scholarly journals Analisis Stakeholder untuk Mendukung Peran Banyuwangi Children Center dalam Upaya Menurunkan Kekerasan Seksual pada Anak

2021 ◽  
Vol 49 (1) ◽  
pp. 47-56
Author(s):  
Ira Nurmala ◽  
Jayanti Dian Eka Sari ◽  
Desak Made Sintha Kurnia Dewi ◽  
Yuli Puspita Devi
Keyword(s):  
Sexual Abuse ◽  
Sexual Violence ◽  
Community Involvement ◽  
Child Protection ◽  
Local Governments ◽  
Police Department ◽  
Good Health ◽  
Cross Sectional ◽  
Violence Against Children

Banyuwangi Children Center (BCC) is one of city mayor’s effort to prevent children’s sexual abuse. However, the community felt the role of BCC in preventing children’s sexual abuse was not optimal since 2016. Stakeholder’s engagement may play an important aspect to support BCC in preventing children’s sexual abuse. The objective of this study was to analyze the role of stakeholders in supporting BCC in the prevention of children sexual abuse. This study used a qualitative design with in-depth interview to all related to the prevention of children sexual abuse (Police department, women and children protection bureau, women empowerment and family planning bureau, and BCC. The results showed the role of the BCC was supported by the existence of policies on child-friendly areas from the local government, positive responses from active community involvement in reporting incidents of sexual violence against children, and good coordination by cross-sector in the socialization and handling of cases of sexual violence against children in Banyuwangi. Therefore, it can be concluded that stakeholders provide positive support in the role of the BCC but still need attention from local governments to provide facilities for cross-sectoral so that all cases of sexual violence against children in Banyuwangi can be handled properly. Keywords: stakeholder, Banyuwangi Children Center, child protection, sexual assault Abstrak Banyuwangi Children Center (BCC) merupakan salah satu upaya walikota Banyuwangi untuk meminimalisir kekerasan seksual pada anak. BCC terbentuk sejak 2016 namun perannya masih kurang dirasakan oleh masyarakat di Banyuwangi. Stakeholder merupakan pihak yang berperan penting untuk mendukung peran BCC di Banyuwangi. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran stakeholder untuk mendukung peran BCC dalam upaya menurunkan kekerasan seksual pada anak di Banyuwangi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain cross-sectional. Data penelitian ini diperoleh dengan wawancara mendalam pada tujuh informan yang memiliki kapasitas dalam memberikan informasi tentang perannya dalam mendukung BCC yaitu Kepolisian Resort Banyuwangi, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Banyuwangi, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dan Banyuwangi Children Center. Hasil penelitian menunjukkan peran BCC mendapat dukungan dengan adanya kebijakan tentang kawasan ramah anak dari pemerintah daerah, respon positif keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan kejadian kekerasan seksual pada anak, dan koordinasi yang baik oleh lintas sektor dalam sosialisasi dan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Banyuwangi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa stakeholder memberikan dukungan yang positif dalam peran BCC namun masih perlu perhatian dari pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas bagi lintas sektor dan meningkatkan sosialisasi bagi masyarakat Banyuwangi agar seluruh kasus kekerasan seksual pada anak di Banyuwangi dapat tertangani dengan baik. Kata kunci: stakeholder, Banyuwangi Children Center, perlindungan anak, kekerasan seksual, good health and wellbeing

scholarly journals Analisis Stakeholder untuk Mendukung Peran Banyuwangi Children Center dalam Upaya Menurunkan Kekerasan Seksual pada Anak

2021 ◽  
Vol 49 (1) ◽  
pp. 47-56
Author(s):  
Ira Nurmala ◽  
Jayanti Dian Eka Sari ◽  
Desak Made Sintha Kurnia Dewi ◽  
Yuli Puspita Devi
Keyword(s):  
Sexual Abuse ◽  
Sexual Violence ◽  
Community Involvement ◽  
Child Protection ◽  
Local Governments ◽  
Police Department ◽  
Good Health ◽  
Cross Sectional ◽  
Violence Against Children

Banyuwangi Children Center (BCC) is one of city mayor’s effort to prevent children’s sexual abuse. However, the community felt the role of BCC in preventing children’s sexual abuse was not optimal since 2016. Stakeholder’s engagement may play an important aspect to support BCC in preventing children’s sexual abuse. The objective of this study was to analyze the role of stakeholders in supporting BCC in the prevention of children sexual abuse. This study used a qualitative design with in-depth interview to all related to the prevention of children sexual abuse (Police department, women and children protection bureau, women empowerment and family planning bureau, and BCC. The results showed the role of the BCC was supported by the existence of policies on child-friendly areas from the local government, positive responses from active community involvement in reporting incidents of sexual violence against children, and good coordination by cross-sector in the socialization and handling of cases of sexual violence against children in Banyuwangi. Therefore, it can be concluded that stakeholders provide positive support in the role of the BCC but still need attention from local governments to provide facilities for cross-sectoral so that all cases of sexual violence against children in Banyuwangi can be handled properly. Keywords: stakeholder, Banyuwangi Children Center, child protection, sexual assault Abstrak Banyuwangi Children Center (BCC) merupakan salah satu upaya walikota Banyuwangi untuk meminimalisir kekerasan seksual pada anak. BCC terbentuk sejak 2016 namun perannya masih kurang dirasakan oleh masyarakat di Banyuwangi. Stakeholder merupakan pihak yang berperan penting untuk mendukung peran BCC di Banyuwangi. Tujuan penelitian adalah menganalisis peran stakeholder untuk mendukung peran BCC dalam upaya menurunkan kekerasan seksual pada anak di Banyuwangi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain cross-sectional. Data penelitian ini diperoleh dengan wawancara mendalam pada tujuh informan yang memiliki kapasitas dalam memberikan informasi tentang perannya dalam mendukung BCC yaitu Kepolisian Resort Banyuwangi, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Banyuwangi, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) dan Banyuwangi Children Center. Hasil penelitian menunjukkan peran BCC mendapat dukungan dengan adanya kebijakan tentang kawasan ramah anak dari pemerintah daerah, respon positif keterlibatan aktif masyarakat dalam melaporkan kejadian kekerasan seksual pada anak, dan koordinasi yang baik oleh lintas sektor dalam sosialisasi dan penanganan kasus kekerasan seksual pada anak di Banyuwangi. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa stakeholder memberikan dukungan yang positif dalam peran BCC namun masih perlu perhatian dari pemerintah daerah untuk menyediakan fasilitas bagi lintas sektor dan meningkatkan sosialisasi bagi masyarakat Banyuwangi agar seluruh kasus kekerasan seksual pada anak di Banyuwangi dapat tertangani dengan baik. Kata kunci: stakeholder, Banyuwangi Children Center, perlindungan anak, kekerasan seksual, good health and wellbeing

scholarly journals FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

2019 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Ida Bagus Subrahmaniam Saitya
Keyword(s):  
Sexual Violence ◽  
Child Protection ◽  
Environmental Influences ◽  
External Factors ◽  
Human Beings ◽  
Internal Factors ◽  
Violence Against Children ◽  
The Gift ◽  
Victims Of Crime

<p>Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection, affirms that children are a mandate as well as the gift of God the Almighty, which we must always guard because in them the dignity, dignity and rights as human beings must be upheld. Children who are victims of crime are weak people who often cannot protect and help themselves because of their situation and conditions. Crime of sexual violence against children is a crime that uses violence or threats of violence<br />against children so that the child can be controlled for sexual relations. Internal factors causing criminal acts of sexual violence such as the proximity of the perpetrator to the victim, the role of the perpetrator, and the position of the victim. External factors that cause sexual violence crimes, namely environmental influences, such as being far from the crowd, lonely, or closed places that allow perpetrators to commit sexual violence.</p>

scholarly journals Kebijakan Pemerintah dalam Menanggulangi Kekerasan Seksual Anak di Bawah Umur (Studi di Kabupaten Aceh Utara)

2020 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 45
Author(s):  
Safrida Safrida ◽  
Desi Maulida
Keyword(s):  
Sexual Abuse ◽  
Child Abuse ◽  
Sexual Violence ◽  
Child Protection ◽  
Negative Impact ◽  
Future Generations ◽  
The North ◽  
District Government ◽  
Religious Understanding

 The current problems of globalization era including sexual violence of underaged including rape and abuse, even in North Aceh Regency--child abuse occurs year by year which give negative impact to the future generations thus government need to pay special attention to solve this problem. The purpose of this study is to explain and describe the role of the North Aceh District Government in tackling sexual violence of underaged and to explain and analyze sexual violence which mostly occurs in North Aceh District. Law of Indonesian Republic Number 23 of 2003 concerning child protection. However, for existing law (qanun in Aceh terminology) No. 11/2008 on child protection, sexual violence gets government coordinating with all sectors; providing psychologists in healing trauma and further providing education and guidance of sexual abuse. The obstacles of this research are lack of facilities and lack of commitments in carrying out the rules, lack of religious understanding, lack of deterrent effects provided by government for sexual violence perpetrators thus it is suggested that government provides strict sanctions to the destructive perpetrators nation's generation

scholarly journals PERANAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT (LSM) TERHADAP PENANGANAN KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL PADA ANAK

2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 165
Author(s):  
Maurice Rogers ◽  
Arozatulo Mendrofa
Keyword(s):  
Sexual Violence ◽  
Child Protection ◽  
Psychological Consequences ◽  
Criminal Cases ◽  
Violence Against Children ◽  
Self Confidence ◽  
Governmental Organizations ◽  
Non Governmental Organizations ◽  
Legal Advocacy

The role of non-governmental organizations (NGOs) in handling cases of sexual violence against children is very important. The role of NGOs in carrying out advocacy and other services for victims of sexual violence against children aims to fulfill children's rights as mandated in the child protection law. The method used in this research is normative legal research method. The writing of this research uses analysis of interpretation and syllogism to describe or explain the legal issues under study, provide comments and then make a conclusion on the results of the research with the help of theory. Based on the research and discussion carried out by the author, namely the role of non-governmental organizations in handling criminal cases of sexual violence against children, namely conducting legal advocacy against children as victims of sexual violence to fulfill their rights, besides that Non-Governmental Organizations (NGOs) provide assistance to victims such as counseling services to strengthen and provide a sense of security for victims of rape who have suffered trauma and mental and psychological consequences so that counseling is very helpful for mental recovery and restoring the victim's self-confidence.

Influential Factors in The Law Enforcement Process of Sexual Violence Cases in Children in The City of Semarang

SOEPRA ◽  
2020 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 4
Author(s):  
Liya Suwarni
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Sexual Violence ◽  
Medical Record ◽  
Child Protection ◽  
Influential Factors ◽  
Medical Record Data ◽  
Violence Against Children ◽  
Record Data ◽  
The Law ◽  
The City

Background. Cases of sexual violence increase every year, victims ranging from adolescents, children to toddlers. Based on data from the Indonesian Child Protection Commission, abuse and violence against children in Indonesia in 2013 were 23 cases, in 2014 there were 53 cases, in 2015 there were 133 cases, 2017 reached 1,337 cases, and as of July 2018 there were 424 cases. Purpose. Knowing the factors that influence the law enforcement process of sexy violence cases in Semarang City. Method This study uses descriptive analytical methods for cases of violence against children, based on medical record data in hospitals, documents in Mapolrestabes, the District Attorney's Office and the Semarang City Court for the period of January 2015 to December 2018. Results. Based on research results obtained 213 experimental cases section from medical record data in hospitals in the city of Semarang. Most cases of child abuse occurred in 2018 with 72 cases. Most victims are 12-14 years old age group, female. Most types of cases are cases of intercourse. The majority of violations are persons known as victims, perpetrators not working, and most of the places of occurrence are in the defendant's house. At the time of prosecution and trial, the number of cases was significantly reduced to only 8 cases. Factors related to this include lack of evidence, difficulty in obtaining information from victims, convoluted statements of coverage, lack of election, and obtaining diversion rates. Conclusion Cases of sexual violence have increased from year to year. The process of law enforcement on this problem still has many difficulties in each manufacturing process which is still difficult to overcome.

Sexual Violence

2019 ◽  
pp. 302-312
Author(s):  
Ruchi Trivedi
Keyword(s):  
Risk Factors ◽  
Sexual Abuse ◽  
Sexual Assault ◽  
Sexual Violence ◽  
The Third ◽  
Thin Line ◽  
Forms Of Violence

It takes seconds of impulsiveness for an act of sexual abuse to cross the thin line to convert into an act of sexual violence and vice-versa. There are cases where the act of sexual violence is initiated with consent, and there are acts of sexual violence that fall under the umbrella term sexual assault. This chapter examines the role of violence in sexual abuse, i.e. sexual violence. The first section reviews the definitions of sexual violence and throwing some light on forms of violence in sexual abuse and violation of consent during an act of sexual violence. The second section reviews the risk factors and causal for sexual violence. The third section presents an overview of different perspectives on violence in context to sexual abuse are mentioned and examined.

Child sexual abuse: A critical analysis of social workers' role in recognising and responding to it

2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 26-33
Author(s):  
Gary Wade
Keyword(s):  
Sexual Abuse ◽  
Child Sexual Abuse ◽  
Social Workers ◽  
Child Protection ◽  
Sexual Exploitation ◽  
Critical Evaluation ◽  
It Services ◽  
Policy And Practice ◽  
Critical Attention

The role of social workers in safeguarding and child protection has received much critical attention in recent years, in an evolving political and social arena, where policy and practice has shifted following both public outcry of serious case reviews and subsequent policy and practice changes concerning the profession and how it services the needs of the most vulnerable in society. This article seeks to critically examine the current methodology for identifying suspected child sexual abuse signs and indicators, the evolving spectrum of abuse, including critical evaluation of current perspectives on child sexual exploitation.

scholarly journals Amusing Abusers and Humourless Survivors: Analysing the Role of Comedy in Media Representations of Sexual Violence

2021 ◽  
Vol 3 (3) ◽  
pp. 344-373
Author(s):  
Bethany Rose Lamont
Keyword(s):  
Sexual Abuse ◽  
Sexual Violence ◽  
Date Rape ◽  
Media Representations ◽  
Child Safety ◽  
American University ◽  
Interpersonal Abuse ◽  
Family Guy ◽  
Trigger Warnings

This article reflects on the importance of comedy when considering media engagements with sexual abuse themes. This approach is informed by how closely the study of humour is rooted in the analysis of power relations, with comic theorists, both historical and contemporary, grounding the work.The comic figures of both the child sex (CS) abuser and the sexual violence survivor are first identified, before exploring what exactly about these tropes evoke laughter, and what this means for wider conceptions of interpersonal abuse and victimology. In analysing examples of CS abuser themed British and American comedy, animated adult comedies such as Family Guy (1999-present) and Monkey Dust (2003-2005) are considered in the context of early 2000s anxieties towards the suburban dirty old man and online child safety. In the case of the sexual violence survivor, Saturday Night Live’s 1993 ‘Is It Date Rape?’ sketch is considered within the context of 1990s anxieties regarding feminist campus politics, and is paralleled to the mid-2010s media panic surrounding British and American university students and trigger warnings through examples including The Simpson’s 2017 ‘Caper Chase’ episode and early to mid-2010s online academic polemics on the humourless feminist, such as Mark Fisher’s ‘Exiting The Vampire Castle’ (2013) and Jack Halberstam’s ‘You are Triggering Me!’ (2014). The article concludes by considering the changing consensuses for sexual violence themed humour in the Me Too era through the 2018 episode of It’s Always Sunny in Philadelphia (2005-present) ‘Times Up For The Gang.’

scholarly journals Hukuman Kebiri Kimia Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Perspektif Fiqh Siyasah

2020 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 16-41
Author(s):  
Lukman Arake
Keyword(s):  
Sexual Violence ◽  
Child Protection ◽  
Qualitative Data ◽  
Conceptual Approach ◽  
Chemical Castration ◽  
Violence Against Children ◽  
Research Show

Responding to the high number of sexual violence against children, President Jokowi enacted the Regulation of Child Protection which in regulated chemical castration punishment as an additional penalty for perpetrators of sexual violence. However, a few years after the enactment, case of sexual violence against children remained high, but in fact there were no perpetrators of sexual violence that were castrated with chemicals. Because, the competence to do the castration chemistry  by profession of doctor, but the Indonesian Doctors Association (IDI) refused to become the executor of castration chemistry, for reason of  a humanity and violate a medical oath. Based on it, a chemical castration  need to be explored in the perspective of Fiqh Siyasah. This research is a socioyuridical study, which relies on qualitative data, so to describe the castration  punishment in Siyasah Fiqh perspective, the author used two approaches, that was  the statutory approach and conceptual approach. The result of the research show that, normalizing chemical castration as an additional type of penalty for perpetrators of sexual violence is based on the consideration that (i) sexual violence against children is a very dangerous crime because this crime did not appear to the surface, (ii) made many victims accompanied with a long trauma, (iii) can even encourage victims to do suicide. (iv) In another, the perpetrators were not only Indonesian citizen, but foreigner who came to Indonesia in the guise of tourists and had a desire to look for a victim. However, out of these consideration, in the perspective of fiqh siyasah, based on the agreement of the cleric the application of chemical castration to perpetrator of sexual violence is unlawful. But the perpetrator can be convited to death, if the act is done repeatedly.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document