X4) that have non-significant influence to the patients’ satisfaction at the General Hospital of Banggai Islands.Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh kualitas  layanan  (X)  yang terdiri  dari  bukti  fisik  (X1),  reliabilitas  (X2),  responsivitas (X3), jaminan (X4),  dan  empati (X5)  secara simultan  dan  parsial  terhadap  kepuasan  pasien.  (Y)  di  Rumah  Sakit  Umum Kepulauan  Banggai.  Lokasi  penelitian  ini  di  Rumah Sakit  Umum  Kepulauan  Banggai.  Jenis penelitian  ini  bersifat deskriptif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer yang diambil  melalui  kuesioner  dan  data  sekunder  diperoleh  dari  Rumah Sakit  Umum  Daerah Banggai. Sampel dalam penelitian ini adalah 72 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah  purposive sampling.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel kualitas pelayanan (X) yang terdiri dari bukti fisik (X1), reliabilitas (X2), responsivitas (X3), jaminan (X4),  dan  empati (X5)  secara  simultan berpengaruh  signifikan  terhadap  kepuasan pasien  (Y)  dengan pengaruh 69,60%  sedangkan  sisanya  30,40%  dapat  dijelaskan  oleh penyebab  lainnya.  Uji  parsial  menunjukkan  bahwa  terdapat  tiga variabel  bebas  yang  tidak signifikan yaitu bukti fisik (X1), reliabilitas (X2) dan jaminan (X4) terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Kepulauan Banggai.


2019 ◽  
Vol 13 (2) ◽  
pp. 94-104
Author(s):  
Meli Zulia ◽  
Okto Supratman ◽  
Suci Puspita Sari

ABSTRACT Mangrove ecosystems are one ecosystem that is vulnerable damaged. Mangrove ecotourism is one of the efforts that can do to reduce damage in the utilization of mangrove ecosystems.This study aims to calculate the suitability and carrying capacity of mangrove ecotourism in the  Kurau Village and West Kurau Village, Central Bangka Regency. This research was conducted in March 2019 at the Mangrove ecotourism area of ​​Kurau Village and West Kurau Village. The study location determined using a purposive sampling method consisting of 3 substations in one location to get primary data and secondary data. Descriptive method was used to analyze the Tourism Suitability Index (IKW) and the Regional Carrying Capacity (DDK). The calculation results show that the mangrove ecotourism area of ​​Kurau Village is included in the suitable category (S2) with a Suitability Index value is 74.36% and the Regional Carrying Capacity (DDK) is 44 people per day (10 hours  / day) and West Kurau Village is included in suitable category (S2) with a Suitability Index value of 74.36% and the Regional Carrying Capacity (DDK) is 55 people per day (10 hours open / day).


2021 ◽  
Vol 29 (2) ◽  
pp. 24
Author(s):  
Pangeran Teguh Anugrah ◽  
Abdul Kadir ◽  
Pin Pin

District is part of the government organization that is closest to dealing directly with the community and spearheading the success of regional development, especially in Medan, where the District will be seen directly in planning and controlling development and services, and a reflection of good governance in Medan. The objectives of this study are as follows: (i) to describe the Good Governance implementation in the District, especially in the District of Medan Helvetia, (ii) to analyze the factors that support and inhibit the implementation in the District, especially in the District of Medan Helvetia.The form of descriptive research using a qualitative approach, this research was conducted in the District of Medan Helvetia. The informants consisted of key informants, namely the Head of District and their apparatus as many as 4 people who were determined purposively and the Main informant namely the community who were taken accidentally as many as 20 people at the time of the study. Primary data comes from interviews and secondary data from literature studies and other written documents. After the data and information needed has been collected, the researcher then sifts through the data and information into the research indicators that have been determined. After the data and information are grouped, the researcher then presents the data and analyzes the data qualitatively.Research Results: The good governance implementation in Medan Helvetia District Office refers to the Decree of the District of Medan Helvetia number 138/19-17/SK-MH/IX/2015 on Standard Operating Procedures (SOP) in Medan Helvetia District Environment. In general, the implementation analysis as follows: (i) Standards and Policy Objectives: public servants have attempted to achieve the public service goals they have set, (ii) Resources: human resources and support resources or facilities, researchers see still shortcomings, (iii) Inter-Organizational Relations: inter-organizational relationships implemented in Medan Helvetia  District are good, (iv) Characteristics of the Implementing Agent: the characteristics of the existing implementing agent can already be applied by the implementor of public services in both the public service in Medan Helvetia district, (v) Social, Political, and Economic Conditions: on the variable social, economic and political conditions, the implementors of public services in providing public services do not discriminate between each other, (vi) Implementor Disposition: the attitude given by the implementor of public services is friendly and courteous when providing public services. Supporting factors are cooperation with stakeholders, commitment of the head district (Camat), and the economic potential of the region and opportunities of private CSR, while the Inhibitor Factors are Lack of community participation, lack of human resources apparatus, lack of funds and some damaged road and drainage infrastructure.


2020 ◽  
Vol 16 (3) ◽  
pp. 421
Author(s):  
Gloria Meriam Jenevi Lopulalang ◽  
Mex Frans Lodwyk Sondakh ◽  
Melsje Yellie Memah

This study aims to see how much the contribution of housewives who sell accessories to family income in the Bukit Kasih Kanonang area. This research was conducted from November 2019 to March 2020. The data used in this study are primary data and secondary data. Primary data were obtained from interviews with accessories selling respondents using a questionnaire, while secondary data were obtained from literature and previous research. The method of determining the sample is using purposive sampling method. Retrieval of respondent data, namely housewives who still have husbands, have dependents and who work more than 10 days a month. The results showed that The contribution of the accessories selling housewives' income to family income is 33.81% of the total family income. And if seen from the age of the most respondents are aged 41-46 years, if you look at the education level of the most respondents are at the junior high school education level, if you look at the number of dependents of the respondent, the largest number of dependents is the number of dependents 2, if you look at the length of work of the respondent then It can be seen that the most respondents' length of work is 1-5 years, if seen from the highest number of working days of respondents, namely 16 working days in a month and when viewed based on the husband's job, the highest contribution of housewives is work as a photographer, with a percentage of 65.51%.


2019 ◽  
Vol 16 (1) ◽  
pp. 9
Author(s):  
Maiter Uaga ◽  
Melsje Yellie Memah ◽  
Jean Fanny Junita Timban

This study aims to determine the local wisdom of sweet potato farming in the Koya Village. This research was conducted in Koya Village, South Tondano District, Minahasa Regency. Sampling using a purposive sampling method, deliberately chose farmers who cultivate sweet potatoes as many as 10 people who are local sweet potato farmers. The data collected is primary data and secondary data. Primary data data obtained from interviews with sweet potato farmers with the help of a list of questions. Secondary data were obtained from the Koya Kelurahan government, as well as scientific papers related to research. The results showed that local wisdom in sweet potato farming in Koya Village was in the process of preparing land where farmers could differentiate land based on the color and type of soil so as to produce good sweet potatoes. In tillage, sweet potato farmers provide grain from the remnants of rice so that the soil can be fertile and the sweet potato produced is large and makes it easier to harvest.*eprm*


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document