PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

ABSTRACTThere are several objectives in the study: (1) the potential of tourism and regions support that can meet the needs of the tourists, (2) the forms of community empowerment in the development of community-based tourism and (3) the strategy of the development of community-based tourism to increase local revenues. The potencies of tourism supports that should be improved in the development of Anambas Archipelago tourism are the improvement of infrastructure, both public infrastructure and tourism infrastructure, such as marine transportation and recreational facilities of nautical tourism, which has an average value of 4.93 that means it should be more focused on its development. While the region that can meet the needs of travelers in the development of tourism is located in Siantan district that is in the first rank and becomes the only district in the hierarchy I that is 59.54. The forms of community participation or community empowerment in the development of community-based tourism are in the form of fish farming, the increase of regional typical crafts and foods with the value of 4.79 that is to be developed, and that these activities are usually done by Anambas Archipelago community so that it can be beneficially used and should be developed in order to participate in the development of community-based tourism to generate profits for the government it self in the form of local revenue.Keywords: Tourism, Community, Increase Local Revenues, Tourism ABSTRAKPenelitian bertujuan untuk (1) menganalisis sarana prasarana pendukung pariwisata dan wilayah yang dapat memenuhi kebutuhan para wisatawan, (2) Menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat dan (3) Menyusun strategi pengembangan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Sarana prasarana pendukung pariwisata yang harus ditingkat dalam pengembangan pembangunan pariwisata Kabupaten Kepulauan Anambas adalah peningkatan sarana prasarana umum maupun sarana prasarana bidang pariwisata yaitu transportasi laut dan sarana rekreasi wisata bahari yang memiliki nilai paling tinggi sebesar 4.93 artinya harus lebih difokuskan dalam pembangunannya. Sedangkan untuk wilayah yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan untuk pengembangan pembangunan pariwisata terletak di Kecamatan Siantan yang menempati ranking satu dan menjadi satu-satunya kecamatan yang berada di hierarki I sejumlah 59.54. Bentuk keikutsertaan masyarakat atau pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yaitu pada pembudidayaan ikan, peningkatan kerajinan dan makanan khas daerah dengan nilai paling tinggi sebesar 4.79, merupakan aktifitas yang sering dilakukan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas dimana hal tersebut dimanfaatkan dan harus dikembangkan dalam berpartisipasi untuk pengembangan pembangunan pariwisata berbasis masyarakat yang dapat menghasilkan keuntungan bagi pemerintah itu sendiri berupa pendapatan asli daerah.Kata kunci: Pariwisata, Masyarakat, Pendapatan Asli Daerah, Pariwisata

ANALISIS DAMPAK EKONOMI PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BOGOR DENGAN PENDEKATAN INPUT OUTPUT ANALYSIS

ABSTRACTA very high jobless people in the city has created an informal sector. This informal sector has become an alternative way for them to find a job. It has happened since it is very relatively easy joining or leaving this informal sector as there is not any particular regulation required. This research aims to study the contribution of street stalls upon the multiplier output, revenue, employment and forward-backward linkage over the economy. Method of analysis has been using input-output analysis and the research location has taken place in Bogor. The result of the research has indicated that the availability of the street stalls in the city cannot be considered as a marginal sector as they have been contributing positively the city economy either in the multiplier analysis or forward-backward linkage. Organizing and registering the street stalls in Bogor should have to be executed properly and periodically in order to find out their economical potential, making sure that they will not jeopardize the landscape of public facility. However, a particular association should have to be established in order to ease the supervision of the street stalls and to improve their quality accordingly.Keyword : Street stalls, informal sector, output, revenue, manpowerABSTRAKTingginya tingkat pengangguran perkotaan menumbuhkan sektor informal. Pedagang kaki lima merupakan salah satu sektor informal menjadi alternatif bagi mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan disebabkan mudahnya untuk masuk dan keluar di sektor informal relatif mudah karena tidak ada aturan secara khusus yang mensyaratkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kontribusi pedagang kaki lima terhadap multiplier output, pendapatan, penyerapan tenaga kerja dan forward-backward linkage terhadap perekonomian. Metode analisis yang digunakan adalah analisis input-output dan lokasi penelitian di Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukan keberadaan pedagang kaki lima perkotaan tidak dapat dipandang sebagai sektor yang marginal, pedagang kaki lima memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian perkotaan baik dalam analisis multiplier dan analisis forward-backward linkage. Penataan dan pendataan pedagang kaki lima di Kota Bogor perlu dilakukan secara periodik agar dapat diketahui potensi ekonomi, tidak mengganggu landscap dan peruntukan fasilitas umum kota. Perlunya pembentukan assosiasi agar dapat lebih mudah dalam pengawasan dan upaya peningkatan kualitas pedagang kaki lima.Kata Kunci : Pedagang Kaki Lima, Sektor Informal, Output, Pendapatan, Tenaga Kerja

STRATEGI PENGUATAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN PADA SUBSEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

ABSTRACTThe financial condition of the region that continues to experience of fluctuations and the allocation of development funds in the marine and fishery sub-sector which tend to decrease every year become problems that often arise. It requires local governments to be able to determine the right strategy in order to produce appropriate planning and budgeting development that are suitable with the potential of the marine and fisheries sub-sector. The pusrposes of this research are to analyze the consistency of planning and budgeting formulation, to analyze the implementation of planning and budgeting, and to formulate priority strategies that needed in an effort to strengthen planning and budgeting in marine and fisheries sub-sector in Anambas Achipelago Regency. The method used is using PBCM (Planning and Budgeting Consistency Matrix) analysis, perception analysis using Likert scale, SWOT analysis and QSPM method. The result of the research shows that there are inconsistencies in planning and budgeting as well as the level of implementation of planning and budgeting that are good but still need improvement on human resources competency component. The main priority strategy chosen is the improvement of the quality of the planning apparatus held by the local government through coordination and cooperation between the Governments (local and central) with University.Keywords: PBCM, Perception Analysis, Planing and Budgeting Implementation, Strengthening SrategiesABSTRAKKondisi keuangan daerah yang terus mengalami fluktuasi serta alokasi dana pembangunan pada subsektor kelautan dan perikanan yang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya menjadi permasalahan yang kerap timbul. Hal tersebut mengharuskan pemerintah daerah mampu menentukan strategi yang tepat agar dapat menghasilkan perencanaan dan penganggaran pembangunan yang tepat sesuai dengan potensi yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsistensi perumusan perencanaan dan penganggaran, menganalisis implementasi perencanaan dan penganggaran serta merumuskan strategi yang perlu diprioritaskan dalam upaya menguatkan perencanaan dan penganggaran pada subsektor kelautan dan perikanan di Kabupaten Kepulauan Anambas. Metode yang digunakan adalah menggunakan analisis Matrik Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran (MKPP), analisis kuesioner menggunakan skala likert, analisis SWOT dan metode QSPM. Hasil penelitian menunjukkan masih terdapat inkonsistensi pada perencanaan dan penganggaran serta tingkat implementasi perencanaan dan penganggaran tergolong baik namun masih perlu perbaikan pada komponen kompetensi SDM. Strategi prioritas utama yang dipilih adalah peningkatan kualitas aparatur perencanaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah melalui koordinasi dan kerja sama antara Pemerintah (daerah dan pusat) dengan institusi perguruan tinggi.Kata Kunci : Analisis Persepsi, Implementasi Perencanaan dan Penganggaran, MKPP, Strategi penguatan

STRATEGI PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN BOGOR

ABSTRACTProtection of sustainable food agriculture land is an efforts in order to control the high rate of conversion of agricultural land to non-agricultural land, as well as food security and sovereignty. In addition, agricultural land has a very strategic role and function for the people of Bogor District who are agrarian because there are a large number of residents of Bogor District who depend on the agricultural sector. This study aims to formulate the strategy of the Bogor District Government through a strategy to control the transformation of sustainable food agricultural land to meet the level of food sufficiency and protect from the rate of land conversion. To achieve these objectives, a review needs to be done to check the availability of agricultural land, with the formulation of Analytical Hierarchy Process for policy development decisionKeywords: agricultural land conversion, agricultural land protection strategy.ABSTRAKPerlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan merupakan salah satu upaya dalam rangka pengendalian terhadap tingginya laju alih fungsi lahan pertanian ke lahan non-pertanian. Serta terkait pula dengan ketahanan dan kedaulatan pangan. Disamping itu, lahan pertanian memiliki peran dan fungsi yang sangat strategis bagi masyarakat Kabupaten Bogor yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Kabupaten Bogor yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi Pemerintah Kabupaten Bogor melalui strategi pengendalian alihfungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan guna memenuhi tingkat kecukupan pangan dan melindungi dari laju konversi lahan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dilakukan tinjauan terhadap ketersediaan lahan peruntukan pertanian, dengan perumusan Proses Hirarki Analitik untuk keputusan pengembangan kebijakanKata Kunci : alihfungsi lahan pertanian, strategi perlindungan lahan pertanian

STRATEGI PENGEMBANGAN WILAYAH EKONOMI KABUPATEN BANGKALAN

ABSTRACT Bangkalan City became one of the regional activities of regional centers in Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan) Regional Units with Surabaya as its center. Therefore, to compensate for development with other SWP areas. In general, the purpose of this study is to formulate the strategy for the development of the existing economic region in Bangkalan regency. through Input-Output analysis (I-O) and Analithical Hierarchy Processs (AHP). There are 4 steps identified through the I-O analysis, including the linkages of economic sectors, key sectors, economic sector multipliers, and investment impacts. The I-O analysis is performed as an alternative basis for the strategy that will be later responded by the AHP analysis. The alternative strategic priorities generated through AHP analysis will be translated into policy recommendations in determining the priority of investment sector economic development in Bangkalan District,Keywords: Regional development, Input-Output, economic sector, investment polic ABSTRAK Kota Bangkalan menjadi salah satu pusat kegiatan skala regional kabupaten dalam Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila (Gresik-Bangkalan-Mojokerto-Surabaya-Sidoarjo-Lamongan) dengan Surabaya sebagai pusatnya. Maka dari itu, untuk mengimbangi pembangunan deagan daerah - daerah SWP lainnya. Secara umum, tujuan kajian ini adalah merumuskan strategi pengembangan wilayah ekonomi yang ada di Kabupaten Bangkalan. melalui analisis Input-output (I-O) dan Analithical Hierarchy Processs (AHP). Terdapat 4 langkah diidentifikasi melalui analisis I-O, antara lain keterkaitan sektor ekonomi, sektor kunci, pengganda sektor ekonomi, dan dampak investasi. Analisis I-O dilakukan sebagai dasar alternatif strategi yang nanti akan direspondensi oleh analisis AHP. Prioritas alternatif strategi yang dihasilkan melalui analisis AHP akan diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan dalam menentukan prioritas pengembangan investasi sektor ekonomi di Kabupaten Bangkalan,Kata Kunci : Pengembangan wilayah, Input-Output, sektor ekonomi, kebijakan investasi

STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS KONTEN DIKLAT BERBASIS E-LEARNING PADA PUSDIKLAT ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

ABSTRACTContent is an important variable in e-learning implementation. Creating the right content, will determine success in learning based on information and communication technology. The results of research in Budget and Treasury Training Center states that e-learning is no more effective than classical, due to the method of delivering inappropriate teaching materials. This research will formulate the strategy of content quality improvement for e-learning on the Budget and Treasury Training Center. First analysis of internal and external factors that determine the quality of e-learning based training content. The analysis was performed using Internal Factor Evaluation (IFE) and External Factor Evaluation (EFE) matrix. The second phase focuses on developing alternative strategies by aligning key internal and external factors. Strength Weakness Opprtunity Threat (SWOT) Analytical techniques will get some alternative strategies. Last stage is to set priority strategy using Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). This research formulates the strategy of optimization of the training services by creating excellent services of e-learning. The policies were the provision of learning materials in attractive packaging, fulfillment of user needs and user friendly. These policies were outlined in three programs: designing edutainment programs, designing micro learning for learning materials, and providing LMS application of android version.Key Words: Content Quality, IFE, EFE, SWOT, QSPM ABSTRAKKonten merupakan variabel penting dalam implementasi e-learning. Membuat konten yang tepat, akan menentukan keberhasilan dalam belajar menggunakan bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian terkait e-learning di Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyatakan bahwa diklat dengan metode e-learning tidak lebih efektif dibanding dengan metode klasikal. Hal tersebut disebabkan cara penyampaian materi dalam bentuk bahan ajar yang tidak tepat. Penelitian ini akan merumuskan strategi peningkatan kualitas konten diklat berbasis e-learning pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Tahapan analisis yang dilakukan yaitu, pertama analisis faktor-faktor internal dan eksternal yang menentukan kualitas konten diklat berbasis e-learning. Analisis dilakukan menggunakan matriks Internal Factor Evaluation (IFE) dan External Factor Evaluation (EFE). Tahap kedua berfokus pada pembuatan strategi alternatif yang layak dengan menyelaraskan faktor internal dan eksternal kunci. Teknik analisis menggunakan metode Strength Weakness Opportunity Threat (SWOT) akan menghasilkan beberapa alternatif strategi. Tahap ketiga adalah menetapkan prioritas strategi menggunakan Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM). Penelitian ini merumuskan strategi optimalisasi layanan kediklatan dengan membangun layanan unggulan diklat berbasis e-learning. Kebijakan yang ditetapkan adalah penyediaan materi belajar dalam kemasan yang menarik, memenuhi kebutuhan pengguna, dan user friendly. Kebijakan dijabarkan dalam tiga program yaitu merancang program edutainment, merancang materi dalam bentuk micro learning, dan menyediakan aplikasi LMS versi android.Kata Kunci: Kualitas Konten, IFE, EFE, SWOT, QSPM

STRATEGI PENGENTASAN KEMISKINAN PADA PERTANIAN LAHAN KERING DI JAWA BARAT

ABSTRACT Majority of the community in Sukabumi and Tasikmalaya Districts are still below the poverty line. The approach used to analyze poverty levels is an expenditure approach which is then compared to the poverty limit of the BKKBN and BPS. Communities in Sukabumi and Tasikmalaya District are classified to the first prosperous family (KS1) based on the classification of the BKKBN. Whereas compared to BPS poverty level, Communities in Sukabumi District are classified as poor that is 15.79 percent and 19.23 percent for Tasikmalaya District. The second objective of this study was to implement a cropping strategy that farmers should do to increase farmers’ income so that they are not below the poverty line. The recommended cropping pattern is by planting horticultural crops such as spinach, caisin, watermelon and melon in the third growing season.Keywords: poverty, dry land, farming, foodABSTRAK Kabupaten Sukabumi dan Tasikmalaya yang menjadi daerah penelitian ini masih terdapat masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan. Pendekatan yang digunakan untuk menganalisis tingkat kemiskinan menggunakan pendekatan pengeluaran yang kemudian dibandingkan dengan batas kemiskinan dari BKKBN dan BPS. Masyarakat di Kabupaten Sukabumi dan Tasikmalaya berada pada golongan keluarga sejahtera I berdasarkan penggolongan dari BKKBN. Sedangkan bila dibandingkan berdasarkan tingkat kemiskinan BPS, masyarakat Kabupaten Sukabumi yang tergolong miskin sebanyak 15.79 persen dan pada Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 19.23 persen. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah strategi pola tanam yang sebaiknya dilakukan petani untuk meningkatkan pendapatan petani agar tidak berada dibawah garis kemiskinan. Pola tanam yang disarankan yaitu menanam tanaman hortikultura seperti kangkung darat, caisin/sawi, semangka dan melon pada musim tanam ketiga. Kata kunci: kemiskinan, lahan kering, usahatani, pangan

STRATEGI PENINGKATAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH KOTA BOGOR

ABSTRACTIn the last few years the level of performance accountability of the Bogor City Government has not shown a significant increase, so it needs strategies to improve it. This research included descriptive research type with using primary and secondary data. Analysis methods used were Importance Performance Analysis, and Analytical Hierarchy Process. The purpose of this research were to analyze the weaknesses of the implementation of the performance accountability system of the Bogor City Government, and formulate the strategies to improve the performance accountability of the Bogor City Government. Based on the results of the Importance Performance Analysis showed that there are 7 attributes that become weaknesses of the implementation of the performance accountability system of the Bogor City Government. These attributes are alignment between planning documents, results-oriented performance planning, linkages of programs / activities with strategic planning, preparation of individual performance indicators, tiered performance measurement, and utilization of performance measurement. The strategy to improve the performance accountability of the Bogor City Government is strengthening commitment, implementing performance-based budgeting, SAKIP coaching, and improving the quality of APIP.Keywords: performance, accountabilityABSTRAKTingkat akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor dalam beberapa tahun terakhir belum menunjukkan peningkatan yang signifikan, sehingga dibutuhkan strategi untuk peningkatannya. Penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan data primer dan data sekunder. Metode analisis yang digunakan adalah Importance Performance Analysis, dan Analytical Hierarchy Process. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kelemahan-kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor, dan merumuskan strategi peningkatan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 7 atribut yang menjadi kelemahan penerapan sistem akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor. Atribut tersebut adalah keselarasan antar dokumen perencanaan, perencanaan kinerja berorientasi hasil, keterkaitan program/kegiatan dengan renstra, penyusunan indikator kinerja individu, pengukuran kinerja berjenjang, dan pemanfaatan pengukuran kinerja. Strategi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Bogor adalah penguatan komitmen, penerapan anggaran berbasis kinerja, pembinaan SAKIP, serta peningkatan kualitas APIP.Kata kunci: kinerja, akuntabilitas

OPTIMISASI MANAJEMEN ASET TETAP DAERAH DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DI PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

ABSTRACTLocal autonomy means that local governments are given freedom of action to manage and develop their own regions according to theireach condition, characters and potency. The core of local autonomy is democratization and empowerment. It is expected that the emerging democratization brings good governance into reality including good governance, both on the management of local finance and local assets. Assets or the active is one of components in the Local Government Financial Report, in which the greatest sub component is fixed assets. Therefore, good governance on fixed assets will support the efforts that have been made by the Province of DKI Jakarta to realize the good governance. Management of assets or items own by local authorities, according to Permendagri Nomor 19 tahun 2016, consists of several stages that can be classified into four managerial functions, which are planning, organizing, mobilizing or executing and controlling and monitoring. This study utilized primary and secondary data using an analysis method of gap analysis and qualitative description. Results of the study indicated that there was still a “partial gap” for each managerial function in asset management. All managerial functions had been executed moderately well in the asset management; however, the functions should be optimized further to be consistent with the prevailing laws. Based on the gap analysis, the causes of the weaknesses of asset management and the strategy move to overcome the weaknesses in the management of the most needed assets currently in the Province of DKI Jakarta.Key Words: Managerial Function, Gap Analysis and Optimizing Asset Management StrategyABSTRAKOtonomi daerah bermakna bahwa pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya sesuai kondisi, karakter dan potensinya masing-masing. Inti dari otonomi daerah adalah demokratisasi dan pemberdayaan. Demokratisasi yang ingin dimunculkan adalah mewujudkan good governance, termasuk di dalamnya tata kelola yang baik atas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah. Aset atau aktiva merupakan salah satu komponen dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, dengan sub komponen terbesarnya adalah aset tetap. Oleh karena itu, dengan pengelolaan aset tetap yang baik, akan mendukung upaya pemerintah Provinsi DKI Jakarta mewujudkan good governance. Pengelolaan aset atau barang milik daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 terdiri dari beberapa tahapan, yang dapat diklasifikasikan secara fungsi manajerial ke dalam 4 fungsi yaitu perencanaan, pengorganisasian, penggerakan atau pelaksanaan serta pengendalian dan pengawasan. Penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder, dengan metode analisis adalah gap analisis dan deskripsi kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan hasil masih ada “partial gap” untuk setiap fungsi manajerial pengelolaan aset. Semua fungsi manajerial telah dijalankan dengan cukup baik dalam pengelolaan aset, namun masih perlu dioptimalkan lebih lanjut agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan analisis gap diperoleh penyebab kelemahan pengelolaan aset sekaligus langkah strategi untuk mengatasi kelemahan dalam pengelolaan aset yang paling dibutuhkan saat ini di Pemprov DKI Jakarta.Kata Kunci: Fungsi Manajerial, Gap Analisis, Dan Strategi Optimalisasi Manajemen Asset

STRATEGI PENINGKATKAN PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN PASAR KOTA SERANG

ABSTRACTThe era of regional autonomy requires every region to have independence in managing its regional finance in order to increase its local revenue. Market retribution is a type of retribution that can be potentially used as a source of local revenue. Serang city is one of the cities that become a merchant destination for traders from other regions due to its rapid economic development. The aim of this study is to analyze the performance of market retribution, to analyze the perception of merchants in accordance with the implementation of collection policy and to formulate the strategy to increase market retribution receipts. The primary data was obtained from interviews with the merchants and pertinent institution official that were chosen purposively (purposive sampling). Various analytical methods which were specifically implemented in order to achieve the purpose of the study are as follow: analysis of local government financial performance, descriptive statistical analysis, and analytical hierarchy process. The result of the analysis suggests that: (1) in general the performance of market retribution of Serang city in the period of 2009 to 2015 is less well; (2) according to the perception of the merchants, the endeavor of the implementation of market service retribution is running quite well; and (3) the first priority of the strategy which can be implemented in improving market retribution is the issuance of technical guidelines concerning to the attainment of market retribution collection. Key Words: Market Retribution, Local Government Financial Performance, Strategy to Increase of Retribution Revenue, Serang City ABSTRAKEra otonomi daerah mengharuskan setiap daerah memiliki kemandirian dalam mengelola keuangan daerahnya untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya. Retribusi pelayanan pasar merupakan salah satu jenis retribusi yang potensial sebagai sumber pendapatan asli daerah. Kota Serang menjadi salah satu tujuan pedagang dari daerah lain untuk menjual dagangannya karena perkembangan perekonomian yang pesat. Penelitian ini bertujuan untuk: mengukur kinerja retribusi pelayanan pasar, menganalisis persepsi pedagang terhadap pelaksanaan pemungutan dan merumuskan strategi meningkatkan penerimaan retribusi pelayanan pasar. Data primer diperoleh dari wawancara dengan responden pedagang dan pejabat instansi terkait dipilih secara sengaja (purposive sampling). Metode analisis yang digunakan untuk masing-masing tujuan adalah: analisis kinerja keuangan daerah, analisis statistika deskriptif, dan proses hirarki analitik (analytical hierarchy process). Hasil dari masing-masing analisis menunjukkan bahwa: (1) secara umum kinerja retribusi pelayanan pasar Kota Serang tahun 2009 hingga 2015 kurang baik; (2) berdasarkan persepsi pedagang, upaya pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar sudah berjalan cukup baik; dan (3) strategi prioritas pertama yang dapat diimplementasikan dalam peningkatan penerimaan retribusi pelayanan pasar adalah penerbitan petunjuk teknis pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar.Kata Kunci: Retribusi Pelayanan Pasar, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah, Strategi Peningkatan Penerimaan Retribusi, Kota Serang