Analisis Hambatan Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati pada Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika di Dalam Lembaga Pemasyarakatan Dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015

Abstract. Narcotics crime is one of the crimes categorized as extraordinary crimes or also called extraordinary crimes. Even though there are special rules on narcotics crimes, they also cannot hold back the circulation of narcotics crimes up to the correctional institutions which can even be carried out by death row inmates who have not yet been executed. This study aims to determine and understand the implementation of law enforcement in Indonesia for prisoners who commit narcotics crime in prison and to analyze what are the factors that hinder the execution of capital punishment in the case of narcotics distribution in prison by convicted prisoners who have been convicted capital punishment is connected with the Constitutional Court Decision Number 107 / PUU-XIII / 2015. This study uses a normative juridical approach. The research specifications used are descriptive analysis. Sources and types of legal materials used are primary legal materials supported by secondary legal materials. The data in this study were obtained through literature study. The data obtained were then analyzed by qualitative analysis methods to obtain conclusions from the problems studied. Based on the results of this research and discussion, it can be concluded that first, the perpetrators of narcotics trafficking offenses carried out in prison can be given prison sanctions and administrative sanctions. Second, the factors that cause obstacles in the implementation of capital punishment include the factors of legislation (legal substance), law enforcement factors, facilities and facilities factors, and community factors. Abstrak. Tindak pidana narkotika merupakan salah satu tindak pidana yang di kategorikan ke dalam kejahatan luar biasa atau disebut juga extraordinary crime. Meskipun telah aturan khusus terhadap tindak pidana narkotika tetapi juga tidak dapat menahan peredaran tindak pidana narkotika hingga di dalam lembaga pemasyarakatan yang bahkan masih bisa dilakukan oleh terpidana hukuman mati yang belum dieksekusi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan penegakkan hukum di Indonesia terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan serta menganalisis apa sajakah faktor yang menghambat terlaksananya eksekusi hukuman atas pidana mati dalam hal peredaran narkotika di dalam lembaga pemasyarakatan oleh narapidana yang telah divonis hukuman mati dihubungkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 107/PUU-XIII/2015. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analisis. Sumber dan jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang didukung bahan hukum sekunder. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis kualitatif untuk memperoleh kesimpulan dari permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini dapat disimpulkan yaitu pertama, pelaku tindak pidana peredaran narkotika yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat diberikan sanksi pidana penjara dan sanksi administrative. Kedua, faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya hambatan dalam pelaksaan pidana mati di antaranya ialah faktor perundang - undangan (subtansi hukum), faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas, serta faktor masyarakat.

Download Full-text

PROBLEMATIKA IMPLEMENTASI STANDAR NASIONAL INDONESIA (SNI) WAJIB PADA MAINAN ANAK DI KOTA JAKARTA TIMUR

Jurnal Privat Law ◽

10.20961/privat.v8i2.48413 ◽

2020 ◽

Vol 8 (2) ◽

pp. 222

Author(s):

Sari Tri Suprapto ◽

Dona Budi Kharisma

Keyword(s):

Law Enforcement ◽

Secondary Data ◽

Legal Culture ◽

National Standard ◽

Primary Data ◽

Community Factors ◽

Depth Interview ◽

Materials Used ◽

Depth Interviews

Abstract This article aims to determine the factors that hinder the effectiveness of the application of the Indonesian National Standard (SNI) on children’s toys. The research methodology used is empirical research, which is researching secondary data at first, then continuing research on primary data in the field or the community. Legal research materials used are primary and secondary legal materials, the technique used in gathering legal materials is depth interviews and document studies or library materials. The results showed that there were factors that hindered the effectiveness of the implementation of the Indonesian National Standard (SNI), which was due to the community being indifferent or not paying attention to the importance of standardization in children’s toys besidesthe lack of merchant knowledge to the importance of SNI in children’s toys.In the application of SNI, there are inhibiting factors, namely the Law factor indicated by the absence of regional regulations governing mandatory SNI on children’s toys, law enforcement factors namely the lack of work ethic in law enforcement, facility and infrastructure factorsare indicated by communication tools that do not yet support the role of law enforcers to maximize their performance, community factors many people who do not know the importance of SNI in children’s toys due to the lack of socialization they get, cultural factors are shown by the legal culture or immature legal habits of society so that the effectiveness of the mandatory forefront of SNI is not running optimally. Keywords: SNI; Children Toys; Effectiveness. Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat efektivitas penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada mainan anak. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu meneliti data sekunder pada awalnya, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Bahan penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah depth interview dan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan terdapat faktor yang menghambat efektivitas penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) yaitu dikarenakan masyarakat acuh atau tidak memperhatikan betul pentingnya standardisasi pada mainan anak selain itu kurangnya pengetahuan pedagang terkait pentingnya SNI pada mainan anak. Dalam penerapan SNI terdapat faktor-faktor yang menghambat yaitu faktor Undang-Undang ditunjukkan dengan belum adanya peraturan daerah yang mengatur tentang wajib SNI pada mainan anak, faktor penegak hukum yaitu masih kurangnya etos kerja pada penegak hukum, faktor sarana dan prasarana ditunjukkan dengan alat komunikasi yang belum menunjang peranan penegak hukum untuk memaksimalkan kinerjanya, faktor masyarakat yaitu banyak masyarakat yang belum mengetahui pentingnya SNI pada mainan anak dikarenakan kurangnya sosialisasi yang mereka dapatkan, faktor kebudayaan ditunjukkan dengan budaya hukum atau kebiasaan hukum masyarakat yang belum matang sehingga efektivitas penerapan wajib SNI tidak berjalan dengan maksimal. Kata Kunci: SNI; Mainan Anak; Efektivitas.

Download Full-text

Perubahan Makna terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Jurnal Konstitusi ◽

10.31078/jk1533 ◽

2018 ◽

Vol 15 (3) ◽

pp. 502

Author(s):

Vidya Prahassacitta

Keyword(s):

Law Enforcement ◽

Secondary Data ◽

Court Decision ◽

Constitutional Court ◽

Legal Problem ◽

Literature Study ◽

Public Officials ◽

Legal Research ◽

Original Meaning ◽

Before And After

Permasalahan dalam penelitian ini, pertama: makna Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 pra dan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Kedua, penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 pra Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Ketiga, efek dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam meminimalisir kriminalisasi perbuatan pegawai negeri sipil atau pejabat publik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Sebagai penelitian kualitatif maka data yang dipergunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari data hukum primer, sekunder dan tertier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan mahkamah konstitusi tersebut telah mengubah rumusan delik dari formil menjadi materiil yang menjadikan makna pasal tersebut semakin menjauh dari makna awalnya. Pada akhirnya, keluarnya putusan mahkamah konstitusi tersebut tidak dapat memecahkan permasalahan hukum yang telah ada sebelumnya bahkan putusan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang dapat menghambat proses penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.The problems on this research are, first: the meaning of Article 2 paragraph (1) and Article 3 UU No. 31 Year 1999 before and after Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016. Second, the application of Article 2 paragraph (1) and Article 3 UU No. 31 Year 1999 before Constitutional Court Decision Number 25/ PUU-XIV/2016. Third, the effects of Constitutional Court Decision in minimizing criminal actions conducted by civil servants and public officials. This research is a legal research using normative legal approach. As qualitative research, this research uses secondary data consist of primary, secondary, tertiary legal data collected from literature study. The results show that the constitutional court decision has changed the formulation of the offense from formal to material which makes the meaning of the article different from its original meaning. At last, the constitutional court deciasion could not solve the existing legal problem, but contrary it potentially creates a new problem which obstructs law enforcement process in combating corruption in Indonesia.

Download Full-text

ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IDEAL PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ◽

10.20961/hpe.v5i2.18258 ◽

2018 ◽

Vol 5 (2) ◽

Author(s):

Agung Barok Pratama ◽

Aminah . ◽

Mohammad Jamin

Keyword(s):

Law Enforcement ◽

Rule Of Law ◽

Judicial Review ◽

Secondary Data ◽

Court Decision ◽

Constitutional Court ◽

Court Decisions ◽

Literature Study ◽

Law Enforcement Officials ◽

The Ideal

Abstract This article discusses the ideal setting reconsideration after the Constitutional Court decision No. 34/PUU-XII/2013. This research is legal (judicial) normative, namely by reviewing library materials (literature study). Therefore, the data used in this research is secondary data, which includes the primary legal materials, secondary, and tertiary. The results of this study showed that realizing an ideal regulatory application for review should be conducted, first, the MA should retract SEMA 7 2014 it is necessary to avoid confusion law enforcement officials and people seeking justice so as to interfere with the judicial system. If want to make additional rules to facilitate the course of justice, the MA should be poured in the form of PERMA. Second, by accelerating the process of PK and execution. Thirdly, provision PK in the future submission must be adapted to the Constitutional Court decision No. 34/PUU-X/2013. That way the material truth and justice will actually be realized.Keywords: Judicial Review; Justice; Rule of Law; Supreme Court Decisions.Abstrak Artikel ini meneliti tentang pengaturan ideal peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XII/2013.Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa, demi menwujudkan suatu peraturan yang ideal permohonan peninjauan kembali maka perlu dilakukan, pertama, MA harus menarik kembali SEMA No.7 Tahun 2014 hal ini ini diperlukan agar tidak terjadi kebingungan aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan sehingga dapat mengganggu sistem peradilan. Kedua, dengan mempercepat proses PK dan eksekusinya. Ketiga, ketentuan pengajuan PK kedepanya harus disesuaikan dengan putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. Dengan begitu keadilan dan kebenaran materiil akan benar-benar dapat diwujudkan. Kata kunci: Peninjauan Kembali, Keadilan, Kepastian Hukum, Putusan Mahkamah Agung

Download Full-text

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN DALAM PERADILAN PIDANA

MIZAN, Jurnal Ilmu Hukum ◽

10.32503/mizan.v8i1.496 ◽

2019 ◽

Vol 8 (1) ◽

pp. 27

Author(s):

Edy Suwito ◽

Mulyadi Aribowo

Keyword(s):

Law Enforcement ◽

Legal Protection ◽

Field Research ◽

Law Enforcement Officers ◽

Criminal Court ◽

District Court ◽

State Court ◽

Literature Study ◽

Materials Used ◽

Sense Of Justice

This study aims to determine the extent to which legal protection and obstacles faced against the victims of rape in criminal justice in Blitar district court. The context of legal protection against victims of crime (criminal act of rape) is by preventive or repressive efforts conducted by both society and law enforcement officers such as providing protection from various threats that can endanger the life of the victim. The research used is juridical normative and juridical empirical research. Research location in Blitar District Court. The materials used in literature study are data collection through literature study, and field research involves interviewing informant. Based on the result of the research, the researcher got the answer that, the legal protection against the victims of criminal act of rape in criminal court in Blitar state court still caused many difficulties in settling either at the investigation stage until the victim was present in the court, because the psychic pressure in victims questioned. This of course affects the mental / psychological development of the victims and also affects the law enforcement process itself to bring about a sense of justice for victims and society.

Download Full-text

Formulative Policy of Death Penalty for Corruptors in Indonesia

Prizren Social Science Journal ◽

10.32936/pssj.v4i2.151 ◽

2020 ◽

Vol 4 (2) ◽

pp. 55-69

Author(s):

Ni Wayan SINARYATI ◽

I Gede ARTHA

Keyword(s):

Law Enforcement ◽

Death Penalty ◽

Capital Punishment ◽

Legal Research ◽

Criminal Sanctions ◽

Analysis Technique ◽

Library Studies ◽

The Republic ◽

The Government ◽

Materials Used

Corruption is committed by state officials, law enforcement and other related parties. Various efforts have been made by the government in preventing and eradicating corruption in Indonesia, but the efforts that have been made have not yet gotten optimal results. The fundamental weakness in eradicating corruption in Indonesia is the formulation of the main criminal sanctions in the form of criminal threats that are facultative, uncertain or must be. So that the corruptors are never deterred or afraid. In the future, the legislators need to reformulate the provisions of Article 2 paragraph (2) of the Republic of Indonesia Law Number 31 of 1999 as amended to Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption. Various criminal law policies still need to be carried out by the state in order to eradicate corruption to achieve the expected results. This type of research in this paper uses the type of normative legal research. The type of approach is in the form of a legal approach related to corruption. There are two legal materials used, namely primary legal materials and secondary legal materials, with legal material collection techniques used in the form of library studies. The analysis technique used is descriptive, interpretation, evaluation and argumentative techniques. The research in this paper intends and aims to examine and analyze the facts and phenomena of corruption that are stated in specific legislation concerning criminal sanctions (capital punishment) for corruptors in Indonesia. Moreover, corruption is qualified as an extraordinary crime so it needs extraordinary handling as well.

Download Full-text

Disparity Of Death Penalthy Decision Against People Criminal Acts Of Dark Circular Narcotics

Asian Social Science and Humanities Research Journal (ASHREJ) ◽

10.37698/ashrej.v2i1.19 ◽

2020 ◽

Vol 2 (1) ◽

pp. 9-19

Author(s):

Yogi Prasetya Sinambela

Keyword(s):

Death Penalty ◽

Capital Punishment ◽

Drug Trafficking ◽

Illicit Drug ◽

Secondary Data ◽

Primary Data ◽

Death Sentence ◽

Constitutional Court ◽

Special Rules ◽

Illicit Drug Trafficking

According to Law NUMBER 35 of 2009 concerning Narcotics. Regulate the death penalty for drug traffickers listed in article 114 paragraph (12), article 119 paragraph (2) and article 121 paragraph (2) which can impose the death penalty that has evidence exceeding 5 (five grams) and narcotics groups 1 and 2. The purpose of the study is to find out how the regulation of capital punishment against perpetrators of criminal acts of illicit drug trafficking and how capital punishment disparities against perpetrators of illicit trafficking in narcotics as well as criminal law policies to overcome the disparity in the death penalty for perpetrators of illegal drug trafficking through approach according to Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. The research conducted juridical legal research with a normative approach taken from primary data by conducting library studies and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Based on the results of the study, it was understood that the regulation of the death penalty against perpetrators of criminal acts of illicit drug trafficking could be carried out by the death penalty reinforced by the Decision of the Constitutional Court (MK) Number 203 / PUU-V / 2007 dated October 30th, 2007, be carried out carefully and pay attention to the rights of death row inmates who are in the stage after the verdict will wait for the period of clemency, and then will wait for the execution of the death sentence. The disparity in narcotics penalty decisions is caused by several factors, namely the difference in the philosophy of punishment, the factor of the absence of criminal guidance, the factor of the independent judicial authority, the factor of authority of the judge’s decision. In this case there will be discrimination between dealers who are given a decision by the judge, in the case of a sentence that is not in accordance with its portion., regarding it should be associated with evidence found. Therefore, special rules are needed regarding the death penalty associated with narcotics evidence, for example having 5 kg of narcotics can be sentenced to death, without having gaps like what happened in article 114 paragraph (2)

Download Full-text

Law Enforcement Against Liquor Distribution by Police in The District of Demak

Jurnal Daulat Hukum ◽

10.30659/jdh.v1i2.3278 ◽

2018 ◽

Vol 1 (2) ◽

pp. 383

Author(s):

Misbakhul Munir ◽

Sri Endah Wahyuningsih

Keyword(s):

Law Enforcement ◽

Human Resources ◽

Cultural Values ◽

Preventive Measures ◽

Descriptive Analysis ◽

Secondary Data ◽

Primary Data ◽

Collection Method ◽

Community Factors

Issues examined in this study were (1) Implementation of law enforcement against liquor by the Police Demak. (2) Obstacles encountered. (3) How the solutions do about it. The purpose of this study was to understand, describe, analyze and assess the implementation of enforcement by the Police in combating liquor Demak. The method used is Juridical Sociological with specification of descriptive analysis, the data used are primary data and secondary data so that the data collection method used is qualitative analysis. (1). Implementation of Law Enforcement by Police in combating liquor Demak carried out by (a) Preventive measures, namely the dissemination and raids (b) repressive actions, namely investigation, investigation, prosecution and trial. (2). Barriers Police Demak in law enforcement in combating the circulation of liquor (a) factor is the law that is not yet the enactment of a special law regulating the circulation of liquor (b) Factors law enforcement, namely the limited human resources (c) Factors of facilities (d) community factors, namely the lack of legal awareness (e) Cultural factors of society violates the cultural values of society. (3) Efforts by the Police Demak to overcome the obstacles in the fight against the circulation of liquor (a) Factors law (b) Improve the quality of Human Resources (c) Adding equipment and funds (d) Conducting socialization (e) To promote cooperation between agencies Related in Demak district.Keywords: Law Enforcement, Police, Liquors.

Download Full-text

Law Enforcement Against Policies Who Breached The Code Of Conduct

Jurnal Daulat Hukum ◽

10.30659/jdh.v3i3.11238 ◽

2020 ◽

Vol 3 (3) ◽

pp. 313

Author(s):

Alvi Syahri

Keyword(s):

Law Enforcement ◽

Police Officers ◽

Government Regulation ◽

Code Of Ethics ◽

Public Awareness ◽

Descriptive Analysis ◽

Primary Data ◽

Literature Study ◽

Central Java ◽

The Republic

The purpose of this research to find out and analyze law enforcement against police officers who violate the code of ethics in carrying out their duties at Central Java Police, obstacles and solving obstacles. This study uses a sociological juridical approach with descriptive analysis research specifications. The data used are primary data and secondary data obtained through interviews and literature study. The data analysis method used is qualitative analysis. Furthermore, based on the research results it can be concluded: Law enforcement against police officers who violate the code of ethics in carrying out their duties at the Central Java Regional Police refers to Act No. 2 of 2002 concerning the Police, Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 2 of 2003 concerning Disciplinary Regulations for Members of the National Police and Regulation of the Chief of Police No. Pol. 14 of 2011 concerning the Professional Code of Ethics for the State Police of the Republic of Indonesia. Several factors that hinder law enforcement against unscrupulous police officers who violate the code of ethics are divided into internal factors: Leaders who have not fully paid attention to the implementation of disciplinary law enforcement duties for Polri members, level of discipline, awareness and compliance of Polri members with binding disciplinary regulations and applies to him is still relatively low so that disciplinary violations keep happening, Polri's disciplinary law enforcement often appears to lack transparency. External factors: Lack of public awareness in conducting supervision and complaints when there are people who violate them.Keywords: Law Enforcement; Police Officers; Offenses; Code of Ethics.

Download Full-text

The Problems of Halal Certification Regarding Consumer Protection in Malaysia and Indonesia

Journal of Human Rights, Culture and Legal System ◽

10.53955/jhcls.v1i3.16 ◽

2021 ◽

Vol 1 (3) ◽

Author(s):

Ratna Sofiana ◽

Satria Utama ◽

Abdur Rohim

Keyword(s):

Law Enforcement ◽

Consumer Protection ◽

Positive Impact ◽

Comparative Approach ◽

Constitutional Court ◽

Literature Study ◽

Governance Systems ◽

Muslim Majority ◽

The Republic ◽

The Right

Halal certification is a form of the State's protection for Muslim society. Malaysia and Indonesia are two Muslim-majority countries. These two countries are concerned about providing a guarantee for the right of their people to obtain foods, drugs, and cosmetics following their Islamic beliefs. Therefore, they are to ensure halal certification as part of the efforts. In order to scrutinize the two countries' policies on halal products, this article aims to explore the problems of halal certification on consumer protection they face. This study applies a comparative approach. Data were collected by literature study in the related topics. The findings of this study conclude that, in terms of governance systems, halal certification performed by Malaysia is more organized and systematic than by Indonesia. The law enforcement of the Republic of Indonesia, compiled in Omnibus Law 2020, has a positive impact on the halal certification processes. However, it is not an appropriate guarantee of excellent governance systems due to its status after the decision of the Constitutional Court in 2020, which suspended the constitutionality of this Omnibus Law.

Download Full-text

PELANGGARAN HAK CIPTA ATAS KARYA LAGU DAN MUSIK DALAM BENTUK PENJUALAN VCD ATAU DVD BAJAKAN DI YOGYAKARTA

Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi ◽

10.20961/hpe.v7i2.43004 ◽

2019 ◽

Vol 7 (2) ◽

pp. 196

Author(s):

Dewi Prapmasari ◽

M. Hudi Asrori S.

Keyword(s):

Law Enforcement ◽

Legal Protection ◽

Secondary Data ◽

Primary Data ◽

Legal Research ◽

Community Factors ◽

Inhibiting Factors ◽

Materials Used ◽

Research Show

Abstract This article aims to determine the perceptions of sellers and buyers about the sale of pirated VCD DVDs regulated in Law No. 28 of 2014 concerning Copyright and to know what factors can improve their legal protection.. The research methodology used is empirical research, namely secondary data published, for further research on primary data in the field or for the community. Legal research materials used are primary and secondary legal materials, techniques used in collecting legal materials are observation, interviews and study of documents or library materials. The results of the research show that the Copyright Law makes songs and music works as one of the protected creations, but there are still many people who do copyright by trading pirated DVDs or VCDs. The perception of the seller who is related to the Copyright Law concerning the need for the Act so as not to involve copyrighted parties, but there must also be a policy that no related party sells pirated VCDs or DVDs. In law enforcement the Copyright Act has several inhibiting factors, namely the legal factors themselves, law enforcement factors, facilities factors, community factors, cultural factors.Keywords: Offense; Copyright; Pirated VCD or DVD.Abstrak Artikel ini bertujuan untuk mengetahui persepsi para pelaku jualbeli mengenai penjualan DVD atau VCD bajakan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan mengetahui faktor-faktor apa saja yang menghambat perlindungan hukumnya. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris, yaitu meneliti data sekunder pada awalnya, untuk kemudian dilanjutkan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap masyarakat. Bahan penelitian hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, teknik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah observasi, wawancara dan studi dokumen atau bahan pustaka. Hasil penelitian menunjukkan Undang- Undang Hak Cipta menjadikan karya lagu dan musik sebagai salah satu ciptaan yang dilindungi, namun masih banyak masyarakat yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan memperjualbelikan DVD atau VCD bajakan. Persepsi para pelaku jualbeli terkait Undang-Undang Hak Cipta ialah pentingnya keberadaan UndangUndang tersebut agar tidak merugikan pihak pemegang hak cipta, namun perlu ada kebijakan agar tidak merugikan pihak pelaku jualbeli VCD atau DVD bajakan. Dalam penegakan hukum Undang-Undang Hak Cipta terdapat beberapa faktor yang penghambat yaitu faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, faktor masyarakat, faktor kebudayaan.Kata Kunci: Pelanggaran; Hak Cipta; VCD atau DVD Bajakan.

Download Full-text