Notary’s Responsibility in Making of Deed Due to Land Acquisition Containing Criminal Corruption

2020 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 22
Author(s):  
Yogi Maron ◽  
Ismansyah Ismansyah ◽  
Azmi Fendri
Keyword(s):  
Legal Theory ◽  
Secondary Data ◽  
Land Rights ◽  
The State ◽  
Land Acquisition ◽  
District Court ◽  
Primary Data ◽  
Prison Sentence ◽  
Ethics Code

<p align="center"> </p><p><em>As happened to the Notary Eli SatriaPilo, S.H, Mkn, who was appointed as the Notary who made the Deed of Relinquishment of Land Rights in the Land Acquisition activities for the Construction of Campus III of the State Islamic Institute (IAIN) of Padang which was located in Sungai Bangek District, Padang</em><em> </em><em>in 2010. The method used was descriptive, in which describing the applicable legislation associated with legal theory in the facts and realities about the Notary’s Responsibility in Making Deed of Land Acquisition for the construction of Campus III of IAIN Padang in Sungai</em><em> </em><em>Bangek. This study used a Normative Juridical approach, in which researching by using and processing secondary data or literature related to the</em><em> </em><em>study. The data collected were in the form of primary data obtained from the District Court of Padang, secondary data obtained from secondary legal materials and primary legal materials. Based on the study, it was found that the role of Notary Eli</em><em> </em><em>Satria</em><em> </em><em>Pilo, in the land acquisition of campus III IAIN was proven to have misused the authority resulting in violation of the Notary Ethics Code and was responsible for accepting termination disrespectfully. Furthermore, he was also shown to be committing a Criminal Corruption made based on the Deed of Relinquishment of Land Rights in the land acquisition for the construction of Campus III of IAIN Padang, so that the State incurred losses of Rp. 1</em><em>.</em><em>946</em><em>.</em><em>701</em><em>.</em><em>050 (one billion nine hundred forty-six million seven hundred one thousand and fifty rupiahs). And he was responsible for receiving and carrying out the sentence that had been handed down by the District Court of Padang, a prison sentence of 4 (four) years, and paying a fine of Rp. 200</em><em>.</em><em>000</em><em>.</em><em>000 (two hundred million rupiahs)</em><em>.</em></p><p> </p>

PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT SENGKETA PENGUASAAN HAK ATAS TANAH SECARA MELAWAN HUKUM (Tinjauan Beberapa Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

2019 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 68
Author(s):  
Ananda Dwinanti Kinasih , ◽  
M. Hudi Asrori S ,
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Civil Law ◽  
Secondary Data ◽  
Land Rights ◽  
The State ◽  
Primary Data ◽  
State Court ◽  
Legal Research ◽  
Analytical Technique ◽  
Legal Force

<p>Abstract<br />This article aims for reviewing how the settlement of compensation as the consequences of the tenure <br />of land rights unlawfully in civil law Surakarta state court verdict number 106/pdt.g/2017/PN.SKT and <br />number 103/pdt.G/2006/PN.SKT where the court’s decision has a permanent legal force. This research is <br />a juridical normative legal research. The location of this research at Notary Office and PPAT Adib Sujarwadi <br />and the State Court Surakarta Class 1A Specific. Kinds and the sources of data in this research are <br />consist of primary data and secondary data. The technique of data collection through interview and library <br />study. The analytical technique used by the author is by the method of syllogism that uses the deduction <br />mindset. Regarding the settlement of compensation due to unlawful tenure of land rights is a compensatory <br />damages, in the form of payment to the victim amounting to a loss that is actually experienced. Based on <br />the decision of the Panel of Judges. Regarding the non-granting of immaterial compensation because <br />the Plaintiff does not attach the appropriate evidence. After the verdict is declared incracht, outside the <br />court, the Defendant and the Plaintiff may hold deliberations to determine the amount of the indemnity or <br />the Plaintiff waived the indemnity obligation, but the Defendant must leave the land of the object of the <br />dispute voluntarily. In the case of still occupy it will be executed by the bailiff from the Court.<br />Keywords: Compensation; Tort; Tenure Of Land Rights.</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyelesaian ganti rugi akibat penguasaan hak atas <br />tanah secara melawan hukum pada perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 106/<br />Pdt.G/2017/PN SKT dan Nomor 103/Pdt.G/2006/PN SKT, dimana putusan pengadilan tersebut telah <br />berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis. Lokasi penelitian <br />yaitu di Kantor Notaris dan PPAT Adib Sujarwadi dan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. Jenis <br />dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui <br />wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode <br />silogisme yang menggunakan pola pikir deduksi. Penyelesaian ganti rugi akibat penguasaan hak atas <br />tanah secara melawan hukum yaitu dengan ganti rugi kompensasi, berupa pembayaran kepada korban <br />sebesar kerugian yang benar-benar dialami. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim. Mengenai tidak <br />dikabulkannya ganti rugi immateriil dikarenakan Penggugat tidak melampirkan bukti-bukti yang sesuai. <br />Setelah putusan dinyatakan incraht, di luar pengadilan, Tergugat dan Penggugat dapat mengadakan <br />musyawarah untuk menentukan jumlah ganti rugi atau Penggugat membebaskan kewajiban pembayaran <br />ganti rugi, namun Tergugat harus meninggalkan tanah obyek sengketa secara sukarela. Dalam hal masih <br />tetap menempati maka akan dilakukan eksekusi oleh juru sita dari Pengadilan.<br />Kata Kunci : Ganti Kerugian; Perbuatan Melawan Hukum; Penguasaan Hak Atas Tanah.</p>

scholarly journals Peran Notaris Dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau

Jurnal Akta ◽  
2018 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 234
Author(s):  
Mochamad Elmo Sidiq ◽  
Amin Purnawan
Keyword(s):  
Government Regulation ◽  
Code Of Ethics ◽  
Secondary Data ◽  
Land Rights ◽  
Primary Data ◽  
Regional Government ◽  
Legal Basis ◽  
Development Site ◽  
Notary Public

ABSTRAKProblematik penelitian ini adalah : Apa dasar hukum  Peran Notaris dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau? apa peran Notaris  Dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau? dan apa akibat hambatan hukum atas Peran Notaris dalam Transaksi Pengadaan Tanah Untuk Lokasi Pembangunan Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Sekadau?Penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis-empiris yang bersumber dari pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis data kualitatif.Hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa Dasar hukum Notaris dan/atau PPAT dalam pertanahan, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor : 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuatan Akta Tanah. Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1993 maupun Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006, peralihan hak atas tanah tersebut dapat dilakukan melalui/dihadapan Notaris dan/atau PPAT. Peran nyata keterlibatan notaris dalam pembangunan komplek kantor Pemerintah Kabupaten Sekadau adalah pembuatan Akta Notaris Nomor 9 tanggal 06 Juli 2005 tentang Surat Perjanjian Pelepasan Hak atas Tanah di antara PT Sinar Bintang Sakti dan Pemda Kabupaten Sekadau dan Pembuatan Akta Notaris No. 10 tanggal 06 Juli 2005 tentang surat Pengakuan hutang yang pada pokoknya Pemkab Sekadau mengakui mempunyai hutang kepada CHAN INDRA, dengan jaminan tanah yang telah diterima pelepasan hak atas tanah dari CHAN INDRA selaku Direktur PT. Sinar Bintang Sakti. Perdebatan Notaris berwenang untuk membuat akta yang berkaitan dengan akta-akta pertanahan mengakibatkan keraguan mengenai keabsahan terhadap akta notaris yang terdapat dalam proyek pembangunan perkantoran di Pemerintah Kabupaten Sekadau.Kata Kunci : Notaris, Pengadaan Tanah, Kabupaten Sekadau. ABSTRACTIn relation to the authority of Notary, as mentioned in UUJN Number 30 Year2004 jo Law Number 2 Year 2014, Article 15 paragraph (2) letter (f), that Notary has authority to make deed related to land.The problematic of this research is: What is the legal basis of Notary's Role in Transaction of Land Procurement For Development Site of Sekadau Regency Government Complex  what is the role of Notary In Transaction of Land Procurement For Development Site of Sekadau Regency Government Complex ?; and what are the consequences of the legal barrier to the Notary's Role in the Land Acquisition Transaction for the Location of the Sekadau Regency Government Complex ?This research is with juridical-empirical approach that comes from collecting data obtained from primary data and secondary data, then analyzed by qualitative analysis method. Data collection techniques used are interview techniques. Data analysis techniques used qualitative data analysis.The findings of the researcher indicate that the legal basis of Notary and / or PPAT in the land is based on Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position and Regulation of the Head of National Land Agency Number 1 Year 2006 regarding Provisions on Implementation of Government Regulation Number 37 Year 1998 on the Regulation of Officials of the Establishment of Deed of Land. Presidential Decree No. 55/1993 and Presidential Regulation No. 65/2006, the transfer of land rights can be done through / in the presence of a Notary and / or PPAT. The real role of notary involvement in the construction of the Sekadau District Government office complex is the making of Notarial Deed No. 9 dated July 6, 2005 concerning Letter of Agreement on the Release of Land Rights between PT Sinar Bintang Sakti and the Regional Government of Sekadau Regency and the Notarial Deed. 10 dated July 6, 2005, concerning letters of recognition of debt principally Pemkab Sekadau acknowledged to have a debt to CHAN INDRA, with guaranteed land that has been received the release of land rights from CHAN INDRA as Director of PT. Sinar Bintang Sakti. The debate of a Notary is authorized to make deeds relating to land deeds lead to doubts about the validity of the notarial deed contained in office building projects in the Sekadau District Government.Suggestions to lawmakers to anticipate differences in legal interpretation in the future, it is recommended that both Law No. 30 of 2004 in conjunction with Law Number 2 Year 2014 on UUJN and the Notary Profession Code of Ethics, to strengthen the explanation of legislation has been compiled.Keywords : Notary Public, Land Procurement, Sekadau District.

scholarly journals The Role of the Notary in the Credit Agreement with Mortgage Guarantee (Case Study in the Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk)

Jurnal Akta ◽  
2020 ◽  
Vol 6 (4) ◽  
pp. 719
Author(s):  
Amalia Chusna Chusna ◽  
Jawade Hafidz
Keyword(s):  
Field Research ◽  
Secondary Data ◽  
Research Literature ◽  
District Court ◽  
Primary Data ◽  
Public Official ◽  
Credit Agreement ◽  
Settlement Of Disputes

The purpose of this study was to: 1) Analyze determine and analyze the role of the notary in the completion of the loan agreement with collateral Mortgage PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 2). Analyzing the causes of a default in settlement of loans with collateral Mortgage PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 3) Analyze the settlement of disputes in the credit agreement with collateral Mortgage PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.This research is a field research or empirical research with sociological juridical approach. Sociolegal research done by researching in the field (field research) by means of interviews with respondents who are the primary data and researching library materials is a secondary data and also referred to the research literature. Analysis of data using Qualitative analysis.The research results are: 1) Task, responsibilities and authority of the Notary is a deed of credit agreement requested by the bank based on information that is clear, to legalize the deed of credit agreement, and is responsible for the correctness, accuracy, completeness of documents, provide counseling to clients / debtors , conceal the identity of the debtor's creditors, enter into a deed of the District Court registry book. 2) Notarial acts as a public official entitled to a deed of credit agreement. And provide legal certainty for the parties to the credit agreement. Besides the role of the Notary as well as the authorities to check against collateral in the form of Encumbrance to ascertain whether goods such guarantee was legal or not, or to avoid if there is a possibility in the collateral Mortgage were made in the warranty is still disputed law or case law. 3) Barriers faced by a Notary is a lack of understanding on banking borrowers, thus providing an explanation to the parties concerned to a mistake in making the agreement can be minimized.Keywords: Deed; Loan Agreement; Encumbrance.

scholarly journals Deposit of Compensation in Land Acquisition for the Construction of the Padang-Pekanbaru Toll Road in Public Interest

2020 ◽  
Vol 7 (8) ◽  
pp. 285
Author(s):  
Debby Khristina ◽  
Kurnia Warman ◽  
Hengki Andora
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Public Interest ◽  
Legal Protection ◽  
Secondary Data ◽  
Land Acquisition ◽  
District Court ◽  
Primary Data ◽  
Toll Road ◽  
The Supreme Court

Deposit of compensation at the Court which is carried out in land acquisition for the public interest is one of the solutions to accelerate the development process. The disagreement of the parties regarding compensation has made the agency managing the project use a consignment mechanism to solve this compensation problem. Therefore, this research is focused on 3 (three) main problems. First, what is the process of assessing and determining compensation for land acquisition for the construction of the Padang-Pekanbaru toll road on Jalan Padang-Sicincin? Second, what is the process of filing an objection to the determination of the form and / or amount of compensation at the Pariaman District Court? Third, how is the implementation of deposit for compensation in land acquisition for the construction of the Padang-Pekanbaru toll road on the Padang-Sicincin road? This type of research is empirical juridical legal research and to answer the above problems, this study uses primary data and secondary data. Primary data is obtained through field research, while secondary data is obtained from tracing laws and regulations and decisions of Constitutional Court judges. The data analysis was conducted in a descriptive qualitative manner. The results showed that the process of appraising and determining compensation for land acquisition was carried out starting from the process of appointing the appraisal team, the assessment of compensation by the appraisal team, deliberation, and the process of determining the compensation. The appointment of an appraisal team is determined by the Chief Executive of Land Acquisition using the direct procurement method. The appraiser makes an appraisal using the Fair Replacement Value and refers to the SPI 306 Technical Guidelines. The results of the appraisal are used as the basis for deliberations to determine compensation. The fact is that the deliberations are carried out as it should be, but the price set by the Appraiser (Appraisal) is as if only a final price that must be agreed upon by the entitled Party, even though the price recommended by the Appraisal is a price that is the price for negotiating with the community land owner. The process for filing an objection to the determination of the form and / or amount of compensation at the Pariaman District Court is in accordance with the Supreme Court Regulation No.3 of 2016 and is a form of legal protection for land rights owners. The implementation of land’s deposit compensation at the Pariaman District Court is carried out in accordance with the Supreme Court Regulation Number 3 of 2016 and in the Compensation of the Damages awaits a court process that has permanent legal force so that the money can be given to the party entitled to receive it

scholarly journals The Role of the Supervision and Observation Judge on Guidance for Inmates

2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 40-56
Author(s):  
Bunyamin Muhammad Yafid ◽  
Abd. Kahar Muzakkir
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Criminal Justice System ◽  
Justice System ◽  
Low Cost ◽  
Secondary Data ◽  
Class I ◽  
District Court ◽  
Primary Data ◽  
Legal Research

Judicial institutions, as law enforcement agencies in the Criminal Justice System, are a foundation of hopes for justice seekers, as based on Article 2 section (4) of Law No. 48 of 2009, regulates that “the Court is done simply, quickly, and at a low cost”. Therefore, this study aims to determine the implementation of the Supervision and Observation Judge's role and the obstacles that affect the Supervision and Observation Judge's performance in implementing Court Decisions in the Penitentiary. This study uses two types of research, namely normative legal research and empirical legal research. This research was conducted at the Makassar Class I Penitentiary and the Makassar Class IA District Court. The types of data used in this study include primary data and secondary data. The data that has been collected is then processed descriptively qualitatively. The results of the study concluded that the implementation of the role of the Supervision and Observation Judge in the implementation of the decision of the Makassar Class IA District Court at the Makassar Class I Penitentiary has not run optimally, because between The Supervision and Observation Judge and the Head of the Penitentiary rarely meet and discuss guidance issues for Inmates at the Penitentiary. The obstacles in implementing the role of the Supervision and Observation Judge at the Penitentiary include the problem of insufficient funds available for operational supervision and observation and the absence of special staff to assist the Supervision and Observation Judge in recording their Inmates. Therefore, more specific implementing regulations are needed to certify that the judgment is being properly executed and under the laws and regulations in Indonesia. Furthermore, there is a need for effective cooperation between the Supervision and Observation Judge and the Penitentiary Officers, who must always coordinate as one unit in an integrated Criminal Justice System.

scholarly journals The Notary Role / PPAT in Improving Legal Awareness Society to Perform Registration Rights to Land Based on Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration

Jurnal Akta ◽  
2018 ◽  
Vol 5 (4) ◽  
pp. 975
Author(s):  
Widyawati Widyawati ◽  
Widhi Handoko
Keyword(s):  
Government Regulation ◽  
Public Awareness ◽  
Secondary Data ◽  
Land Rights ◽  
Primary Data ◽  
Internal Factors ◽  
Land Registration ◽  
Role Socialization ◽  
Legal Understanding

The purpose of this study: 1) to analyze the Notary role / PPAT in raising legal awareness in the registration of land rights in Pati Regency, according to Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration. 2) to analyze the obstacles and solutions role of the Notary / PPAT in increasing of public awareness for the registration of land rights in Pati regency. The data used in this study are primary data, secondary data and data that can support tertiary study, which was then analyzed by descriptive analytical method.Based on the results of data analysis concluded that: the role of the Notary / PPAT in increasing of public awareness for the registration of land rights in Pati Regency, according to Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration can be said to have not been successful, due to the lack of socialization of Notary / PPAT up to the suburbs Pati city where people still common law. Barriers Notary / PPAT in increasing of public awareness for the registration of land rights in Pati regency namely external and internal factors. The solution Notaries should cooperate with other parties for the success of socialization, such as cooperation with the press.Keywords: Notary Role; Socialization; Legal Understanding.

scholarly journals Peran Notaris Dalam Melindungi Status Hak Milik Atas Tanah Akibat Perkawinan Campuran

Acta Comitas ◽  
2020 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 575
Author(s):  
I Gusti Agung dewi Mulyani ◽  
I Wayan Wiryawan
Keyword(s):  
Property Rights ◽  
Economic System ◽  
Secondary Data ◽  
The State ◽  
Primary Data ◽  
Human Beings ◽  
Mixed Marriages ◽  
The Status ◽  
The One

In the ruling man is created unable to live alone, the law is human created to live both and add to his descendants and successors. This leads to a bond of marriage between men and women, whose purpose is to create happy families and homes, harmoniously with the virtue of the one true deity. The marriage is held with the Customs and culture of each party, because basically the two human beings are backed by different customs and cultures. Indonesia's state with a forward minded society wants to make its life more improved, both in the field of work and home, not infrequently in the Indonesian economic system has established relationships with foreign nationals as Investors to improve the economic system in Indonesia. It is not uncommon for Indonesian citizen to have a relationship with foreigners to work, do business, and be friends and friendly, because humans are created to require each other, profitable, and adjoining. The relationship between WNI and WNI is not uncommon in marital relationship, namely mixed marriage between citizens and foreigners who occur on the basis of affection and love and want to live a life together. The marriage itself has been governed in the marriage act, i.e. the marriage has been recognized by the State, and against the marriage of the mix has also been recognized by the state because it has been demonstrated and regulated in the marriage act as well. Through life, in it for future survival, sought and acquired wealth that can be a common treasure or can also be a split. The common treasures are the treasures obtained throughout the marriage, without the agreement of marriage. The Covenant of marriage is made with the purpose of the separation of the property of each party, meaning there is no mixing of possessions in the family, and with this each party has each responsibility. In this journal is conducted empirical research because it is to be able to discuss issues raised as to how the role of notary in protecting the status of property rights on land resulting from mixed marriages and how the status of ownership On the ground when a divorce occurs, it must be research directly with the source of space. Implemented using the fact approach, and the collection of secondary data and primary data, so as to discuss the role of notary in protecting the property rights on land is to make a marriage agreement before or after the marriage In progress, by providing legal certainty against the separation of the property that has occurred and the status of ownership of the land when divorce occurs can remain the property of Indonesian citizens, or the status is given to children born of marriage The

scholarly journals The Role of Attorney As the Guards Team Of Security Government And Regional Development In The Prevention Efforts Of Criminal Corruption (Case Study In State Attorney Of Purworejo)

2020 ◽  
Vol 2 (4) ◽  
pp. 557
Author(s):  
Sujatmika Sujatmika ◽  
Maryanto Maryanto
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Regional Development ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Secondary Data ◽  
The State ◽  
Primary Data ◽  
Public Prosecutor ◽  
Limiting Factor ◽  
Community Factors

The efforts to overcome of the Corruption by law enforcement can be done by way of prevention (preventive) and prevention (repressive).The problems of this study are: Guards Team Establishment, Security Government and Regional Development in the law enforcement of corruption in the State Attorney of Purworejo. The Role of the Prosecutor as Guards Team of Security Government and Regional Development in the Prevention of Corruption in the State Attorney of Purworejo, a limiting factor of the role of the Prosecutor as Guards Team , Security Government and Regional Development in the Prevention of Corruption in the State Attorney of Purworejo and solutions.This research use socio-juridical approach and specification in this study were included descriptive analysis. The source and type of data in this study are primary data obtained from interviews with field studies Public Prosecutor in the State Attorney of Purworejo, And secondary data obtained from the study of literature relating to the theory of supervision, authority and law enforcement.Based on the results of research that Purpose of establishing of the Guards Team of Security Government and Regional Development, namely: 1) the loss of doubt the power of the budget (KPA), the power of the commitment (KDP), and implementing activities in carrying out its activities, 2) absorption of the budget properly and on time, and 3) development of Purworejo run properly and without corruption. The role of the Attorney divided into three normative role, the ideal role, and the role of factual. Inhibiting factor is the factor of its own law, law enforcement apparatus which is not widely understood rule of law, the factors supporting infrastructure and inadequate facilities, community factors and cultural factors. Solutions to overcome obstacles, namely: a) Prevention / preventive and persuasive, b) Legal Assistance; c) Coordination with APIPs and / or related agencies; d) Conduct Monitoring and Evaluation; and e) The Enforcement of Repressive Laws.Keywords: Attorney; Corruption; Role; Guard Team of Security Government and Regional Development; Crime.

scholarly journals Pola Relasi Kuasa Negara dan Kelompok Tambang Minyak Ilegal (Studi Kasus Tambang Minyak Kecamatan Keluang Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan)

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 159-171
Author(s):  
Choirul Wahyudi
Keyword(s):  
Data Analysis ◽  
Secondary Data ◽  
The State ◽  
Primary Data ◽  
Study Approach ◽  
Role Of The State ◽  
Collection Data ◽  
The Government ◽  
Problem Formulations

This study will describe how the pattern of relations in the management of illegal oil mines in Keluang District with two problem formulations, first what are the factors that shape the power relations between the State and the illegal oil mining group in Keluang District. The second is how the role of each actor and its influence in the case of illegal oil mining in Keluang District? To answer the two problem formulations above, researchers use the theory of rent seeking from Gordon Tullock. The method used in this research is qualitative method. The approach that will be used to support this research is to use a case study approach. In this study, the data will be divided into two types, namely primary and secondary data. Primary data is data obtained in the field through interviews and direct observation at the research site. Secondary data is data obtained from books, papers and documents related to this research. Data analysis used in this study is Analysis Interactive Model from Miles and Huberman which divides the steps in data analysis activities with several parts, namely data collection, data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. The presence of illegal oil mines  in Keluang District raises a sign where the presence and how the role of the State especially the government involved in the management of natural resources in the case of illegal oil mining in Keluang District.

scholarly journals Penilaian Ganti Kerugian dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum: Perspektif HAM

2019 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 13 ◽  
Author(s):  
Agus Suntoro
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Secondary Data ◽  
Land Acquisition ◽  
Primary Data ◽  
Infrastructure Development ◽  
The Public ◽  
The One ◽  
Human Rights Norms ◽  
Restoration Effort

Abstract: The construction was the one of the realization of human rights, including the role of infrastructure development which was need the land. The implication was the land procurement for the public interest that have an impact on the improvement of agrarian conflicts, especially influenced by the damages assessed factors not yet viable and fair. This research was conducted to describe (1) how regulatory aspects in law number 2 of 2012 that govern the land procurement in formulating viable and fair criteria, and (2) how the assessment was conducted by the appraisal (The office of Public Assesor Agent), was given the authority to conduct an assessment of attributive replace losses seen in the perspective of human rights. This study uses qualitative methods. Primary data collection was done by interviews directed and secondary data was sourced from a variety of literature. The results of this research was the regulation of viable and equitable damages in law number 2, of 2012 was still unclear the message and in accordance with human rights norms. This was the case in the assessment aspect of damages has not been standard. This discrepancy has to do with the essence of viable and equitable reimbursement for items that have a restoration effort in school victims both material and immaterial, to rise up and to fulfill their right.Keywords: Land acquisition, infrastructure development, compensation, human rights, Indonesia.Intisari: Pembangunan merupakan perwujudan hak asasi manusia, termasuk pembangunan infrastruktur yang membutuhkan tanah. Implikasinya pengadaan tanah bagi kepentingan umum berdampak pada peningkatan konflik agraria, terutama dipengaruhi faktor ganti kerugian yang dinilai belum layak dan adil. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan (1) bagaimana aspek regulasi dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 yang mengatur pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terkait rumusan kriteria layak dan adil, dan (2) bagaimana penilaian dilakukan oleh appraisal Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang diberikan kewenangan atributif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara terarah dan data sekunder bersumber dari berbagai literatur. Hasil penelitian ini menunjukan regulasi ganti kerugian layak dan adil dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 belum jelas kriterianya dan sesuai dengan norma hak asasi manusia. Demikian halnya dalam aspek penilaian ganti kerugian belum ada standar dan instrumen baku. Ketidaksesuaian ini berkaitan dengan esensi layak dan adil yang memiliki unsur penggantian untuk upaya pemulihan korban terdampak baik, bersifat material dan imaterial agar mampu bangkit dan terpenuhi hak asasinya.Kata kunci: Pengadaan tanah, pembangunan infrastruktur, ganti kerugian, HAM, Indonesia.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document