scholarly journals KAJIAN YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM TANAH PECATU DESA LENEK KABUPATEN LOMBOK TIMUR

2020 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 73
Author(s):  
Firzhal Arzhi Jiwantara ◽  
Erwin Indomora

Tujuan penelitian dalam studi ini menemukan pemahaman yang konstruktif normatif atas permasalahan atau isu hukum hak atas tanah pecatu. Penelaahan pemahaman berorientasi pada konstruksi dialektik idealisme positifisme dalam pendekatan fungsional imperatif, yang menyoroti perihal struktur dan aksi berkenaan dengan hak atas tanah pecatu. Diharapkan melalui penelitian ini dapat ditemukan pemahaman yang berguna bagi upaya perwujudan harmonisasi hukum pada masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif,  bahwa Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum. Berdasarkan kebutuhan dalam penelitian ini, maka penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yaitu Perundang-undangan (statute approach) sebagai dasar dalam penelitian dalam mengacu dasar-dasar hukum pertimbangan hakim berdasarkan peraturan-perundang-undangan, Pendekatan Konsep (conceptual approach) sebagai acuan dalam menganilis status tanah pecatu berdasarkan kepustakaan, serta Pendekatan Kasus (case approach) dalam hal ini kasus tanah pecatu desa lenek Pecatu Desa Desa Lenek Kecamatan Aikmel, (sekarang Kecamatan Lenek), Kabupaten Lombok Timur. The research objective in this study is to find a constructive, normative understanding of the problem or legal issue of land rights in Pecatu. The study of understanding is oriented to the dialectical construction of positivist idealism in the imperative functional approach, which focuses on the structure and actions regarding the land rights in Pecatu. It is hoped that through this research, we can find an understanding that is useful for the realization of legal harmonization in society. This type of research is normative legal research, that normative legal research is research that includes research on legal principles, research on legal systematics, research on legal synchronization, legal history research, and comparative legal research. Based on the needs of this research, this study uses several approaches, namely statute approach as the basis for research in referring to the legal basics of judges' considerations based on statutory regulations, conceptual approach as a reference in analyzing Pecatu land status is based on literature, as well as the Case Approach, in this case the land of Pecatu, Lenek Pecatu Village, Lenek Village, Aikmel District, (now Lenek District), East Lombok Regency.

2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 79-98
Author(s):  
Nikmah Fitriah

This study aims to discover the principles of law in the use of natural resources. Pemanfaatan natural resources for the development and preservation of environmental functions must not be contradictory and mutual sacrifice, even the two should be mutually supportive and running parallel. The research method used is Normative or Doctrinal Law research, namely research on Legal Principles, Concepts, and Implementation in society. The type of pure legal research is research based on the view that law is a positive norm in the national legal system of legislation. Oriented in a positivistic understanding with a doctrinal method, a statute approach, a conceptual approach. The findings of this study are that the characteristics of laws and regulations that regulate the use of natural resources already contain the principles of sustainable development. Characteristics of statutory regulations governing the use of natural resources in the future in order to guarantee the value of certainty, the value of justice, and the value of the benefit in regulating the use of natural resources according to their function.


2017 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
Author(s):  
Atindriya Hastungkara

This journal is entitled Legal Protection of Actual Land Differences With Land Rights Certificate. This journal examines the function of the letters in the registration of land rights and how the legal safeguards for the holders of land rights in terms of factual land differences with the letters on the land certificate. The type of research used is normative legal research, which is a process to find the rule of law, legal principles, and legal doctrines to answer the legal issues faced in accordance with the characteristics of prescriptions of jurisprudence. This normative legal research is a procedure and way of scientific research to find the truth based on the logic of science in terms of normatifnya. So that it can answer the legal issues posed. Further said in doing research law. Approach to the problem of statutory approach (Statute Approach) based on the Act, conceptual approach (Conceptual Approach) based on theories and concepts, and the case approach (Case approach).Keywords: Legal Protection of Land Rights Holder, Land Certificate, Land Factual Difference With Measure Letters.


Author(s):  
Melia Larassati

Children are the next generation of the nation's future ideals asset as human resources for future national development, but today there are so many children who got violence in their lives. This research aims to analyzes the responsibilities of the government and contribution of Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak related to the provision of protection against acts of violence. this research is normative legal research by conducting a study of rules, doctrines, and also legal principles. Secondary data collection was carried out using the library study method with various legal materials analyzed descriptively by the method of the statute and conceptual approach. This research shows that the government has provided legal protection for rights related to violence in the form of legal products in the form of Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia and Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. In addition to through legal products, the government also provides protection to children through the Komisi Perlindungan Anak Indonesia land Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah and Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak as a service center that empowers women and children in various fields such as development, providing protection for women and children against various forms of discrimination, trafficking in persons, and acts of violence. Anak merupakan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumber daya manusia bagi pembangunan nasional ke depannya, Namun dewasa ini terjadi begitu banyak anak yang mengalami tindak kekerasan dalam kehidupannya. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pemerintah dan kontribusi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak terkait dengan pemberian perlindungan terhadap tindak kekerasan. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode hukum normatif dengan melakukan kajian terhadap aturan, doktrin dan juga prinsip hukum. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan dengan berbagai bahan hukum yang dianalisis secara deskriptif dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual.  Tulisan ini menunjukkan, Pemerintah telah memberikan perlindungan hukum terkait dengan tindak kekerasan dalam bentuk produk hukum berupa Undang-UndanglNo.39ltahunl1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-UndangMNoM35 TahunN2014 tentang Perlindungan Anak. Selain melalui produk hukum, pemerintah juga memberikan perlindungan kepada anak melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah serta Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak sebagai pusat pelayanan yang melakukan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak dalam berbagai bidang seperti pembangunan, pemberian perlindungan bagi perempuan dan anak terhadap berbagai bentuk diskriminasi, perdagangan orang, dan tindak kekerasan.


2015 ◽  
Vol 44 (2) ◽  
pp. 224
Author(s):  
Sri Nur Hari Susanto

This research aims to reconstruct the legal system, especially state administrative law so that it can function as a law that can serve the public interest. Other objectives is to study conceptually harmonize laws and regulations relating to public service. The method used is a normative legal research, which explores the use of a conceptual approach. The results showed that the reconstruction of the administrative law which is oriented toward public service, it must first pay attention to the paradigm shift of the administration of the state itself. It is thus necessary to take measures to harmonize the legislation of sectoral public services based on the principles / legal principles that are generally acceptedPenelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi sistem hukum khususnya hokum administrasi negara sehingga dapat difungsikan sebagai hukum yang dapat melayani kepentingan publik. tujuan lainnya adalah melakukan kajian konsepsional mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelayanan publik. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative, yang membahas menggunakan pendekatan konseptual. (conceptual Approach). Hasil penelitian menunjukan bahwa rekonstruksi hukum administrasi negara yang memiliki orientasi terhadap pelayanan publik, maka harus terlebih dahulu memperhatikan perubahan paradigma terhadap administrasi negara itu sendiri. Dengan demikian perlu dilakukan langkah-langkah untuk  mengharmonisasikan peraturan perundang-undangan sektoral bidang pelayanan publik dengan berpedoman pada prinsip-prinsip/asas-asas hukum yang berlaku umum


2021 ◽  
Vol 4 (6) ◽  
pp. 2525
Author(s):  
Vikran Fasyadhiyaksa Putra Y

AbstractPhishing is an act to commit fraud by tricking the target with the intention of stealing the target's account, by spreading broadcasts which are often carried out through fake emails with fake information that directs the target to a fake page to trap the target so that the perpetrator gets access to the victim's account. Phishing still has some obscurity, especially in the modus operandi of the perpetrator. Therefore, this research aims to analyze and explain the modus operandi of the criminal act of phishing according to the ITE Law. This research is a normative legal research. Because the writing of this research in seeking the truth in order to answer legal issues raised by the author uses secondary data to find legal rules, legal principles, and legal doctrines, and tends to image law as a perspective discipline, which means that only see the law from the point of view of the norms only, which of course is prescriptive. This approach uses a statute approach, a conceptual approach and a case approach.Keywords: Phishing Crime; Cyber; Operandi Mode.AbstrakPhising adalah suatu perbuatan untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target, dengan cara menyebarkan broadcast yang seringkali dilakukan melalui email palsu dengan muatan informasi palsu yang mengarahkan target ke halaman palsu untuk menjebak target sehingga pelaku mendapatkan akses terhadap akun korban, Secara ringkas Perbuatan phising masih memiliki beberapa kekaburan terutama pada modus operandi pelaku. Oleh karena itulah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan terkait modus operandi Tindak pidana Phising menurut UU ITE. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Karena penelitian ini dalam mencari kebenaran guna menjawab isu hukum yang diangkat penulis menggunakan data sekunder untuk menemukan suatu aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, dan cenderung mencitrakan hukum sebagai disiplin prespektif, yang berarti hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Pendekatan ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kata Kunci: Tindak Pidana Phising; Siber; Modus Operandi.


Acta Comitas ◽  
2020 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 514
Author(s):  
I Gusti Ngurah Bagus Pramana ◽  
Gde Made Swardhana

This research is motivated by the existence of conflict norms in Article 16 paragraph (1) letter a UUJN with Article 16 paragraph (1) letter e UUJN. The notary is obliged to behave honestly in checking certificates at the land office, and to be careful in carrying out the sale and purchase agreement process, so as not to cause losses and problems in the future. At this writing, there are two problem formulations: what is the basis for the Notary for canceling the sale and purchase agreement of land rights and what is the legal protection for the criminalization of the Notary by the seller due to the cancellation of the sale and purchase agreement for land rights. The research objective is to find out the basis for the notary to cancel the sale and purchase agreement of land rights and to protect the notary from criminalization by the seller from the cancellation of the sale and purchase agreement of land rights. The legal research method uses normative legal research with a statutory approach and a conceptual approach. The results of the study show that the basis for the notary to cancel the sale and purchase agreement process is to act honestly, thoroughly, independently, and to protect the interests of the parties involved in legal actions and legal protection for criminalization of notaries by the seller because the cancellation of the sale and purchase agreement is a notary. can exercise his denial.


2019 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 55-76
Author(s):  
Anny Susilowati Susilowati

Abstract This research is motivated by the rise of hoaxes every time before the  Presidential Election (Pilpres) in Indonesia. Later hoaxes are increasingly massive  and have entered all lines of life, so it is very difficult to determine which news is  good and where lies. For this reason, it is necessary to clarify the formulation of  juridical regulations, regarding hoax aspects that can be held accountable.This research then sets two goals, namely: First, to analyze and explain a number of laws and regulations relating to hoaxes; Second, to analyze and explain  the hoax criteria contained in social media.This research method uses a type of normative legal research, with three approaches as the basis of its analysis, namely: Approach to legislation, namely to  conduct an analysis of legislation about hoaxes, with a review of relevant product  laws. Conceptual approach, through this approach, researchers study views and  doctrines in law, then find ideas that give birth to legal notions, legal concepts and  legal principles relevant to hoaxes. As well as the case approach, namely by  examining cases relating to the issues faced which have become court decisions and have permanent legal force.The results showed that hoax qualifications that could be liable by  referring to Law Number 1 Year 1946 concerning Criminal Law Regulations,  Article 14 and 15 and Law Number 19 Year 2016 concerning amendments to Law  Number 11 Year 2008 concerning Electronic Information and Transactions (ITE)  article 28 paragraph (1). In Law No. 1 of 1946 the perpetrators can be charged if they have fulfilled the element intentionally or have the intention to cause trouble  and the person must at least have the presumption that the news is false news.  Whereas in Act No. 19 of 2016 the culprit can be snared if everyone intentionally  means that they have bad intentions and without the right to spread false and  misleading news, which means making other people astray which results in consumer losses in electronic transactions. Deliberately, making a misguided and making consumer losses is a requirement that must be fulfilled. So that in article 45 A paragraph 1, the culprit can be sentenced to six years imprisonment and a fine of Rp1 billion.Researcher's recommendation, It is recommended that the action  qualifications spread hoaxes on social media that accountability can be requested  in a more specific law, namely social media law. This is to anticipate the  development of social media going forward. Keywords: News, Hoax News, Social Media, and ITE Law 


2017 ◽  
Vol 32 (1) ◽  
Author(s):  
Sofian Hadi Sasmita

The research aims to discuss Assimilation of Prisoners in Mataram Open Correctional Institution. The legal issue proposed in this research include How is the provision of assimilation for prisoners from prisons to the Mataram Open Correctional Institution. This study used normative legal research that examines the legal norms regarding the provision of assimilation from prisons to open prisons and stages of assimilation in the Mataram Open Correctional Institution. The approach of the thesis used legislation and conceptual approach. The technique of collecting legal materials are (1) literature study by systematically processing the legal material and (2) making known interpretations in law science to the laws and regulations relating to this research and the conclusion ultimately drawn deductively. The result of this script concludes that the assimilation requirement for prisoners is not the same but differentiated based on criminal acts committed by prisoners. The criminal acts are categorized into general crimes and special crimes which are included in "extraordinary crimes".


2021 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Fradhana Putra Disantara

This legal research uses a conceptual approach and statue approach; by using primary and secondary legal materials. The purpose of this legal research is to describe the principles of diplomatic law and their application to the case of actions of German Embassy staff who have visited the headquarters of the Islamic Defenders Front (FPI). The results of this study indicate that diplomatic law is a system containing various principles of international law to regulate diplomatic relations between countries with universal approvement. Then, the development of diplomatic law is very progressive; marked by various conventions and codifications to create holistic norms. Furthermore, the actions of German Embassy staff visiting FPI headquarters cannot be justified by diplomatic law. This is because the potential acts of espionage by German Embassy staff also target the violation of the principle of non-intervention. Hence, on diplomatic law; violation of the principle of non-intervention creates persona non grata consequences.


2021 ◽  
Vol 5 (S1) ◽  
Author(s):  
Suci Ramadani ◽  
Elwi Danil ◽  
Fadilla Sabri ◽  
Aria Zurnetti

This paper aimed to discuss the legal politics of regulating narcotics and illegal drugs in Indonesia. Using normative legal research methods, this normative legal research focuses on an inventory of positive law, legal principles and doctrines, legal findings in cases in concreto, legal systematics, comparative law, and legal history. The writing of this scientific paper uses primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials are in the form of laws and regulations related to the issues raised, including Law No. 35 of 2009 concerning Narcotics. Secondary legal materials are materials that explain primary legal materials, such as law books. The results of the research are supported by the opinions of legal experts (doctrine), as well as legal journals related to this research, among others, that narcotics legal politics is the main point in forming a legal system in the form of laws and regulations that regulate criminal acts as described above, Articles 111, 112 has a reasonably heavy prison sentence, which is a minimum of 4 years, and a maximum sentence of 20 years, even the death penalty.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document