scholarly journals PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MANADO

2019 ◽  
Vol 20 (01) ◽  
Author(s):  
Meylani M. Arina ◽  
Rosalina A.M. Koleangan ◽  
Daisy S.M. Engka
Keyword(s):  
Economic Growth ◽  
Economic Development ◽  
Local Governments ◽  
Government Expenditure ◽  
Revenue Sharing ◽  
Size Of Government ◽  
Local Revenue ◽  
Analysis Technique ◽  
The Government ◽  
The City

ABSTRAK Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya adalah  pengeluaran pemerintah (government expenditure). Besar kecilnya pengeluaran pemerintah sangat tergantung pada pendapatan yang diterima oleh pemerintah itu sendiri dalam kurun waktu tertentu. Di era otonomi daerah maka sumber pendapatan daerah terdiri atas PAD, DBH, DAU, dan DAK. Semakin besar pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah akan semakin baik sebab mempengaruhi secara positif pembiayaan pembangunan ekonomi di daerah, dalam arti bahwa belanja pemerintah untuk pembangunan ekonomi juga akan semakin besar sehingga pada akhirnya pertumbuhan ekonomi akan mengalami peningkatan.Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh atau tidak terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian bahwa secara parsial hanya Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertanda positif dan berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Sedangkan Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) bertanda negatif dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Manado bertanda positif dan berpengaruh signifikan. Dan untuk pengaruh secara simultan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perekonomian Kota Manado. Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Pertumbuhan Ekonomi ABSTRACT                Economic growth is influenced by various factors, including government expenditure. The size of government expenditure depends on the income received by the government itself in a certain period of time. In the era of regional autonomy, the source of regional income consists of PAD, DBH, DAU, and DAK. The greater the income received by local governments will be better because it positively influences the financing of economic development in the region, in the sense that government spending on economic development will also be greater so that ultimately economic growth will increase.                     The purpose of this study is to analyze Local Own Revenue (PAD), Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU), Special Allocation Funds (DAK) influence or not for economic growth in Manado City. The analysis technique used is multiple regression analysis. The results of the study that partially only Local Own Income (PAD) is positive and has a significant effect on economic growth in the city of Manado. Whereas Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Funds (DAK) are negative and do not have a significant effect on economic growth. Furthermore, together with Local Own Revenue (PAD), Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Funds (DAK) for economic growth in Manado City, they are positive and have a significant effect. And for the simultaneous influence of Local Own Revenue (PAD), Revenue Sharing Funds (DBH), General Allocation Funds (DAU) and Special Allocation Funds (DAK) together have a positive and significant effect on the Economy of Manado City. Keywords: Local Revenue, Revenue Sharing, General Allocation Funds, Special Allocation Funds, and Economic Growth

scholarly journals PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA SOSIAL, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA MANADO

2019 ◽  
Vol 19 (2) ◽  
Author(s):  
Agustien Sendouw ◽  
Vekie Adolf Rumate ◽  
Debby Ch. Rotinsulu
Keyword(s):  
Economic Growth ◽  
Capital Expenditure ◽  
Government Expenditure ◽  
City Government ◽  
Social Spending ◽  
Social Expenditure ◽  
Poverty Level ◽  
The Government ◽  
The City ◽  
Poverty Levels

PENGARUH BELANJA MODAL, BELANJA SOSIAL, DAN PERTUMBUHAN EKONOMI TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI KOTA MANADO Agustien Sendouw, Vekie A.Rumate, Debby Ch. Rotinsulu Ekonomi Pembangunan – Fakultas Ekonomi dan BisnisUniversitas Sam ratulangi  ABSTRAKKemiskinan merupakan masalah klasik disetiap negara. Usaha pengentasan kemiskinan telah lama dilakukan oleh pemerintah. Variabel yang mempengaruhi tingkat kemiskinan antara lain adalah pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pemerintah Kota Manado melalui pos belanja modal, belanja sosial, dan pertumbuhan ekonomi diharapkan juga memberi pengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja modal, belanjasosial, dan pertumbuhan ekonomi terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado secara parsial maupun secara bersama-sama. Metodeanalisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa belanja modal memiliki pengaruh yang negative dan signifikan secara parsial terhadap tingkat kemiskinan sedangkan belanja social dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap tingkat kemiskinan di Kota Manado. Secara bersama-sama belanja modal, belanja sosial, dan pertumbuhan ekonomi  tidak  memiliki  pengaruh  terhadap  tingkat  kemiskinan di Kota Manado. Kata Kunci  :   Belanja Modal,  Belanja  Sosial,  Pertumbuhan  Ekonomi, Tingkat  Kemiskinan.  ABSTRACTPoverty is a classic problem in every country. Poverty eradication efforts have been carried out by the government. Variables that affect the level of poverty among other government are government expenditure and economic growth. Manado City Government expenditure through capital expenditure, social expenditure, and economic growth is expected to also make an impact on poverty levels. This research aimed to determine the effect of capital expenditure, social expenditure, and economic growth on poverty levels in Manado partially or jointly. The analytical method used is multiple regression analysis. The results showed that capital expenditure has a negative and significant effect partially to the poverty level while social spending and economic growth do not have a partial effect on poverty levels in the city of Manado. Taken all research variables found that capital expenditures, social expenditure, and economic growth have no effect on the level of poverty in the city of Manado. Key Words : Regional Expenditure, Social Expenditure, Economic Growth, Poverty Level.

scholarly journals ANALISIS POTENSI DAN EFEKTIVITAS PAJAK HOTEL DAN RESTORAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP PAD DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN MINAHASA

2019 ◽  
Vol 19 (6) ◽  
Author(s):  
Jessy V. Tiwang ◽  
Debby Ch. Rotinsulu ◽  
Daisy S.M. Engka
Keyword(s):  
Economic Growth ◽  
Economic Development ◽  
Positive Impact ◽  
Tax Collection ◽  
Local Revenue ◽  
Starting Point ◽  
The Impact ◽  
The City

ABSTRAK             Pembangunan ekonomi daerah khususnya Pemerintah Kota merupakan titik awal pelaksanaan pembangunan, sehingga daerah diharapkan bisa lebih mengetahui potensi dan apa yang menjadi kebutuhan daerahnya salah satunya peningkatan Pendapatan dan Pertumbuhan ekonomi melalui proses pemugutan pajak Hotel dan Restoran guna dampak sesuai yang diharapkan.            Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan efektivitas Pajak Hotel dan Restoranserta dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa.            Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Hotel dan Restoran masih kurang berpotensi, sementara untuk tingkat efektivitas, Pajak Hotel dan Restoran menunjukkan angka yang efektif yakni rata-rata diatas 100%, dan secara bersama variabel Pajak Hotel dan Restoran memberikan pengaruh yang positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, begitu pula secara bersamaan variabel Pajak Hotel dan restoran serta Pendapatan Asli Daerah memberikan pengaruh yang positif terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabuaten Minahasa. Kata Kunci : Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Pajak Hotel dan Restoran  ABSTRACT             Economic development areas especially the city is the starting point of construction , so that the regions is expected to be more aware of their potential and what has been one of the needs of the regions increase in income and economic growth through a tax collection hotel and restaurant to the impact as expected.            In this study aims to to analyze the all the potential and the effectiveness of tax hotel tax and restoranserta what effect it had on the regional genuine income and economic growth in kabupaten Minahasa .            Based on the research shows that hotel and restaurant tax potential is weak , while the effectiveness , hotel and restaurant tax shows a figure that is effective and above 100% , and together the hotel and restaurant tax positive impact on local revenue , this is also at the same time the hotel and restaurant tax and local revenue positive impact on the economic growth is in kabupaten Minahasa . Keyword : Local revenue, economic growth, hotel and restaurant taxes

scholarly journals PENGARUH DANA BAGI HASIL DAN INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA MANADO

2019 ◽  
Vol 19 (10) ◽  
Author(s):  
Franklien Senduk ◽  
Daisy S.M. Engka ◽  
George M.V. Kawung
Keyword(s):  
Economic Growth ◽  
Sustainable Development ◽  
Financial Management ◽  
Local Governments ◽  
Revenue Sharing ◽  
Regional Government ◽  
Development Programs ◽  
Regional Finance ◽  
Development Paradigm ◽  
The City

ABSTRAK Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Daerah. Semangat desentralisasi yang melimpahkan kewenangan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah,  khususnya tingkat kota atau kabupaten membuat daerah mencari cara mendapatkan pendapatan daerah yang sah untuk mendukung program pembangunan dalam bentuk Infrastruktur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, di tengah gencarnya program pembangunan perekonomian di berbagai sektor, sehingga berimplikasi kepada pembangunan yang berkelanjutan dan berdampak luas pada penambahan pendapatan masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi meningkat secara positif . Perangkat Daerah yang terkait di dalam proses penerimaan daerah di pacu untuk meningkatkan peluang penerimaan daerah dari semua sektor pendapatan daerah. dengan paradigma pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang harus diimplementasikan oleh pemerintah daerah. Fakta empiris (empirical evidents) menunjukkan penerapan otonomi  daerah  memberi keleluasaan kepada daerah untuk  mendapatkan sumber sumber pendapatan yang sah seperti pajak dalam bentuk Dana Bagi Hasil baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi dan retribusi daerah dengan luasnya kewenangan pemerintah daerah. Kata kunci : Dana Bagi Hasil, Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi                                                                       ABSTRACT                                                               Regional Finance is all Regional rights and obligations that can be valued with money and everything in the form of money and goods related to the implementation of the rights and obligations of the Region. The spirit of decentralization that delegated financial management authority to local governments, especially at the city or district level, made the regions look for ways to obtain legitimate regional revenues to support development programs in the form of infrastructure to improve community welfare amid the intense economic development programs in various sectors, thus implicating development sustainable and have a broad impact on increasing community income so that economic growth increases positively. Regional Apparatus that is related to the process of regional revenue is encouraged to increase the opportunities for regional revenues from all regional income sectors. with a sustainable development paradigm that must be implemented by the regional government. Empirical evidence shows the application of regional autonomy which gives freedom to the regions to obtain legitimate sources of income such as taxes in the form of Revenue Sharing Funds from both the Central and Provincial Governments and regional retributions with the broad authority of the regional government. Keywords: Revenue Sharing Funds, Infrastructure and Economic Growth

scholarly journals Adakah Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pendapatan Asli Daerah?

2017 ◽  
Vol 16 (2) ◽  
Author(s):  
Faishal Fadli
Keyword(s):  
Economic Growth ◽  
Gross Domestic Product ◽  
Regional Development ◽  
Local Governments ◽  
Central Government ◽  
Domestic Product ◽  
Local Revenue ◽  
Economic Progress ◽  
Regional Budget ◽  
The Government

<p><em>The implementation of regional autonomy resulted in each region to be able to manage their finances independently. This is one way the central government to remove the dependency of local governments to the central government. Thus requiring local governments to explore the sources of local revenue in order to finance regional development. In an effort to increase local revenues derived from the PAD is determined by economic factors or economic potential which has the prospect to be developed for each area. While the economic progress of a region heavily dependent on the development efforts undertaken by the government in providing public facilities to support economic activity. so it needs to be studied further economic growth in East Java, which increased from year to year, is also accompanied by an increase in revenue (PAD) as one source of income in financing regional development. The result indicates the role of the revenue (PAD) in the Regional Budget (APBD) of East Java Province indicates that there is still very small, with an average of 15.47% of the total revenue budget. This means that the level of dependence of local governments on the central government is still high. Although the results of regional revenue projections indicate that component has been great in their contribution of the reception area, which amounted to 69.52%. Using the ordinary least squre method, the result of regression correlation are insignificant. This means that the regional gross domestic product does not have an effect on revenue of East Java Province. If an increase or decrease in regional gross domestic product will not increase or decrease revenue amount. This means that there is no significant relationship between economic growths towards the reception of the revenue.</em></p><p align="left"><em> </em></p><p><strong>Keywords: </strong>economic growth, revenues (PAD), Regional Budget (APBD), Gross Domestic Product (GDP).</p>

scholarly journals POLICY EVALUATION OF NINE-YEARS LEARNING COMPULSORY OF BASIC EDUCATION: OBJECTIVES CONTEXT

2020 ◽  
Vol 12 (2) ◽  
pp. 348-359
Author(s):  
Lia Amalia ◽  
Neti Karnati ◽  
Nurhatatti Fuad
Keyword(s):  
Local Governments ◽  
Basic Education ◽  
Evaluation Research ◽  
Compulsory Education ◽  
Interactive System ◽  
Research Approach ◽  
Education Policies ◽  
Analysis Technique ◽  
The Government ◽  
The City

The purpose of this research was to evaluate the policy of the nine-year learning compulsory of basic education from the objectives context. The research method used evaluation research approach through descriptive qualitative method. The data collection methods used interviews, observations, and documents. The data analysis technique used three stages, namely data reduction, data presentation, discussion, and drawing conclusions. The findings conclude that the objective of the nine-year compulsory education is in accordance with the government rule from the central and local governments. The methods used by the Serang government in achieving the goal of the nine-year compulsory education are the use of both natural and human resources, the participation of all parties in a comprehensive manner to carry out educational activities, and an interactive system of coordination between all parties. The implication of this research is seen in the implementation of education and management of education policies in the city of Serang.

scholarly journals PENGARUH PENGAWASAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA MANADO

2019 ◽  
Vol 19 (10) ◽  
Author(s):  
Fanny Torar ◽  
Paulus Kindangen ◽  
Vecky A.J Masinambow
Keyword(s):  
Economic Growth ◽  
Local Government ◽  
Path Analysis ◽  
Regional Government ◽  
Analysis Technique ◽  
Regional Budget ◽  
Negative Effect ◽  
The Government ◽  
The City ◽  
Goals And Objectives

ABSTRAK Berubahnya sistem pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi, menuntut pembangunan yang merata di setiap daerah sehingga pembangunan yang tadinya dilaksanakan secara terpusat diberikan kepada daerah untuk mengatur daerahnya sendiri. Kebijakan pemerintah dibidang otonomi daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menata ulang hubungan antara pusat dan daerah dalam berbagai tugas dan tanggung jawab yang menyangkut urusan penyelenggaraan pemerintahan. Inspektorat merupakan suatu lembaga pengawasan di lingkungan pemerintah daerah, baik untuk tingkat provinsi, kabupaten atau kota memaikan peran yang sangat penting dan signifikan untuk kemajuan dan kebersihan pemerintah daerah dan perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah dan mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan semakin meningkatnya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan pemerintah yang bersih, adil, transparan dan akuntabel harus disikapi dengan serius dan sistematis.Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis apakah pengawasan berpengaruh terhadap APBD  dan pertumbuhan ekonomi di Kota Manado. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis jalur (Path Analysis). Hasil penelitian menunjukan bahwa Anggaran Pengawasan Reguler berpengaruh negatif tidak signifikan secara statistik terhadap APBD. Anggaran Pengawasan Khusus berpengaruh positif  tidak signifikan secara statistik terhadap APBD  Kota Manado. Anggaran Pengawasan Reguler berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Variabel Anggaran Pengawasan Khusus berpengaruh positif tidak signifikan secara statistik terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan variabel APBD berpengaruh positif signifikan secara statistik terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Manado. Kata kunci: Anggaran Pengawasan, APBD, Pertumbuhan Ekonomi  ABSTRACT The change in the government system from centralization to decentralization requires demand for equitable development in each region so that the development that was carried out centrally was given to the regions to regulate their own regions. Government policy in the area of regional autonomy is basically intended to rearrange relations between the center and the regions in various tasks and responsibilities concerning the affairs of administering the government. The Inspectorate is a supervisory institution within the local government, both at the provincial, district or city levels displaying a very important and significant role for the progress and cleanliness of regional government and regional apparatus in the local government in carrying out governance in the regions and achieving the goals and objectives set. With the increasing demands of the community for the administration of a clean, fair, transparent and accountable government, it must be taken seriously and systematically. The purpose of this study is to analyze whether supervision influences the regional budget and economic growth in the city of Manado. The analysis technique used is path analysis. The results showed that the Regular Oversight Budget had a negative effect not statistically significant on the APBD. The Special Supervision Budget has a positive and not statistically significant effect on the Manado City Budget. The Regular Oversight Budget has no significant negative effect on Economic Growth. The Special Supervision Budget variable has a positive and not statistically significant effect on Economic Growth and the APBD variable has a statistically significant positive effect on the Economic Growth of the City of Manado. Keywords: Supervision Budget, Regional Budget, Economic Growth

scholarly journals The Effect of Government on Economic Growth in Fiji

2003 ◽  
Vol 48 (01) ◽  
pp. 27-38
Author(s):  
D. P. Doessel ◽  
Abbas Valadkhani
Keyword(s):  
Economic Growth ◽  
Private Sector ◽  
Time Series Data ◽  
Empirical Relationship ◽  
Government Expenditure ◽  
Series Data ◽  
Size Of Government ◽  
High Productivity ◽  
Government Sector ◽  
The Government

This paper investigates the empirical relationship between the size of government and the process of economic growth in Fiji. The results reported here present a mixed picture, in that the model estimated specifies two different effects of the government sector on economic growth. Using annual time series data for the period 1964–1999, it is found that government expenditure exerts a strong beneficial impact on economic growth. However, marginal factor productivity in the government sector is found to be lower than that of the private sector. The reasons for this low productivity are two-fold: the result of the lack of market incentives and signals in the public sector and the involvement of Fiji's government in some activities which may be rationalised in terms of the socio-political objectives of the Fijian government. While recognising that there may be factors which may hinder the process of efficiency in the private sector, it can be argued that by shifting factors of production from the low productivity (government) sector to the high productivity (private) sector, the rate of growth of GNP will increase.

scholarly journals ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KOTA BITUNG

2019 ◽  
Vol 19 (1) ◽  
Author(s):  
Lisa Irma Abigael Lebang ◽  
Debby Ch. Rotinsulu ◽  
George M.V. Kawung
Keyword(s):  
Economic Growth ◽  
Government Spending ◽  
Government Expenditure ◽  
Coconut Oil ◽  
Private Investment ◽  
Least Square ◽  
Ordinary Least Square ◽  
North Sulawesi ◽  
Analysis Technique ◽  
The City

ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAN INVESTASI SWASTA TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMIDI KOTA BITUNG Lisa Irma Abigael Lebang, Debby Ch. Rotinsulu, George M.V.KawungFakultas Ekonomi dan Binis, Magister Ilmu Ekonomi dan BisnisUniversitas Sam Ratulangi, Manado ABSTRAKKota Bitung merupakan daerah di Sulawesi Utara yang memiliki banyak industri yang dikelola oleh pihak swasta. Industri perikanan dan minyak kelapa merupakan industri utama di Kota Bitung. Hal ini merupakan kenyataan bahwa investasi  swasta di Kota Bitung cukup besar. Kondisi ini tentunya memberikan dampak bagi perekonomian Kota Bitung antara lain, dengan kehadiran  industri-industri tersebut  telah mampu menyerap tenaga kerja dan mengurangi pengangguran di Kota Bitung. Hal yang  lebih penting juga untuk diketahui adalah tentang pengaruh investasi swasta di Kota Bitung  terhadap pertumbuhan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah, investasi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bitung. Teknik analisis yang digunakan Ordinary Least Square (OLS). Hasil penelitian menunjukan bahwa pengeluran pemerintah tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bitung sedangkan investasi swasta tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bitung dan secara bersama-sama pengeluaran pemerintah dan investasi swasta di Kota Bitung. Kata Kunci     : Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swata, Pertumbuhan Ekonomi ABSTRACT Bitung City is a region in North Sulawesi that has many industries managed by private parties. The fishery and coconut oil industry is the main industry in Bitung City. This is a fact that private investment in Bitung City is quite large. This condition certainly has an impact on the economy of Bitung City, among others, with the presence of these industries have been able to absorb labor and reduce unemployment in the city of Bitung. It is also important to know about the influence of private investment in Bitung City on economic growth. The purpose of this study is to analyze how the influence of government spending, private investment on the economic growth of Bitung City. Analysis technique used Ordinary Least Square (OLS). The result of the research shows that government expenditure has no influence on Bitung City's economic growth while private investment does not have influence to economic growth of Bitung City and jointly government expenditure and private investment in Bitung City. Keyword          : Government spending, Private investment, Economic Growth

scholarly journals The Affect of Economic Growth toward Poverty in JABODETABEK

2021 ◽  
Vol 04 (11) ◽  
Author(s):  
Bambang Hermanto ◽  
Keyword(s):  
Economic Growth ◽  
Local Governments ◽  
Secondary Data ◽  
Poverty Rate ◽  
Location Factor ◽  
Panel Data Regression ◽  
Analysis Technique ◽  
Data Regression ◽  
The Government ◽  
Poverty Levels

The problem of poverty in JABODETABEK when measured by the percentage of poverty has decreased but tends to be slow in 2014-2018 and this problem is a challenge for the government because the poverty rate is still high in JABODETABEK, even though this region has high industrial activity in Java and is a location factor that affects close to the centre of government. This happens because economic growth is the most dominant anti-poverty instrument. This study uses panel data regression analysis technique with the data used is secondary data obtained from the Central Statistics Agency. The results obtained indicate that economic growth has a positive and significant effect on poverty. Suggestions for reducing poverty levels are that local governments need to encourage an increase in the rate of economic growth in the areas of Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang and Bekasi.

scholarly journals The Analysis of Influence of The Government Expenditure on Poverty in Indonesia

2020 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
pp. 91
Author(s):  
Miar Miar ◽  
Ahmad Yunani
Keyword(s):  
Economic Growth ◽  
Poverty Reduction ◽  
Government Expenditure ◽  
Secondary Data ◽  
Provincial Government ◽  
Poor People ◽  
Analysis Technique ◽  
The Government ◽  
Significant Direct Effect ◽  
Constant Prices

One of the roles of the government in efforts to reduce poverty is through an allocative role in developing effective budget allocation policies that can stimulate economic growth with the ultimate goal of suppressing and reducing poverty. Government expenditure is one of the fundamental government policy tools in efforts to reduce poverty. This research focuses on the effect of government expenditure on poverty in Indonesia. The data used in this study are secondary data including data on the realization of provincial government expenditure in Indonesia, the realization of economic growth that is substituted into the GRDP at the basis of Constant Prices in the provincial government in Indonesia and poverty in proxies in the form of the number of poor people obtained from BPS period in 2014-2018. The data analysis technique which is used in this study is the path analysis technique. Based on the results of the analysis, it can be concluded that in this study government expenditure variables have a significant direct effect on poverty in Indonesia. In addition to direct influence, the results of this study also show that government expenditure variables are indirectly able to influence changes in poverty reduction in Indonesia through economic growth variables

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document