scholarly journals Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 151-162
Author(s):  
Wahyudy Falarungi ◽  
Hambali Thalib ◽  
Syamsuddin Pasamai

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar. Metode Penelitian ini, jika dilihat tipenya maka penelitian empiris. Hasil penelitian menggambarkan bahwa  Penegakan Hukum Terhadap Penjualan Pakaian Merek Palsu Di Pasar Senteral Kota Makassar kurang efektif karena Penyidikan Pelanggaran merek adalah merupakan Delik Aduan sehingga terkadang pemilik merek enggan untuk melaporkan adanya tindak pidana Penjualan Produk Pakaian merek Palsu tersebut. Dan Faktor-faktor yang mempengaruhinya adalah Struktur hukum,  budaya hukum serta kesadaran hukum masyarakat. The purpose of this study was to determine and analyze the extent of law enforcement against the sale of fake brand clothing in the Makassar City Senteral Market and to find out and analyze the factors that influence Law Enforcement on the Sale of Counterfeit Brand Clothing in the Makassar City Senteral Market. This research method, if seen its type, is empirical research. The results of the study illustrate that Law Enforcement on the Sale of Counterfeit Brand Clothing in the Makassar City Senteral Market is less effective because the Investigation of Brand Violations is a complaint of complaint so that som.etimes brand owners are reluctant to report criminal acts of Sale of Counterfeit Brand Clothing Products. And the factors that influence it are the legal structure, legal culture and legal awareness of the community

2021 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 108-122
Author(s):  
Usman Usman ◽  
Marwan Mas ◽  
Ruslan Renggong

Ditenggarai lemahnya penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang yang terjadi pada Pemilu 2019 menjadi isu yang mengemuka, termasuk di Kabupaten Polewali Mandar. Peran pengawasan, penegakan dan penindakan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Peraturan Bawaslu Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) memuat sejumlah ketentuan yang mengatur mekanisme dan tata cara penegakan hukum terhadap pelanggaran politik uang tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah, penelitian empiris yang mengkaji regulasi atau peraturan perundang-undangan dalam praktik penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran politik uang pada penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019. Kesimpulan penelitian menunjukkan bahwa, terdapat 3 (tiga) kasus dugaan pelanggaran politik uang pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Polewali Mandar yang semestinya melewati 9 (sembilan) tahapan dalam kenyataannya hanya sampai pada tahapan ketiga yakni, rapat pleno pengawas Pemilu. Hal itu dikarenakan adanya ketidak sepahaman di dalam tim Sentra Gakkumdu dengan Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar. Adapun kendala dalam penengakan hukum terhadap dugaan pidana politik uang sangat terkait dengan struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum sebagaimana fakta dan temuan lapangan. Karenanya, penelitian ini merekomendasikan, ke depan pidana Pemilu tidak lagi ditangani oleh Bawaslu, tetapi dimasukkan sebagai pidana umum. Dan jika sentra Gakkumdu tetap dipertahankan keberadaannya, hendaknya diberi kewenangan tambahan yakni, melakukan penahanan terhadap terduga pelaku politik uang, agar tidak terbuka ruang mengkodisikan saksi dugaan politik uang. Termasuk pentingnya pembentukan peradilan khusus Pemilu agar perbedaan pandangan atas kasus dugaan politik uang dapat diminimalisir. The indication of the weak law enforcement against money politics violations that occurred in the 2019 Election has become an emerging issue, including in Polewali Mandar Regency. The role of supervision and enforcement, as regulated in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and Bawaslu Regulation Number 31 of 2018 concerning Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) contains a number of provisions governing the mechanisms and procedures for law enforcement against such violations of money politics. The method used in this research is empirical research that examines regulations or statutory regulations in law enforcement practices against suspected violations of money politics at the 2019 Election. The research conclusion shows that, there were 3 (three) cases of alleged violations of money politics in the 2019 Election in Polewali Mandar Regency which should have passed 9 (nine) stages but in reality only reached the third stage, namely, the Election supervisor plenary meeting. It was due to the lack of Understanding on the Sentra Gakkumdu with Bawaslu Polewali Mandar. The obstacles in law enforcement against allegations of money politics crime are closely related to the legal structure, legal substance and legal culture as well as facts and field findings. Therefore, this research recommends that in the future election crimes will no longer be handled by Bawaslu, but be included as general crimes. And if the Sentra Gakkumdu is maintained, it should be given additional authority, namely, detaining suspected money politics actors, so that there is no room to codify witnesses for alleged money politics. This includes the importance of establishing a special election court so that differences in views on suspected cases of money politics can be minimized.


FIAT JUSTISIA ◽  
2020 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
pp. 33
Author(s):  
Adhi Putra Satria

Pak Ogah is a citizen, either an individual or a group that participates in regulating traffic order in the hope of being rewarded by road users who will pass or turn around at intersections in major cities in Indonesia. In this study, the issues will be presented that factors influence the emergence of Pak Ogah, and what legal problems arise from the phenomenon. The method used in this study is a qualitative research method with a juridical-empirical approach which uses facts in the field as the primary data. The results of the study stated that the emergence of the phenomenon of Pak Ogah was caused by three main factors, namely the legal substance, legal structure (law enforcement officers), and the legal culture of the Indonesian people. Furthermore, the problem arising from the phenomenon is that there is no legal guarantee and work safety for the protection of Pak Ogah if an accident occurs when regulating traffic order.


2018 ◽  
Vol 52 ◽  
pp. 00001
Author(s):  
Aflah

The illegal use of well-known marks for counterfeit goods is qualified as a criminal act. The act may cause damages to the owner of a well-known mark. The protection of a registered mark and a well-known mark through Law Number 15 Year 2001 on Trade Marks should be able to address issues related to mark infringement. The number of cases of illegal use of well-known marks is high because, in a business, using a well-known mark is more profitable than using own mark. Other factor which influences trade in counterfeit goods using well-known marks is the lack of public legal awareness as consumers, producers and traders. An empirical research method was applied in the research, using primary and secondary data. Maximizing trade in local goods using registered marks is one of effective ways to minimize trade in counterfeit goods using well-known marks in traditional markets in Medan. There are two possible solutions to this problem. The first solution is socializing Law on Marks to local producers, consumers and traders. The second solution is implementing a supporting program to help local producers register their rights to a mark.


2020 ◽  
Vol 17 (1) ◽  
pp. 38-55
Author(s):  
Marzuki Marzuki

This study discusses legal protection for Muslim consumers through Halal certification in processed food products in Palu. This is based on the writer's concern watching case after case that occurred in the community. With a variety of excuses and interests, the community as consumers become victims of the irresponsible behavior of processed food producers. This research is a normative study combined with empirical research to find out various factors that influence the realization of legal protection for Muslim consumers for processed food products in Palu. Namely: legal substance, Law enforcement officials Related to Halal Certification, Community Legal Culture and Supporting Facilities. The results showed that the four influential factors had not played their role maximally so that the conclusion was drawn that the legal protection of Muslim consumers through halal certification on processed food products in Palu had not been effective.


2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 145-161
Author(s):  
Husaima Husaima ◽  
Ma’ruf Hafidz ◽  
Hasbuddin Khalid

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap perusahaan leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Serta menganalisis faktor-faktor efektivitas yang mempengaruhi penegakan hukum bagi perlindungan konsumen terhadap perusahaan leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum. Hasil yang diperoleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah Perlindungan Konsumen terhadap perusahaan Leasing yang melakukan perbuatan melawan hukum terbagi menjadi dua yakni bentuk preventif dan represif. Penegakan hukum sengketa konsumen tidak lepas dari tiga faktor yaitu Substansi Hukum, Struktur Hukum dan Kultur Hukumnya yang mempengaruhi keberhasilan prosesnya. Adapun diantaranya ialah ketentuan yang kontradiktif dan rumusannya tidak jelas serta tegas, terlalu banyak peranan lemabaga yang terlibat dalam penegakan hukum UUPK,  tidak adanya pedoman operasioanl, dan pelaku usaha tidak melaksanakan putusan BPSK dengan sukarela. This study aims to determine and analyze the form of legal protection for consumers against companies leasing that commit acts against the law. As well as analyzing the factors that influence law enforcement for consumer protection agains tcompanies leasing that commit acts against the law. The results obtained by the author in conducting this research are consumer protection against companies leasing that commit acts against the law is divided into two, namely preventive and repressive forms. Law enforcement of consumer disputes cannot be separated from three factors, namely Legal Substance, Legal Structure and Legal Culture which affect the success of the process. Among them are contradictory provisions and the formulation is not clear and firm, there are too many roles of institutions involved in UUPK law enforcement, there are no operational guidelines, and business actors do not voluntarily implement BPSK decisions.


2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1908
Author(s):  
Yusi Permatasi ◽  
Yuwono Prianto

In Society, Paranormal practices is considered as common things. Paranormal Practices is used for any good and also for crime, so to cope with the activities, government had regulated the act to control the crime by using paranormal background. The paranormal practices have been included as criminal acts. It has regulated in article 545 and article 546 of the criminal law act and set on as supernatural powers activity. As time passes, there are constraint in the alleviation law it’s law enforcement. This research was done with empirical or law sociological point of view, where Lawrence M. Friedman state that the elements of the legal system consist of Legal Structure, Legal Substance, and Legal Culture. The result of this research is the paranormal practices are differentiate by it used which is good or bad. The bad paranormal practices cause loss for society. This gave rise to uncertainty of law enforcement on the paranormal practices, therefore it need a deep research which is not only from the law enforcement point of view, but also the religious and cultural represented by figure.


Al-Risalah ◽  
2018 ◽  
Vol 11 (01) ◽  
pp. 43
Author(s):  
Zaky Ismail

This paper explores laws in the Qurʹan, especially law  enforcement. The theme of the supremacy of law enforcement in  recent years increasingly crowded and excited. The Increasing of  intensity  of  this  conversation  can  be  understood  because  law  enforcement is currently perceived as being more urgent than ever.  In the supremacy of law enforcement efforts at least there are three  things that become the main focus, firstly, the principles that exist  and must be contained by the legal materials (content of law), or  how extent legal materials appropriates and not contrary to moral  values. Secondly, the legal structure (structure of law) and legal  culture (culture of law) that contains the values of justice and the  principle of trust


2021 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 47-55
Author(s):  
Syarifuddin Syarifuddin ◽  
Ruslan Renggong ◽  
Baso Madiong

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa di wilayah Polres Wajo dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa di wilayah Polres Wajo. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan yuridis-empiris Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Wajo yaitu tepatnya di Polres Wajo. Populasi dalam penelitian ini, antara lain: seluruh warga desa di Wilayah Polres Wajo. Sampel dalam penelitian ini ditentukan sebanyak 50 orang responden dengan menggunakan teknik purposive sampling Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara, dokumentasi dan kuesioner (angket). Analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dan kuantitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa; Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa di Wilayah Polres Wajo sudah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara faktor substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, kesadaran hukum, dan biaya operasional berpengaruh terhadap efektifitas penegakan hukum penyalahgunaan dana desa oleh kepala desa di wilayah Polres Wajo, antara lain: substansi hukum, struktur hukum, sarana dan prasarana, budaya hukum, kesadaran hukum, dan biaya operasional. The purpose of this study was to determine and analyze law enforcement on misuse of village funds by the village heads in Wajo Police area and to identify and analyze the factors that influence the effectiveness of law enforcement on misuse of village funds by the village heads in the Wajo Police area. This type of research is a descriptive study with a juridical-empirical approach. This research was conducted in Wajo Regency, which is precisely at Wajo Police Station. The population in this study included: all villagers in the Wajo Police Area. The samples in this study were 50 respondents determined by using purposive sampling techniques. The type of data needed in this study are primary data and secondary data. Data collection methods used were through interviews, documentation and questionnaires. Data analysis used was qualitative and quantitative analysis methods. Research shows that; Law enforcement against the misuse of village funds by the village heads in the Wajo Police Area has been carried out in accordance with applicable laws and regulations. Meanwhile the factors of legal substance, legal structure, facilities and infrastructure, legal culture, legal awareness, and operational costs affect the effectiveness of law enforcement of village fund misuse by the village heads in the Wajo Police Area, such as: legal substance, legal structure, facilities and infrastructure, legal culture, legal awareness, and operational costs.


FENOMENA ◽  
2018 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
Author(s):  
Abnan Pancasilawati ◽  
Muhamad Noor

The implementation of legislation either nationally or internationally linked to the implementation of restorative justice as one of the alterntif in the process of implementation of conviction against children in conflict with the law had been applied, but the case has not yet been thoroughly and still limited at the law enforcement officers and observers who are committed and integrity as well as having the attention to this problems. The implementation of restorative justice which is applied at each level of the process of criminal justice in the form of taking back the children to their parents, versioned by handing the children to Panti Sosial Marsudi Putra (PSMP), and the implementation of social integration through giving CB, CMB, and PB for children who are already serving imprisonment. Some obstacle factors the implementation of restorative justice as one of the alternatives in the implementation of conviction against children in conflict with the law, including physical building facilities and non-physical facilities and legal substance. It is because restorative justice has not been expressly regulated, even though in the law nomer 11, 2012 concerning about the Child Criminal System has been regulated but until now it has not been declared valid. The other factors are legal structure and legal culture.


Yustitia ◽  
2019 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 90-107
Author(s):  
Sugianto Sugianto

“Nawacita” and Constitutional Law needs to be a legal approach to make improvements to the legal system, in order to encourage enforcement of the law with justice, then at least have to involve three pillars consisting of: (1) the substantive law (legal substance), which include legislative reform; (2) legal structure (law structure), including human resources law-enforcement officers (human resource), entered in it anyway coordination among law enforcement officers; and (3) the legal culture (legal culture), both culture and public law enforcement officers or citizens in general. Then, constitutional law and can be answered correctly, can be practiced within their Constitutional Act and may be unenforceable government in running the government. The key factor to keep in mind, eliminating egosektoral government agencies. Do not stop until the Act, a similar effort was also made to the laws which are in the executive area, such as government regulations, a presidential decree and ministerial regulation


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document