scholarly journals LEGAL PRINCIPLES OF THE UTILIZATION OF NATURAL RESOURCES

2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 79-98
Author(s):  
Nikmah Fitriah
Keyword(s):  
Sustainable Development ◽  
Natural Resources ◽  
Legal System ◽  
Research Method ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Legal Principles ◽  
Is Research ◽  
National Legal System ◽  
Environmental Functions

This study aims to discover the principles of law in the use of natural resources. Pemanfaatan natural resources for the development and preservation of environmental functions must not be contradictory and mutual sacrifice, even the two should be mutually supportive and running parallel. The research method used is Normative or Doctrinal Law research, namely research on Legal Principles, Concepts, and Implementation in society. The type of pure legal research is research based on the view that law is a positive norm in the national legal system of legislation. Oriented in a positivistic understanding with a doctrinal method, a statute approach, a conceptual approach. The findings of this study are that the characteristics of laws and regulations that regulate the use of natural resources already contain the principles of sustainable development. Characteristics of statutory regulations governing the use of natural resources in the future in order to guarantee the value of certainty, the value of justice, and the value of the benefit in regulating the use of natural resources according to their function.

scholarly journals MEREKONSTRUKSI SISTEM HUKUM ADMINISTRASI MENUJU HUKUM YANG MELAYANI

2015 ◽  
Vol 44 (2) ◽  
pp. 224
Author(s):  
Sri Nur Hari Susanto
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Legal System ◽  
Public Interest ◽  
Paradigm Shift ◽  
Public Services ◽  
Administrative Law ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Legal Principles ◽  
The Public

This research aims to reconstruct the legal system, especially state administrative law so that it can function as a law that can serve the public interest. Other objectives is to study conceptually harmonize laws and regulations relating to public service. The method used is a normative legal research, which explores the use of a conceptual approach. The results showed that the reconstruction of the administrative law which is oriented toward public service, it must first pay attention to the paradigm shift of the administration of the state itself. It is thus necessary to take measures to harmonize the legislation of sectoral public services based on the principles / legal principles that are generally acceptedPenelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sistem hukum khususnya hokum administrasi negara sehingga dapat difungsikan sebagai hukum yang dapat melayani kepentingan publik. tujuan lainnya adalah melakukan kajian konsepsional mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, yang membahas menggunakan pendekatan konseptual. (conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa rekonstruksi hukum administrasi negara yang memiliki orientasi terhadap pelayanan publik, maka harus terlebih dahulu memperhatikan perubahan paradigma terhadap administrasi negara itu sendiri. Dengan demikian perlu dilakukan langkah-langkah untuk  mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan sektoral bidang pelayanan publik dengan berpedoman pada prinsip-prinsip/asas-asas hukum yang berlaku umum

scholarly journals Harmonization of Environmental Laws Based On Democracy Justice Principle and Sustainability

2018 ◽  
Author(s):  
Hardianto Djanggih
Keyword(s):  
Sustainable Development ◽  
Social Science ◽  
Natural Resources ◽  
Legal System ◽  
National Development ◽  
Legal Basis ◽  
Environmental Legislation ◽  
Conceptual Approach ◽  
Environmental Laws ◽  
Positive Law

The Articke Pubish in IOSR Journal Of Humanities And Social Science (IOSR-JHSS), Volume 23, Issue 8, Ver. 3 (August. 2018) PP 54-58Implementation of national development that utilizes natural resources, environmental legislation becomes an important aspect as the legal basis. This research uses normative juridical approach, through the approach of legislation approach, conceptual approach and anlytis approach. Limitations of research on the Inventory of positive law and research on legal system. The result of the research shows that the concept of harmonization of the regulation of the environment in the framework of sustainable development must be based on the principles, theories and philosophies which underlie the formation of a law. It should consider the characteristics of the Indonesian nation so that the rules can be easily implemented

scholarly journals Kerugian Ekologis akibat Tindak Pidana Korupsi

2021 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 27-42
Author(s):  
Joey Josua Pamungkah Pattiwael
Keyword(s):  
Natural Resources ◽  
Environmental Pollution ◽  
Research Method ◽  
Legal Issues ◽  
Financial Loss ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Financial Losses

Abstrak   Tindak Pidana Korupsi di sektor sumber daya alam tidak hanya merugikan finansial negara saja yang dapat dihitung dari APBN, melainkan berdampak luas pula pada kerugian ekologis yang menimbulkan dampak terhadap manusia, bentang alam dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Permasalahan yang akan dianalisa dalam Jurnal ini adalah Apakah kerugian lingkungan dapat dimaknai sebagai kerugian keuangan negara yang ada didalam Undang-undang tindak pidana korupsi dan Bagaimana pembuktian kerugian lingkungan demi pengembalian aset tindak pidana korupsi yang merupakan kerugian ekologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi. Demi memperoleh jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan Undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah kerugian ekologis yang timbul akibat tindak pidana korupsi sebagai kerugian keuangan negara, karena pemahaman yang telah di bangun tentang perluasan makna kerugian keuangan negara melalui tiga metode penafsiran yaitu sistematis, historis, dan ekstensif. Dalam hal pembuktian adanya kerusakan atau pencemaran lingkungan dapat di hadirkan ahli dalam bidang tersebut yang ada dalam Permen LH 7 Tahun 2014 untuk menghitung kerugian lingkungan yang ditimbulkan akibat penerbitan ijin tambang secara melawan hukum.   Kata Kunci: Kerugian Ekologis, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi Abstrak   Corruption in the natural resources sector is not only detrimental to the state's finances, which can be calculated from the APBN, but also has a broad impact on ecological losses that have an impact on humans, landscapes and biodiversity in it. The problems that will be answered in this journal are whether environmental losses can be categorized as state financial losses that are in the corruption law and how to prove environmental losses for the return of assets of criminal acts of corruption which are ecological losses. The research method used is legal research. Legal research is carried out to solve legal issues at hand. In order to obtain answers to legal issues in this study, the authors use a conceptual approach, a case approach, and a statute approach. The results of this study are 1) ecological losses arising from criminal acts of corruption as losses to state finances, due to the understanding that has been built on the expansion of the meaning of state financial losses through three methods of interpretation, namely systematic, historical, and extensive or environmental pollution can be presented by experts in the field in the Minister of Environment and Forestry Regulation 7/2014 to calculate environmental losses caused by the illegal issuance of mining permits.   Keywords: Criminal Corruption, Ecological Loss, State Financial Loss

scholarly journals KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM TANAH PECATU DESA LENEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

2020 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 73
Author(s):  
Firzhal Arzhi Jiwantara ◽  
Erwin Indomora
Keyword(s):  
Legal History ◽  
Land Rights ◽  
Functional Approach ◽  
Legal Issue ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Legal Principles ◽  
Is Research ◽  
Legal Harmonization

Tujuan penelitian dalam studi ini menemukan pemahaman yang konstruktif normatif atas permasalahan atau isu hukum hak atas tanah pecatu. Penelaahan pemahaman berorientasi pada konstruksi dialektik idealisme positifisme dalam pendekatan fungsional imperatif, yang menyoroti perihal struktur dan aksi berkenaan dengan hak atas tanah pecatu. Diharapkan melalui penelitian ini dapat ditemukan pemahaman yang berguna bagi upaya perwujudan harmonisasi hukum pada masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,  bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Perundang-undangan (statute approach) sebagai dasar dalam penelitian dalam mengacu dasar-dasar hukum pertimbangan hakim berdasarkan peraturan-perundang-undangan, Pendekatan Konsep (conceptual approach) sebagai acuan dalam menganilis status tanah pecatu berdasarkan kepustakaan, serta Pendekatan Kasus (case approach) dalam hal ini kasus tanah pecatu desa lenek Pecatu Desa Desa Lenek Kecamatan Aikmel, (sekarang Kecamatan Lenek), Kabupaten Lombok Timur. The research objective in this study is to find a constructive, normative understanding of the problem or legal issue of land rights in Pecatu. The study of understanding is oriented to the dialectical construction of positivist idealism in the imperative functional approach, which focuses on the structure and actions regarding the land rights in Pecatu. It is hoped that through this research, we can find an understanding that is useful for the realization of legal harmonization in society. This type of research is normative legal research, that normative legal research is research that includes research on legal principles, research on legal systematics, research on legal synchronization, legal history research, and comparative legal research. Based on the needs of this research, this study uses several approaches, namely statute approach as the basis for research in referring to the legal basics of judges' considerations based on statutory regulations, conceptual approach as a reference in analyzing Pecatu land status is based on literature, as well as the Case Approach, in this case the land of Pecatu, Lenek Pecatu Village, Lenek Village, Aikmel District, (now Lenek District), East Lombok Regency.

scholarly journals PENCURIAN PRATIMA DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA HINDU

2021 ◽  
Vol 16 (1) ◽  
pp. 37
Author(s):  
I Made Suastika Ekasana
Keyword(s):  
Criminal Law ◽  
Legal System ◽  
Research Method ◽  
Criminal Code ◽  
Legal Research ◽  
Legal Norms ◽  
Unitary State ◽  
National Legal System ◽  
Interaction Factors ◽  
The Republic

<p><em>Pratima Theft Crime is part of the crime of theft or crimes against property or objects that are sacred and sacred or sacred and sanctified which are related to symbols of God, Goddesses, Bhatara-Bhatari and their manifestations. Pratima theft is part of a crime against property as regulated in Book II of the Criminal Code and is also regulated in Hindu Law as Corah or Asteya in Article 6 in conjunction with Articles 336 - 343 Astamo dhyayah Weda Smrti (Manawa Dharmasastra) in conjunction with Articles 51 - 70 Ekodaco dhyayah Weda Smrti (Manawa Dharmasastra). Corah or Asteya is part of Hindu legal norms in the field of Criminal Law or Kantaka Sodhana. The problems studied in the writing are, Are Hindu law norms in the field of Criminal Law included in the national legal system in the Unitary State of the Republic of Indonesia? What are the factors causing the rampant theft of pratima in Bali Province ?. Using the normative legal research method, the conclusion obtained is that the legal norms of Pratima Theft are regulated in the legal system of the Unitary State of the Republic of Indonesia. support each other in the administration of the State. The Pratima Theft legal norms are part of the Criminal Law Norms including one of the Areas of Hindu Law which is one of the recognized religious laws in Indonesia, therefore the Pratima Theft legal norms as one of the religious laws (Hinduism) are automatically included as part of and regulated in the legal system in the Republic of Indonesia. Factors causing pratima theft include human factors, environmental factors, educational factors, social interaction factors and opportunity factors.</em></p><p><strong>Keywords</strong>: <em>Crime, Theft, Pratima, Hindu Law, Criminal Law.</em></p><p align="center"> </p>

scholarly journals Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum

2021 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 1-36
Author(s):  
Fradhana Putra Disantara
Keyword(s):  
Legal System ◽  
Local Governments ◽  
Legal Pluralism ◽  
Customary Law ◽  
Scientific Development ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
National Legal System ◽  
The Republic ◽  
Materials Used

The purpose of this legal research is to describe the concept of Indonesian legal pluralism or Indonesian legal pluralism in facing the era of legal modernization; as well as describing the Indonesian legal pluralism strategy in integrating customary courts into the national legal system. This legal research uses a statute approach and a conceptual approach. In this legal research, the primary and secondary legal materials used are inventoried in order to obtain proper legal review; and provides a conceptual analysis of the legal issues discussed. The results of the study stated that as a novelty concept; The concept of typical Indonesian legal pluralism provides equality for the enactment of state law, transnational law and customary law so that they can run together based on the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia in the era of legal modernization. Then, the concept of typical Indonesian legal pluralism can be used as a strategy to integrate customary justice into the national legal system through aspects of legal development. Thus, this research is expected to be useful theoretically; namely as a scientific development of customary law, and practical benefits; namely as a reference for drafting regulations on customary villages by local governments. Therefore, researchers recommend that the Indigenous Peoples Bill be a priority in the 2021 National Legislation Program (Prolegnas).

scholarly journals HARMONIZATION OF ENVIRONMENTAL LAWS BASED ON DEMOCRACY JUSTICE PRINCIPLE AND SUSTAINABILITY

2018 ◽  
Author(s):  
Hardianto Djanggih ◽  
Rahmat
Keyword(s):  
Sustainable Development ◽  
Natural Resources ◽  
Legal System ◽  
National Development ◽  
Legal Basis ◽  
Environmental Legislation ◽  
Conceptual Approach ◽  
Environmental Laws ◽  
Positive Law

Implementation of national development that utilizes natural resources, environmental legislation becomes an important aspect as the legal basis. This research uses normative juridical approach, through the approach of legislation approach, conceptual approach and anlytis approach. Limitations of research on the Inventory of positive law and research on legal system. The result of theresearch shows that the concept of harmonization of the regulation of the environment in the framework of sustainable development must be based on theprinciples, theories and philosophies which underlie the formation of a law. It should consider the characteristics of the Indonesian nation so that the rules can be easily implemented.

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGEMBALIAN KEWENANGAN ISTIMEWA MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT MELALUI PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

2018 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 142
Author(s):  
Putu Ayu Anastasia Wierdarini
Keyword(s):  
Research Method ◽  
State Institution ◽  
Vice President ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Administration System ◽  
Material Content ◽  
The People ◽  
State Administration ◽  
Strategic Position

The amendment of the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 positioned the Majelis Permusyawaratan Rakyat no longer as the highest state institution and the highest sovereign of the people. This has implications for the authority of the Majelis Permusyawaratan Rakyat to have a strategic position, namely to UUD 1945, to stipulate GBHN, to elect the president and vice president through amendment of its authority to be very limited and weak. This paper examines jurisdictionally how to restore the privileges possessed by the Majelis Permusyawaratan Rakyat through the amendment of the UUD 1945. A normative legal research method with statute approach and conceptual approach is used to analyze this problem.The results of the study indicate that the MPR's repatriation in the main and vital position in the Indonesian state administration system is very important, namely through amendments to the material content of the UUD 1945 which must be implemented on an ongoing basis.

scholarly journals Perjanjian Baku dalam Perjanjian Sewa Beli Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan di Kota Banda Aceh

2018 ◽  
Vol 20 (2) ◽  
pp. 219-236
Author(s):  
Muhammad Marafwansyah ◽  
Sanusi Bintang ◽  
Darmawan Darmawan
Keyword(s):  
Consumer Protection ◽  
Research Method ◽  
Civil Code ◽  
Main Issue ◽  
Motor Vehicles ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Finance Company ◽  
Banda Aceh

Adanya ketidakseimbangan dalam penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan di Kota Banda Aceh memberi perlindungan hak kepada penjual daripada pembeli, sehingga lebih banyak risiko kerugian yang harus dipikul oleh pembeli. Pokok permasalahan dalam artikel ini adalah apakah klausula baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perlindungan konsumen. Jenis metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah jenis metode penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian hukum yang digunakan dalam artikel ini terdiri dari, pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian baku pada perusahaan pembiayaan PT ADMF bertentangan dengan ketentuan KUH Perdata, khususnya dalam Pasal 1266, Pasal 1267, Pasal 1337, Pasal 1338 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), Pasal 1339 KUH Perdata, dan juga bertentangan dengan ketentuan UUPK, khususnya dalam Pasal 4, Pasal 7, Pasal 18 ayat (1), dan ayat (2) UUPK. Oleh karena itu, penggunaan perjanjian baku dalam perjanjian sewa beli kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan harus ditinjau dan disesuaikan agar tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang.  Standard Agreement in The Hir-Purchase Agreement for the Motor Vehicles in a Finance Company in Banda Aceh  The existence of an imbalance in the use of standard agreement in the hire-purchase agreement for motor vehicles in a finance company in Banda Aceh gives protection to the seller rather than the buyer, thus more risk of loss to be borne by the buyer. The main issue in this article is whether the standard clause in the hire purchase agreement of motor vehicles in the finance company violates the provisions of legislation on consumer protection. The research method used in this article was the normative legal research method. The legal research approaches used in this article consist of, statutory approach, case approach and conceptual approach. The results showed that the standard agreements used by PT ADMF was contradictory to the provisions of the Civil Code, particularly in Article 1266, Article 1267, Article 1337, Article 1338 Paragraph (1), Paragraph (2), and Paragraph (3), Article 1339 Civil Code, and also contrary to the provisions of UUPK, particularly in Article 4, Article 7, and Article 18 paragraph (1) and paragraph (2) UUPK. Therefore, the standard agreements in the hire-purchase agreement of motor vehicles in the finance company should be reviewed and adjusted so as not violates the provisions of legislation.

scholarly journals The Position of Constitutional Complaint in the Constitutional Court of the Republic of Indonesia

2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 61-78
Author(s):  
Agsel Awanisa ◽  
Yusdianto Yusdianto ◽  
Siti Khoiriah
Keyword(s):  
South Africa ◽  
South Korea ◽  
Judicial Review ◽  
Research Method ◽  
Comparative Approach ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
The Republic ◽  
Case Number

The purpose of this research is to determine the constitutional complaint mechanism based on comparisons in other countries, practices, and adaptation of constitutional complaints under the authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia. Many cases with constitutional complaint substance have been submitted to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia even though they don’t have this authority. This research uses a normative legal research method using a statutory approach, a conceptual approach, a comparative approach, and a case approach. This research indicates that the constitutional complaint mechanism in Germany, South Korea, and South Africa has been well implemented. In practice, cases with constitutional complaint substance are filed to the Constitutional Court of the Republic of Indonesia by changing the form by using the legal means of a judicial review, such as case number 16/PUU-VI/ 2008, case number 140/PUU-XIII/2015 and case number 102/PUU-VII/2009. Due to the consideration of the structure, substance, and culture of law, adaptation of constitutional complaint within the authority of the Constitutional Court of the Republic of Indonesia needs to be carried out by amending Law Number 24 of 2003 jo. Law Number 7 of 2020 concerning the Constitutional Court.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document