scholarly journals The Strategy of General Election Commission (KPU) in Increasing Women's Roles in Pesawaran District

2021 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
Author(s):  
Ida Farida ◽  
M Ardiansyah ◽  
Yetti Reffiani
Keyword(s):  
Qualitative Data ◽  
Voting Rights ◽  
General Election ◽  
The People ◽  
Internet Media ◽  
Role Of Women ◽  
The Republic ◽  
The Right ◽  
Election Commission

AbstractElection is the embodiment of democracy in Indonesia, the political participation of the people in elections which is implemented in the form of voting rights by people who already have the right to vote. Article 1 paragraph 2 of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia states that sovereignty is in the hands of the people and is exercised according to the Constitution, in its implementation, an Election is held as a process of channeling the aspirations of the people who already have rights where all citizens have the same rights to choose and be chosen to be a leader. The purpose of this research is to provide an understanding and description of the strategy of the General Election Commission in enhancing the role of women in the Regional Head Elections in Pesawaran District in 2020. This research uses qualitative data analysis methods, namely describing and analyzing the data and data sources obtained and then described in the form real explanation. The results showed that the strategy of the General Election Commission (KPU) of Pesawaran Regency in increasing the role of women in regional head elections was carried out by maximizing the ability of electronic media and internet media to socialize, increasing cooperation from related organizations to socialize, and Validating Voter Data.AbstrakPemilu merupakan perwujudan dari Demokrasi di Indonesia, Partisipasi politik masyarakat dalam Pemilu yang diimplementasikan dalam bentuk pemberian hak suara oleh masyarakat yang telah memiliki hak untuk memberikan suaranya. Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar, dalam pelaksanaannya maka diadakan Pemilu sebagai proses penyaluran aspirasi rakyat yang telah memiliki hak dimana seluruh warga negara memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih menjadi pemimpin. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan gambaran mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum dalam peningkatkan peran perempuan pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pesawaran Tahun 2020. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu mendeskripsikan serta menganalisis data dan sumber data yang diperoleh kemudian dijabarkan dalam bentuk penjelasan yang sebenarnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesawaran dalam meningkatkan peran perempuan pada pemilihan kepala daerah dilakukan dengan memaksimalkan kemampuan media elektronik dan media internet untuk bersosialisasi, meningkatkan kerjasama dari organisasi-organisasi terkait untuk bersosialisasi, dan Validasi Data Pemilih.

PARTISIPASI PEMILIH PEMULA MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA DALAM PEMILU TAHUN 2014

2016 ◽  
Vol 32 (1) ◽  
Author(s):  
Dewi Krisna Hardjanti, Yohanes Hartono
Keyword(s):  
Informal Education ◽  
Voting Rights ◽  
General Election ◽  
Legislative Elections ◽  
The People ◽  
The Right ◽  
High Level ◽  
Law Student ◽  
First Time ◽  
Election Commission

AbstractThis research seeks to analyze how the use of suffrage by a law student voters Atma Jaya Yogyakarta University in legislative and presidential elections in 2014 and the factors that determine the choice. Respondents who gave point of views are all students of the Faculty of Law, University of Atma Jaya Yogyakarta who elected for the first time and have the right to vote because it has been qualified in terms of age. Based on the analysis, it can be concluded that; generally, the use of suffrage showed a fairly high level, compared legislatif election in the legislative elections of use suffrage show the increasing of participation. amounted to 11.62%. However, they found there are quite a lot of voters who do not use their voting rights. Most common reasons which become factor why they did not vote is because it is not registered as a voter, Respondents, whether in using their suffrage in presidential or general election have the same consideration in  determining the choice. where figur candidates (legislative / president) factors was chosen as the most consideration in determining the choice, followed by factors figur and political party who support related to candidates figur in legislative and presidential elevtion have similarities, humble and sociablefollowed by commitment, moral and strictness .Recommendations which can be given, is that it should be increased voter participation in elections as a manifestation of the rights and responsibilities of the people (voters) in maintaining the survival of the nation and the state. Thus, it should be developed political consciousness of society that can be obtained through political education, whether through formal and informal education. Communities should also actively follow and understand information/socialization which are organized by election organizers (General Election Commission), including rules concerning voter registration.Keywords: Use of Suffrage, Beginner Voters, Legislative Election, Presidential Election factors that determine the choice.IntisariPenelitian ini hendak menganalisis bagaimana penggunaan hak pilih oleh pemilih pemula mahasiswa fakultas hukum universitas atma jaya yogyakarta dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014 dan faktor-faktor yang menentukan pilihan. Responden yang dimintakan pandangan adalah seluruh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang baru pertama kali memiliki hak pilih karena telah memenuhi syarat dari segi usia. Mendasarkan pada analisis, dapat disimpulkan bahwa; Secara umum penggunaan hak pilih menunjukkan tingkat yang cukup tinggi, peningkatan sebesar 11,62 % merupakan hal cukup positif. Namun demikian masih didapati adanya pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya. Alasan yang paling banyak menjadi faktor tidak menggunakan hak pilih adalah karena tidak terdaftar sebagai pemilih. Responden dalam menggunakann hak pilihnya dalam pemilu legislatif dan pemilu presiden memiliki kesamaan dalam hal pertimbangan yang digunakan sebagai dasar dalam menentukan pilihan. Rekomendasi yang dapat diberikan, adalah bahwa Perlu ditingkatkan partisipasi pemilih dalam penyelenggaraan pemilu sebagai wujud dari hak dan tanggung jawab masyarakat (pemilih) dalam mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tingkat partisipasi pemilih yang tinggi juga dapat meningkatkan legitimasi terhadap kekuasaan yang diperoeh dari rakyat melalui pemilu. Untuk itu perlu ditumbuhkan kesadaran politik masyarakat yang dapat diperoleh melalui pendidikan politik, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar dalam pemilihan umum, masyarakat juga harus secara aktif mengikuti dan memahami informasi/sosialisasi yang dilakukan penyelenggara pemilu (Komisi Pemilihan Umum), termasuk aturan-aturan yang menyangkut pendaftaran pemilih. Kata Kunci: hak pilih,  pemilih pemula, Pemilu

scholarly journals Pengaruh Informasi Sistem Penghitungan Nasional Online pada Hasil Pemilu 2019 terhadap Kepercayaan Publik Kota Medan

PERSPEKTIF ◽  
2021 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 399-415
Author(s):  
Febrin Dwi Gloria Tampubolon ◽  
Muryanto Amin ◽  
Hendra Harahap
Keyword(s):  
Public Trust ◽  
General Election ◽  
Public Knowledge ◽  
Counting System ◽  
The Public ◽  
The People ◽  
Increasing Knowledge ◽  
Election Results ◽  
Election Commission

The election organizer is obliged to implement every principle in the election. The online National Counting System (Situng) is one of a series of election organizer activities in fulfilling the principle of openness to the public. Improving the quality of service in the General Election aims to increase public trust in the implementation of elections. According to Nunkoo, the principles of transparency and knowledge must be possessed by activity organizers in an effort to increase public trust. Research with this quantitative method looks at how much influence the online national counting system (situng) information (study of the 2019 Election results) has with a study on the people of Medan City. The findings in this study indicate that the process of transparency and increasing knowledge of the people of Medan City has significantly shaped Public Trust in the 2019 Election. The act of transparency has a bigger effect than increasing knowledge of online counting. Given the large role of transparency in shaping public trust in Medan City, this activity needs to be further enhanced to provide a better understanding to the public. And it does not rule out that online situng can increase public knowledge in the electoral field. Situng online is also expected to be an extension of the General Election Commission (KPU) in increasing public knowledge as a basis for experience in the election.

scholarly journals Kajian Yuridis Tentang Kesadaran Warga Negara Untuk Menggunakan Hak Pilih Dalam Melaksanakan Demokrasi Pada Pemilihan Kepala Daerah

2021 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 280
Author(s):  
Muzayanah Muzayanah
Keyword(s):  
Secondary Data ◽  
Voting Rights ◽  
State Institutions ◽  
Leadership Management ◽  
Library Research ◽  
The People ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
The Right ◽  
Regional Leaders

The Republic of Indonesia is a state based on the rule of law in implementing state administration based on Pancasila and the 1945 Constitution. The administration of government with a democratic system in which the highest sovereignty is in the hands of the people and in its implementation the people elect a leader to run the government. To determine the regional leader / regional head must be carried out through regional head elections. Regional head elections are intended to continue the government which has ended its term of office. Therefore, regional head elections must be held simultaneously throughout the territory of the Republic of Indonesia. The holding of regional head elections is a big job and is the responsibility of all parties, including all citizens of the Republic of Indonesia, so that the implementation of regional head elections runs well. The regional head elections in question have been held and are the result of the hard work of various relevant state institutions that have carried out their duties and responsibilities, in this case the General Election Commission (KPU) which has held regional head elections simultaneously throughout the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI). ). The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates the voting rights of citizens to participate and actively participate in determining regional leaders / regional heads who will lead in their respective territories. Citizens have the right to vote to vote at regional head elections. This is of course an awareness and responsibility as citizens so that regional leaders / regional heads are elected who are able to organize government and create prosperity and justice based on the values contained in the principles of Pancasila. The problem in this research is how a juridical study of the awareness of citizens to use their voting rights in implementing democracy in regional head elections?This research is a normative juridical research with the Library Research research method. The data collection method uses secondary data in the form of primary legal materials and secondary and tertiary legal materials. The population in this study is a random population of residents / community of Pengkol hamlet, Mangunsari village, Gunung pati District, Semarang City. The results of the research show that people in this region as citizens of the Republic of Indonesia have the awareness and responsibility to exercise their voting rights in the implementation of regional head elections, especially the election for Mayor and Deputy Mayor of Semarang on December 9, 2020. Regional head elections in this region have been going well and in a conducive situation even though it was held during the Covid-19 pandemic. It is hoped that the holding of this regional head election will produce regional leaders who have reliable and quality leadership management and are able to bring the community to realize social justice for all Indonesian people.

scholarly journals Optimizing The Role of the General Election Commission in Realizing Democratic Elections in Indonesia

2021 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 29-35
Author(s):  
Ta’mirotul Biroroh
Keyword(s):  
Point Of View ◽  
General Election ◽  
Transitional Period ◽  
The People ◽  
State Administration ◽  
General Elections ◽  
Survey Results ◽  
Democratic Elections ◽  
Election Commission

The mechanism for transferring people's sovereignty is carried out through general elections to elect leaders and representatives of the people who will be mandated to carry out state and government affairs in accordance with the provisions contained in the legislation. One of the interesting developments from the point of view of the Indonesian state administration began when Indonesia experienced a transitional period of general elections (elections) which are one of the main pillars of democracy. In Indonesia, the existence of an election management body has existed since the 1955 general election until now. In every course of political history, Indonesia has several different institutional models of election management from time to time.  The General Election Commission in Indonesia it is called Komisi Pemilihan Umum (KPU) is an institution that carries out the function of organizing elections in Indonesia. In addition to the KPU, there are institutions that also play an important role in the implementation of elections and are closely related to the existence of the KPU, namely survey institutions that carry out quick count processes. The survey institutions in a number of developing countries, especially those that are actively building democracy, are also not a little doubted by their moral honesty, at least being sued with a critical attitude such as the existence of a poll on the existence of a political survey institution, which has resulted in an attitude of uncertainty about the performance survey agency. This condition makes people less confident in the survey results which are considered no longer independent. It is proven that every time an election is held, a number of survey institutions seem to want to lead public opinion towards certain contestants. This is certainly very unfortunate considering that the survey results are one of the important instruments in democracy.

scholarly journals Monopoly of State-Owned Enterprise of Social Justice

2017 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 98
Author(s):  
Rory Jeff Akyuwen
Keyword(s):  
The State ◽  
Economic Activities ◽  
High Quality ◽  
The Public ◽  
The People ◽  
Role Of The State ◽  
General Benefit ◽  
The Republic ◽  
The Right

The role of the state through BUMN becomes so important when it is formulated in a provision as formulated in Article 33 Paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, where the production branches which are important for the State and which affect the livelihood of the public must be controlled by Country. Here it indicates the authority of the State to participate in economic activities through the operation of production branches that can be categorized as important for the State and considered vital and strategic for the interest of the State.This is based on the reasons as formulated in the explanatory section of Article 33 of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia, so that the benefits of the production branches do not fall into the hands of individuals, the State actively takes the role to cultivate it because the production branch is considered important and which control the livelihood of the people for the greatest prosperity of the people. State-Owned Enterprises is formed with the aim of contributing to the development of the national economy in general and the state's revenue in particular; The pursuit of profit; To hold general benefit in the form of providing goods and / or services of high quality and adequate for the fulfillment of the livelihood of the public; Pioneering business activities that have not yet been implemented by the private sector and cooperatives and actively providing guidance and assistance to weak economic entrepreneurs, cooperatives, and communities.SOEs are given the right to monopoly in the economic field which is considered to control the livelihood of many people.

Kampanye Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Fikih Siyâsah

2015 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 1-32
Author(s):  
Anis Hidayati
Keyword(s):  
Vice President ◽  
Point Of View ◽  
General Election ◽  
The Political ◽  
Election Campaign ◽  
Political Rights ◽  
The People ◽  
The Republic ◽  
The Right ◽  
Positive Effect

Abstract: This article discusses about a Islamic political jurisprudence’s point of view againts campaign for president and vice president election. It is carried out based on Law No. 42 year 2008 concerning with the election of president and vice president. The general election campaign is a sovereign right of the people to produce democratic government based on Pancasila and the Constitution of the Republic of Indonesia (UUD) 1945. The implementation of the general election campaign has a positive effect that is beneficial for the candidates and for the publics to know the candidates they would choose to be a leader. In Islamic political jurisprudence’s perspective, the implementation of the general election campaign for president and vice president can realize the political rights of individuals associated with the right to nominate and the right to occupy a certain post. All of the people and citizens are entitled to gain a guarantee of their human rights (Hurriyah al-shakhsiyyah) before the law and government.Keywords: Campaign, general election, president, Islamic political jurisprudence.

scholarly journals Kewenangan Komisi Pemilihan Umum dalam Menetapkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden

2015 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 33-62
Author(s):  
M. Zainuddin MZ
Keyword(s):  
Vice President ◽  
General Election ◽  
Unitary State ◽  
The People ◽  
The Republic ◽  
Commission President ◽  
Election Commission

Abstract: The General Election Commission (KPU) is national, permanent, and independent general election organizers. General election, which is held to elect members DPR, DPRD, DPD, the president and vice president, is a means of implementing the rule of the people who carried out directly, generally, freely, confidentially, honestly and fairly in the Unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and Constitution of the Republic of Indonesia (UUD) 1945. Within the Islamic political jurisprudence’s perspective, the duties and authorities of the General Election Commission in selecting the candidate for president and vice president participants are not contrary to the principles or the Islamic teachings. They also more emphasize to consultation and transparency in justice in doing the job. Otherwise, KPU can also be equated with ahlul halli wal aqdi institution. This institutions has the authority to decide and accommodate the aspirations of the people and institutions that have duty to determine a leader.Keywords: Electoral commission, president, Islamic political jurisprudence.

scholarly journals PARTISIPASI PEMILIH MASYARAKAT PADA PEMEILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TANGERANG SELATAN TAHUN 2020

2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 82-91
Author(s):  
Toni Anwar Mahmud
Keyword(s):  
Voter Turnout ◽  
Voting Rights ◽  
Voter Participation ◽  
Literature Study ◽  
Government Regulations ◽  
The People ◽  
The Republic ◽  
Role Of Parents ◽  
Regional Elections

ABSTRACT Stipulation of Law of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2020 concerning Third Amendments to Law Number 1 of 2015 concerning Stipulation of Government Regulations in Lieu of Law Number 1 of 2014 concerning Election of Governors, Regents , and the Mayor Becomes Law Becomes Law on August 11, 2020, has stipulated that the simultaneous regional elections in 2020 will be held on December 9, 2020, even though the Covid-19 pandemic is ongoing and there are significant additional positive cases. This research uses a qualitative approach and uses literature study. The results of this study show that there is an increase in voter participation in the 2020 elections for South Tangerang City compared to the 2020 elections, which amounted to 3.06%. The total voter turnout for the 2020 elections was 594,711 voters consisting of 575,725 valid votes, 18,986 invalid votes. The people of South Tangerang City who exercised their voting rights were only 60.93% of the 976,019 DPT stipulated by the South Tangerang City KPU or 381,308 (39.07%) South Tangerang City voters did not exercise their voting rights. Meanwhile, in the 2015 regional elections, voter participation was 57.87% with a total number of voters of 920,115 people and users of voting rights as many as 533,444 people. Keywords: Role of Parents, Forming Character, Globalization Era

scholarly journals Sosialisasi Pemilu 2019 Untuk Pemilih Pemula Kota Depok

2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 46-50
Author(s):  
Khikmatul Islah ◽  
Juardi Juardi ◽  
Eman Sulaeman Nasim
Keyword(s):  
Community Service ◽  
Voting Rights ◽  
Vice President ◽  
General Election ◽  
People's Party ◽  
Specific Target ◽  
To Come ◽  
First Time ◽  
Election Commission

The year 2019 was the year of the people's party in Indonesia, where every Indonesian citizen got their right to deliver their aspiration through the general election which would be held on April 17, 2019. This general election would be held simultaneously to elect the president and vice president and also the council members. Slightly different from the previous general election which had separated agenda between the president and vice president and the council members. The role of General Election Commission (KPU) in the general election was as an organizer that very important in succeeding the general election. As the organizer, KPU also had a big role in encouraging people to actively participate in casting their votes. One of the ways carried out by KPU Depok in order to encourage the voters of the Depok city to cast their votes was by conducting socialization. In the 2019 general election, one of the targets of the socialization conducted by KPU Depok was the first-time voters. Of the total number of 2,466 first-time voters registered as the Final Voters List (DPT), KPU Depok was targeting 100% of the first-time voters to participate in the April 17, 2019 general election. Various ways were made by KPU Depok to socialize and educate first-time voters all about the election. One of them was to collaborate with STIAMI Institute in order to socialize the 2019 general election for the first-time voters in Depok. The specific target to be achieved in the community service was to encourage the first-time voters to come to the polling stations (TPS) to cast their voting rights in the 2019 general election, also educate them the proper way to cast their votes in the 2019 general election. The method used in this community service was by socializing and conducting interview about the 2019 general election.

scholarly journals PEMILU YANG BERINTEGRITAS DALAM NEGARA HUKUM DEMOKRATIS

2019 ◽  
Vol 1 (3) ◽  
pp. 318-327
Author(s):  
Zennis Helen
Keyword(s):  
The State ◽  
General Election ◽  
Popular Sovereignty ◽  
The People ◽  
Hierarchical Levels ◽  
The Republic ◽  
Problem Formulations ◽  
Election Commission

The journal entitled Elections with Integrity in the State of Democratic Law was made for several reasons. First, elections are a means of implementing popular sovereignty as the implementation of normative provisions of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, especially Article 1 Paragraph (2) which states that "Sovereignty be in the hands of the people and carried out according to the Constitution, ". Sovereignty in the hands of the people is also manifested through elections as a means of rotating leadership both at the national and regional levels carried out through direct, general, free and confidential principles. Secondly, elections in the 1945 Constitution are carried out by a general election commission which is referred to by the General Election Commission (KPU), Third, because the means of implementing people's sovereignty carried out by the KPU must be carried out by people who are not only professionals but also must have the main requirements, namely having dignity and integrity, Fourth, so that the implementation of the election is on track in accordance with the provisions of applicable legislation, supervision must be carried out by Law No. 7 of 2017 on Elections called the Election Supervisory Body (Bawaslu) ) The General Election Commission (KPU), Bawaslu, as the EMB has hierarchical levels from the central, provincial and district / city levels. This journal has two problem formulations, namely First, What is the urgency of the election as the implementer of popular sovereignty? Second, what is the election with that integrity?

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document