ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA MATI TERHADAP PEMBUNUHAN BERENCANA (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sambas)

2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
Author(s):  
Amelia Kartika ◽  
Ari Retno
Keyword(s):  
Death Penalty ◽  
Capital Punishment ◽  
Child Protection ◽  
Qualitative Method ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Criminal Code ◽  
District Court ◽  
Research Subjects ◽  
Training And Education

Abstrak Amelia Kartika. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Juli 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sambas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti menggumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan detail. Subjek Penelitian dengan teknik purposive atau hanya informan yang mengetahui Pembunuhan Berencana yaitu: (1) Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sambas, (2) Panitera Pengganti, dan (3) saksi korban. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Pemeriksaan keabsahaan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan Pertimbangan Hakim itu dari surat dakwaan yang menyatakan terdakwa bersama adiknya telah melakukan tindakan pembunuhan yang direncanakan dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa terdapat unsur kesengajaan, ada perencanaan dalam perbuatan tersebut serta terdapat adanya kematian, Pasal 80 ayat (3) UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta menyebabkan anak mati, hakim melihat data, saksi, dan barang bukti yang ada, syarat-syarat terdakwa dipidana, dan hakim dapat memutuskan terdakwa dihukum pidana mati. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana Mati, Pembunuhan Berencana Abstract Amelia Kartika. Analysis of Judges’ Considerations in Imposing the Death Penalty Against Planned Murder (Case Study at The Sambas District Court). Faculty of Teacher Training and Education, PGRI University Yogyakarta. July 2020. This study to determine the judge’s consideration in imposing capital punishment against premedditated murder at the Sambas District Court. This study uses a qualitative method. Researcher collect data by making observations, interviews and dokumentation to obtain complete and detailed data. The research subjects used purposive technique or only imformant who knew planned killings were (1) Chief Judge of the Sambas District Court, (2) Substitute Registrars, and (3) victimwitnesses. Data analysis was performed using descriptive analysis techniques. Check the validity of the data using triangulation techniques. The results of this study concluded the Judge’s consideration from the indictment which stated the defendant and his younger brother had committednthe murder planned in Article 340 of the Criminal Code Jo. Article 55 paragraph (1)-1 of the Criminal Code, that there is a an element of deliberation, there is planning in the act and there is a death, Article 80 paragraph (3) of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and causing children to die, the judge looks at the data, witnesses, and existing evidence,the conditions for the defendant to be sentenced,and the judge can decide that the defendant is sentenced to death. Keywords: Judge’s Consideration, Death Penalty, Planned Murder

PERANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERANGKAT DESA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 3/G/2017/PTUN.YKTENTANG PEMILIHAN PERANGKAT DESA BANTUL)

2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
Author(s):  
Ajeng Rahmadani ◽  
Ari Retno
Keyword(s):  
Qualitative Method ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Research Subjects ◽  
Training And Education ◽  
The Public ◽  
Court Judge ◽  
The Village ◽  
Case Number ◽  
Selection Of

Abstrak AJENG RAHMADANI. Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Sengketa Perangkat Desa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas PGRI Yogyakarta. Juli 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa perangkat Desa Bantul dengan perkara Nomor 3/G/2017/PTUN.YK tentang pemilihan perangkat Desa Bantul, terdapat pihak yang bersengketa yaitu pihak penggugat peserta seleksi pamong Desa Bantul dan tergugat (Lurah Desa Bantul). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian yaitu: (1) Hakim PTUN Yogyakarta, (2) Panitera Pengganti, dan (3) Juru sita. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Pemeriksaan keabsahaan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa mengenai pemilihan perangkat Desa Bantul melalui perkara Nomor 3/G/2017/PTUN.YK yaitu 1) Menerima gugatan berupa surat gugatan yang didaftarkan pada tanggal 2 Februari 2017 dari 6 orang peserta seleksi pamong Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul melalui juru sita PTUN Yogyakarta. 2) Memeriksa surat dan berkas gugatan dengan perkara Nomor:3/G/2017/PTUN.YK tentang pemilihan perangkat Desa Bantul, diperiksa oleh ketua dan panitera PTUN Yogyakarta. Pemeriksaan persiapan sebanyak 6 kali persidangan dari tanggal 13 Februari-20 Maret 2017 yang bersifat tertutup untuk umum dan dilanjutkan persidangan sebanyak 10 kali dari tanggal 29 Maret-7 Juni 2017 yang bersifat untuk umum. 3) Putusan sengketa perangkat Desa Bantul dengan perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.YK pada tanggal 7 Juni 2017 oleh majelis hakim PTUN Yogyakarta yang memberikan putusan dengan menolak semua gugatan dari tergugat dan memberikan hukuman penggugat untuk membayar biaya persidangan sebanyak Rp 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). 4) Menyelesaikan dengan memberikan putusan perkara sengketa perangkat Desa Bantul, para penggugat melakukan minutasi pada tanggal 15 Juni 2017. Kata Kunci : Peranan, PTUN, Sengketa Perangkat Desa Abstract AJENG RAHMADANI. The Role of Yogyakarta State Administrative Court in Resolving Village Apparatus Disputes. Faculty of Teacher Training and Education. Yogyakarta PGRI University. July 2020. This study aims to analyze the role of the Yogyakarta State Administrative Court in resolving disputes in village officials with case Number 3/G/2017/ PTUN.YK above electionforces Village Bantul, there are parties to the dispute namely the plaintiff (six person Bantul Village selection participant) and the defendant (village head of Bantul village). This study uses a qualitative method. Researchers collect data by observing, interviewing and documenting to obtain complete and detailed data. Research subjects using purposive techniques or only informants who know the dispute of village officials, namely: (1) Yogyakarta Administrative Court Judge, (2) Substitute Registrar, and (3) and confiscator. Data analysis was performed using descriptive analysis techniques. Checking the validity of the data using triangulation techniques. The results of this study concluded the role of the Yogyakarta administrative court in resolving Bantul Village device with Case number 3/G/2017/Ptun. YK is 1) received a lawsuit in the form of a lawsuit registered on 2 February 2017 from 6 participants of the selection of the village of Bantul, District Bantul, Bantul regency through the arrest of Ptun Yogyakarta. 2) Check the letter and file of the lawsuit by article number: 3/G/2017/PTUN.YK above electionforces Village Bantul, examined by the Chairman and Clerk of the PTUN Yogyakarta. A 6-time preparatory examination from February 13 to March 20, 2017 which was closed to the public and resumed a trial 10 times from March 29 to June 7, 2017. 3) The verdict of Bantul village device dispute with the case number: 3/G/2017/PTUN. YK on 7 June 2017 by the Court of Justice of the PTUN Yogyakarta who gave the ruling by rejecting all claims from the defendant and giving the plaintiff punishment to pay a trial fee of Rp 394,000.00 (three hundred ninety four thousand rupiah). 4) Resolving by ruling the case of a dispute in Bantul village, the Pengguggat was on 15 June 2017. Keywords:Role, PTUN, Village Equipment Sput

scholarly journals Legal Protection for Child Kidnapping Victims: Case Study in Gianyar District Court

2020 ◽  
Vol 42 (3) ◽  
pp. 333
Author(s):  
Komang Suartana ◽  
I Made Wirya Darma
Keyword(s):  
Child Protection ◽  
Legal Protection ◽  
Criminal Code ◽  
District Court ◽  
Legal Research ◽  
Specific Context ◽  
Criminal Offense ◽  
The Republic ◽  
Special Protection

This article aims to analyze how the crime of child kidnapping is covered in the Indonesian Criminal Code and the type of sanctions that can be imposed on the perpetrator of the crime of child kidnapping. It is a legal research that uses statutory, conceptual, and case approaches in discussing the legal protection of child kidnapping victims. In order to illustrate how the law that protects the victim of child kidnapping is applied by the court, it presents a case study at the Gianyar District Court that investigated a criminal offense of child kidnapping in 2018. The results reveal that the Indonesian Criminal Code classifies child kidnapping as a crime that is punishable as stipulated in Article 330 of the Code. In a more specific context, Law of the Republic of Indonesia Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 22 of 2003 concerning Child Protection includes child kidnapping as a case that needs to be given special protection  A case study regarding the imposing of sanctions on the perpetrator of child kidnapping can be seen in a criminal case before the District Court of Gianyar in 2018. In the judgment, the panel of judges imposing a sentence against the defendant in the form of imprisonment of 8 (eight) years in prison and a fine of Rp. 60,000,000 (sixty million rupiah) subsidiary 6 (six) months in prison;

KEBIJAKAN MODERASI PIDANA MATI

2017 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 193
Author(s):  
Mei Susanto ◽  
Ajie Ramdan
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Death Penalty ◽  
Capital Punishment ◽  
Criminal Code ◽  
Right To Life ◽  
Life Imprisonment ◽  
Research Results ◽  
Moderation Model ◽  
The Right

ABSTRAKPutusan Nomor 2-3/PUU-V/2007 selain menjadi dasar konstitusionalitas pidana mati, juga memberikan jalan tengah (moderasi) terhadap perdebatan antara kelompok yang ingin mempertahankan (retensionis) dan yang ingin menghapus (abolisionis) pidana mati. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan moderasi pidana mati dalam putusan a quo dikaitkan dengan teori pemidanaan dan hak asasi manusia dan bagaimana kebijakan moderasi pidana mati dalam RKUHP tahun 2015 dikaitkan dengan putusan a quo. Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal, dengan menggunakan bahan hukum primer dan sekunder, berupa peraturan perundang-undangan, literatur, dan hasil-hasil penelitian yang relevan dengan objek penelitian. Penelitian menyimpulkan, pertama, putusan a quo yang memuat kebijakan moderasi pidana mati telah sesuai dengan teori pemidanaan khususnya teori integratif dan teori hak asasi manusia di Indonesia di mana hak hidup tetap dibatasi oleh kewajiban asasi yang diatur dengan undang-undang. Kedua, model kebijakan moderasi pidana mati dalam RKUHP tahun 2015 beberapa di antaranya telah mengakomodasi amanat putusan a quo, seperti penentuan pidana mati di luar pidana pokok, penundaan pidana mati, kemungkinan pengubahan pidana mati menjadi pidana seumur hidup atau penjara paling lama 20 tahun. Selain itu masih menimbulkan persoalan berkaitan dengan lembaga yang memberikan pengubahan pidana mati, persoalan grasi, lamanya penundaan pelaksanaan pidana mati, dan jenis pidana apa saja yang dapat diancamkan pidana mati.Kata kunci: kebijakan, KUHP, moderasi, pidana mati. ABSTRACTConstitutional Court’s Decision Number 2-3/PUU-V/2007, in addition to being the basis of the constitutionality of capital punishment, also provides a moderate way of arguing between retentionist groups and those wishing to abolish the death penalty (abolitionist). The problem in this research is how the moderation policy of capital punishment in aquo decision is associated with the theory of punishment and human rights and how the moderation policy of capital punishment in the draft Criminal Code of 2015 (RKUHP) is related with the a quo decision. This study is doctrinal, using primary and secondary legal materials, in the form of legislation, literature and research results that are relevant to the object of analysis. This study concludes, firstly, the aquo decision containing the moderation policy of capital punishment has been in accordance with the theory of punishment, specificallyy the integrative theory and the theory of human rights in Indonesia, in which the right to life remains limited by the fundamental obligations set forth in the law. Secondly, some of the modes of moderation model of capital punishment in RKUHP of 2015 have accommodated the mandate of aquo decision, such as the determination of capital punishment outside the main punishment, postponement of capital punishment, the possibility of converting capital punishment to life imprisonment or imprisonment of 20 years. In addition, it still raises issues regarding the institutions that provide for conversion of capital punishment, pardon matters, length of delay in the execution of capital punishment, and any types of crime punishable by capital punishment. Keywords: policy, criminal code, moderation, capital punishment.

EKSISTENSI PENERAPAN HUKUMAN MATI DI INDONESIA

2016 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
R Ahmad Muhammad Mustain Nasuha
Keyword(s):  
Death Penalty ◽  
Capital Punishment ◽  
Islamic Law ◽  
Criminal Code ◽  
The State ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Draft Bill

This study aims the death penalty in Indonesia. We know where the death penalty is contrary or not in terms of the constitution and Islamic law, then we can conclude that if the legal implementation of the death penalty in Indonesia continue to be done or should be abolished. Based on research and the analysis conducted, conclude that Indonesia According to the Indonesian Constitution that the death penalty in Indonesia is constitutional. Constitutional Court Decision No. 2-3 / PUU-V / 2007 states that the imposition of the death penalty was constitutional. Any law governing capital punishment is not contrary to the Constitution of the State of Indonesia. However the legislation in Indonesia death penalty is still recognized in some legislation. There are three groups of rules, namely: Criminal Dead in the Criminal Code, Criminal die outside the Criminal Code, Criminal die in the Draft Bill. According to Islamic law that the death penalty could be applied to some criminal act or jinazah, either hudud qishahs, diyat or ta'zir among others to: Apostate, Rebel, Zina, Qadzaf (Allegations Zina), Steal (Corruption), Rob (Corruption), Murder.

scholarly journals ANALISIS PUTUSAN NOMOR 559/PID.B/2017/PN.BYW. PENGADILAN NEGERI BANYUWANGI TENTANG PENYEBARAN AJARAN KOMUNISME/MARXISME-LENINISME SECARA MELAWAN HUKUM BERDASARKAN PASAL 107A KUHP

2019 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 1108
Author(s):  
Andreas Purba ◽  
Firman Wijaya
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Criminal Liability ◽  
Criminal Code ◽  
Basic Element ◽  
District Court ◽  
Prison Sentence ◽  
Legal Research ◽  
State Security ◽  
Individual Accountability

Budi Pego was charged with violating Article 107a of Law Number 27 of 1999 concerning Amendment to the Criminal Law Code relating to crimes against State security, because of. Because of these accusations, Budi Pego was charged with a 10-month prison sentence in the Banyuwangi District Court. The problem faced is how criminal liability on the perpetrators of the spread of the teachings of communism in terms of Article 107A of the Criminal Code (case study of decision No. 559 / Pid.B / 2017 / PN.Byw)? The research method used is normative legal research. The results showed that criminal liability on the perpetrators of the spread of the teachings of communism in terms of Article 107A of the Criminal Code in Decision No. 559 / Pid.B / 2017 / PN.Byw. it is inappropriate if this criminal liability model is applied to criminal liability to individuals. Considering that individual accountability still requires actions and mistakes as a basic element of accountability. That is, without any deeds and mistakes, there is no criminal liability. Regarding the Budi Pego case, the policy of criminalizing the ideology of Communism/Marxism-Leninism was decriminalized. If this cannot be done, then the legislators need to revise Law No. 27 of 1999 with the concept of eliminating articles containing formal offenses and replacing them with the formulation of material offenses and in the formulation of the weight of sanctions.

Federation of Malaysia

2019 ◽  
pp. 125-158
Author(s):  
Daniel Pascoe
Keyword(s):  
Death Penalty ◽  
Capital Punishment ◽  
The State ◽  
Federal State ◽  
Judicial Discretion ◽  
Explanatory Factors ◽  
Capital Cases ◽  
The Impact ◽  
Over Time

As with Chapters 3 and 4, the case study on Malaysia begins with a thorough description of the country’s death penalty laws and practice, and Malaysia’s publicly known clemency practice over the period under analysis (1991–2016). Thereafter, for both the Malaysian (Chapter 5) and Indonesian (Chapter 6) cases, the potential explanatory factors for clemency incidence are more complex than for Thailand and Singapore, given these two jurisdictions’ more moderate rates of capital clemency and fluctuating political policies on capital punishment over time. Available statistics suggest that Malaysia’s clemency rate is moderately high, at between 55 and 63 per cent of finalized capital cases. Malaysia is a federal state where pardons are granted by the hereditary rulers or appointed state governors in state-based cases, or by the Malaysian king (Yang di-Pertuan Agong) in federal and security cases, all on the advice of specially constituted Pardons Boards. Chapter 5 presents the following two explanations for Malaysia’s restrictions on death penalty clemency: prosecutorial/judicial discretion and detention without trial in capital cases, and the Federal Attorney-General’s constitutional role on the State and Federal Pardons Boards. As to why Malaysia’s clemency rate has not then fallen to the miniscule level seen in neighbouring Singapore (with both nations closely comparable, as they were once part of the same Federation of Malaya), Chapter 5 points to the relevant paperwork placed before each Pardons Board, the merciful role played by the Malay monarchy, and the impact of excessively long stays on death row before clemency decisions are reached.

scholarly journals Analysis Of Judicial Policy In Deciding Criminal Acts Based Alternative Indictment (Case Study Decision Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora)

2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 147
Author(s):  
Nur Dwi Edie W ◽  
Gunarto Gunarto
Keyword(s):  
Criminal Justice ◽  
Criminal Justice System ◽  
Field Observation ◽  
Justice System ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Secondary Data ◽  
Criminal Code ◽  
Observation Methods ◽  
Case Number

In the criminal justice system process the judge plays a role in implementing the decision in which the decision was taken in consideration of the indictments by the prosecutors. In alternative indictments each indictment is mutually exclusive. The judge will choose one of the charges proven according to his conviction. Therefore the alternative indictment is also called the indictment of choice (keuze telastelgging). This research formed the formulation of the problem namely how is the juridical implication of alternative forms of indictment in case number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora and what is the basis of the judge's judgment in deciding case Number 82 / Pid.B / 2019 / PN.Blora with alternative indictment. This research uses juridical sociological methods with descriptive analysis research specifications. The data used for this study are secondary data with field observation methods and literature and document studies. Based on the research it was concluded (1) the preparation of the indictment in the case of verdict number 82 / Pid.B / 2019 / PN Bla based on Article 378 of the Criminal Code, with an alternative Article 372 of the Criminal Code. In this case, the element that eliminates one another is about the "existence" of the goods in the possession of the defendant. (2) In decision number 82 / Pid.B / 2019 / PN Bla, the judge considers that based on the legal facts revealed in the trial the defendant violated the criminal provisions as in the Second Indictment of alternative charges Article 378 of the Criminal Code Jo Article 64 paragraph 1 of the Criminal Code.�Keywords: Judge Policy; Criminal Decisions; Alternative Indictments.

scholarly journals Kapitalisasi Isu Syariah Terhadap Pergerakan Ekonomi Di Pasar Nasional Dan Global

2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 16-28
Author(s):  
Wening Purbatin Palupi Soenjoto ◽  
Septiyan Hudan Fuadi
Keyword(s):  
Data Processing ◽  
Qualitative Method ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Problem Formulation ◽  
Global Market ◽  
Research Data ◽  
Global Markets ◽  
Research Subjects ◽  
National Market ◽  
Processing Techniques

This study aims to determine the effect of the capitalization of sharia issues on economic movements in national and global markets and try to answer the problem formulation, namely: first, it can describe capitalization of sharia issues that are starting to develop in sharia economic movements in national and global markets. Second: can describe the process of negotiation (interaction) carried out by producers who use sharia issues in trade. Third: can find the implications of the meaning of the results of research and solutions that can add studies related to sharia issues in the economy in national and global markets so that it can be further investigated by subsequent researchers. The method used in this study is a qualitative method with descriptive analysis. Research subjects are informants who provide research data through interviews, surveys and documentation with triangulation data processing techniques to obtain valid research results. Based on the results of the study, it was concluded that the capitalization of sharia issues could affect national and global market movements Keywords: Capitalization, Sharia Issues, Sharia Economy, National Market, Global Market

scholarly journals MANAGEMENT STRES, COPING STRES PADA REMAJA DAN DAMPAK PADA PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH KOTA TERNATE

2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 185
Author(s):  
Nurlaila Nurlaila
Keyword(s):  
Qualitative Method ◽  
Phenomenological Approach ◽  
Research Subjects ◽  
Social Psychological ◽  
Field Notes ◽  
Psychological Maturity ◽  
Age Limit ◽  
Younger Generation ◽  
Depth Interviews

Adolescence is a period where the transition from childhood to adulthood, not only that they also do not form physical maturity (hacking) but will also lead to social-psychological maturity, among others, towards maturity and independence (Ruwaida, 2006 ) This study uses a qualitative method to describe stress management coping in adolescents as a result of parental divorce through a phenomenological approach which focuses on finding facts of human behavior based on the informant's perspective. Methods of collecting data through in-depth interviews and completed with field notes. The research subjects were teenagers whose parents divorced with the age limit (15-22 years) the number of subjects in this case study was 14 (fourteen) people in Ternate City. The behavior and culture of life of informants due to not being able to manage stress and accept family conditions, there is no visible achievement of the informants for regional economic development. very influential in regional development considering that the younger generation is the successor of the nation and state development. The results of this research indicate the condition of adolescents who experience problems such as this affect the development of development when viewed from the achievements that should be owned by the younger generation.  

scholarly journals PARADIGM OF DEATH PENALTY (COMPARATIVE STUDY IN INDONESIA, SAUDI ARABIA AND CHINA)

2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
Author(s):  
Tedy Nopriandi ◽  
Risky Fany Ardhiansyah
Keyword(s):  
Saudi Arabia ◽  
Death Penalty ◽  
Criminal Law ◽  
Capital Punishment ◽  
Islamic Law ◽  
Human Life ◽  
Criminal Code ◽  
Comparative Approach ◽  
Law System ◽  
The Right

The death penalty is one of old criminal type as the age of human life, and the most controversial crime in of all criminal systems, both in countries that adhere to the Common Law System and in countries that embrace Civil Law, Islamic Law and Socialist Law. There are two main thoughts about the death penalty, namely: first, those who want to keep it based on the force provisions, and second are those who wish to the abolition as a whole. Indonesia includes a country that still maintains capital punishment in a positive legal system. This paper aims to resolve problems of the death penalty concept concerning the controversy purpose of the death penalty and to analyze the regulations, procedures and philosophies regarding the death penalty in Indonesia, Saudi Arabia and China. This paper uses normative juridical research and the methods based on the doctrine and developed by the author. The approach used the legal approach, historical approach and comparative approach, then analyzed by the customary method.The result of the study shows that the death penalty can be seen from the philosophical aspects of Indonesian criminal law, as well as the philosophical aspects of Islamic and Chinese criminal law. So that everything can not be separated from the essential legal objectives, namely for the creation of justice. Death penalty in Islamic law turns out the concept of restorative justice specifically for the crime of deliberate killing (al-qatl al-'amd), which the execution highly depends on the victim’s family. The victim’s family, in this case, has the right to choose whether qisas (death penalty) or their apologize for the murder suspect, and diyat payment. While China in the implementation of death penalty applies the concept of rehabilitation, which in the execution of the death penalty is called a death penalty delay for two years and in its implementation, the defendant is given a job and control them. Whereas in Indonesia, capital punishment is a specific criminal offence and threatened with alternatives and is still a draft Criminal Code.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document