scholarly journals Penguatan Tata Kelola Transparansi Informasi Publik, Akuntabilitas, dan Efisiensi Keuangan di Universitas Demi Mewujudkan Good University Government

2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 220-233
Author(s):  
Muhammad Khusnul Milad ◽  
Achmad Teguh Wibowo ◽  
Akh. Yunan Athoillah
Keyword(s):  

Keuangan merupakan salah satu bagian dari kebutuhan dasar dalam pelaksanaan fungsi dari suatu lembaga tanpa terkecuali lembaga pendidikan yang dalam hal ini adalah Universitas. Dalam manajemen keuangan, Universitas biasanya memiliki bidang khusus dalam pengelolaan dimana biasanya ada bidang keuangan baik di Rektorat maupun di Fakultas masing masing dalam Universitas. Selain itu dalam sistem koordinasi internal jabatan juga terdapat keberadaan Wakil Rektor maupun Wakil Dekan di bidang keuangan. Secara garis besar pengelolaan kampus melalui sistem informasi dalam hal bidang keuangan sagat diperlukan untuk mewujudkan Good University Government. Dalam pelaksanaannya setiap universitas memiliki mekanisme mekanisme tersendiri terkait dengan manajemen keuangannya. Maka dari itu perlu diterapkan Akuntabilitas, Transparansi dan Efisiensi keuangan di universitas demi menciptakan konsep Good Governance dalam lingkup kampus atau disebut Good University Government. Good University Government merupakan salah satu upaya untuk menata universitas yang baik dalam mencerminkan kesuksesan universitas agar menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas dan siap bersaing dalam pada persaingan dunia global. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan sebuah kerja keras dan tingkat kedisiplinan tinggi dalam mendidik, serta mengajarkan nilai-nilai budaya masyarakat global. Dalam menciptakan tata kelola universitas yang baik dan bersih, sebuah universitas atau perguruan tinggi tentunya harus memiliki tenaga pendidik yang mempunyai kualifikasi dan kompetensi unggul, serta memiliki efisiensi dan produktivitas pembelajaran yang tinggi. Selain itu, universitas juga diharuskan mampu menggali dana dengan bekerjasama dengan mitra bisnis dalam mengembangkan unit-unit

2011 ◽  
Vol 19 (2) ◽  
pp. 483
Author(s):  
Machasin Machasin

<p class="IIABSBARU1">This study is a policy research, which use STAIN in Central Java as objects of research, while faculty, students, employees, officers and graduates of the unit being analyzed. The analysis technique used is exploratory descriptive. To implement the balanced scorecard at STAIN would require accurately data and documents, it is to be aware of changes in key indicators that can be used as the basis of evidence the organization’s activities. In this study, the perspective which used is the perspective of stakeholders, administrative and financial management, and the teaching and learning process, work ethos, culture and good governance. The results of the five perspective are referred to the differences of implementation, but for administrative and financial management perspective STAIN, in Central Java, faced the same thing that is the not optimal care units so that are still limited contribution to STAIN revenue.</p><p class="IKa-ABSTRAK">***</p>Kajian ini merupakan kajian kebijakan, yang menggunakan STAIN di Jawa Tengah sebagai obyek penelitian, dengan pejabat fakultas, mahasiswa, pegawai, dan lulusan yang menjadi obyek analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah deskriptif eksploratif, dengan perspektif <em>stakeholder</em>, pejabat administratif dan keuangan, proses belajar mengajar, etos kerja, budaya, dan dan <em>good governance</em><em>.</em> Hasil dari lima perspektif ini menunjukkan adanya perbedaan implementasi, sementara dari perspektif pengelola administrasi dan keuangan menghadapi masalah yang sama yaitu tidak optimalnya unit-unit perawatan sehingga masih kecil kontribusinya bagi perolehan STAIN.


2019 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
Author(s):  
Dodi Faedlulloh ◽  
Fetty Wiyani

This paper aimed to explain public financial governance based on good governance implementation in Jakarta Provincial Government. This paper specifically discussed towards transparancy implementation of local budget (APBD) through open data portal that publishes budget data to public. In general, financial transparency through open data has met Transparency 2.0 standards, namely the existence of encompassing, one-stop, one-click budget accountability and accessibility. But there are indeed some shortcomings that are still a concern in order to continue to maintain commitment to the principle of transparency, namely by updating data through consistent data visualization.Transparency of public finance needs to continue to be developed and improved through various innovations to maintain public trust in the government.Keywords: Public Finance, Open Data, Transparency


2018 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
Author(s):  
Kurnia Ningsih

One important principles of good governance in public services is public participation. since good governance is a conception of a clean, democratic, and effective governmental administration, it regulate a synergistic and constructive relationship between the government, private business world and society. This research combines both quantitative and qualitative methods as mixed methods. Based on simple linear regression analysis results, it is found that technological training, participation in law and government, financial governance and assets and development of managerial values have a significant positive effect on implementation of good governance. The advice in this research is the application of technology training should be done effectively, with technological training to the employees themselves, especially in the use of computerization and internet in order to achieve tujuan that want to be achieved by trade and industry service.Keywords:good governance, technology training, participation in law and government


2018 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
Author(s):  
Reza Hendriyantore

The effort to put good governance in development in Indonesia is basically not new. Since the Reformation, the transformation of closed government into an open government (inclusive) has begun to be pursued. Highlighting the conflicts in the land sector that tend to strengthen lately, there are some issues that have intensified conflicts in the field, such as the lack of guaranteed land rights in various legal and policy products. In this paper, a descriptive method is considered important in identifying the applicable issue and methodological framework for addressing governance issues in Indonesia. To reduce such agrarian conflicts between farmers and the government, and as an effort to increase farmers' income, all farmers are incorporated into agricultural cooperatives. Agricultural cooperatives are structured down to the National Level. Thus, farmers participate in good access to the marketing of agricultural produce.Keywords:good governance, agrarian conflict, agricultural cooperative


2017 ◽  
Vol 23 (3) ◽  
pp. 237-256
Author(s):  
Joseph Bosco Bangura

Sierra Leone has seen the rise of Charismatic movements that are bringing about greater levels of co-operation with the state. This new church development aims at renewing the Christian faith and projecting a more proactive role towards public governance. This ecclesial development shows that African Pentecostal/Charismatic theology appears to be moving away from the perceived isolationist theology that once separated the church from involvement with the rest of society. By reapplying the movement's eschatological beliefs, Charismatics are presenting themselves as moral crusaders who regard it as their responsibility to transform public governance. The article probes this relationship so that the Charismatic understanding of poverty, prosperity, good governance and socio-economic development in Sierra Leone can be more clearly established.


2020 ◽  
Vol 21 (1) ◽  
pp. 52
Author(s):  
Mohammad Ainul Labib ◽  
Agung Suprianto ◽  
Dwi Fitriani ◽  
Alfi Sahrina ◽  
Khoirul Hidayat ◽  
...  
Keyword(s):  

Gua dapat membentuk lorong-lorong yang rumit. Lorong yang terbentuk tersebut hasil proses yang panjang dalam skala geologi. Kenampakan yang ada saat ini berasal dari kondisi regional yang membentuknya. Tiap kondisi bentangalam memiliki bentukan lorong gua yang berbeda-beda. Identifikasi secara terperinci dilakukan dengan melihat kondisi lorong gua secara detail serta melihat secara keseluruhan. Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pola lorong yang berkembang pada gua-gua di Kabupaten Malang. Metode pengumpulan data menggunakan data primer berupa unit-unit gua. Gua yang didata sebanyak 48 peta gua yang selanjutnya akan dilakukan analisis dengan pembagian, diantaranya curvilinear passage sebanyak 22 sampel, linear passage sebanyak 12 sampel, ceruk sebanyak 5 sampel, dan sumuran sebanyak 9 sampel. Analisis dilakukan dengan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan softwere ArcGis, Spss, dan XLSTAT.  Dari hasil perhitungan dan identifikasi tersebut, memberikan gambaran mengenai pola yang berkembang di karst Kabupaten Malang yang memiliki 3 kondisi yaitu curvilinear, linier passage dan sumuran. Adanya tiga kondisi tersebut akan memiliki karakteristik yang berbeda, curvilinear akan membentuk zona vadose, epifreatik, dan freatik. Linier passage memiliki kondisi vadose dan epifreatik, sedangkan sumuran membentuk kondisi vadose.


1970 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 127-142
Author(s):  
A. Budi Santosa

Budget implementation in government agencies has not been effective even though legislation has mandated that performance-based budgeting should be implemented gradually starting in 2005. Some researches on budgeting found a disregard for the prerequisites for the successful implementation of performance-based budgeting, which includes participation, competence, and the clear documents and budgeting procedures. In Indonesia, the reform of budgeting begins with the issuance of Act No. 17 of 2003 on State Finance and Act No. 25 of 2004 on National Development Planning System, which is a product of legislation that became a milestone of reform in national planning and budgeting. In universities in Indonesia budget management system changes begins to be applied especially after the implementation of autonomy in the management of higher education institutions, namely since the issuance of Government Regulation on Higher Education as State-Owned Legal Entity (BHMN), Public Service Agency (BLU), even the latter leads to the State University-Owned Legal Entity(PTN-BH). The change of financial management is not without reason, but is intended to more financial management of performance-oriented, transparent and accountable, the estuary of the increasing good governance. Pelaksanaan anggaran di instansi pemerintah selama ini belum efektif, padahal undang-undang telah mengamanatkan bahwa pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja hendaknya dapat dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2005. Beberapa hasil penelitian tentang penganggaran menunjukan adanya pengabaian terhadap prasayarat keberhasilan pelaksanaan penganggaran berbasis kinerja, yang antara lain ditentukan oleh faktor-faktor pendukung seperti partisipasi, kompetensi, dan adanya kelengkapan dokumen dan prosedur penganggaran secara jelas. Di Indonesia, reformasi bidang penganggaran diawali dengan terbitnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undangundang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan produk undang-undang yang menjadi tonggak sejarah reformasi di bidang perencanaan dan penganggaran nasional. Di lingkungan perguruan tinggi Indonesia perubahan sistem manajemen anggaran mulai diterapkan terutama setelah dilaksanakannya otonomi dalam pengelolaan lembaga pendidikan tinggi, yaitu sejak diterbitkannya Peraturan Pemerintah tentang Perguruan Tinggi sebagai BHMN, BLU, bahkan yang terakhir ini mengarah pada PTN-BH. Perubahan arah pengelolaan keuangan tersebut tidak tanpa alasan, namun dimaksudkan agar pengeloaan keuangan lebih berorientasi pada kinerja, transparan dan akuntabel, yang muaranya tentu pada meningkatnya good governance.


2016 ◽  
Vol 1 ◽  
pp. 24-35
Author(s):  
Saefudin A Safi'i

The downfall of the New Order Regime in 1998 brought about significant change to Indonesia’s public sector.  Law number 22 of 1999, further refined by Law 32 of 2004, provide legal bases for district governments to administer the public sector. The central government also introduces the notion of good governance through the promulgation of various regulations. For Madrasah however, decentralization policy failed to provide clear legal bases as to how it relates to district government. Law 32 of 2004 verse 10 article 3 retains the centralized management by the Ministry of Religious Affairs. This however does not exclude Madrasah from public demand of implementing the principle of good governance. This study analyses the dynamics of principal-ship both in the Sekolah and the Madrasah in the era of decentralization. By comparing two research sites, this study sought to create better understanding about the context by which the organization climate of two different schools are shaped, and how principals and teachers perceives the notion of school leadership in the light of most recent policy development. To do this, interviews were undertaken and questionnaire-based data collection was also conducted. The study found that in the ground level implementation of decentralization policy, Sekolah developed more rigorous leadership compared to that in the Madrasah. This research recommends the adoption of stronger regulation regarding principal-ship of Madrasahs in order to create an environment that is more in tune with the spirit of public service reforms.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document