scholarly journals STRATEGI PENINGKATAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

2019 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
Author(s):  
Harryanto Harryanto ◽  
Ma'mun Sarma ◽  
Abdul Kohar Irwanto

ABSTRACTIn advance of the society demand due to implementation of Good Governance, it has encouraged local government to deliver an accountabiliy of reasonable and qualified finance statement reports. This research aimed to analyze the finance official persepsion’s towards the variable of the human resources competency in finance managerial, internal government control application system and local financial information system, to analyze the elements which become strenghts and weaknesses and to formularize the priority strategic in order to enhance the quality of financial statement reports in local government of Anambas Islands Regency. The type of data used in this research consist of primary data dan secondary data. The primary data were obtained by direct observation, interview and debriefing, and the questionnaire to the purposively respondents (purposive sampling) whereas the secondary data were obtained by literature review and documents research. The methods of analysis that were Rating Scale Analysis, SWOT Analysis and QSPM method. The research of study result indicates of the poor human resource competency in finance official that has become the weakness of enhancement of quality financial statement reports. The chosen of primary priority strategy that adequate and capable to be implemented is to enhance the quality of human resources in finance managerial of local government in order to establish financial statement reports.Key words :  Strategy on the improvement of quality of financial report, regional finance, Kepulauan Anambas Regency ABSTRAKMeningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan  pemerintahan yang baik telah mendorong pemerintah daerah menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang wajar dan berkualitas. Penelitian ini bertujuan untuk : menganalisis persepsi pengelola keuangan terhadap variabel kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem informasi keuangan daerah terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan, menganalisis faktor-faktor yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan dan merumuskan strategi yang perlu diprioritaskan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara observasi langsung, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih secara sengaja (purposive sampling). Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian terhadap dokumen terkait. Metode analisis yang digunakan adalah analisis rating scale, analisis SWOT dan metode QSPM.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya kompetensi aparatur pengelola keuangan menjadi kelemahan dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Strategi prioritas utama yang terpilih dan dapat diimplementasikan adalah meningkatkan kualitas SDM pengelola keuangan daerah dalam penyusunan laporan keuangan. Kata kunci : Strategi Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan, Keuangan Daerah, Kabupaten Kepulauan Anambas

2019 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
Author(s):  
Khoirul Syahputra ◽  
Yusman Syaukat ◽  
Abdul Kohar Irwanto

ABSTRACTReformation agenda is in various fields. One of the reformation agenda is in implementing the good governance. Regulation of the home affairs minister No. 19 Year 2016 is the regulation to rule local government wealth becoming adequated, informative, transparent and accountable. The purpose of this study are evaluating, knowing and describing the regional management assets. This study also formulating priority strategies to improve regional assets management of the Anambas government. The data consists of primary and secondary data. Primary data was obtained from direct observation, interview and questioners with purposive sampling method. While the secondary data was obtained from literature and related documents. This study use rating scale analysis, SWOT and QSPM analysis. This study has shown the weaknesses of the human resources competeny in assets management was caused by lackig in guidance, supervision and controlling which influenced the assets managements performance. The priority strategy was improving the quality of human resources in managing and reporting the local goverment assets.Key words :  Strategy, improvement  management of BMDABSTRAKReformasi diberbagai bidang di pemerintahan salah satunya adalah manisfestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan BMD adalah wujudnya aturan yang mengatur suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan dan akuntabel. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi, mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan BMD dan merumuskan strategi yang perlu diprioritaskan dalam meningkatkan pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan cara observasi langsung, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih secara sengaja (purposive sampling). Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian terhadap dokumen terkait. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah : analisis rating scale, analisis SWOT dan metode QSPM.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya komptensi SDM pengelola BMD tidak terlepas dari kurang optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengedalian pada pengurus BMD dan ini juga berdampak pada kinerja aparatur pengelola BMD. Strategi prioritas yang tepat untuk diimplementasikan yaitu peningkatan kualitas SDM pengurus BMD dalam mengelola dan menyusun laporan BMD.Kata kunci: Strategi, Peningkatan Pengelolaan BMD.


2018 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
Author(s):  
Khoirul Syahputra ◽  
Yusman Syaukat ◽  
Abdul Kohar Irwanto

ABSTRACTReformation agenda is in various fields. One of the reformation agenda is in implementing the good governance. Regulation of the home affairs minister No. 19 Year 2016 is the regulation to rule local government wealth becoming adequated, informative, transparent and accountable. The purpose of this study are evaluating, knowing and describing the regional management assets. This study also formulating priority strategies to improve regional assets management of the Anambas government. The data consists of primary and secondary data. Primary data was obtained from direct observation, interview and questioners with purposive sampling method. While the secondary data was obtained from literature and related documents. This study use rating scale analysis, SWOT and QSPM analysis. This study has shown the weaknesses of the human resources competeny in assets management was caused by lackig in guidance, supervision and controlling which influenced the assets managements performance. The priority strategy was improving the quality of human resources in managing and reporting the local goverment assets.Key words :  Strategy, improvement  management of BMDABSTRAKReformasi diberbagai bidang di pemerintahan salah satunya adalah manisfestasi pelaksanaan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Permendagri No. 19 Tahun 2016 tentang pengelolaan BMD adalah wujudnya aturan yang mengatur suatu sistem pengelolaan kekayaan daerah yang memadai, informatif, transparan dan akuntabel. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi, mengetahui dan mendeskripsikan proses pengelolaan BMD dan merumuskan strategi yang perlu diprioritaskan dalam meningkatkan pengelolaan BMD pada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, data primer diperoleh dengan cara observasi langsung, wawancara dan penyebaran kuesioner kepada responden yang dipilih secara sengaja (purposive sampling). Sedangkan untuk mendapatkan data sekunder berasal dari studi pustaka dan kajian terhadap dokumen terkait. Metode analisis yang digunakan untuk menjawab tujuan penelitian adalah : analisis rating scale, analisis SWOT dan metode QSPM.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa lemahnya komptensi SDM pengelola BMD tidak terlepas dari kurang optimalnya pembinaan, pengawasan dan pengedalian pada pengurus BMD dan ini juga berdampak pada kinerja aparatur pengelola BMD. Strategi prioritas yang tepat untuk diimplementasikan yaitu peningkatan kualitas SDM pengurus BMD dalam mengelola dan menyusun laporan BMD.Kata kunci: Strategi, Peningkatan Pengelolaan BMD.


2014 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
Author(s):  
Peggy Rumenser

The implementation of the local government can not be separated from the budget. In Regulation No. 13 of 2006, the draft budget work units contained in a document called the Draft Budget Unit (Rask). Rask standard includes expenditure analysis, a benchmark of the performance of standard costs as the principal instrument in the budget performance. The budget is important because it is used in the allocation of funds for the implementation of local government activities. In budgeting involvement of various work units (SKPD) in Manado City Government is indispensable. This is to improve the effectiveness and efficiency of governance and public service. This study aims to analyze Effect of Commitment, Quality of Human Resources, Leadership Style, to the ability of Local Government Budgeting in Manado. Sources of data in this study are primary data and secondary data in the form of a questionnaire. The population in this study is the employee on education (Department and Agency) Manado, and in this study the sampling method used was judgment sampling, the sample in this study is the Secretary, Head of Division (third tier). Data used in this study is mainly qualitative data were quantified by using multiple regression analysis. To test the quality of the data with validity and reliability. Besides testing the classical assumption of normality, multicollinearity and heteroscedasticity. The research proves that in partial Commitment, Quality of Human Resources does not affect the ability of Budgeting in Local Government Leadership Style Manado while variable positive effect on the ability of Local Government Budgeting in Manado.


Jurnal Socius ◽  
2017 ◽  
Vol 6 (02) ◽  
Author(s):  
Irfan Prasetyady Noor

In curriculum 2013 subjects geography grouped in a subjects the social science so the assessment more directed at the point of view of the existence and human activity influenced by dynamics of the physical. This study aims to obtain objective information about the implementation of curriculum 2013. This study adopted an method to inductive qualitative to explore qualitatively every finding in the field. Key person (community leaders and government officers) as source of invaluable information was selected purposive sampling. Ap proaches such as indepth interviews and observation, provide useful tools in primary data collection. Secondary data are mainly collected by literature study and documents study.Based on the results of the study found that the obstacles experienced by the school has two aspects, (a) communication less intensive, causing lack of understanding of the curriculum 2013 material in their entirety among in schools; (b) weak supervision and monitoring aspects, causing the schools do not know in which a part in the document of curriculum 2013 and implementation still need to improved with the provisions. Factors that affects the implementation of the curriculum 2013 at the school, covering four factors: (a) communication, (b) human resources, (c) the policy, and (d) environment in order to improve the quality of human resources in the implementation of the program curriculum of 2013, it needs to be emphasized the importance of efforts to improve the quality, frequency, and equitable education and training activities, workshops, and other similar activities.Keywords: Curriculum 2013, learning, and geography Kurikulum 2013 mata pelajaran geografi dikelompokkan pada rumpun Mata Pelajaran Peminatan Ilmu-ilmu Sosial sehingga kajiannya lebih diarahkan pada sudut pandang keberadaan dan aktivitas manusia yang dipengaruhi oleh dinamika alam fisik.Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi objektif mengenai pelaksanaan Kurikulum 2013. Penelitian ini menggunakan metode induktif kualitatif. Metode ini memungkinkan peneliti mengeksplorasi setiap temuan di lapangan, yang dijelaskan secara deskriptif kualitatif. Tokoh kunci dipilih menggunakan purposive sampling yaitu menentukan objek/subjek sesuai tujuan. Berbagai pendekatan seperti wawancara mendalam dan observasi, menjadi alat yang penting dalam pengumpulan data primer. Pangumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumen.Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa Tahap persiapan yaitu perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) geografi. Tahap pelaksanaan pembelajaran geografi merupakan implementasi dari RPP dan kegiatannya meliputi tahap pendahuluan, inti dan penutup. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Kurikulum 2013 disekolah, yaitu meliputi empat faktor: (a) komunikasi, (b) sumber daya manusia, (c) isi kebijakan , dan (d) lingkungan.Dalam rangka meningkatkan kualitas sumberdaya manusia dalam pelaksanaan program Kurikulum 2013, maka perlu ditekankan pentingnya upaya peningkatan kualitas, frekuensi, dan pemerataan kegiatan pendidikan dan pelatihan, workshop, dan kegiatan lain yang sejenis.Kata Kunci: Kurikulum 2013, pembelajaran, dan geografi


2017 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 155
Author(s):  
Heni Tri Susilowati ◽  
A Heru Nuswanto ◽  
Sukimin

<p>Penelitian ini di latarbelakangi dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014</p><p align="center">Pedoman dan Tata Cara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menerima laporan hasil pemeriksaan  audit  keuangan  pemerintah  provinsi  oleh  Badan  Pemeriksa  Keuangan  (BPK),</p><p align="center">mewajibkan  bagi  pemerintah  daerah  agar  melakukan  kegiatannya  berdasarkan  tugas  dan tanggung  jawab  dari  pejabat  yang  berwenang.  Dalam  penelitian  ini  akan  melihat  tentang</p><p align="center">kewenangan DPRD Provinsi jawa Tengah dalam menerima laporan hasil audit BPK, kendala</p><p align="center">DPRD dalam menerima laporan hasil audit BPK dan upaya mengatasinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis dengan spesifikasinya deskriptif analitis. Metode penentuan</p><p align="center">sampelnya  adalah  <em>purposive  sampling</em>.  Data  yang  dipergunakan  adalah  data  primer  yang</p><p align="center">diperoleh  melalui wawancara didukung dengan  data sekunder,  kemudian  di  analisis  secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kewenangan DPRD Provinsi Jawa Tengah dalam</p><p align="center">menerima laporan hasil audit BPK sudah maksimal. Tetapi belum terlaksana dengan baik yaitu</p><p>terdapat kendala dalam internal adalah tenggang waktu pembahasan yang sedikit, minimnya rancangan undang-undang, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya proses pencatatan mengenai aset daerah, upaya dari jawaban kendala internal, berpedoman pada perundang- undangan, melakukan pembahasan bersama Gubernur, menambah aspek regulasi, SDM, dan teknologi informasi, memberi sanksi/menindak lanjuti panitia kerja yang lalai mencatat pengeluaran aset daerah.</p><p><em>This research is in background with the existence of Law Number 23 Year 2014 The Guidelines and Procedures of the Regional People's Legislative Assembly (DPRD) receive reports on the audit results of the provincial government's financial audit by the Supreme Audit Board (BPK), requiring local governments to perform their activities based on their duties and responsibility of the competent authority. In this research will see about the authority of Central Java Provincial DPRD in receiving BPK audit report result, obstacle of DPRD in receiving report of BPK audit result and effort to overcome it. The type of research used is sociological juridical with descriptive analytical specification. The method of determining the sample is purposive sampling. The data used are primary data obtained through interviews supported by secondary data, then analyzed qualitatively. The results showed that the authority of Central Java Provincial DPRD in receiving BPK audit report has been maximal. However, it has not been well implemented that there are internal constraints is the lack of discussion time, the lack of draft law, the lack of human resources, the lack of process of recording of local assets, the effort of the internal constraint answer, guided by the legislation, The governor, adding aspects of regulation, human resources, and information technology, sanctioned / followed up the work committee that neglected to record the expenditure of regional assets.</em></p>


2018 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
pp. 13-28
Author(s):  
Anggi Saputra ◽  
Intiyas Utami ◽  
Ika Kristianti

The high level of corruption in the Indonesian government sector makes good governance difficult to achieve. Accountability and transparency is a must in the effort to realize good governance. The efforts to reduce the level of corruption in Indonesia is the awareness of civil servants to disclose the fraud in the workplace agencies. This research uses qualitative methods with the aim to describe the implementation of accountability and transparency of local government financial reporting as well as identify potential whistleblowing for misuse of funds. This research uses primary data in the form of in-depth interviews with informants and secondary data in the form of financial statements of Salatiga local government that has been audited by BPK. The resource persons in this research are civil servants domiciled in Salatiga City and work in SKPD Salatiga City in the finance department of each SKPD. The results of this research indicate that Salatiga City Government has been accountable and transparent in local government financial reporting as well as there is no potential whistleblowing for misuse of funds. The results of this research can be used as an evaluation material for government agencies to establish a good whistleblowing mechanism so that civil servants working in government agencies are more willing to disclose the fraud. Keywords: Accountability, Civil Servant, Good governance, Transparency, Whistleblowing.


2014 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Alexander Ikhsan ◽  
Antar MT Sianturi

This research is a qualitative descriptive study entitled “Audit Committee to Improve Governance and Financial Statement in order to Improved Performance of Local Government (Case Study of District Government Belitung)”. The purpose of this study was to determine how much influence of the audit committee in the local government in order to improve governance and the quality of local government financial statement, and its associations with local government performance. Measuring the importance of the audit committee, which was measured using interviews with 15 respondents who have an influence on governance in the Belitung District Based on these results, we can conclude that audit committees in local government will improve the governance and the quality of local government financial statements presentation. And from the results of this study also found that the good governance and quality of local government financial statements presentation will improve the overall local government performance


2015 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 151-164
Author(s):  
Magvira Alia ◽  
Nirwan Nirwan ◽  
Suardi Suardi

The study intends to determine simultaneous and partial influence of service quality (X) consisting of physical evidence (X1), reliability (X2), responsiveness (X3), assurance (X4), and empathy (X5) on patient satisfaction  (Y)  in  the  General  Hospital  of  Banggai  Islands,  where the  study  is  located.  The type  of  research  is  descriptive. Sources  of data  is  primary  data  retrieved  from  questionnaires  and secondary data  obtained  from  documents  of  the  Regional  General  Hospital Banggai  Islands.  The sample consists of 72 respondents. The sampling technique used is purposive sampling. Based on the results, it is shown that the quality of service (X), consisting of physical evidence (X1), reliability (X2), responsiveness (X3), assurance (X4), and empathy (X5) simultaneously have significant influence on patient satisfaction (Y) of 69.60% while the remaining 30.40% is influenced by other causes. Partial test  shows  that  there  are  three  independent  variables:  physical evidence  (X1),  reliability  (X2)  and assurance (X4) that have non-significant influence to the patients’ satisfaction at the General Hospital of Banggai Islands.Tujuan  dari  penelitian  ini  adalah  untuk  mengetahui  pengaruh kualitas  layanan  (X)  yang terdiri  dari  bukti  fisik  (X1),  reliabilitas  (X2),  responsivitas (X3), jaminan (X4),  dan  empati (X5)  secara simultan  dan  parsial  terhadap  kepuasan  pasien.  (Y)  di  Rumah  Sakit  Umum Kepulauan  Banggai.  Lokasi  penelitian  ini  di  Rumah Sakit  Umum  Kepulauan  Banggai.  Jenis penelitian  ini  bersifat deskriptif.  Sumber  data  dalam  penelitian  ini  adalah  data  primer yang diambil  melalui  kuesioner  dan  data  sekunder  diperoleh  dari  Rumah Sakit  Umum  Daerah Banggai. Sampel dalam penelitian ini adalah 72 responden. Teknik sampling yang digunakan adalah  purposive sampling.  Berdasarkan  hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  variabel kualitas pelayanan (X) yang terdiri dari bukti fisik (X1), reliabilitas (X2), responsivitas (X3), jaminan (X4),  dan  empati (X5)  secara  simultan berpengaruh  signifikan  terhadap  kepuasan pasien  (Y)  dengan pengaruh 69,60%  sedangkan  sisanya  30,40%  dapat  dijelaskan  oleh penyebab  lainnya.  Uji  parsial  menunjukkan  bahwa  terdapat  tiga variabel  bebas  yang  tidak signifikan yaitu bukti fisik (X1), reliabilitas (X2) dan jaminan (X4) terhadap kepuasan pasien di Rumah Sakit Umum Kepulauan Banggai.


KINERJA ◽  
2016 ◽  
Vol 20 (2) ◽  
pp. 179
Author(s):  
Lilis Setyowati ◽  
Wikan Isthika ◽  
Ririh Dian Pratiwi

AbstractThe purpose of this study is analyze the factors influence the quality of financial statement .This study uses primary data obtained from questionnaires to accounting of SKPD Semarang. The method used in this research is multiple regression analysis. The results of this study indicate that (1) the variable role of information technology did not significantly affect the quality of financial statements, (2) the competence of human resources significant positive effect on the quality of financial statements, (3) the role of internal audit significant positive effect on the quality of financial statements.Keywords: role of IT, competence of human resources, role of internal audit, and quality of financial statement


2021 ◽  
Vol 29 (2) ◽  
pp. 24
Author(s):  
Pangeran Teguh Anugrah ◽  
Abdul Kadir ◽  
Pin Pin

District is part of the government organization that is closest to dealing directly with the community and spearheading the success of regional development, especially in Medan, where the District will be seen directly in planning and controlling development and services, and a reflection of good governance in Medan. The objectives of this study are as follows: (i) to describe the Good Governance implementation in the District, especially in the District of Medan Helvetia, (ii) to analyze the factors that support and inhibit the implementation in the District, especially in the District of Medan Helvetia.The form of descriptive research using a qualitative approach, this research was conducted in the District of Medan Helvetia. The informants consisted of key informants, namely the Head of District and their apparatus as many as 4 people who were determined purposively and the Main informant namely the community who were taken accidentally as many as 20 people at the time of the study. Primary data comes from interviews and secondary data from literature studies and other written documents. After the data and information needed has been collected, the researcher then sifts through the data and information into the research indicators that have been determined. After the data and information are grouped, the researcher then presents the data and analyzes the data qualitatively.Research Results: The good governance implementation in Medan Helvetia District Office refers to the Decree of the District of Medan Helvetia number 138/19-17/SK-MH/IX/2015 on Standard Operating Procedures (SOP) in Medan Helvetia District Environment. In general, the implementation analysis as follows: (i) Standards and Policy Objectives: public servants have attempted to achieve the public service goals they have set, (ii) Resources: human resources and support resources or facilities, researchers see still shortcomings, (iii) Inter-Organizational Relations: inter-organizational relationships implemented in Medan Helvetia  District are good, (iv) Characteristics of the Implementing Agent: the characteristics of the existing implementing agent can already be applied by the implementor of public services in both the public service in Medan Helvetia district, (v) Social, Political, and Economic Conditions: on the variable social, economic and political conditions, the implementors of public services in providing public services do not discriminate between each other, (vi) Implementor Disposition: the attitude given by the implementor of public services is friendly and courteous when providing public services. Supporting factors are cooperation with stakeholders, commitment of the head district (Camat), and the economic potential of the region and opportunities of private CSR, while the Inhibitor Factors are Lack of community participation, lack of human resources apparatus, lack of funds and some damaged road and drainage infrastructure.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document