scholarly journals Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 181-194
Author(s):  
Zulkifli Zulkifli ◽  
Muliaty Pawennei ◽  
Nur Fadhillah Mappaseleng
Keyword(s):  
Human Resources ◽  
Research Method ◽  
Legal Culture ◽  
Road Transportation ◽  
Legal Research ◽  
Police Station ◽  
Empirical Law

Tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah Polrestabes Makassar faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar kurang efektif, karena masih tampak diberbagai tempat terjadi balap liar dan anak di bawah usia tujuh belas tahun menjadi pelau balap liar yang pada dasarnya telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum faktor sumber daya manusia aparat, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum masyarakat. The research objective was to identify and analyze the effectiveness of investigations on illegal racing actors in the Makassar Police Station. This research method uses a type of normative legal research and empirical law. The results of this study indicate that the investigation of illegal racing actors in the jurisdiction of the Makassar Police is ineffective, because there are still several places where illegal racing occurs and children under the age of seventeen become illegal racing drivers who basically have violated Law Number 22 Year 2009. regarding Traffic and Road Transportation. The factors that influence the effectiveness of investigations against perpetrators of illegal racing in the jurisdiction of the Makassar Police are the legal substance factors, human resources, facilities and infrastructure, community legal awareness, and community legal culture factors.

scholarly journals KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLSEK MANDAI POLRES MAROS

2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 52-60
Author(s):  
Marlisa Ruhunlela ◽  
Marwan Mas ◽  
Yulia A. Hasan
Keyword(s):  
Domestic Violence ◽  
Human Resources ◽  
Women Victims ◽  
Research Method ◽  
Counseling Services ◽  
Legal Research ◽  
The Real ◽  
Police Station ◽  
Protection Orders ◽  
Long Time

Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di wilayahhukumPolsekMandai dan. untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di wilayah hokum Polsek Mandai. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polsek Mandai Polres Maros, dan yang menjadi fokus pada peneilitian ini ada dua yakni: Preventif dan Represif: Hasil penelitian menujukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan secara preventif dan represif. Sementara kendala yang dihadapi dalam perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak adanya peraturan pelaksana terkait perintah perlindungan, keterbatasan dana dan keluarnya hasil visum et repertum membutuhkan waktu yang lama, keterbatasan sumber daya manusia seperti tidak adanya tenaga psikolog, kurang maksimalnya pelayanan konseling untuk korban, dan kurangnya pemahaman polisi terhadap pentingnya perintah perlindungan bagikorban. Keempat, keterbatasan sarana prasarana dan terdapat korban yangenggan ditempatkan di rumah aman.   The purpose of this study is; (1) To find out and analyze the efforts of the police in tackling the crime of violence in the household in the area of the Police Police in Mandai. (2) To find out and analyze the Obstacles faced by police investigators in the effort to overcome the crime of violence in the household in the area of Mandai Police. The research used is empirical legal research, which is a legal research method that functions to see the law in the real sense and examine how law works in the community. The study was conducted in the jurisdiction of the Mandai Police Station Maros Police, and the focus of the study was twofold: Preventive and Repressive: the results of the study showed that prevention efforts were carried out preventively and repressively. While the obstacles faced in protecting women victims of domestic violence are the absence of implementing regulations related to protection orders, limited funds and the release of visum et repertum results require a long time, limited human resources such as the absence of psychologists, lack of maximum counseling services for victims and the lack of understanding of the police regarding the importance of the order to protect victims. Fourth, limited infrastructure and there are victims who are reluctant to be placed in safe houses.

scholarly journals Efektivitas Penyidikan Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 181-195
Author(s):  
Erwin Amran ◽  
Muliaty Pawennei ◽  
Zainuddin Zainuddin
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Influencing Factors ◽  
Research Method ◽  
Legal Culture ◽  
Legal Research ◽  
Effective Factors ◽  
Violence Against Children ◽  
Empirical Law ◽  
Victims Of Violence ◽  
City Police

Tujuan penelitian menganalisis efektivitas penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Polrestabes Makassar dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan hukum empiris.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan ke Polrestabes Makassar setiap tahun mengalami penurunan akan tetapi penyelesaiannya juga mengalami kecenderungan penurunan. Oleh karena itu, penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar kurang efektiv. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan korban tindak pidana kekerasan terhadap anak di Kepolisian Resor Kota Besar Makassar adalah faktor substansi hukum, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, serta budaya hukum masyarakat. The research objective is to analyze the effectiveness of the investigation of victims of violence against children at the Makassar Police and its influencing factors. This research method uses normative legal research and empirical law. The results of this study indicate that cases of violence against children reported to the Makassar Polrestabes have decreased every year but the settlement also has a tendency to decline. Therefore, the investigation of victims of violence against children at the Makassar City Police is less effective. Factors that influence the effectiveness of investigations of victims of violence against children at the Makassar City Police are legal substance factors, law enforcement factors, facilities and infrastructure factors, community legal awareness factors, and community legal culture

scholarly journals Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Atas Kelalaian Pelaku Usaha Cuci Sepatu di Denpasar Timur

2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 243-247
Author(s):  
I Wayan Indra Adi Wicaksana ◽  
I Nyoman Putu Budiartha ◽  
Ni Made Puspasutari Ujianti
Keyword(s):  
Consumer Protection ◽  
Public Interest ◽  
Research Method ◽  
External Factors ◽  
Legal Research ◽  
Great Demand ◽  
Legal Remedies ◽  
Empirical Law ◽  
Long Time ◽  
Internal And External Factors

Public interest in shoes is a special need, shoes are in great demand by millennials because they are useful for protecting feet. The habit of collecting these shoes arises from the desire of humans to keep their goods so they don't get damaged quickly and stay clean for a Long time. However, there are still cases of damage to shoes that cause Losses to consumers and there is no responsibility from the shoe washing service. The research method used is the type of empirical Law, empirical legal research aims to find facts, and conduct interviews. There are internal and external factors that cause damage to consumer shoes by business actors. So that responsibility for losses cannot be carried out unilaterally between business actors and consumers because there are Legal remedies that can be taken if they are harmed. Lack of knowledge and understanding fromconsumers, makes the position of consumers lower than business actors. So with the existence of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, both parties need to know so that their rights and obligations are not violated.

scholarly journals TANGGUNGJAWAB KEPOLISIAN NASIONAL TIMOR LESTE TERHADAP TINDAKAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI KOTA DILI

2017 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 248
Author(s):  
Hernanes Delfim Alves Silva
Keyword(s):  
Human Resources ◽  
Research Method ◽  
Public Issues ◽  
Special Unit ◽  
Police Investigation ◽  
Timor Leste ◽  
Empirical Law ◽  
The Common ◽  
Issue Public ◽  
National Police

Household violence as an internal household issue, public issues are in handle openly through law mechanism. In response to the increasing cases of household violence, the Timor leste government then also formulate it as one of the common offenses in constitution number 7 of 2010 about household violence. This is a research by using empirical law research method, the result found two things, firstly, the special unit for the handling of victim of household violence within the scope of the national police of Timor Leste does not yet have an adequate law basis in regulating its duties and responsibilities, because the authority of the special unit is delegatively derived from the general authority owned by national police investigation agency. Second, even if there is no special law umbrella, the special unit still carries out its duties and responsibilities even if it is inadequate. The absence of special law umbrella and inadequate task and responsibilities of special unit  unsupported by human resources. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai persoalan internal rumah tangga semata, persoalan publik ditangani secara terbuka melalui mekanisme hukum. Menyikapi meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga, pemerintah Timor Leste juga kemudian merumuskannya sebagai salah satu delik umum dalam Undag-undang Nomor 7 Tahun 2010 tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian dengan menggunakan metode penelitian hukum empirik, hasil menemukan dua hal. Pertama, Unit Khusus Penanganan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam lingkup Kepolisian Nasional Timor Leste belum memiliki landasan hukum yang memadai dalam mengatur tugas dan tanggungjawabnya, karena kewenangan dimiliki unit khusus secara delegatif sebagai turunan dari kewenangan umum yang dimiliki oleh Badan Investigasi Kepolisian Nasional Timor Leste. Kedua, sekalipun tidak memiliki payung hukum khusus, namun Unit Khusus tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sekalipun tidak memadai. ketiadaan payung hukum khusus, ketidakmemadaian pelaksanaan tugas dan tanggungjawab unit khusus tidak didukung oleh sumberdaya manusia

scholarly journals Police's Role in Investigation Process of Fraud Criminal Act of Civil Servants Candidate (Case Study of Police Station Binjai)

2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 403-411
Author(s):  
Rizkan Zulyadi
Keyword(s):  
Alternative Dispute Resolution ◽  
Research Method ◽  
Civil Servants ◽  
Police Chief ◽  
Legal Research ◽  
Police Station ◽  
Scientific Nature ◽  
The Law ◽  
Investigation Process

This study tries to discuss the investigation process of civil servants candidate fraud in the jurisdiction of Police Station Binjai, and how are the efforts made by the police in preventing civil servants candidate fraud. The research uses the type of empirical legal research that is a legal research method that functions to see the law in the real sense and examine how the law works in the community. Because in this study examines people in living relationships in the community, empirical legal research methods can be said as sociological legal research. Research conducted based on the study of literature namely books, laws, journals, opinions of legal experts and academics of a scientific nature relating to the problem in writing this thesis. The results obtained are civil servants candidate fraud in the jurisdiction of Police Station Binjai in accordance with procedures, which are carried out by Pro Justitia and Non Pro Justitia with the understanding that there are up to court trials and some only up to the police because between the victims and the suspect made peace and the victim withdrew his complaint so that the police and investigators stopped their investigation on the basis of a North Sumatera Police Chief Telegram letter. Police. : STR / 315 / V / 2011, May 27, 2011 concerning the handling of alternative Dispute Resolution (ADR) cases and also in accordance with the Restotative Justice Principle.

scholarly journals Akibat Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Yang Menyebabkan Kematian (Studi Putusan Nomor : 45/Pid.Sus-Anak.2018/PN. Lbp)

2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 78-88
Author(s):  
Denny Hardi Pranata Saragih ◽  
Rizkan Zulyadi ◽  
Dessy Agustina Harahap
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Research Method ◽  
Economic Factors ◽  
Human Beings ◽  
Legal Research ◽  
Male And Female ◽  
The Real ◽  
Female Relationships ◽  
Empirical Law ◽  
Case Number

Children according to language are the second offspring as a result of male and female relationships. In consideration of Law No. 23 of 2002 concerning the protection of children, it is said that children are the mandate and gift of God Almighty, which is inherent in their dignity and dignity as whole human beings. The research method used is the author uses a type of Empirical Law research which is a legal research method that functions to look at the law in the real sense and examine how law works in the community. Because in this study examines people in living relationships in the community, the empirical legal research methods can be said as sociological legal research. Based on the position of decision case number 45 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Lbp factors that cause children to commit crime are economic factors and are invited by friends and excessive lifestyle.

scholarly journals THE IMPLEMENTATION OF RESTORATIVE JUSTICE AT THE WOMEN AND CHILDREN PROTECTION UNIT OF BENGKULU POLICE RESORT (CASE STUDY ON SEXUAL CRIME)

2020 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 220-234
Author(s):  
Aziza Yuli Susanti ◽  
Antory Royan Adyan ◽  
Lidia Br Karo
Keyword(s):  
Human Resources ◽  
Restorative Justice ◽  
Justice System ◽  
Research Method ◽  
Qualitative Method ◽  
Best Interest ◽  
Legal Research ◽  
Sexual Crime ◽  
Women And Children

The frequent occurrence of cases of which the solutions did not prioritize the best interest for all parties which commonly called as Win-Win Solution resulted in Criminal Justice System to implement Restorative Justice System Justice in which considered to be better because it fix the relation between the victim and the perpetrator. This thesis research used empirical legal research method, the data used was primary, secondary, and tertiary data. The population in this study was all the investigators and co-investigators of Women and Children Protection Unit as well as all the parties who have dealt with Women and Children Protection Unit of Bengkulu Police Resort. Data analysis performed through descriptive qualitative method which elaborates the data in the form of sentences systematically based on the statements obtained from the result of the study in the field. The result of this study was in order to manifest an ideal role, investigators need to undergo development and improvement in various aspects, among others are: it is necessary to do socialization and coordination, improvement of quality as well quantity of adequate human resources, in order to be skillful, tenacious, and responsible and professional.

scholarly journals Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu sebagai Hak Kekayaan Intelektual dalam Hukum Indonesia

2018 ◽  
Vol 20 (1) ◽  
pp. 23-38
Author(s):  
Sanusi Bintang
Keyword(s):  
Intellectual Property ◽  
Integrated Circuits ◽  
Integrated Circuit ◽  
Research Method ◽  
Cellular Phone ◽  
Legal Culture ◽  
Comparative Approach ◽  
Legal Research ◽  
Legal Enforcement

Desain tata letak sirkuit terpadu sebagai cetak biru untuk sirkuit terpadu, digunakan dalam berbagai produk teknologi informasi, seperti komputer, telepon selular, dan peralatan komunikasi, memiliki ciri khas tersendiri yang tidak sesuai untuk ditempatkan dalam rezim hukum hak kekayaan intelektual yang ada, karena itu, perlu diatur dalam peraturan perundang-undangan khusus (sui generis). Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengaplikasikan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Indonesia telah mengundangkan hukum tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, tetapi undang-undang ini memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan yang ada berkaitan dengan kelengkapan dan kualitas norma serta penegakan hukumnya. Kelemahan tersebut tidak hanya dari aspek teknik perancangan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berakar pada budaya hukum. Design of Integrated Circuits as Intellectual Property Rights in Indonesian Laws Design of integrated circuits as blue prints for integrated circuit used in various products of information technology, such as computer, cellular phone, and telecomunication media, has its own characteristics which is not fit to be put under the previous intellectual property law regimes, therefore, it needs to be regulate under a specific legislation (sui generis). This research utilizes doctrinal legal research method by applying statute approach and comparative approach. Indonesia has enacted laws on Design of Integrated Circuits, but the law has certain limitations. The limitations is regarding the adequacy of subject matter, the quality of norms, and the legal enforcement. The limitations is not only from the aspect of technical legal drafting, but also rooted on legal culture.

scholarly journals Regional Regulation concerning Sports Organizing: is it Necessary for Regency in Indonesia?

2019 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
pp. 27-35
Author(s):  
Suharso Suharso ◽  
Budiharto Budiharto
Keyword(s):  
Human Resources ◽  
Research Method ◽  
Qualitative Approach ◽  
Sports Facilities ◽  
Regional Government ◽  
Legal Research ◽  
Healthy Human ◽  
Regional Autonomy ◽  
Legal Provisions

As regional autonomy, a Regency has an obligation to organize government affairs. In addition, it also has the option of attribution authority in accordance with the constitution. The Regional Government organizes the field of government affairs that can foster healthy human resources. One of its authorities is the provision of sports facilities. This study aims to analyze the urgency of the Regulations on Organizing Sports. This research method is Legal Research through a qualitative approach by examining regulations/laws related to the authority of regional autonomy in organizing sports facilities. The results show that the formation of a Regional Regulation on the Implementation of Sports is prepared by taking into account the rules for the formation of legislation mandated by Law Number 12 of 2011 concerning Formation of Legislation. Thus the regulations decided can be implemented and in accordance with applicable legal provisions.

scholarly journals ASPEK HUKUM LABORATORIUM FORENSIK KEIMIGRASIAN: STUDI KASUS PEMERIKSAAN PASPOR PALSU KEBANGSAAN INGGRIS ATAS NAMA ABBAS TAUQEER

2021 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
Author(s):  
Muhammad Alvi Syahrin
Keyword(s):  
Human Resources ◽  
Traffic Flow ◽  
Research Method ◽  
Forensic Analysis ◽  
False Information ◽  
Legal Research ◽  
Operational Procedure ◽  
Different Types ◽  
Almost All ◽  
To Receive

ABSTRACTIncreased traffic flow of people entering and leaving Indonesia, had causing various level of immigration crimes. Passport fraud as a crime committed by replacing, altering part or all of a passport, or using false information to receive a passport, has become a serious matter now. Currently, almost all the proof of counterfeit passport process is checked in the Immigration Forensic Laboratory at the Immigration Intelligence Directorate. The formulation of the problem studied in this paper is how the role and challenge of Immigration Forensic Laboratory in conducting examination of fake passport on behalf of Abbas Tauqeer. The research method used is normative and empirical legal research. Based on the results of the research can be seen that the Immigration Forensic Laboratory has an important role as the center of examination of fake immigration documents consisting of several technical stages. Forensic analysis of the case found damage to passport biodata pages, different types of letters on passport biography, photos and biodata replaced, passport chips damaged, and unreadable chips in Automatic Document Reader. Then, the challenges faced include the lack of human resources, facilities and infrastructure has not been representative, the absence of Standard Operational Procedure (SOP), and the lack of care of officers in the field.Keywords: Immigration Forensic Laboratory, Counterfeit Passport

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document