scholarly journals PENDAMPINGAN PEREMPUAN KORBAN TINDAK KEKERASAN OLEH PUSAT PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK (P2TP2A)

2014 ◽  
Vol 6 (3) ◽  
Author(s):  
Rr. Niken Sitoresmi ◽  
Siti Amanah
Keyword(s):  
Social Construction ◽  
Women Victims ◽  
Gender Ideology ◽  
Integrated Services ◽  
The Other ◽  
Gender Inequalities ◽  
Household Economics ◽  
Women And Children ◽  
Victims Of Violence

Gender as a social construction and beliefs that thrive in the community produce gender inequalities experienced by women. This makes the weak position of women so prone to cases and acts of violence. Comprehensive facilitation for victims of violence are indispensable so that there should be an institution that takes care of this. Therefore, this study was done to find out, identify, describe and analyze the facilitation of women victims of violence by the integrated services centre empowerment of women and children (P2TP2A) DKI Jakarta. The research used survey using questionnaires, instruments was designed following concepts on gender ideology and the role of facilitation from P2TP2A DKI Jakarta. Quantitative and qualitative analysis were used to explain research results. Gender ideology attached to the respondents pointed out that the majority of the respondents have a positive gender ideology that leads to equity and equality of gender. The majority of respondents have knowledge about violence are high by agreeing to things that are associated with violence. There is no signification between the ideology gender of women victims with violence experienced. On the other hand, there is a signification between knowledge about violence of women victims with violence experienced. Respondents perceive that facilitation from P2TP2A DKI Jakarta is effective according to the needs of the victims. The activities conducted by P2TP2A help assisted process of recovery and motivate the women to have specific life skills, such as household economics. <br /> <br />Keywords: violence, recovery, empowerment, women victims, P2TP2A. <br />

scholarly journals Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2tp2a) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kosmik Hukum ◽  
2018 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
Author(s):  
Emy Rosnawati
Keyword(s):  
Domestic Violence ◽  
Women Victims ◽  
Violence Against Women ◽  
Child Protection ◽  
Pilot Project ◽  
Integrated Services ◽  
Women Empowerment ◽  
Women And Children ◽  
Victims Of Violence

Abstract Violence against women and children is a violation of human rights. The integrated services centre of the women and children empowerment (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A) is an integrated activity founded Ministry of women empowerment and child protection and provide services for the Indonesian people, mainly women and children victims of violence acts. The purpose of this research is to know the service of process in P2TP2A given to women victims of domestic violence and P2TP2A efforts in tackling domestic violence. The research method used the juridical sociological. data collection is done by observation, interview and documentation as well as literature-related literature. Researchers took samples from Sidoarjo P2TP2A because P2TP2A is a pilot project of P2TP2A in other districts. Then analyzed in descriptive qualitative. From the above research it can be concluded that the role of the integrated services centre the empowerment of women and children (P2TP2A) in addressing domestic violence is very effective and in accordance with the mandated in the Act No. 23 years 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Keywords: Domestic Violence, Integrated Services Centre, Empowerment of Women and Children Abstrak Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses pelayanan di diberikan P2TP2A kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya P2TP2A dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta literatur-literatur terkait. Peneliti mengambil sampel dari P2TP2A Sidoarjo karena P2TP2A Sidoarjo merupakan pilot project dari P2TP2A di kabupaten lain. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga sangat efektif dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kata kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

PERANAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD PPA) DALAM PENDAMPINGAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN BANTUL)

2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
Author(s):  
Viezna Leana Furi ◽  
Rosalia Indriyati
Keyword(s):  
Data Analysis ◽  
Women Victims ◽  
Violence Against Women ◽  
Qualitative Method ◽  
Legal Assistance ◽  
Women Health ◽  
Women And Children ◽  
Victims Of Violence ◽  
Psychological Assistance

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang peran unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD PPA) dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bantul. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Peneliti mengumpulkan data, observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan detail. Subjek penelitian ini adalah : (1) kepala UPTD PPA, (2) konselor hukum, dan (3) konselor psikologi. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data induktif. Pemeriksaan keabsahaan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini adalah (1) peran UPTD PPA dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan yaitu : a) peran dalam menangani perempuan korban kekerasan, b) pendampingan pemulihan kesehatan perempuan korban kekerasan, c) pendampingan psikologi perempuan korban kekerasan, d) pendampingan hukum perempuan korban kekerasan, e) peran dalam psikoedukasi dilingkungan perempuan korban kekerasan, dan f) peran dalam rehabilitasi sosial perempuan korban kekerasan. (2) kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA yaitu kurangnya sumber daya manusia di UPTD PPA Kabupaten Bantul yaitu konselor psikologi laki-laki dan korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya. Kata Kunci : UPTD PPA, Pendampingan Korban Kekerasan, Perempuan Abstract This study aims to describe and analyze the role of the Technical Implementation unit protection of women and children (UPTD PPA) in assisting victims of violence against women in Bantul Regency. In addition, this study aims to describe the constraints faced by UPTD PPA in assisting victims of violence against women in Bantul Regency. The research used descriptive qualitative method which is considered appropriate to describe an phenomenon. That occurs researchers collect data, observations, interviews and document to get complete and detail data. The subjects of this study were : (1) the head of the UPTD PPA, (2) the legal counselor, and (3) psychology counselor. Data analysis was performed using inductive data analysis techiques. Checking the validity of the data using triangulation techniques. The result of the research are : (1) the role of UPTD PPA in assisting victims of violence against women namely : a) role in dealing with women victims of violence, b) assistance in restoring women health victims ofviolence, c) psychological assistance for women victims of violence, d) legal assistance for women victims of violence, e) the role of psychoeducation in the environment of women victims of violence, and f) the role in social rehabilitation of women victims of violence. (2) The obstacles faced by UPTD PPA is the lack of human resources in UPTD PPA Bantul namely male psychology counselor and victims of violence who do not want to report cases of violence experienced by women victims of violence. Keywords: UPTD PPA, Assisting of Violence, Women.

scholarly journals OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU

Jurnal HAM ◽  
2016 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 55
Author(s):  
Penny Naluria Utami
Keyword(s):  
Women Victims ◽  
Violence Against Women ◽  
Child Protection ◽  
Service Center ◽  
Standard Size ◽  
Regulatory Policies ◽  
Women And Children ◽  
Victims Of Violence ◽  
Service Standards ◽  
Integrated Service

AbstrakPemerintah Indonesia telah mengajukan kebijakan peraturan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas nasional. Peraturan dimaksud untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SPM merupakan instrumen penting untuk memastikan penghormatan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Standar tersebut adalah ukuran standar pelayanan minimum kepada perempuan korban kekerasan, terutama di bidang pengaduan dan laporan, kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Keputusan Menteri tersebut mengamanatkan pembentukkan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat provinsi dan kabupaten serta unit ini terdiri dari pemerintah dan masyarakat sipil. Namun implementasi dari standar tersebut yang nampak dalam kinerja Pusat Pelayanan Terpadu belum optimal dan masih menemukan beberapa kesenjangan, antara lain: adanya variasi aturan daerah, pendanaan, koordinasi antar stakeholder yang terlibat, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang terlibat, sehingga terlihat bahwa pengejewantahan isi SPM masih menghadapi tantangan untuk perbaikan kedepannya.Kata kunci: KtP, SPM dan PPTAbstractThe Indonesian government has held regulatory policies protect women and children as a national priority. Regulations intended to address violence against women (VAW) in Indonesia. The enactment of Law No. 23 Year 2004 on Eradication of Domestic Violence, Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons and Minister of State for women’s Empowerment and Child Protection of Indonesia Number 01 Year 2010 on Minimum Service Standards (SPM) field of Integrated Services for women and children victims of violence. SPM is an important instrument to ensure respect for and fulfillment of the rights of women victims of violence. The standard is the standard size minimum services to women victims of violence, especially in the field of complaints and reports, health, relief and law enforcement, social rehabilitation, repatriation and social reintegration. The Ministerial Decree mandates the establishment of the Integrated Service Center at provincial and district levels, this unit consists of government and civil society. However implementation of these standards is apparent in the performance of the Integrated Service Center is not ideal and still find some gaps, among others: the variation of regional rules, funding, coordination among stakeholders involved, infrastructure, and human resources involved, so it looks that the manifestation SPM contents is still facing challenges for future improvements.Keywords: violence against women (KtP), minimum service standards (SPM) and integrated service center (PPT).

scholarly journals Paralegals and Women Access to Justice : Making Access to Justice of Women Victims of Violence Effective

2018 ◽  
pp. 807-813
Keyword(s):  
Women Victims ◽  
Violence Against Women ◽  
Social Life ◽  
Theoretical Development ◽  
Legal Rights ◽  
Access To Justice ◽  
Legal Method ◽  
Bargaining Position ◽  
Victims Of Violence

This study responds to the fact that the high number of violence against women (KtP) and the weakness of access to justice of women victims of violence, whereas the Government of Indonesia has issued various laws and regulations to protect women. This shows that the face of women, especially women victims of violence in law and social life in Indonesia is very complex.The main obstacle faced by women victims of domestic violence (KDRT) in Surakarta City in accessing justice is the low awareness and understanding of their legal rights. To assist the constraints faced by women victims of violence in accessing justice, the role of intermediaries in this paralegal becomes very important. Therefore, this study will explore the deepening of the role effectiveness and constraints faced by paralegals in the fulfillment of access to justice for women victims Violence in Surakarta City. The purpose of this study is to orient theoretical development on the study of violence against women and access to justice.This research uses qualitative socio-legal method that is interdisciplinary approach to law; Is an alternative approach to conduct an examination of legal studies that are doctrinal.In particular, there are three reasons why the role of paralegals is crucial in helping women victims of access to justice. First, paralegals play the role of "familiarization" of the legal system for poor and marginalized groups such as women victims of violence. Second, paralegals are more accessible to women’s groups. In addition to being easy to find, legal services by paralegals are cheaper than similar services provided by lawyers or advocates. Third, paralegals influence the power relations and bargaining position of women groups that can be seen from reaction changes and other parties’ responses including responses from government institutions and law enforcement agencies. In general, paralegals apply methods of empowerment, education and legal training and representatives of justice seekers. In addition to seeking justice seekers to obtain justice in a real sense, paralegals also build social movements capable of encouraging the settlement of cases and enforcement of women’s rights.Constraints often faced by paralegals in assisting women victims of access to justice are the absence of formal legitimacy for paralegals in terms of legislation, the lack of funds owned by institutions where paralegals are sheltered and formal education level problems for uneven paralegals.

scholarly journals PERAN SERTA ORGANISASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DINI KORBAN KEKERASAN

2019 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 1-23
Author(s):  
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi ◽  
Anak Agung Ketut Sukranatha ◽  
I Gusti Ayu Putri Kartika ◽  
Gusti Ayu Kade Komalasari
Keyword(s):  
Violence Against Women ◽  
Child Protection ◽  
Research Method ◽  
Family Welfare ◽  
Early Handling ◽  
Women And Children ◽  
The Government ◽  
Victims Of Violence ◽  
The Village

The specific purpose and target of this research is to determine the role of family welfare empowerment organizations (PKK) in the prevention and early handling of women and children victims of violence. The reason for researching this topic is the increase in the number of victims of violence against women and children every year. Based on data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, it is shown that since 2012 it has increased from 18,718 to 54,041 cases in June 2017 and until February 2018 it has shown 374 cases of violence against women and children. In this case, the Government is responsible for providing optimal services needed by victims, both medical, psychological, and legal assistance in an effort to recover their condition. The government in providing services to victims should cooperate and partner with the community, especially in the prevention and early handling of victims of violence. Prevention and early handling of victims of violence at the village level can empower family welfare empowerment organizations (PKK) which are government partners that are considered effective in the prevention and early handling of women and children victims of violence in their areas. Based on these reasons, it is necessary to study in depth the role of the PKK organization in preventing and early handling of women and children victims of violence. To achieve specific goals and targets in this study, the research method used is a normative research method with a statue approach and a conceptual approach.The results of the study provide an overview 1) there is a clear regulation in the laws and regulations related to the participation of the PKK in preventing and early handling of victims of violence, what needs to be further regulated is regulation in the form of Village Regulations and customary law (awig-awig) related to the participation of PKK and indigenous women in the prevention and early handling of victims of violence. 2) the procedures for preventing and early handling of victims of violence need to be stated in the operational standards in the village and the traditional village paparem.

Science Education in India and Feminist Critiques of Science

2018 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 164-186
Author(s):  
Deepika Bansal
Keyword(s):  
Science Education ◽  
Social Change ◽  
Modern Science ◽  
The Other ◽  
Power Dynamics ◽  
Gender Inequalities ◽  
Science And Society ◽  
Educational Implications ◽  
Education In India

The ‘liberal’ feminist perspective on science problematises the presence of fewer women than men in science and believes that increasing their number would qualify as social change. On the other hand, ‘radical’ critics of modern science argue that science has been deeply involved in the creation, strengthening and subversion of gender inequalities. The liberal strand is much more amenable to direct interventions and aligns well with current educational reforms. But the fundamental questions about science and science education that are raised by the radical strand not just evade agreement, but they also do not lead easily to direct educational implications. In this article, I show that an engagement with these perspectives offers us a chance to reflect on our society, on the place of science in it, and on the role of science education in mediating between science and society. This reflection further encourages us to rethink and reorganise science and science education so that they are more mindful of the gender and other kinds of power dynamics in our society.

The role of relational dependence, forgiveness and hope on the intention to return with an abusive partner

2021 ◽  
pp. 026540752110115
Author(s):  
Eleonora Crapolicchio ◽  
Camillo Regalia ◽  
Gian Antonio Di Bernardo ◽  
Vincenza Cinquegrana
Keyword(s):  
Women Victims ◽  
Cycle Of Violence ◽  
Positive Dimension ◽  
Abusive Partners ◽  
Victims Of Violence ◽  
Intentions To Return ◽  
Intention To Return

The aim of this study was to examine psychological and relational variables such as dependence, forgiveness (both in their positive and negative dimensions), and hope that may explain why women reconciliate with abusive partners. We administered a questionnaire to women victims of violence. Relational dependence was indirectly associated with greater intentions to return to the violent partner via benevolent forgiveness and hope of a change in the partner. The positive dimension of forgiveness (benevolence) could represent a phase of the cycle of violence, during which the hope for change in the partner can increase the probability of reconciliation.

scholarly journals The Other Partner: The Changing Role of Good Provider for Men’s Union Formation in Industrialized Countries

2006 ◽  
Vol 33 (1) ◽  
pp. 25 ◽  
Author(s):  
Frances Goldscheider ◽  
Dennis Hogan ◽  
Pierre Turcotte
Keyword(s):  
The Other ◽  
Union Formation ◽  
Industrialized Countries ◽  
Men And Women ◽  
Retrospective Survey ◽  
Women And Children ◽  
Changing Role ◽  
Different Levels ◽  
Over Time

Most studies of union formation behaviors have focused on women and children, with less emphasis on men. Using comparable retrospective survey data, this study looks at the ways Canadian, Italian and Swedish men begin conjugal life (distinguishing between marriage and cohabitation) and at how the effects of their good provider status qualifications have changed in the last 30 years. Results for Canadian men have shown that the simple patterns that have been assumed to shape separate and symmetrical roles for men and women are taking new shapes with the growth in cohabitation and changes in women's economic roles. Our study will extend these results to examine two countries at very different levels of cohabitation prevalence: Italy, where the growth in cohabitation has just begun, and Sweden, where it has been underway much longer than in Canada. Our results show strongly parallel changes underway in each country, indicating that it is important to continue to compare, both between countries and over time, if we are to understand the situations fostering (or not) changing gender roles for men as good providers.

PEREMPUAN DAN KEUTUHAN BANGSA: Terikat atau Merekat?

2008 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 100
Author(s):  
Mufidah Ch.
Keyword(s):  
Social Construction ◽  
Gender Relations ◽  
Cultural Context ◽  
Gender Ideology ◽  
Human Beings ◽  
Role Of Women

<p class="Bodytext5">This paper describes the role of women in unifying the nation associated with Islamic perspectives. The role of women in various sectors of the nation's life is an urgent need. Many things women can do for the benefit of nation and state. Women have been suggested as male subordination, marginalized and difficult self-actualizing well. Patterns of power and status that assume that men are higher than women are very influential on the pattern of gender relations. Not a few policies and regulations are born on the perception. It is therefore not surprising that in the community there is a gender ideology that seeks to fundamentally dismantle policies and regulations that are not considered gender-sensitive. Cultural context always puts women as second class people. Women are more required to fulfill obligations regardless of rights, used to struggle to become human beings who exist in their community. Such social construction makes women more patient, testable and istiqomah in the fight for peace, harmony and unity mission.</p><p class="Bodytext5"> </p><p class="Bodytext5">Tulisan ini memaparkan peran perempuan dalam mempersatukan bangsa yang dikaitkan dengan perpektif Islam. Peran perempuan dalam berbagai  sektor kehidupan bangsa merupakan kebutuhan mendesak. Banyak hal yang dapat dilakukan perempuan untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Selama ini perempuan dikesankan sebagai subordinasi laki- laki, termarginalkan dan sulit</p><p class="Bodytext5">mengaktualisasikan diri dengan baik. Pola kekuasaan dan status yang beranggapan bahwa laki-laki lebih tinggi dari perempuan sangat berpengaruh pada pola relasi gender. Tidak sedikit kebijakan dan peraturan lahir atas persepsi tersebut. Karena itu tidak heran jika dimasyarakat muncul ideologi gender yang berupaya meninjau secara mendasar membongkar berbagai kebijakan dan peraturan yang dinilai tidak berwawasan gender. Konteks budaya selalu menempatkan perempuan sebagai manusia kelas dua. Perempuan lebih dituntut untuk memenuhi                 kewajiban tanpa memperhitungkan hak, terbiasa berjuang untuk menjadi manusia yang eksis dalam komunitasnya. Konstruksi sosial demikian itu menjadikan perempuan lebih sabar, tahan uji dan istiqomah dalam memperjuangkan misi kedamaian, kerukunan dan persatuan.</p><p class="Bodytext20"> </p>

scholarly journals Peran Organisasi Perempuan Sidoarjo dalam Merespon Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di Sidoarjo

AL-HUKAMA ◽  
2018 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 292-319
Author(s):  
Nurul Asiya Nadhifah
Keyword(s):  
Community Development ◽  
Violence Against Women ◽  
Legal Protection ◽  
Women's Organizations ◽  
Illegal Acts ◽  
Women And Children ◽  
The Government ◽  
Victims Of Violence ◽  
Women’S Organizations

This article is the result of the research on the role of the women's organizations in Sidoarjo in responding to violence against women and children in Sidoarjo. The women's organizations in Sidoarjo referred to in this study are Fatayat of NU Branch Sidoarjo, Muslimat of NU Branch Sidoarjo, Regional Administrators Aisyiyah of Sidoarjo, Student Association of Nahhdlatul Ulama (IPPNU) Branch of Sidoarjo and Nasyi'atul Aisyiyah of Sidoarjo. Domestic violence is any act against a person, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering resulting from neglect of the household, including threats to do illegal acts of deprivation or deprivation of liberty within the household. The results of the study concluded that Fatayat of NU, Muslimat, Aisyiyah, Nasyi'atul Aisyiyah and IPPNU had an important role in participating and handling cases of violence against women and children that occurred in Sidoarjo. They realize that women's organizations must respond to community development and needs. They participated with the government in dealing with victims of violence against women and children in Sidoarjo. The handling of cases of violence against women and children is not only in legal protection, but trauma healing assistance to victims is also done so that victims can return to their activities as before the violence occurred.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document