DAYA SAING DAN PERAN PEMERINTAH DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING KOMODITI KAKAO DI SULAWESI TENGAH

2017 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 69-96
Author(s):  
Siti Yuliaty Chansa Arfah ◽  
Harianto . ◽  
Suharno .

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji daya saing komoditi kakao di Sulawesi Tengah dan melihat peran pemerintah dalam meningkatkan daya saing komoditi kakao. Data primer berasal dari observasi, wawancara dan kuesioner, sementara data sekunder berasal dari instansi terkait. Metode analisis menggunakan Policy Analysis Matrix (PAM) dan analisis sensitivitas. Penelitian ini menemukan bahwa nilai PCR Kabupaten Parigi Moutong 0,589 dan Kabupaten Sigi 0,396. Sedangkan nilai DRC Kabupaten Parigi Moutong 0,387 dan Kabupaten Sigi 0,319. Hal tersebut mengindikasikan bahwa usahatani komoditi kakao di Sulawesi Tengah memiliki daya saing, namun tidak menguntungkan secara ekonomi karena Sulawesi Tengah menghasilkan biji kakao yang tidak difermentasi akibatnya petani menerima harga rendah. Berdasarkan hasil analisis, pemerintah belum memberikan proteksi terhadap harga biji kakao dalam negeri melalui harga referensi biji kakao sehingga harga biji kakao didaerah penelitian masih tergolong rendah jika dibandingkan dengan harga di pasar internasional. Sementara terhadap input, pemerintah telah memberikan kebijakan subsidi kepada petani, namun implementasinya masih perlu perbaikan terutama terkait penyaluran dan pengelolaan bantuan agar merata. Kajian ini merekomendasikan masih diperlukan kebijakan pemerintah baik terhadap input maupun output untuk meningkatkan produktivitas, menurunkan biaya produksi dan menaikkan harga jual biji kakao, sehingga dapat meningkatkan daya saing biji kakao. The purpose of this study is to assess the competitiveness of cocoa in Central Sulawesi and to investigate the role of government in improving the competitiveness of cocoa. The primary data were generated through observation, interviews and some questionnaires. The secondary data were obtained from the agency or the institution related to the research. This study uses the Policy Analysis Matrix (PAM) and sensitivity analysis. The study found that the PCR value for Parigi Moutong district was 0.589 and Sigi district was 0.396. While, the DRC value for Parigi Moutong district was 0.387 and Sigi district was 0.319. This indicates that cocoa beans farming in Central Sulawesi has competitiveness, but not economically beneficial because Central Sulawesi produces unfermented cocoa beans consequently farmers receive low prices. Based on the results of the government's impact on output analysis, the government did not provide protection for domestic cocoa seed prices through the reference price of cocoa beans, consequently the price of domestic cocoa beans, particularly in the research area, was relatively low compared to the price of cocoa beans at the international market. Seen from the government policy on inputs, the government have provided subsidies to farmers but they need to improve the distribution and management of aid to be evenly distributed. It is necessary to set up good government policy on inputs and outputs in order to increase cocoa seed productivity, decrease production cost and increase the price which simultaneously can improve its competitiveness in the research location.

2020 ◽  
Vol 25 (3) ◽  
pp. 365-372
Author(s):  
Agung Budi Santoso ◽  
Maryam Nurdin ◽  
Ismatul Hidayah

Shallot is one of horticultural commodities with a high demand. Majority of shallots in Maluku are bought from Surabaya and Makasar. However, the government continuously does horticultural development in the center of shallot production. The objective of this study was to analize the competitiveness and comparativeness of farming between shallots which are cultivated by local farmer and shallots which are imported. There were three locations of research i.e., Maluku Tenggara, Seram Bagian Barat, and Maluku Tengah. Primary data were collected by quessioner and used purposive sampling method. Primary data were analyzed using policy analysis matrix. The results showed that shallot farming in Maluku has comparative and competitive advantages compared with imported shallots. Agricultural government policy effectively increases local farmer insentive. However, it shows a decreasing trend while increasing productivity of shallot. Shallot farming having production higher than 8 ton/ha need output subsidy to give price guarantee. Effort to increase shallot competitiveness is conducted by increasing productivity and developing a farmer institution to make a sustainable agricultural development.   Keywords: shallot, competitiveness, competitive and comparative


Author(s):  
Lukman Yunus

This study aims to analyze the competitiveness of soybean farming in Landawe District, North Konawe Regency. The study was conducted in December 2019. The population in the study were all soybean farmers, amounting to 49 people. Determination of the sample using the census method. Types and sources of data in the study include primary data and secondary data. Data collection techniques used in research are direct interviews with respondents and literature studies. Variables in the study include revenue, tradable inputs, non-tradable inputs, production, private prices, and social prices. Analysis of the data used is the Policy Analysis Matrix (PAM). The results showed that soybean farming in Landawe Subdistrict, North Konawe District has competitive competitiveness, which is the value of the ratio of private costs (Private Cost Ratio) of 0.30 smaller than one, which means that to produce a product requires a smaller additional cost. However, it does not have comparative competitiveness because the value of the ratio of domestic resource cost ratio is greater than one, namely 5.07 which means inefficient farming


JURNAL PANGAN ◽  
2021 ◽  
Vol 29 (3) ◽  
pp. 211-220
Author(s):  
Chanifah Chanifah ◽  
Dewi Sahara ◽  
Joko Triastono

ABSTRAK Kedelai domestik lebih aman dikonsumsi dibandingkan kedelai transgenik, serta memiliki kadar protein lebih tinggi dibanding kedelai impor. Pengembangan kedelai domestik masih prospektif, namun daya saing kedelai domestik terhadap kedelai impor semakin berat akibat melimpahnya kedelai impor. Kebijakan pemerintah berupa input-output diharapkan mampu melindungi kedelai domestik agar mampu berdaya saing. Penelitian ini untuk menganalisis daya saing kedelai domestik serta tingkat proteksi kebijakan pemerintah terhadap kedelai domestik di Kabupaten Grobogan. Penelitian dilaksanakan di sentra produksi kedelai, yaitu Desa Panunggalan, Kecamatan Pulokulon, Kabupaten Grobogan. Data penelitian diperoleh melalui survei terhadap 30 petani kedelai pada bulan April 2019. Data primer adalah data usahatani kedelai yang ditanam pada awal musim hujan tahun 2017/2018. Data dianalisis menggunakan Policy Analysis Matrix (PAM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usahatani kedelai domestik di Kabupaten Grobogan terbukti memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dengan nilai PCR 0,88 dan DRCR 0,92. Kebijakan pemerintah terhadap output, input dan output-input pada usahatani kedelai domestik bersifat memproteksi kedelai domestik dan menguntungkan petani sehingga petani memperoleh surplus lebih tinggi. Kebijakan pemerintah berupa subsidi diharapkan dapat meningkatkan daya saing kedelai domestik menjadi lebih kuat. kata kunci: Daya Saing, Kedelai, PAM Analisis. ABSTRACT Domestic soybeans are safer to consume than transgenic soybeans and have higher protein content than imported soybeans. Domestic soybean development is still prospective, but domestic soybeans' competitiveness is getting more massive due to the abundance of imported soybeans. Government policy in the form of input-output is expected to protect domestic soybeans from being competitive. This research analyzes the competitiveness and level of protection of government policies on domestic soybeans in Grobogan Regency. The research was conducted in soybean production centers, which is Panunggalan Village, Pulokulon District, Grobogan Regency. The research data was obtained through a survey of 30 soybean farmers in April 2019. Primary data is data on soybean farming planted at the beginning of the 2017/2018 rainy season. Data analyzed using the Policy Analysis Matrix (PAM). The results indicate that domestic soybean farming in Grobogan Regency is proven to have comparative and competitive advantages with PCR values 0.88 and DRCR 0.92. Government policy on output, input, and output-input of domestic soybean farming protects domestic soybeans and benefits farmers to get a higher surplus. Government policy in the form of subsidies is expected to strengthen the competitiveness of domestic soybeans. keywords: competitiveness, soybean, PAM analysis.


Author(s):  
Arief Budiman ◽  
Lucyana Trimo ◽  
Eti Suminartika ◽  
Sri Fatimah

ABSTRAKKomoditas wortel telah lama menjadi andalan produksi salahsatu kelompok tani Katata yang beradadi Pangalengan, Jawa Barat. Produksinya memiliki kualitas dan kuantitas yang tidak hanya baikdalam pemenuhan lokal saja, namun juga terhadap pemenuhan Ekspor. Tujuan dari penelitian iniadalah untuk mendapatkan pengatahuan daya saing dan peluang ekspor dari dampak kebijakanpemerintah pada usahatani wortel di Kelompok Tani Katata. Penelitian dilakukan di Kelompok TaniKatata, Pangalengan, Kabupaten Bandung. Data dianalisis dengan Policy Analysis Matrix (PAM),untuk menghitung keunggulan komparatif, keunggulan kompetitif dan dampak kebijakan pemerintahdengan menggunakan harga aktual dan harga bayangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwapengusahaan wortel di Kelompok Tani Katata memiliki keunggulan kompetitif karena nilai PCRsebesar 0,062 atau PCR kurang dari satu (PCR < 1). Hal yang sama menunjukkan bahwa wortelmemiliki keunggulan komparatif dengan nilai DRC 0,060 atau DRC kurang dari satu (DRC < 1).Kebijakan pemerintah dinilai menghambat ekspor output dan adanya proteksi terhadap input lokaldibuktikan dengan nilai NPCO dan NPCI yang kurang dari satu. Secara keseluruhan kebijakanpemerintah yang berlaku saat ini masih belum mendukung dalam hal pengembangan danpeningkatan keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif pengusahaan komoditas wortel diKelompok Tani Katata.Kata kunci: daya saing, wortel, ekspor, Policy Analysis Matrix (PAM)ABSTRACTCarrot commodity has been each mainstay production belong to Katata’s farmer group inPangalengan, West Java since long time ago. Their production have good quality and quantitywhich have potential for locally and export. The main of this research is to know the competitivenessand impact of government policy of the commodities carrots (case study Katata, subdistrictPangalengan, county level Bandung).Policy Analysis Matrix (PAM) is the method to analyze data ofthis research to measure the comparative advantage, competitive advantage, and impact ofgovernment policy using actual price and estimation price.The result indicate that carrost in Katatahave a competitive advantage because PCR value of 0.062 or PCR of less than one (PCR < 1).Itsalso indicate that carrot has a comparative advantage with the value of the DRC 0.060 or DRC lessthan a (DRC < 1).The government policy is rated to inhibit the outpur export and protection againtslocale input by the value of an NPCO and NPCI is less than one.Overall the policy is still notsupporting development and improvement comparative advantage and competitive advantage forcarrot business in Katata.Keywords: competitiveness, carrots, export, Policy Analysis Matrix (PAM)


2019 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 137-154
Author(s):  
Ni Wayan Surya Darmayanti ◽  
Ratna Winandi ◽  
Netti Tinaprilla

The objectives of this research are to analyze competitiveness and the impact of government’s policy of maize farming in several central productions in Indonesia. This research was conducted to analyze maize competitiveness using PAM (Policy Analysis Matrix) method. Data sample was conducted at four maize production centers, including East Java, Central Java, West Java, and South Sulawesi. The results show the forth centre have competitiveness. This showed by PCR values in some production areas less than 1 and for competitive advantage, indicated by DRCR values in production areas also less than 1. Analysis of the Government policy aspect, the government has been able to provide positive incentives for maize farming in North Jawa, Centre of Jawa and West Java. The impact of government policy on inputs and outputs simultaneously can provide a positive incentive to farmers at maize production sites in Java. But the government’s policy hasn’t been able to provide for output in Sulawesi Selatan.  The conclusion is the fourth centres of maize production have competitive and comparative advantage. Sulawesi Selatan has high comparative advantages, so Sulawesi Selatan has high  potential to improve maize farming.


2018 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 183
Author(s):  
Safitri Handayani ◽  
Juliyati Saleh ◽  
Adnan Ma'ruf

The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the implementation of inspectorate functions in the supervision of the Regional Government in Makassar. The type of research was qualitative directly to the object of research in this study collected with primary data and secondary data. The study used phenomological type. Technique of collecting data used instrument in the form of observation, interview and documentation. The results of the research indicated that: (1) Government policy assessed and checked the extent of policy deviation in Implementation of activities undertaken by Inspectorate of Makassar city. (2) With the supervision of the government can tested directly the problems that occur. (3) Implementation of investigation required cooperation with the government so that information received in conducting the examination can be the object of supervision.                                     ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeanalisis efektivitas pelaksanaan fungsi inspektorat dalam pengawasan Pemerintahan Daerah di Kota Makassar. Jenis penelitian adalah kualitatif langsung ke objek penelitian dalam penelitian ini dikumpul dengan data primer dan data sekunder.Penelitian menggunakan tipe fenomologis. Teknik pengumpulan data menggunakan instrumen berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Kebijakan Pemerintah menilai dan periksa sejauh mana kebijakan Penyimpangan dalam Pelaksanaan aktivitas yang dilakukan oleh Inspektorat kota Makassar. (2) Dengan di lakukan pengawasan pemerintah dapat menguji secara langsung permasalahan yang terjadi. (3) Pelaksanaan penyelidikan dibutuhkan kerjasama dengan pemerintah sehingga informasi yang diterima dalam melakukan pemeriksaan dapat dijadikan obyek pengawasan.  Kata Kunci : Pelaksanaan , Fungsi Inspektorat , dan Pengawasan.


2019 ◽  
Vol 19 (1) ◽  
pp. 1-13
Author(s):  
Yoanes Krisostomos Nargy Justra Septaris ◽  
Tinjung Mary Prihtanti

Competitiveness requires a country to excel in competitive and comparative advantage. The commodities that need to be developed are rice. This commodity was chosen because it is a commodity that the government prioritizes and is full of agricultural policies. The purpose of this study is to determine profits, competitive and comparative advantages and the impact of government policies. This research was conducted in March 2018 in Susukan District, Semarang Regency. The sampling technique used purposive sampling technique with a total of 30 respondents. Data analysis using Policy Analysis Matrix (PAM). The results showed that farming has a competitive and comparative advantage seen from the value of PCR and DRCR less than 1 but the DRCR value of 0.935 means that farming is feared no longer has comparative advantage if there is no interference from government policy. For the government, the policy of subsidizing fertilizers and pesticides is continued so that the farming business remains competitive but the use of fertilizer by farmers should be reduced so that it is in accordance with recommendations from the Agriculture Service or researchers. Marketers should target the domestic market because the price of rice in the international market is lower than in the country.


2021 ◽  
Vol 10 (3) ◽  
pp. 92
Author(s):  
Dyah Rahmawati Hizbaron ◽  
Dina Ruslanjari ◽  
Djati Mardiatno

Since Indonesia reported its first case of COVID-19 in the capital, Jakarta, in early March of 2020, the pandemic has affected 102,051,000 lives. In the second week of the month, the government mandated all sectors to take necessary actions to curb the spread. The research set out to evaluate how the disaster emergency response was carried out amid the COVID-19 pandemic in the Special Region of Yogyakarta (SRY). The research employs qualitative observation of adaptive governance variables, i.e., infrastructure availability, information, conflict mechanism, regulation, and adaptation. The research analyzed primary data collected from focus group discussions with key persons at the Local Disaster Management Agency, Local Development Planning Agency, and Disaster Risk Reduction Platform responsible for the crisis and included an online survey to validate data. The research revealed that the SRY had exhibited adaptive governance to the COVID-19 pandemic, as apparent by, among others, open-access spatial and non-spatial data, extensive combined uses of both types of data, and prompt active engagement of communities in the enforcement of new rules and regulations mandated by national and provincial governments. Furthermore, during emergency responses to COVID-19, the stakeholders provided infrastructure and information, dealt with conflicts in multiple spatial units, encouraged adaptations, and formulated emergent rules and regulations. For further research, we encourage qualitative analysis to confront other types of natural disaster for the research area.


Unity Journal ◽  
2021 ◽  
Vol 2 ◽  
pp. 251-262
Author(s):  
Sumitra Karki

Nepal has been a home to diversified settlement in terms of ethnicity, religion, dialect and culture since its outset in civilization. It also lies between two great military and economic giants of Asia – India and China – that are hostile to each other. While these bring abundant opportunities for Nepal, it possesses several internal and external security threats. Nepal suffers from cyber-attack, environmental degradation, pandemic, ethnic, racial or religious conflicts, inequality and poverty, extremism, human trafficking, corruption, migration and trans-boundary crime. In addition, Nepal also faces several security threats, traditional and non–traditional, including terrorism and insurgency. These threats possess serious implications on peace and security of Nepal and the South Asian region. There is a need of serious study about the major internal and external security challenges that Nepal faces in recent decades. This study aims at examining some of the major security challenges, explore the factors behind it, and attempt to suggest few policy recommendations to the government of Nepal to deal with them. The study is conducted by reviewing the primary and secondary sources of data. The primary data includes documents of the government agencies, press release, joint statement and organizational reports. It also includes the interviews with security experts, bureaucrats, policy makers and academicians. Similarly, secondary data includes books, news reports, academic journals, seminars report and reports of research institutes and think tanks. The study highlights that Nepal should prepare itself to meet with the emerging internal and external security challenges what have emerged in recent times. With the rise of India and China, two adversarial powers in the region, Nepal possess extreme challenges in days to come. Similarly, hardly any countries of the world had prepared itself to deal with recent pandemic like COVID-19 that has shattered even the most powerful countries of the world. Taking lessons from these, it is time for Nepal to learn and prepare to mitigate the challenges.


2018 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
Author(s):  
Jehan M. Malahika ◽  
Herman Karamoy ◽  
Rudy J. Pusung

This research aims to analyze the Implementation of Village Financial System (SISKEUDES)  towards the government organization in Suwaan Village Kalawat Subdistrict North Minahasa Regency. This research using qualitative research approach as using primary data, which were in the form of interview and secondary data. The informants are the village head, the village secretaries, and the head of village government affairs. The result showed that : (1) The implementation of Village Financial System in Suwaan Village has running well (2) The procedure of SISKEUDES utilization done by 4 stages which are : Planning, Implementing, Administrating, and Reporting (3) Village Financial System has been giving the positive influence towards the performance of each employee. Therefore, Village Financial System holds an important role upon village government that impact directly by the employee of village. This is as accordance with the purpose on the implementation of Village Financing System which is to assist the work of villagers’ employee.Keywords: Village Financial System, Village Government


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document