scholarly journals The Constitutional Court Decision Regarding Disputes of Legislative Election; from a Progressive Law Enforcement to the Recognition of Customary Law Communities in Democracy

2019 ◽  
Author(s):  
Suparto Suparto ◽  
Ellydar Chaidir
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Customary Law ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Legislative Election

scholarly journals INSTITUTIONAL DISPUTES SETTLEMENT MECHANISM OF SUCCESSION IN NGAYOGYAKARTA HADININGRAT SULTANATE

2020 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 65-83
Author(s):  
Iwan Satriawan ◽  
Faishal Aji Prakosa
Keyword(s):  
Dispute Settlement ◽  
Customary Law ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Royal Family ◽  
Executive Leaders ◽  
Female Figure ◽  
Settlement Mechanism ◽  
Special Region

The Constitutional Court Decision No. 88/PUU-XIV/2016 grants a possibility for a woman to be a candidate for Governor and Vice-Governor in the Special Region of Yogyakarta. As the only province in Indonesia where the executive leaders are only able from the royal family of the Ngayogyakarta Hadiningrat, the decision then triggers a polemic among people in the region. This is due to the current governor, Sri Sultan Hamengku Buwono X, does not have a son as his successor to the throne. Thus, this paper reveals institutional disputes’ settlement mechanism in the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate if any disputes ever appear. The outcome finds that the Sultanate has yet clear mechanism of dispute settlement among the royal family and no official institution which possesses authority to settle royal disputes. Insofar, the Sultanate has had a customary law or paugeran adat in which a female figure might taking the throne to be the Sultanah and the governor of the province. Nevertheless, the authors recommend to establish an institution to settle royal disputes for the continuation of the Ngayogyakarta Hadiningrat Sultanate. Abstrak: Putusan Mahkamah Konstitusi No. 88/PUU-XIV/2016 meniscayakan adanya kemungkinan untuk seorang perempuan menjadi kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sebagai satu-satunya pronvisi di Indonesia dimana pemegang kekuasaan eksekutif daerah hanya boleh berasal dari keturunan kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat, keputusan tersebut nyatanya memicu polemic diantara masyarakat di daerah. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya keturunan laki-laki dari gubernur atau sultan yang sedang menjabat saat ini, yaitu Sri Sultan Hamengku Buwono X, untuk melanjutkan tahta kepemimpinan. Oleh sebab itu, artikel ini bertujuan untuk melihat mekanisme penyelesaian sengketa institusi di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat jika terjadi sengketa. Hasil yang ditemukan adalah tidak adanya mekanisme penyelesaian sengketa di dalam Keraton serta tidak adanya institusi resmi yang dapat memutus dan menyelesaikan sengketa tersebut. Hingga saat ini, Keraton hanya menerapkan hukum adat atau paugeran adat dimana mengizinkan untuk seorang perempuan mengambil alih tahta dan menjadi seorang Sultanah sekaligus gubernur. Namun demikian, penulis menyarankan untuk tetap dibentuknya sebuah lembaga yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa antar anggota Keraton guna keberlanjutan Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat kedepannya. Kata Kunci: Sengketa Institusi, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sultanah

scholarly journals KONSEKUENSI YURIDIS PUTUSAN MAKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP KEDUDUKAN ANAK ASTRA DALAM HUKUM ADAT BALI

2014 ◽  
Vol 3 (3) ◽  
Author(s):  
I Gede Pasek Pramana
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Science And Technology ◽  
Customary Law ◽  
Court Decision ◽  
Systematic Evaluation ◽  
Constitutional Court ◽  
Biological Father ◽  
Normative Study ◽  
Conceptual Approach ◽  
The Law

This research aims to analyze about the significance of the Constitutional Court Decision No.46/PUU-VIII/2010 the position of anak astra in Bali customary law. The research method used is a normative study by selecting the type of statue approach and the conceptual approach. Sources of legal materials that were examined in this study consisted of primary legal materials and secondary legal materials and techniques were analyzed with the description, systematic, evaluation and argumentation. Based on the perspective ( review ) Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010, anak astra have a civil relationship with her biological father and his family along can be proved by science and technology and / or other evidence according to the law. The juridical consequences of the Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 to the norms of Bali customary law about anak astra Bali is must conform to the directions of law in the Decision of the Constitutional Court.

scholarly journals AKIBAT HUKUM REGULASI TENTANG THRESHOLD DALAM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF DAN PEMILIHAN PRESIDEN

2019 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 17
Author(s):  
Sholahuddin Al-Fatih
Keyword(s):  
Presidential Elections ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
National Scale ◽  
Legal Policy ◽  
Presidential Candidates ◽  
General Elections ◽  
Electoral Law ◽  
Democratic Country ◽  
Legislative Election

ABSTRAKIndonesia telah menyelenggarakan 11 kali pemilihan umum (pemilu) sejak tahun 1955. Hingga saat ini, rezim hukum pemilu telah melahirkan banyak regulasi dan ketentuan baru, seperti aturan tentang threshold atau ambang batas. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 menyatakan bahwa Pasal 208 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif terkait dengan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 3,5% tidak berlaku secara nasional. Melengkapi putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 menyebutkan bahwa pemilu tahun 2019 berlaku secara serentak, yang secara yuridis berdampak pada pola penerapan threshold. Rumusan masalah yang akan diurai dalam penelitian ini adalah bagaimana akibat hukum regulasi tentang threshold dalam pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-X/2012 dan Nomor 14/PUU-XI/2013. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks negara demokrasi, ambang batas atau threshold diterapkan sebagai batas untuk menyaring kandidat anggota legislatif ataupun presiden yang bersifat open legal policy dan diserahkan kepada pembuat undang-undang.Kata kunci: pemilihan umum legislatif, pemilihan presiden, ambang batas. ABSTRACTIndonesia has held 11 general elections since 1955. Up to now, the regime of general electoral law has given birth to many new regulations and provisions, such as regulations on threshold. The Constitutional Court Decision Number 52/PUU-X/2012 states that Article 208 of Law Number 8 of 2012 concerning the Legislative Election with a parliamentary threshold of 3.5% does not apply on a national scale. Complementing the ruling, the Constitutional Court through Decision Number 14/PUU-XI/2013 states the 2019 general election applies simultaneously that it may bring juridical effect on the pattern of threshold application. The formulation of the problem to be explained in this analysis is how the legal impact of the regulation on threshold in legislative and presidential elections after the issuance of Constitutional Court Decision Number 52/PUU-X/2012 and Number 14/PUU-XI/2013. This analysis uses a normative juridical research method. The results of the study show that in the context of a democratic country, the threshold is applied as a limit to filter out presidential candidates or legislative members, which is open legal policy and submitted to lawmakers. Keywords: legislative election, presidential election, threshold. 

scholarly journals Perubahan Makna terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

2018 ◽  
Vol 15 (3) ◽  
pp. 502
Author(s):  
Vidya Prahassacitta
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Secondary Data ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Problem ◽  
Literature Study ◽  
Public Officials ◽  
Legal Research ◽  
Original Meaning ◽  
Before And After

Permasalahan dalam penelitian ini, pertama: makna Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 pra dan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Kedua, penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 pra Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Ketiga, efek dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam meminimalisir kriminalisasi perbuatan pegawai negeri sipil atau pejabat publik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Sebagai penelitian kualitatif maka data yang dipergunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari data hukum primer, sekunder dan tertier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan mahkamah konstitusi tersebut telah mengubah rumusan delik dari formil menjadi materiil yang menjadikan makna pasal tersebut semakin menjauh dari makna awalnya. Pada akhirnya, keluarnya putusan mahkamah konstitusi tersebut tidak dapat memecahkan permasalahan hukum yang telah ada sebelumnya bahkan putusan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang dapat menghambat proses penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.The problems on this research are, first: the meaning of Article 2 paragraph (1) and Article 3 UU No. 31 Year 1999 before and after Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016. Second, the application of Article 2 paragraph (1) and Article 3 UU No. 31 Year 1999 before Constitutional Court Decision Number 25/ PUU-XIV/2016. Third, the effects of Constitutional Court Decision in minimizing criminal actions conducted by civil servants and public officials. This research is a legal research using normative legal approach. As qualitative research, this research uses secondary data consist of primary, secondary, tertiary legal data collected from literature study. The results show that the constitutional court decision has changed the formulation of the offense from formal to material which makes the meaning of the article different from its original meaning. At last, the constitutional court deciasion could not solve the existing legal problem, but contrary it potentially creates a new problem which obstructs law enforcement process in combating corruption in Indonesia.

scholarly journals ANALISIS YURIDIS PENGATURAN IDEAL PENINJAUAN KEMBALI PERKARA PIDANA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 34/PUU-XI/2013

2018 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
Author(s):  
Agung Barok Pratama ◽  
Aminah . ◽  
Mohammad Jamin
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Rule Of Law ◽  
Judicial Review ◽  
Secondary Data ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Court Decisions ◽  
Literature Study ◽  
Law Enforcement Officials ◽  
The Ideal

<p>Abstract<br />This article  discusses the ideal setting reconsideration after the Constitutional Court decision No. 34/PUU-XII/2013. This research is legal (judicial) normative, namely by reviewing library materials (literature study). Therefore, the data used in this research is secondary data, which includes the primary legal materials, secondary, and tertiary. The results of this study showed that realizing an ideal regulatory application for review should be conducted, first, the MA should retract SEMA 7 2014 it is necessary to avoid confusion law enforcement officials and people seeking justice so as to interfere with the judicial system. If want to make additional rules to facilitate the course of justice, the MA should be poured in the form of PERMA. Second, by accelerating the process of PK and execution. Thirdly, provision PK in the future submission must be adapted to the Constitutional Court decision No. 34/PUU-X/2013. That way the material truth and justice will actually be realized.</p><p>Keywords: Judicial Review; Justice; Rule of Law; Supreme Court Decisions.</p><p>Abstrak<br />Artikel ini meneliti tentang pengaturan ideal peninjauan kembali pasca putusan Mahkamah Konstitusi No. 34/PUU-XII/2013.Penelitian ini merupakan penelitian hukum (yuridis) normatif, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder, yang mencakup bahan hukum primer, skunder, dan tersier. Hasil Penelitian ini menunjukan bahwa, demi menwujudkan suatu peraturan yang ideal permohonan peninjauan kembali maka perlu dilakukan, pertama, MA harus menarik kembali SEMA No.7 Tahun 2014 hal ini ini diperlukan agar tidak terjadi kebingungan aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan sehingga dapat mengganggu sistem peradilan. Kedua, dengan mempercepat proses PK dan eksekusinya. Ketiga, ketentuan pengajuan PK kedepanya harus disesuaikan dengan putusan MK No. 34/PUU-XI/2013. Dengan begitu keadilan dan kebenaran materiil akan benar-benar dapat diwujudkan.<br />Kata kunci: Peninjauan Kembali, Keadilan, Kepastian Hukum, Putusan Mahkamah Agung</p>

PERBEDAAN TAFSIR MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MEMUTUS PERKARA PEMILIHAN UMUM SERENTAK

2017 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 1 ◽  
Author(s):  
Suparto Suparto
Keyword(s):  
Judicial Review ◽  
House Of Representatives ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Vice President ◽  
General Election ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Legislative Elections ◽  
General Elections ◽  
Legislative Election

ABSTRAKSelama ini pemilu presiden dan pemilu legislatif dilakukan secara terpisah atau tidak serentak. Pemilu legislatif selalu dilakukan sebelum pemilu presiden dan wakil presiden. Pemilihan umum yang dilakukan secara terpisah dianggap lebih banyak dampak negatifnya serta tidak sesuai dengan UUD NRI 1945. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis dengan pendekatan peraturan perundangundangan. Rumusan masalahnya adalah bagaimanakah pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 sehingga terjadi perbedaan dengan putusan sebelumnya Nomor 51-52-59/PUUVI/ 2008 terkait dengan pelaksanaan pemilu serentak. Hasil penelitian menunjukkan pertimbangan hakim konstitusi dalam memutus Putusan Nomor 14/PUUXI/ 2013 tentang pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden terjadi inkonsistensi. Putusan Nomor 14/ PUU-XI/2013 memutuskan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden harus dilaksanakan secara bersamaan dengan pemilu anggota DPR, DPR, dan DPRD. Sedangkan dalam putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 51-52-59/PUU-VI/2008 pada pengujian pasal dan undang-undang yang sama (Pasal 3 ayat (5) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 2008), Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa pemilu presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan setelah pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD (tidak serentak) adalah tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 (konstitusional). Terjadinya pertentangan putusan ini antara lain disebabkan oleh perbedaan pilihan penafsiran konstitusi.Kata kunci: inkonsistensi, mahkamah konstitusi, pemilu serentak. ABSTRACTDuring this time, the presidential and legislative elections are conducted separately or not simultaneously. The Legislative Elections are always carried out prior to the General Elections of the President and Vice President. The general election is conducted separately as considerably having more negative impacts and inconsistency with the 1945 Constitution. This analysis uses descriptive analysis method with the pertinent laws and regulations approach. The formulation of the issue is what the Constitutional Court Justices took into consideration in its Decision Number 14/PUU-XI/2013 leading to differences to that of its previous Decision Number 51- 52-59/PUU-VI/2008 concerning the implementation of simultaneous elections. The analysis results show inconsistencies in the consideration of the Constitutional Court Justices in ruling the case through the Decision Number 14/PUU-X/2013 on the judicial review of Law Number 42 of 2008 concerning the General Elections of the President and Vice President. The Constitutional Court Decision Number 14/PUU-X/2013 decided that the General Election of the President and Vice President should be implemented simultaneously with the Legislative Election for the Member of the House of Representatives, the Regional Representatives Council, and the Regional House of Representatives. As for the previous decision, the Constitutional Court Decision Number 51-52-59/PUU-VI/2008 on the judicial review of the same article and law (Article 3 (5) of Law Number 42 of 2008), the Constitutional Court decided that the elections of the President and Vice President conducted after the Legislative Election for the Member of the House of Representatives, the Regional Representatives Council, and the Regional House of Representatives (not simultaneously) is not contradictory to the 1945 Constitution. The contradiction of these decisions is partly due to the variety of interpretation on the constitution.Keywords: inconsistency, the constitutional court, simultaneous elections.

scholarly journals Tinjauan Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 dalam Hal Perubahan Ketentuan Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi

PRANATA HUKUM ◽  
2018 ◽  
Vol 13 (2) ◽  
pp. 143-157
Author(s):  
Angga Alfiyan
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Basis

Implementation of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 In the matter of Amendments to the Provisions of Article 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes and Legal Effects Arising from the Decision of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 in The Amendment to the Provisions of Article 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption. The results of this study are, Opinion of the word "Get" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 means "possible", "potential", "can", "not necessarily". If the word "can" is omitted it will weaken Article 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 Year 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, in the case of Corruption categorized as Extraordinary Crime Extraordinary Law law enforcement should be implemented not by weakening the legal basis in eradicating the Corruption.

scholarly journals PENEGAKAN HUKUM KONFLIK AGRARIA YANG TERKAIT DENGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT PASCA PUTUSAN MK NO.35/PUU-X/2012 (Agrarian Conflict Law Enforcement That Was Related to The Rights of Indigenous Peoples Following the Ruling of the Constitutional CourtNo.35/ PUU- X/2012)

2016 ◽  
Vol 16 (2) ◽  
pp. 157
Author(s):  
Ahyar Ari Gayo
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Indigenous Peoples ◽  
Provincial Government ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
The Public ◽  
Application Of Law ◽  
The Government ◽  
Indigenous Forest ◽  
National Police

Kebijakan terkait dengan masyarakat adat yang paling banyak di sorot selama ini adalah di bidang tanah dan sumberdaya alam. Dengan adanya keputusan Mahkamah Konstitus atas Perkara nomor 35/PUU-X/2012 Pengujian terhadap UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan yang menyatakan hutan adat bukan hutan negara, belum menjadi kebaikan bagi masyaraka tadat. Adapaun permasalahan yang akan diteliti adalah: Bagaimana Penegakan Hukum Konflik-konflik Agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.35/PUU-X/2012, Apa hambatan-hambatan dan Kebijakan apa yang dilakukan Pemerintah untuk menyelesaikan Konflik Agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat. Metode Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologi dilengkapi penggalian informasi dengan stakeholder terkait dalam rangka mempertajam kajian dan analisis Penyelesaian yang menyeluruh sebagai implementasi norma konstitusi yang ditegaskan oleh Putusan MK 35/PUU-X/2012 tidak membuat jalan lain tertutup. Antara lain Peraturan Perundang-undangan yang bersebaran dan perlu sinkronisasi, Penerapan penegakan hukum secara sungguh-sunguh dari berbagai stikholder terkait termasuk hasil Inkuiri Nasional Masyarakat Adat yang diselenggarakan oleh Komnas HAM untuk memberi pilihan-pilihan kepada masyarakat. Upaya yang serius dan koordinasi antar kementerian atau lembaga terkait dalam rangk menegakkan konflik-konflik agraria yang terkait dengan hak-hak masyarakat adat tanpa ada ego sektoral. Rekomendasi penelitian ini adalah koordinasi antar institusi atau lembaga terkait seperti Kementerian BPN dan Tata Ruang, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Polri dan tokoh-tokoh masyarakat adat, Komnas HAM, serta Kemendagri agar mendorong Pemda segera mendata, melakukan penelitian dan mengukuhan keberadaan Masyarakat Hukum Adat beserta wilayah adatnya. AbstractPolicies related to indigenous peoples most in highlight during this time is in the field of land and natural resources. With the Konstitus Court decision on Case No. 35 / PUU-X / 2012 Testing of Law No. 41 of 1999 on Forestry which states the indigenous forest instead of the country’s forests, yet be good for Indigenous. The problems to be studied are: How Law Enforcement Agrarian Conflicts related to the rights of indigenous peoples Following the Ruling of the Constitutional Court No.35 / PUU-X / 2012, what barriers and what policies made by the government to resolve the Agrarian Conflict related to the rights of indigenous peoples. Methods This study used juridical sociology include extracting information with relevant stakeholders in order to sharpen the research and thorough analysis of the Settlement as the implementation of the constitutional norm which is confirmed by the Constitutional Court Decision 35 / PUU-X / 2012 did not make another road closed. Among other legislation that needs to be spread and synchronization, Application of law enforcement were full of a variety of related stikholder including the results of the National Inquiry Indigenous Peoples organized by the Commission for giving choices to the public. Serious effort and coordination among relevant ministries or agencies in enforcing circuit has agrarian conflicts related to the rights of indigenous peoples without any sectoral ego. Recommendations of this study is coordination between institutions or agencies such as the Ministry of BPN and Spatial Planning, Ministry of Environment and Forestry, the National Police and leaders of indigenous peoples, the Commission, as well as the Ministry of Home Affairs in order to encourage the provincial government immediately assess, conduct research and confirm existence of Indigenous People and their customary territory.

scholarly journals Pencegahan Korupsi Pasca Putusan MK Nomor 71/PUU/XIV/2016 Melalui Pendekatan Kebijakan

2019 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 30
Author(s):  
Yaris Adhial Fajrin ◽  
Ach. Faisol Triwiwijaya
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Criminal Law ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Strategic Role ◽  
Corruption Prevention ◽  
Legal Force

<div><p><strong>Korupsi sebagai <em>extra ordinary crime</em> dalam upaya memberantasnya tidak cukup hanya mengandalkan penegakan hukum pidana yang sifatnya <em>represif</em> namun juga harus menggunakan <em>instrument </em>pencegahan. Namun pasca putusan MK Nomor 71/PUU/XIV/2016 aspek pencegahan dalam rangka tindak pidana korupsi mengalami kemunduran dalam tataran regulasi karena putusan tersebut menyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 yang merupakan salah satu regulasi yag bersifat pencegahan tindak pidana korupsi. Aspek pencegahan dalam upaya pemberantasan korupsi memiliki peran strategis karena tidak cukup apabila hanya menggunakan penegakan yang sifatnya <em>represif</em>. Dipandang dari sisi keadilan Pancasila serta politik kriminal putusan MK Nomor 71/PUU/XIV/2016 merupakan anomali ditengah gencarnya agitasi pemberantasan korupsi di Indonesia dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat karena dalam tindak pidana korupsi masyarakat adalah korban.</strong></p><p><em>Corruption as an extraordinary crime in an attempt to eradicate it is not enough just to rely on criminal law enforcement that are repressive but also must use the instrument of prevention. But after the Constitutional Court decision No. 71 / PUU / XIV / 2016 aspects of prevention in the context of corruption suffered a setback in the level of regulation because the decision states do not have binding legal force of Article 7 paragraph (2) letter g of Law No. 10 of 2016 which is one regulation meant to be the prevention of corruption. Prevention aspects of the eradication of corruption has a strategic role because it is not enough if it only uses that are repressive enforcement. Viewed from the side of Pancasila justice and criminal politics, the Constitutional Court's decision No. 71 / PUU / XIV / 2016 was an anomaly in the midst of the incessant agitation to eradicate corruption in Indonesia and caused losses to the community because in the corruption act the community was a victim.</em></p></div>

scholarly journals TINJAUAN YURIDIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 25/PUUXIV/2016 DALAM HAL PERUBAHAN KETENTUAN PASAL 2 DAN 3 UNDANG- UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG TINDAK PIDANA KORUPSI

2020 ◽  
Author(s):  
ANGGA ALFIYAN
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Basis

Implementation of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 In the matter of Amendments to the Provisions of Article 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption Crimes and Legal Effects Arising from the Decision of the Constitutional Court Decision Number 25 / PUU-XIV / 2016 in The Amendment to the Provisions of Article 2 and 3 of Law Number 20 of 2001 concerning Corruption. The results of this study are, Opinion of the word "Get" in Article 2 paragraph (1) and Article 3 means "possible", "potential", "can", "not necessarily". If the word "can" is omitted it will weakenArticle 2 paragraph (1) and Article 3 of Law Number 31 Year 1999 as amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption, in the case of Corruption categorized as Extraordinary Crime Extraordinary Law law enforcement should be implemented not by weakening the legal basis in eradicating the Corruption.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document