scholarly journals PRINSIP DASAR PENERAPAN HUKUMAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL

2021 ◽  
pp. 1489
Author(s):  
Prista Alisa Ramadhani ◽  
Tundjung Herning Sitabuana
Keyword(s):  
Employee Performance ◽  
Legal Issues ◽  
Civil Servants ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Public Servants ◽  
Basic Principles ◽  
Employee Discipline ◽  
High Integrity ◽  
Efficient Work

Civil Servants as public servants must be oriented to community satisfaction, it takes ASN who have high integrity and discipline in their duties. Employee discipline must be instilled by every employee. As the embodiment of a government system that wants to achieve national goals, it requires public servants who perform well, have quality, as well as a clean and authoritative government system and create targeted performance so that the implementation is effective and efficient. Work discipline is one of the factors that includes supporting the improvement of employee performance in an organization. In this article, we will discuss the basic principles of imposing disciplinary penalties on Civil Servants. This study uses normative legal research with qualitative analysis through a conceptual approach and a statutory approach to legal issues that are the main problems in the research. This study analyzes how the principle rather than the application of disciplinary punishment to Civil Servants is in accordance with the purpose of the law. PP Disciplinary Civil Servants regulates the principles of applying disciplinary penalties and limiting the authority to impose disciplinary penalties. The success or failure of an organization in realizing its goals by the performance of individual employees.Pegawai Negeri Sipil sebagai pelayan publik harus berorientasi pada kepuasan masyarakat, dibutuhkan ASN yang memiliki integritas tinggi serta disiplin dalam tugas. Disiplin pegawai harus ditanamankan oleh setiap pegawainya. Evaluasi dan pengawasan merupakan cara pemenuhan pelayanan publik terhadap kinerja pegawai. Melalui evaluasi serta dilakukannya pengawasan tersebut diharapkan kinerja PNS dapat menjadi lebih baik dan disiplin. Sebagai perwujudan sistem pemerintahan yang ingin mencapai tujuan nasional, maka dibutuhkan pelayan publik yang berkinerja baik, berkualitas, serta kinerja yang tepat sasaran sehingga dalam pelaksanaannya bersifat efektif dan efisien. Disiplin kerja adalah salah satu faktor yang termasuk penunjang peningkatan kinerja pegawai dalam suatu organisasi. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan analisis kualitatif melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan terhadap isu hukum yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian. Penelitian ini menganalisis bagaimanakah prinsip dasar daripada penerapan hukuman disiplin terhadap Pegawai Negeri Sipil apakah sesuai dengan tujuan hukum. PP Disiplin PNS mengatur terkait. prosedur, tata cara, dan pembatasan yang diatur dalamnya agar tidak adanya tindakan sewenangnya dalam penjatuhan hukuman disiplin. Berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mewujudkan tujuannya dipengaruhi oleh kinerja individu pegawai. Kesimpulan

scholarly journals GRATIFIKASI PELAYANAN SEKSUAL SEBAGAI TINDAK PIDANA KORUPSI

2021 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
Author(s):  
Mardiana Arsjad
Keyword(s):  
Criminal Code ◽  
Civil Servants ◽  
Legal Research ◽  
Public Servants ◽  
Sexual Gratification ◽  
Sexual Service ◽  
Legal Sanctions ◽  
Sexual Services ◽  
Article 5

ABSTRACT           This thesis research aims to analyze one of the types of criminal acts of corruption contained in Law  Number  31  Year  1999  on  the  Eradication of Corruption which is amended by Law Number 20 Year  2001, which is about Gratification, in particular the provision of sexual service gifts in some  cases of corruption.The issues raised in this study are whether the provision of sexual services received by public servants or state officials can be categorized as gratification and become a criminal act  corruption. This study also aims to analyze the provision and regulation of legal sanctions for perpetrators of the gratificationof sexual services in Indonesia          This study uses the type of normative legal research (normative legal research) because it is still less clear about the regulation of gratification of sexual services as one of the criminal acts of corruption. The approach used in this study is the approach of legislation and conceptual aproach.                    Legal sanctions for Civil Servants and State Officials who commit corruption in accepting the gratification of sexual services may be charged under Article 5 paragraph (2), Article 12 letters a and b or Article 12B of Law Number 31 Year 1999 juncto Law Number 20 of 2001 when it meets its elemental elements. As for the gratification giver can be charged with Article 5 paragraph (1) of Law Number 31 Year 1999 juncto Law Number 20 Year 2001 and the sanction that can be applied to the object of sexual gratification law (women giving sex service) can be charged with article 15 Law Number 31 Year 1999 juncto Law Number 20 Year 2001. The recipients of gratification of sexual services and women who become the object of sexual services and the recipients of sexual services may also be charged under article 284 of the Criminal Code of moral decency if both fulfill the elements in the article. Keywords : Gratification of Sexual Services, Corruption, Proof, Legal sanctions

scholarly journals Modus Operandi Tindak Pidana Phising Menurut UU ITE

2021 ◽  
Vol 4 (6) ◽  
pp. 2525
Author(s):  
Vikran Fasyadhiyaksa Putra Y
Keyword(s):  
Secondary Data ◽  
Point Of View ◽  
Legal Issues ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Modus Operandi ◽  
Legal Principles ◽  
Legal Rules ◽  
The Law

AbstractPhishing is an act to commit fraud by tricking the target with the intention of stealing the target's account, by spreading broadcasts which are often carried out through fake emails with fake information that directs the target to a fake page to trap the target so that the perpetrator gets access to the victim's account. Phishing still has some obscurity, especially in the modus operandi of the perpetrator. Therefore, this research aims to analyze and explain the modus operandi of the criminal act of phishing according to the ITE Law. This research is a normative legal research. Because the writing of this research in seeking the truth in order to answer legal issues raised by the author uses secondary data to find legal rules, legal principles, and legal doctrines, and tends to image law as a perspective discipline, which means that only see the law from the point of view of the norms only, which of course is prescriptive. This approach uses a statute approach, a conceptual approach and a case approach.Keywords: Phishing Crime; Cyber; Operandi Mode.AbstrakPhising adalah suatu perbuatan untuk melakukan penipuan dengan mengelabui target dengan maksud untuk mencuri akun target, dengan cara menyebarkan broadcast yang seringkali dilakukan melalui email palsu dengan muatan informasi palsu yang mengarahkan target ke halaman palsu untuk menjebak target sehingga pelaku mendapatkan akses terhadap akun korban, Secara ringkas Perbuatan phising masih memiliki beberapa kekaburan terutama pada modus operandi pelaku. Oleh karena itulah penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menjelaskan terkait modus operandi Tindak pidana Phising menurut UU ITE. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Karena penelitian ini dalam mencari kebenaran guna menjawab isu hukum yang diangkat penulis menggunakan data sekunder untuk menemukan suatu aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum, dan cenderung mencitrakan hukum sebagai disiplin prespektif, yang berarti hanya melihat hukum dari sudut pandang norma-normanya saja, yang tentunya bersifat preskriptif. Pendekatan ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (case approach). Kata Kunci: Tindak Pidana Phising; Siber; Modus Operandi.

scholarly journals Kerugian Ekologis akibat Tindak Pidana Korupsi

2021 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 27-42
Author(s):  
Joey Josua Pamungkah Pattiwael
Keyword(s):  
Natural Resources ◽  
Environmental Pollution ◽  
Research Method ◽  
Legal Issues ◽  
Financial Loss ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Financial Losses

Abstrak   Tindak Pidana Korupsi di sektor sumber daya alam tidak hanya merugikan finansial negara saja yang dapat dihitung dari APBN, melainkan berdampak luas pula pada kerugian ekologis yang menimbulkan dampak terhadap manusia, bentang alam dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Permasalahan yang akan dianalisa dalam Jurnal ini adalah Apakah kerugian lingkungan dapat dimaknai sebagai kerugian keuangan negara yang ada didalam Undang-undang tindak pidana korupsi dan Bagaimana pembuktian kerugian lingkungan demi pengembalian aset tindak pidana korupsi yang merupakan kerugian ekologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi. Demi memperoleh jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan Undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah kerugian ekologis yang timbul akibat tindak pidana korupsi sebagai kerugian keuangan negara, karena pemahaman yang telah di bangun tentang perluasan makna kerugian keuangan negara melalui tiga metode penafsiran yaitu sistematis, historis, dan ekstensif. Dalam hal pembuktian adanya kerusakan atau pencemaran lingkungan dapat di hadirkan ahli dalam bidang tersebut yang ada dalam Permen LH 7 Tahun 2014 untuk menghitung kerugian lingkungan yang ditimbulkan akibat penerbitan ijin tambang secara melawan hukum.   Kata Kunci: Kerugian Ekologis, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi Abstrak   Corruption in the natural resources sector is not only detrimental to the state's finances, which can be calculated from the APBN, but also has a broad impact on ecological losses that have an impact on humans, landscapes and biodiversity in it. The problems that will be answered in this journal are whether environmental losses can be categorized as state financial losses that are in the corruption law and how to prove environmental losses for the return of assets of criminal acts of corruption which are ecological losses. The research method used is legal research. Legal research is carried out to solve legal issues at hand. In order to obtain answers to legal issues in this study, the authors use a conceptual approach, a case approach, and a statute approach. The results of this study are 1) ecological losses arising from criminal acts of corruption as losses to state finances, due to the understanding that has been built on the expansion of the meaning of state financial losses through three methods of interpretation, namely systematic, historical, and extensive or environmental pollution can be presented by experts in the field in the Minister of Environment and Forestry Regulation 7/2014 to calculate environmental losses caused by the illegal issuance of mining permits.   Keywords: Criminal Corruption, Ecological Loss, State Financial Loss

scholarly journals Analisis Putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Denpasar (Putusan No : 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps)

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 208-212
Author(s):  
I Made Suartana ◽  
I Made Minggu Widyantara ◽  
I Nyoman Gede Sugiartha
Keyword(s):  
Legal Issues ◽  
Legal Basis ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Criminal Sanctions

The aim and purpose of this research is to analyze “the abuse of authority in official travel orders that have implications for corruption.” The legal issues arising out of this research comprises: What is the Legal Basis of Denpasar Corruption Court Judges in taking into consideration and imposing criminal sanctions under Decision No. 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps, and What is the Juridical Analysis toward the Decision No. 42/Pid.Sus-TPK/2015/PN Dps issued by Denpasar Corruption Court Judges. This research is a normative legal research adopting a number of approaches i.e. Statute Approach, Conceptual Approach, and Case Approach. Based on this research’s output may conclude that: 1) Crime/Corruption Offense is a crime specifically governed by Law No. 20 of 2001 of which law was enacted as an amendment to previous Law No. 31 of 1999 that also govern Eradication  of Crime or Corruption; 2) By virtue of Decision No. 42/Pid.Sus-TPK/2015/Pengadilan Negeri Denpasar, Defendant was proven to have infringed Article 3 of Law No. 31 of 1999  amended by Law No. 20 of 2001 on Crime/Corruption Eradication that under the decision of which all acts committed by the Defendant have been proven to infringed all elements of crime charged in the subsidiary indictment as follows: 1) Element of “Every person”; 2) Element of “The aim of benefiting themselves or other people or a corporation”; 3) The Element of  “Abusing the authority, opportunity or facility provided to him/her due to his/her position or office; and  4) Element of “Probable detrimental to the State's finance or economys.”

scholarly journals Jaminan Hak Asasi Manusia dalam Peristiwa Manak Salah di Bali

2021 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 138
Author(s):  
Putu Endra Wijaya Negara ◽  
A.A. Gede Oka Parwata
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Legal Issues ◽  
Customary Law ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
The Family ◽  
The Republic ◽  
Housing Facilities

This study aims to determine the arrangement of customary traditions based on Indonesian law and to understand the guarantee of Human Rights in the Manak Salah Tradition in Bali. The method used in research related to human rights assurance in the Manak Salah Tradition in Bali uses normative juridical legal research, using a statutory approach or a statute approach to analyze legal issues in this study. Sources of legal materials in this study consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The results of this study found that human rights guarantee in the Manak Salah Tradition in Bali basically have to be uniform. This is because a tradition will be very difficult to erase, this is because customary law is recognized in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18B paragraph (2) even though customary law cannot conflict with national law. So that in order to guarantee human rights from the wrong tradition, special arrangements are needed in the form of proper housing facilities, visited by other village krama, provision of MCK facilities, assisted with readiness by all village manners as a whole so as to help ease the burden on the family who is subject to sanctions, help ease the family. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tradisi adat berdasarkan Hukum Indonesia serta memahami jaminan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Tradisi Manak Salah di Bali. Metode yang digunakan dalam penelitian terkait jaminan HAM dalam Tradisi Manak Salah di Bali ini mempergunakan jenis penelitian hukum yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan atau statute approach dan pendekatan konseptual atau conceptual approach untuk menganalisis isu hukum dalam penelitian ini. Hasil dari studi ini menemukan jika jaminan HAM dalam Tradisi Manak Salah di Bali pada dasarnya harus dilakukan penyeragaman. Hal ini dikarenakan suatu tradisi akan sangat sulit untuk dihapuskan, hal ini dikarenakan hukum adat diakui dalam UUD NRI 1945 Pasal 18B ayat (2)  meskipun hukum adat tidak boleh berlawanan dengan hukum positif Indonesia. Sehingga untuk menjamin HAM dari tradisi manak salah diperlukan pengaturan secara khusus berupa fasilitas perumahan yang layak, dikunjungi oleh krama desa yang lain, penyediaan fasilitas MCK, dibantu kesiapannya oleh seluruh krama desa secara keseluruhan sehingga membantu meringankan beban pihak keluarga yang terkena sanksi, membantu meringankan keluarga.

scholarly journals Application of Agreement Principles in Land Procurement for Development Public Interest

Yuridika ◽  
2019 ◽  
Vol 34 (2) ◽  
pp. 365
Author(s):  
Sri Hajati
Keyword(s):  
Public Interest ◽  
Legal Issues ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Mutual Agreement

The legal issues of this research consist of the application of the consensualism principle in land procurement for development for the sake of public interest. The method of this research is normative legal research by applying statute approach, conceptual approach. The results of this research: there is deviation in the enforcement of the consensualism principle in Article 66 paragraph (4) of Act Number 2 of 2012 which determines that deliberation towards consensus is not only in a form of compensation, is contrary to Article 37 paragraph (1) and (2) of Act Number 2 of 2012 - which stipulates that deliberation is conducted in determining the form and/or the amount of compensation. The provision on consignment or deposit of the compensation at the court is contrary to the consensualism principle because it is conducted without the basis of mutual agreement, and it is against the essence of deliberation which requires consensus.

scholarly journals ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PENGADAAN VAKSIN DALAM PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) [A Legal Analysis of the Implementation of Vaccine Procurement in Managing the Coronavirus Disease 19 (Covid-19)]

Law Review ◽  
2021 ◽  
pp. 270
Author(s):  
Lailatul Mufidah ◽  
Kukuh Tejomurti
Keyword(s):  
Emergency Management ◽  
Legal Issues ◽  
Legal Responsibility ◽  
Legal Analysis ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Study Results ◽  
Legal Accountability ◽  
Unique Mechanism ◽  
Bahasa Indonesia

<p><em>This article elaborates two legal issues related to how to implement the procurement of the Covid-19 vaccine during a pandemic and the legal responsibility for the implementation of vaccine procurement in the context of handling Covid-19. This article is a prescriptive normative legal research using the statutory approach and the conceptual approach. The study results show that the implementation of procurement for handling emergencies requires a unique mechanism that is carried out through simplification of administrative processes and under Regulation Related to Procurement of Goods/Services in Emergency Management. Article 27 paragraph (2) and section (3) of the Covid-19 Handling Law, which has legal impunity that does not necessarily eliminate the procurement actors' responsibility, but the procurement actors are still subject to legal accountability based on good faith parameters and implementation under regulations legislation. State finances issued in the procurement of the Covid-19 vaccine can be given a temporary conclusion that it has been implemented effectively considering the efficacy level of the Sinovac vaccine is above the minimum percentage given by WHO, namely 65.3% of the minimum amount of 50%</em></p><p><strong>Bahasa Indonesia Abstrak: </strong>Artikel ini meneliti dua permasalahan hukum terkait bagaimana penerapan pengadaan vaksin Covid-19 di masa pandemi dan pertanggungjawaban hukum atas pelaksanaan pengadaan vaksin yang dilaksanakan dalam rangka penanganan Covid-19. Artikel ini adalah termasuk penelitian hukum yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaksanaan pengadaan guna penanganan keadaan darurat membutuhkan suatu mekanisme khusus yang mana dilaksanakan melalui penyederhanaan proses administratif dan sesuai regulasi Pengadaan Barang/Jasa dalam Penanganan Keadaan Darurat. Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3) UU Penanganan Covid-19 yang memiliki impunitas hukum yang sejatinya tidak serta-merta menghilangkan tanggung jawab para pelaku pengadaan melainkan para pelaku pengadaan tetap dikenai adanya pertanggungjawaban hukum berdasarkan parameter itikad baik dan pelaksanaan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Keuangan negara yang dikeluarkan dalam pengadaan vaksin Covid-19 dapat diberikan kesimpulan sementara bahwa telah dilaksanakan secara efektif, mengingat tingkat efikasi vaksin Sinovac berada di atas minimal persentase yang diberikan oleh WHO, yaitu 65,3% dari jumlah minimal 50%.</p>

scholarly journals ANALYSIST OF CYBER ESPIONAGE IN INTERNATIONAL LAW AND INDONESIAN LAW

2019 ◽  
Vol 7 (3) ◽  
pp. 38-44
Author(s):  
Satria Unggul Wicaksana Prakasa ◽  
Noviandi Nur P.E.
Keyword(s):  
International Law ◽  
Legal System ◽  
Legal Regulation ◽  
Legal Issues ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Confidential Data ◽  
The World ◽  
Cyber Espionage ◽  
International Legal System

Purpose of Study: A conception of cyber espionage today is extremely vulnerable since the crime has evolved from conventional wiretapping into cyber-based spy activities. This issue becomes complicated when faced with the principle of sovereignty and how the challenge of countries around the world to respond in maintaining the honor, security, and peace of their own countries. The legal issues raised in this legal research are: (1) cyber espionage is one kind of cybercrime (2) Legal mechanisms to crack down on the international legal system and national law again Cyber espionage crime. Methodology: Research methods used statute approach and conceptual approach. Results: The result of this research showed that it could use computing devices and internet network by means of spies, destroying computer system in order to securely obtain state confidential data or by spreading internet virus which is sporadic to government-owned domains and corporation it is clear that cyber espionage id either part of the cybercrime. Implications/Applications: The lack of legal regulation, both international and national which directly refers to cyber espionage because they alluded to illegal access and illegal interception related only.

scholarly journals Interpretation of The Phrase “Coercion” in The Compilation of Islamic Law as Reasons for Cancellation of Marriage

2021 ◽  
Vol 15 (2) ◽  
pp. 271-288
Author(s):  
Neng Widya Millyuner ◽  
Adi Nur Rohman ◽  
Elfirda Ade Putri
Keyword(s):  
Islamic Law ◽  
Legal Issues ◽  
Third Party ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Sociological Approach ◽  
Legal Implications ◽  
Legal Consequence ◽  
Religious Courts

Marriage is a common thing in society with ubudiyyah elements in it. However, legal issues often accompany the sanctity of the marriage bond itself, such as the cancellation of a marriage due to an element of coercion from a third party. Article 71 Compilation of Islamic Law (KHI) states that one of the reasons for being able to apply for a marriage cancellation is because of coercion when the marriage took place. The purpose of this study is to analyze the meaning of the phrase "coercion" as a reason for annulment of marriage and its accompanying legal implications. This type of research is classified as normative-empirical legal research using a statutory approach and a conceptual approach plus a sociological approach as a tool. This research refers to a variety of primary, secondary and tertiary legal materials compiled and traced through literature studies and interviews with judges of the Religious Courts. The legal materials that have been collected are then analyzed descriptively and analytically. The results showed that what is meant by coercion in marriage is a marriage that occurs not because of one's own will or feels that he is under threat. As a form of legal consequence, annulment of a marriage by force is different from divorce, where the marriage bond that occurred before the breakup of the marriage is considered never to have occurred.

scholarly journals THE LARGE SCALE SOCIAL RESTRICTIONS POLICY FOR HANDLING THE COVID-19 PANDEMIC

2020 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 128 ◽  
Author(s):  
Fradhana Putra Disantara
Keyword(s):  
Critical Review ◽  
Government Regulation ◽  
Large Scale ◽  
Legal Issues ◽  
The Other ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Other Hand ◽  
The Government ◽  
Secondary Materials

This legal research uses a conceptual approach and a statutory approach. This research was carried out by inventorying primary and secondary materials, so as to obtain an appropriate analysis and critical review of published legal issues. The purpose of the study was to analyze the dynamics of Large Scale Social Restrictions Policies, especially regarding the Regulation of Minister of Health Number 9 of 2020and analyze various problematic PSBB policies during the pandemic. This study states that the PSBB is different from regional quarantine. On the other hand, the PSBB regulation in the Regulation of Minister of Health Number 9 of 2020  also raises doubts.Then,the Chief of Police's Declaration Mak/2/III/2020 provided strong legitimacy to strengthen the PSBB policy in terms of public compliance.The PSBB policy by the Central and Regional Governments has left various problems. Starting from material errors, contradiction of the article in the Governor's Regulation, and the Governor's Regulation which is not based on the Law above. The solution that can be done is to revise the Government Regulation No. 21 of 2020 and conduct executive review of the Governor's Regulation. 

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document