The World Health Organization (WHO) defines the 2019-nCoV type of corona virus as a pandemic of a new type of disease spread throughout the world, this is not only a public health case, but will touch every sector. The COVID-19 (cov-19) pandemic has resulted in an emergency for the healthy condition of the Indonesian people, so President Joko Widodo has issued Presidential Decree No. 11/2020. In "procuring vaccines and implementing vaccinations for the prevention of the COVID-19 pandemic" President Joko Widodo stipulates Presidential Decree No. 14/2021. In choosing health facilities and infrastructure independently & responsibly, every human being has the right to choose according to his wishes, due to the pandemic conditions that concern the interests of the people and the state, so giving vaccinations is actually voluntary because emergency conditions can be forced. Although there is already a legal umbrella for Law No. 4/1984: "Infectious Disease Outbreaks" and Law No. 6/2018: "Health Quarantine", many in the field agree and vice versa on the implementation of vaccination in the community. The purpose of the study is to understand the nature of the administration of the corona vaccine according to the laws and regulations adopted and the factors that occur in society. Using a normative method with a qualitative approach. Giving vaccines to the community is forced. limited availability of vaccines; there are those who support there are those who are antipathy from the community regarding the implementation of vaccination; uneven distribution. The reason for the community's refusal to receive the Covid-19 vaccine is due to different trusts, this is supported by the lack of communication channels as well as the delivery of information that is not well targeted, the data on the type of vaccine is limited in information, the availability of the Covid-19 vaccine, as well as safe conditions. The government should fully support the Nusantara vaccine and the Merah Putih vaccine developed by Indonesian researchers. World Health Organizatioan (WHO) mendefinisikan Virus corona jenis Virus 2019-nCoV sebagai pandemi jenis penyebaran penyakit baru keseluruh dunia, hal ini bukan hanya kasus kesehatan masyarakat, tapi akan menyentuh setiap sektor. Pandemi covid-19(cov-19) mengakibatkan kedaruratan kondisi sehat khalayak Indonesia, sehingga Presiden Joko Widodo menetapkan KeppresNo.11/2020. Dalam “pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi untuk penanggulangan pandemi covid-19” Presiden Joko widodo menetapkan Perpres No.14/2021. Dalam memilih sarana juga prasarana kesehatan secara mandiri & bertangggungjawab tiap manusia punya hak memilih sesuai dengan keinginannya, berhubung kondisi pandemi yang menyangkut kepentingan rakyat dan negara lebih diutamakan, jadi pemberian vaksinasi yang sebenaranya bersifat volunteer karena kondisi darurat bisa bersifat dipaksakan. Meskipun sudah ada payung hukum UU No.4/1984:”Wabah Penyakit Menular” serta UU No.6/2018:“Kekarantinaan Kesehatan”, tapi dilapangan banyak yang setuju dan sebaliknya pada pelaksanaan vaksinasi dimasyarakat. Tujuan penelitian untuk memahami sifat dari pemberian vaksin corona menurut peraturan perundangan yang dianut dan faktor- faktor yang terjadi di masyarakat. Memakai metode normatif dengan pendekatan kualitatif. Pemberian vaksin kepada masyarakat bersifat memaksa. keterbatasan ketersedian vaksin; ada yang mendukung ada yang antipati dari masyarakat terkait pelaksanaan vaksinasi; penyaluran yang tidak merata. Alasan penolakan masyarakat dalam menerima vaksin Covid-19 dikarenakan adanya trust yang berbeda, hal ini didukung kurangnya alur komunikasi juga cara penyampaian informasi yang kurang tepat sasaran, data jenis vaksin terbatas informasinya, ketersediaan vaksinCov-19, juga syarat aman. Pemerintah selayaknya mendukung penuh vaksin Nusantara dan vaksin Merah Putih yang dikembangkan para peneliti Indonesia.
Democracy Backsliding as a Danger of Sustainable Development in the Post-Pandemic Period: Social and Legal aspects of Decision
