Perubahan Makna terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Permasalahan dalam penelitian ini, pertama: makna Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 pra dan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Kedua, penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 pra Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Ketiga, efek dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam meminimalisir kriminalisasi perbuatan pegawai negeri sipil atau pejabat publik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Sebagai penelitian kualitatif maka data yang dipergunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari data hukum primer, sekunder dan tertier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan mahkamah konstitusi tersebut telah mengubah rumusan delik dari formil menjadi materiil yang menjadikan makna pasal tersebut semakin menjauh dari makna awalnya. Pada akhirnya, keluarnya putusan mahkamah konstitusi tersebut tidak dapat memecahkan permasalahan hukum yang telah ada sebelumnya bahkan putusan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang dapat menghambat proses penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.The problems on this research are, first: the meaning of Article 2 paragraph (1) and Article 3 UU No. 31 Year 1999 before and after Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016. Second, the application of Article 2 paragraph (1) and Article 3 UU No. 31 Year 1999 before Constitutional Court Decision Number 25/ PUU-XIV/2016. Third, the effects of Constitutional Court Decision in minimizing criminal actions conducted by civil servants and public officials. This research is a legal research using normative legal approach. As qualitative research, this research uses secondary data consist of primary, secondary, tertiary legal data collected from literature study. The results show that the constitutional court decision has changed the formulation of the offense from formal to material which makes the meaning of the article different from its original meaning. At last, the constitutional court deciasion could not solve the existing legal problem, but contrary it potentially creates a new problem which obstructs law enforcement process in combating corruption in Indonesia.

Download Full-text

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IDEAL PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ◽

10.20961/hpe.v5i2.18258 ◽

2018 ◽

Vol 5 (2) ◽

Author(s):

Agung Barok Pratama ◽

Aminah . ◽

Mohammad Jamin

Keyword(s):

Law Enforcement ◽

Rule Of Law ◽

Judicial Review ◽

Secondary Data ◽

Court Decision ◽

Constitutional Court ◽

Court Decisions ◽

Literature Study ◽

Law Enforcement Officials ◽

The Ideal

Abstract This article discusses the ideal setting reconsideration after the Constitutional Court decision No. 34/PUU-XII/2013. This research is legal (judicial) normative, namely by reviewing library materials (literature study). Therefore, the data used in this research is secondary data, which includes the primary legal materials, secondary, and tertiary. The results of this study showed that realizing an ideal regulatory application for review should be conducted, first, the MA should retract SEMA 7 2014 it is necessary to avoid confusion law enforcement officials and people seeking justice so as to interfere with the judicial system. If want to make additional rules to facilitate the course of justice, the MA should be poured in the form of PERMA. Second, by accelerating the process of PK and execution. Thirdly, provision PK in the future submission must be adapted to the Constitutional Court decision No. 34/PUU-X/2013. That way the material truth and justice will actually be realized.Keywords: Judicial Review; Justice; Rule of Law; Supreme Court Decisions.Abstrak Artikel ini meneliti tentang pengaturan ideal peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XII/2013.Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa, demi menwujudkan suatu peraturan yang ideal permohonan peninjauan kembali maka perlu dilakukan, pertama, MA harus menarik kembali SEMA No.7 Tahun 2014 hal ini ini diperlukan agar tidak terjadi kebingungan aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan sehingga dapat mengganggu sistem peradilan. Kedua, dengan mempercepat proses PK dan eksekusinya. Ketiga, ketentuan pengajuan PK kedepanya harus disesuaikan dengan putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. Dengan begitu keadilan dan kebenaran materiil akan benar-benar dapat diwujudkan. Kata kunci: Peninjauan Kembali, Keadilan, Kepastian Hukum, Putusan Mahkamah Agung

Download Full-text

PERBANDINGAN HUBUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN TERHADAP ORANG TUA AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII/2010, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Jurnal Privat Law ◽

10.20961/privat.v8i1.40374 ◽

2020 ◽

Vol 8 (1) ◽

pp. 84

Author(s):

Galih Rahmawati ◽

Diana Tantri Cahyaningsih

Keyword(s):

Conceptual Framework ◽

Court Decision ◽

Constitutional Court ◽

Literature Study ◽

Legal Research ◽

Legal Relationship ◽

Primary Materials ◽

Secondary Materials

Abstract This article aims to compare the legal relationship between nonmarital child to parents based on the Constitutional Court Desecion Number 46/PUU-VIII/2010, Law Number 24 of 2013 about Amendment to Law Number 23 of 2006 about Population Administration and Law Number 1 of 1974 about Marriage. This research is a normative legal research particulary prescriptive research. The data research are in the form of primary materials and secondary materials. The technique of collecting legal materials is literature study technique. The approaches in this research is legislation approach. The conceptual framework is deductive. The result of the research showed an inconsistency of The Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, Law Number 24 of 2013 about Amendment to Law Number 23 of 2006 about Population Administration and Law Number 1 of 1974 about Marriage on the legal relationship between nonmarital children to parents. Keywords: Legal Relationship; Nonmarital Child; ParentsAbstrak Artikel ini bertujuan untuk membandingkan hubungan hukum anak luar kawin terhadap orang tua berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskiptif. Sumber data dari artikel ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam artikel ini adalah tehnik studi kepustakaan. Pendekatan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan. Metode berpikir yang digunakan dalam artikel ini adalah metode berpikir deduktif. Hasil artikel menunjukkan adanya inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap hubungan hukum anak luar kawin dengan orang tuanya. Kata Kunci: Hubungan Hukum; Anak Luar Kawin; Orang Tua

Download Full-text

KONTRADIKSI ANTARA KEWAJIBAN ANAK KEPADA ORANGTUA DENGAN ANAK MENGGUGAT ORANGTUA

Jurnal Privat Law ◽

10.20961/privat.v7i2.39337 ◽

2019 ◽

Vol 7 (2) ◽

pp. 283

Author(s):

Riska Andista Indriyani ◽

Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni

Keyword(s):

Data Analysis ◽

Law Enforcement ◽

Data Collection ◽

Secondary Data ◽

Literature Study ◽

Legal Research ◽

Descriptive Data ◽

Causal Factors ◽

Enforcement Effort ◽

The Family

AbstractThis article explains the problem, firstly about the causal factors cause of the child sues the parent. Secondly, regarding law enforcement efforts against Article 46 of Law Number 1 Year 1974 on Mariage to prevent children from suing parents. This research is normative legal research is descriptive. The type of data used is secondary data, data collection techniques used is literature study, further technical analysis used is the nature of descriptive data analysis. The results of the research indicate that the factors causing the child to sue the parent is the existence of problems in the family and the provisions of the Article related to the obligation of the child to the parents has not provided assertiveness that the child who sues the parent is a violation of these provisions. The law enforcement effort against Article 46 of Law Number 1 Year 1974 regarding Marriage to prevent children from suing parents is done by settling family problems through deliberation or through mediation and formulation of continued legal policy as the elaboration of such provisions.Keywords: Sues Paren; Child Obligation; Law Enforcement. AbstrakArtikel ini menjelaskan permasalahan, pertama tentang faktor penyebab anak menggugat orangtua. Kedua, tentang upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, selanjutnya teknis analisis yang digunakan adalah sifat analisis data deskriptif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab anak menggugat orangtua adalah adanya permasalahan dalam keluarga dan ketentuan pasal terkait kewajiban anak kepada orangtua belum memberikan ketegasan bahwa anak yang menggugat orangtua merupakan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut. Upaya penegakan hukum terhadap Pasal 46 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk mencegah anak menggugat orangtua dilakukan dengan penyelesaian permasalahan keluarga melalui musyawarah atau melalui mediasi dan perumusan kebijakan hukum lanjutan sebagai penjabaran ketentuan tersebut.Kata kunci: Menggugat Orangtua; Kewajiban Anak; Penegakan Hukum.

Download Full-text

Keanggotaan Notaris Dalam Organisasi Ikatan Notaris Indonesia: Mandatory Vs Voluntary

Acta Comitas ◽

10.24843/ac.2018.v03.i02.p04 ◽

2018 ◽

Vol 3 (2) ◽

pp. 269

Author(s):

Ida Ayu Kade Rienda Cintya Dewi

Keyword(s):

Code Of Ethics ◽

Court Decision ◽

Constitutional Court ◽

Literature Study ◽

Legal Research ◽

Conceptual Approach ◽

Legal Studies ◽

Single Method

There is a vague norm in the UUJN regarding the word "mandate" which is regulated by Article 16 paragraph (1) letter a of the UUJN if it is associated with the obligation of membership of a Notary as a member of INI organization. Based on the obscurity of these norms, the formulation of the problem is formulated, namely: (1) How is the regulation of the obligations of Notary Membership in INI according to the UUJN? (2) What is the sanction if a Notary is not a member in INI? The purpose of this writing is generally related to notary fields in legal studies relating to membership of notaries in INI. Based on these general objectives, the specific purpose is to find out and understand how to regulate the obligations for membership of Notaries in INI according to the UUJN; and to review and analyze how sanctions are if a Notary is not a member of INI. Normative legal research is used in this study which is carried out by a conceptual approach (Conceptual Approach) and the statutory approach (The Statute Approach). Primary, secondary and tertiary legal materials are used in this study as a source of legal material with legal material collection techniques using a single method namely literature study in normative legal research that is applied with the use of snow ball methods. This study provides results in the form of: (1) Notaries must become members of INI organization, as contained in the UUJN that notaries are obliged to act trustworthy. The act of trust is interpreted as something entrusted to the unity of people, which in this case is INI. Arrangements regarding notary membership obligations in INI are contained in the UUJN, the Notary Code of Ethics and the Constitutional Court Decision; and (2) Notaries who do not participate in INI membership receive sanctions in the form of written warnings, temporary terminations, respectful terminations, or dishonorable dismissals.

Download Full-text

AKIBAT HUKUM PUTUSAN PERNYATAAN PAILIT PENGADILAN NIAGA NOMOR 03/Pdt/Sus-Pailit/2015/PN.NIAGA.SMG TERHADAP HARTA KEKAYAAN DEBITUR SERTA PERBUATAN HUKUM DEBITUR

Jurnal Privat Law ◽

10.20961/privat.v7i1.30136 ◽

2019 ◽

Vol 7 (1) ◽

pp. 110

Author(s):

Readytya Aji , ◽

Albertus Sentot Sudarwanto ,

Keyword(s):

Data Collection ◽

Secondary Data ◽

Court Decision ◽

Literature Study ◽

Legal Research ◽

Research Instrument ◽

Analytical Technique ◽

Study Research ◽

Legal Consequences

Abstract This article aims to know the legal consequences of the verdict of bankruptcy declaration of Debtor’s assets as well as the legal actions of the debtor. The purpose of the legal consequences is the rights and obligations arising after the Debtor has been given the verdict of bankruptcy declaration. This research is descriptive normative legal research. The types and sources of data used are secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The data collection techniques used are document studies and literature study, research instrument is the Commercial Court Judgment Number 03 / Pdt.Sus-Bankrupt / 2015 / PN.NIAGA.SMG. The analytical technique used is deductive syllogism. The verdict regarding the bankruptcy lawsuit against PT. Riverside Indonesia as Defendant and 2 of its Creditors as Plaintiff. The result of this research is that there are some legal consequences of the verdict of bankruptcy declaration to Debtor’s property as well as legal actions of Debtor, that is, among others, bankruptcy decisions which can be executed immediately, public confiscation of Debitor’s property, loss of Debtor’s authority over the control of his property, legal consequences against the engagement after bankruptcy, the legal consequences for the payment of the debtor’s debtor’s account, the legal consequences of the previous court decision, force the agency / gijzeling, and actio pauliana in bankruptcy. Keywords : Bankruptcy, Legal Consequences, Debtor, The Debtor’s AssetsAbstrak Artikel ini bertujuan mengetahui akibat hukum putusan pernyataan pailit terhadap harta kekayaan Debitor serta perbuatan hukum Debitor. Maksud dari akibat hukum tersebut yaitu hak dan kewajiban apa yang ditimbulkan setelah Debitor dijatuhi putusan pernyataan pailit. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Jenis dan sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan studi kepustakaan, instrumen penelitian adalah Putusan Pengadilan Niaga Nomor 03/Pdt.Sus-Pailit/2015/PN.NIAGA.SMG. Teknik analisis yang digunakan adalah deduktif silogisme. Putusan tersebut mengenai gugatan pailit terhadap PT. Riverside Indonesia sebagai Tergugat dan 2 orang Kreditornya sebagai Penggugat. Hasil dari penelitian ini adalah terdapat beberapa akibat hukum dari putusan pernyataan pailit terhadap harta kekayaan Debitor serta perbuatan hukum Debitor, yaitu antara lain putusan pailit yang dapat dijalankan serta merta, sitaan umum atas harta kekayaan Debitor, hilangnya wewenang Debitor atas penguasaan harta kekayaannya, akibat hukum terhadap perikatan setelah pailit, akibat hukum terhadap pembayaran piutang Debitor pailit, akibat hukum terhadap penetapan putusan pengadilan sebelumnya, paksa badan / gijzeling, dan actio pauliana dalam kepailitan. Kata Kunci : Kepailitan, Akibat Hukum, Debitor, Harta Kekayaan Debitor

Download Full-text

Executions of Fiduciaryry Guarantee Post Constitutional Court Decision No. Nomor: 18/Puu-Xvii/2019

Constitutionale ◽

10.25041/constitutionale.v1i2.2173 ◽

2020 ◽

Vol 1 (2) ◽

pp. 123

Author(s):

Nowinri Hilgutshiany Marini Pratiwi Pitanuki

Keyword(s):

Low Cost ◽

Court Decision ◽

Constitutional Court ◽

Court Ruling ◽

Judicial Decision ◽

Legal Research ◽

Before And After ◽

The Right ◽

Direct Execution ◽

Legal Implication

The background that underlies the conduct of this legal research is the existence of a conflict of norms, namely in the Fiduciary Guarantee Act, direct execution can be carried out if the debtor has committed an injury (also called default), but in the Constitutional Court ruling Number: 18 / PUU-XVII / 2019 This is done immediately after the debtor is injured but requires a statement of voluntary interest from the debtor or through a judicial decision. The problem in this research is related to the essence of the execution of fiduciary guarantees, the development of the fiduciary guarantee execution arrangements before and after the Constitutional Court decision Number: 18 / PUU-XVII / 2019 the implications of the Constitutional Court decision Number: 18 / PUU-XVII / 2019 on the principles of simple, fast, and low cost. The type of research used in this research is juridical normative, using a statutory approach and a case approach, as well as primary and secondary legal materials which are analyzed by grammatical and systematic interpretation. The results of this study indicate that the essence of the execution of fiduciary guarantees is to sell fiduciary collateral as repayment of debtor's unfulfilled obligations. The creditor has the right to collect the debtor's achievements including to collect all instalments and other fees that have not been paid by the debtor, and has the right to execute the object that is used as collateral without having to return the excess price from the sale of the object. The execution of the fiduciary guarantee prior to the enactment of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 is based on the Fiduciary Guarantee Certificate which contains the words "FOR JUSTICE BASED ON ONE ALMIGHTY GOD". These words indicate that the fiduciary guarantee certificate has executorial power, that is, it has the same power as a court decision which has permanent legal force. The legal implication of the enactment of the Constitutional Court Decision Number 18 / PUU-XVII / 2019 is that a trial must first be held regarding the execution of fiduciary guarantees as a condition for the execution of fiduciary.

Download Full-text

LAW ENFORCEMENT TO OFFENDERS’ RIGHTS BASED ON CONTEMPT OF COURT

Yustisia Jurnal Hukum ◽

10.20961/yustisia.v6i3.15180 ◽

2017 ◽

Vol 6 (3) ◽

pp. 552

Author(s):

Ibnu Subarkah

Keyword(s):

Law Enforcement ◽

Criminal Law ◽

Secondary Data ◽

Primary Data ◽

Subjective Perception ◽

Data Types ◽

Literature Study ◽

Legal Research ◽

Penal Reform

In legal field, especially related to judicial field of judiciary, efforts to reform criminal law to and to overcome justice and certainty are done incessantly which means that law enforcement efforts need to be effected. Some situations and conditions may reduce judicial image if the law enforcement is lacking or not being noticed at all. The existence of cases through legal, research, academic thinking, as well as opinion of legal practitioners have varied the existence of judiciary images. Therefore, this research is specifically aimed to know, describe, and at the same time analyze the rights of defendants (offenders of rights) based on contempt of court.The method used in this study is qualitative research prioritizing quality and primary and secondary data types. The primary data are taken empirically from the field and the secondary data are taken from literature study, documentation, determination of respondents by purposive sampling in which the interviewee is a judge.The results show that, in practice, the rights of defendants are protected in accordance to the applicable provisions as well as the contempt of court issue. Due to the subjective perception of community in the course of trial, it is essentially needed to immediately draw up the Contempt of Court Law.Keywords: Law Enforcement, Offenders’ Rights, Contempt of Court, Penal Reform

Download Full-text

MENYOROT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUU-XIV/2016 TERKAIT UNSUR �DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN ATAU PEREKONOMIAN NEGARA� DALAM PERKARA KORUPSI

IJCLS (Indonesian Journal of Criminal Law Studies) ◽

10.15294/ijcls.v2i1.10812 ◽

2017 ◽

Vol 2 (1) ◽

pp. 13-26

Author(s):

Muhammad Iftar Aryaputra ◽

B. Rini Heryanti ◽

Dhian Indah Astanti

Keyword(s):

Secondary Data ◽

Research Problem ◽

The State ◽

Court Decision ◽

Constitutional Court ◽

Court Ruling ◽

Post Discharge ◽

Corruption Case ◽

Before And After ◽

Actual Loss

Salah satu unsur delik (delik bestadell) yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Dengan demikian, harus dimaknai bahwa kerugian negara dalam kedua pasal aquo bisa nyata (actual loss) maupun baru sebatas potensi (potential loss). Pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016, unsur kerugian negara dalam kedua pasal aquo harus berupa kerugian yang nyata (actual loss). Hal ini disebabkan Mahkamah Konstitusi menilai bahwa kata dapat dalam kedua pasal aquo bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 (inkonstitusional) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Permasalahan dalam penelitian, yaitu: (1) Bagaimana kedudukan unsur (bestandeel) kerugian keuangan negara dalam perkara korupsi sebelum dan setelah keluarnya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016?; (2) Bagaimana prosedur penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi pasca keluarnya Putusan MK Nomor 25/PUU-XIV/2016? Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan data sekunder sebagai data utama. Penelitian yang dilakukan terfokus pada Putusan MK No. 25/PUU-XIV/2016.One of the elements of the offense contained in Article 2 verse (1) and Article 3 of Law No. 31 of 1999 on Corruption Eradication is "can be detrimental to the finances or the economy of the country". Thus, it should be understood that the loss to the state in both passages quo It can be actual loss or potential losses. Post-discharge Constitutional Court Decision No. 25 / PUU-XIV / 2016, the state loss in both passages quo should be a real loss (actual loss). This is due to the Constitutional Court considered that the word "may" in the second chapter NRI quo contrary to the Constitution of 1945 (unconstitutional) and does not have binding legal force. The research problem, namely: (1) The position of the element losses to the state in a corruption case before and after the release of Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV/2016?; (2) How does law procedure enforcement against corruption after the release of Constitutional Court Decision No. 25/PUU-XIV / 2016? This research is a normative law, with secondary data as the main data. Research conducted focused on the Constitutional Court ruling No. 25/ PUU-XIV/2016.

Download Full-text

Comparison Of The Implementation Of Pre-Court Process Before And After The Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014 In The Batang State Court

Jurnal Daulat Hukum ◽

10.30659/jdh.v3i1.8684 ◽

2020 ◽

Vol 3 (1) ◽

pp. 191

Author(s):

Moch. Isa Nazarudin ◽

Umar Ma'ruf

Keyword(s):

Preliminary Evidence ◽

Court Decision ◽

Sufficient Evidence ◽

State Court ◽

Constitutional Court ◽

Final Decision ◽

Court Ruling ◽

Literature Study ◽

Before And After ◽

Criminal Suspects

The purpose of this study is to describe and analyze the basis of the court's authority to examine and decide on pretrial lawsuits, analyze and describe the legal force of pretrial decisions regarding the illegitimacy of determining criminal suspects and describe the comparative implementation of pretrial proceedings before and after the Constitutional Court ruling Number: 21 / PUU-XII / 2014 in the Batang State CourtThis research uses descriptive research type with sociological juridical and normative juridical, data collection method with literature study, observation and content analysis.At the end of the study the authors concluded that although the Constitutional Court's decision was indeed final and binding and binding and legal remedies could not be made anymore (a final decision). However, that does not mean automatically changing the Criminal Procedure Code. Because these changes can only be made by official institutions appointed by the State, namely the President and the Parliament which are the state's decision. Pre-trial objects prior to the enactment of the Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014, consisting of: whether or not a forced act of force (in the form of: arrest, detention, search and seizure); the validity of the termination of the investigation or the termination of the prosecution; and compensation or rehabilitation of pretrial objects after the entry into force of the Constitutional Court Decision Number: 21 / PUU-XII / 2014, namely the addition of a pretrial object over the validity of determining the suspect. In addition, the implications of the a quo Constitutional Court ruling also affect the validity of arrest and the validity of detention must be based on the objective requirements of the investigator; through two pieces of evidence and an examination of a prospective suspect in order to fulfill the allegation of "preliminary evidence, sufficient preliminary evidence, and sufficient evidence".Keywords: Pretrial; MK Decision; Pretrial Object.

Download Full-text

INITIATING A PERMANENT ELECTORAL BODY TO RESOLVE DIGNIFIED ELECTION DISPUTES: ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF GAKKUMDU

Yustisia Jurnal Hukum ◽

10.20961/yustisia.v9i3.44437 ◽

2020 ◽

Vol 9 (3) ◽

pp. 333

Author(s):

Fitria Esfandiari ◽

Sholahuddin Al Fatih

Keyword(s):

Descriptive Analysis ◽

Secondary Data ◽

The Other ◽

Court Decision ◽

Literature Study ◽

Legal Research ◽

Other Hand ◽

Differences Of Opinion ◽

Approach Method ◽

Technical Rules

This study aimed to evaluate ineffectiveness in the process of resolving electoral disputes through Gakkumdu in simultaneous elections in 2019. However, in practice there are difficulties in handling the consequences of criminal norms and technical rules which are not clearly formulated, causing differences of opinion in resolving election disputes. The approach method used by the author with normative juridical approach method (legal Research) through literature study using primary legal data namely Law Number 7 of 2017 on Elections, KPU Regulation and Court Decision related to elections. Secondary data, especially library materials containing information about election dispute problems through Gakkumdu. The collection of legal materials is carried out by tracing the library in the form of information about the evaluation of gakkumdu's role in resolving the dispute of the 2019 Elections and in analysis using the method of descriptive analysis. The results of this study concluded that Gakkumdu which is an organ formed based on the mandate of Law Number 7 of 2017 on Elections, has not worked optimally. It is very vulnerable to overlap of authority between Bawaslu, The Police and the Prosecutor's Office. On the other hand, this organ has the opportunity to reduce the authority and independence of Bawaslu, which has been supervising the elections. The combination of the three institutions organically and substantive has not been able to parse the dispute of the 2019 elections.

Download Full-text