PERANAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA PERANGKAT DESA (STUDI KASUS PERKARA NOMOR: 3/G/2017/PTUN.YKTENTANG PEMILIHAN PERANGKAT DESA BANTUL)

2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
Author(s):  
Ajeng Rahmadani ◽  
Ari Retno

Abstrak AJENG RAHMADANI. Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Dalam Menyelesaikan Sengketa Perangkat Desa. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas PGRI Yogyakarta. Juli 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa perangkat Desa Bantul dengan perkara Nomor 3/G/2017/PTUN.YK tentang pemilihan perangkat Desa Bantul, terdapat pihak yang bersengketa yaitu pihak penggugat peserta seleksi pamong Desa Bantul dan tergugat (Lurah Desa Bantul). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian yaitu: (1) Hakim PTUN Yogyakarta, (2) Panitera Pengganti, dan (3) Juru sita. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Pemeriksaan keabsahaan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan Peranan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dalam menyelesaikan sengketa mengenai pemilihan perangkat Desa Bantul melalui perkara Nomor 3/G/2017/PTUN.YK yaitu 1) Menerima gugatan berupa surat gugatan yang didaftarkan pada tanggal 2 Februari 2017 dari 6 orang peserta seleksi pamong Desa Bantul, Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul melalui juru sita PTUN Yogyakarta. 2) Memeriksa surat dan berkas gugatan dengan perkara Nomor:3/G/2017/PTUN.YK tentang pemilihan perangkat Desa Bantul, diperiksa oleh ketua dan panitera PTUN Yogyakarta. Pemeriksaan persiapan sebanyak 6 kali persidangan dari tanggal 13 Februari-20 Maret 2017 yang bersifat tertutup untuk umum dan dilanjutkan persidangan sebanyak 10 kali dari tanggal 29 Maret-7 Juni 2017 yang bersifat untuk umum. 3) Putusan sengketa perangkat Desa Bantul dengan perkara Nomor: 3/G/2017/PTUN.YK pada tanggal 7 Juni 2017 oleh majelis hakim PTUN Yogyakarta yang memberikan putusan dengan menolak semua gugatan dari tergugat dan memberikan hukuman penggugat untuk membayar biaya persidangan sebanyak Rp 394.000,00 (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah). 4) Menyelesaikan dengan memberikan putusan perkara sengketa perangkat Desa Bantul, para penggugat melakukan minutasi pada tanggal 15 Juni 2017. Kata Kunci : Peranan, PTUN, Sengketa Perangkat Desa Abstract AJENG RAHMADANI. The Role of Yogyakarta State Administrative Court in Resolving Village Apparatus Disputes. Faculty of Teacher Training and Education. Yogyakarta PGRI University. July 2020. This study aims to analyze the role of the Yogyakarta State Administrative Court in resolving disputes in village officials with case Number 3/G/2017/ PTUN.YK above electionforces Village Bantul, there are parties to the dispute namely the plaintiff (six person Bantul Village selection participant) and the defendant (village head of Bantul village). This study uses a qualitative method. Researchers collect data by observing, interviewing and documenting to obtain complete and detailed data. Research subjects using purposive techniques or only informants who know the dispute of village officials, namely: (1) Yogyakarta Administrative Court Judge, (2) Substitute Registrar, and (3) and confiscator. Data analysis was performed using descriptive analysis techniques. Checking the validity of the data using triangulation techniques. The results of this study concluded the role of the Yogyakarta administrative court in resolving Bantul Village device with Case number 3/G/2017/Ptun. YK is 1) received a lawsuit in the form of a lawsuit registered on 2 February 2017 from 6 participants of the selection of the village of Bantul, District Bantul, Bantul regency through the arrest of Ptun Yogyakarta. 2) Check the letter and file of the lawsuit by article number: 3/G/2017/PTUN.YK above electionforces Village Bantul, examined by the Chairman and Clerk of the PTUN Yogyakarta. A 6-time preparatory examination from February 13 to March 20, 2017 which was closed to the public and resumed a trial 10 times from March 29 to June 7, 2017. 3) The verdict of Bantul village device dispute with the case number: 3/G/2017/PTUN. YK on 7 June 2017 by the Court of Justice of the PTUN Yogyakarta who gave the ruling by rejecting all claims from the defendant and giving the plaintiff punishment to pay a trial fee of Rp 394,000.00 (three hundred ninety four thousand rupiah). 4) Resolving by ruling the case of a dispute in Bantul village, the Pengguggat was on 15 June 2017. Keywords:Role, PTUN, Village Equipment Sput

Author(s):  
Yetti Herawati ◽  
Linda Astuti ◽  
Maryaningsih

Government Public Relations could serve as a means or channel of government agencies in running relationship with the press, including the Local Government of Bengkulu province. This study aimed to see at how public relations play this role. The method used in this research was descriptive qualitative method in which the data collection was conducted by semi- structured interviews to research subjects. It’s possible for researchers to develop questions appropriate to the situation and condition so it was possible to get complete data. From the research, the role of PR in the Bengkulu Provincial Government ran good relationship with the press. The good role of the public relations could be demonstrated by the implementation of most of the series of activities such as: building and maintaining a good relationship with the press, served and understood the media, press interviews, broadcast rebuttal, filling out the important public section in the press, and documentation.Keywords : Public Relation Role, Mass Media Relation 


2021 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
Author(s):  
Yulia Asyiawati ◽  
Hilwati Hindersah ◽  
Yoppi Yolanda Putri

Abstract. Community participation is very important in realizing sustainable village development, so that development planning can be felt by every level of society. Currently, the development carried out in Katapang Indah Village has not been fully participatory. This can be seen from the contribution of community participation in the development planning process, where the development being implemented has not responded to community needs. Given the importance of community participation in the development planning process, it is necessary to conduct a study on efforts to increase community participation in Katapang Indah Village, in order to realize sustainable development. The purpose of this study is to identify the form and level of community participation in the development planning process. By using the descriptive analysis method, the results show that community participation in Katapang Indah Village is included in the induced participation group with the form of vertical participation, where the community only follows policies that have been formulated by village leaders or traditional leaders. This is due to the lack of knowledge from the community about the importance of participating in the activities of the village development process. Efforts were made to (1) provide outreach to the public about the mechanism for community participation in the planning process; (2) increasing the intensity of socialization and counseling regarding development planning to the community; (3) increasing the role of traditional and community leaders in formulating decisions by taking into account the characteristics and needs of village communities.Keywords: community participation, development planning process, sustainable village developmentAbstrak. Partisipasi masyarakat merupakan sesuatu yang sangat penting dalam mewujudkan pembangunan desa secara berkelanjutan, sehingga perencanaan pembangunan tersebut dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Pembangunan yang dilakukan di Desa Katapang Indah, pada saat ini belum sepenuhnya dilakukan secara partisipatif. Hal ini dapat dilihat dari kontribusi partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, dimana pembangunan yang dilaksanakan belum menjawab terhadap kebutuhan masyarakat. Mengingat pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan, perlu dilakukan kajian mengenai upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Desa Katapang Indah, agar dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Tujuan dari kajian ini adalah mengidentifikasi bentuk dan tingkat partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif diperoleh hasil bahwa partisipasi masyarakat di Desa Katapang Indah termasuk pada kelompok partisipasi terinduksi dengan bentuk partisipasi vertical, dimana masyarakat hanya mengikuti kebijakan sudah dirumuskan oleh pemimpin desa atau tokoh adat. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan dari masyarakat akan pentingnya berpartisipasi dalam kegiatan proses pembangunan desa. Upaya yang dilakukan adalah (1) memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang mekanisme partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan; (2) meningkatkan intensitas sosialisasi dan penyuluhan mengenai perencanaan pembangunan kepada masyarakat; (3) meningkatkan peran dari tokoh adat dan tokoh masyarakat dalam merumuskan keputusan dengan memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masyarakat desa.Kata Kunci : partisipasi masyarakat, proses perencanaan pembangunan, pembangunan desa berkelanjutan


PERSPEKTIF ◽  
2021 ◽  
Vol 10 (2) ◽  
pp. 627-643
Author(s):  
Anugrah P. Telaumbanua ◽  
Marlon Marlon ◽  
Heri Kusmanto

The purpose of this article is to analyze the role of the KPU Binjai City in carrying out the RPP in conducting voter education to the public and analyzing the success of the RPP in increasing public voter participation in Binja City in the 2019 Election. This research uses descriptive analysis research, which aims to provide a description of Research subjects based on data from the variables obtained from the group of subjects studied were about RPP in increasing voter participation, which requires a number of data and descriptions qualitatively to support the research results. The results showed that the Binjai KPU in the 2019 election has played a role as a facilitator, socializer to expand information and the election agenda. The RPP of Binjai City in increasing voter participation in the 2019 election. The participation rate increased by 7.92% from 74.34% to 82.26% for Pileg while for the implementation of the 2019 presidential election the participation rate increased by 16.91% from 65.68 % to 82.59%.


Author(s):  
Sakdiah ◽  
Zulfadli ◽  
Sulaimasyah

The Role of Agusen Tourism Objects in Increasing Community Income (Study in Agusen Village, Blangkejeren District, Gayo Lues Regency). Tourism is an activity that directly touches and engages the community, thus bringing various impacts on the local community. As for the problems in this paper are (1) How the role of the agusen tourist attraction in increasing the income of the people who are in the Agusen Village, Blangkejeren District, Gayo Lues Regency. (2) What factors support and hinder Agusen tourism objects in increasing the people's income in Agusen Village, Blangkejeren District, Gayo Lues Regency. This study aims to determine the role of Agusen attractions in increasing community income in the Agusen Village, Blangkejeren Subdistrict, Gayo lues Regency, and also to find out the supporting factors and inhibiting the role of attractions in increasing the income of Agusen Gampong Subdistricts, Blangkejeren District, Gayo Lues Regency. To obtain the data the author uses a qualitative method, with a descriptive analysis approach, while the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. From the results of the study it can be that: the existence of attractions in increasing community income is a shared responsibility. The existence of attractions can be said to be quite successful in increasing the income of the community in the Agusen Village, Blangkejeren District, Gayo Lues Regency. The supporting factors for Agusen attractions are the good cooperation between the community, the government and the village apparatus. As for the inhibiting factor is due to the absence of specific regulations either from the village or the government so that there are still irregularities in carrying out the task of adding to the community's income in the Agusen Village, Blangkejeren District, Gayo Lues Regency.Keywords: Role, Tourism Objects, Community Income.


2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
Author(s):  
Amelia Kartika ◽  
Ari Retno

Abstrak Amelia Kartika. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. Juli 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap pembunuhan berencana di Pengadilan Negeri Sambas. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peneliti menggumpulkan data dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh data yang lengkap dan detail. Subjek Penelitian dengan teknik purposive atau hanya informan yang mengetahui Pembunuhan Berencana yaitu: (1) Hakim Ketua Pengadilan Negeri Sambas, (2) Panitera Pengganti, dan (3) saksi korban. Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis deskriptif. Pemeriksaan keabsahaan data menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian ini menyimpulkan Pertimbangan Hakim itu dari surat dakwaan yang menyatakan terdakwa bersama adiknya telah melakukan tindakan pembunuhan yang direncanakan dalam pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, bahwa terdapat unsur kesengajaan, ada perencanaan dalam perbuatan tersebut serta terdapat adanya kematian, Pasal 80 ayat (3) UndangUndang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta menyebabkan anak mati, hakim melihat data, saksi, dan barang bukti yang ada, syarat-syarat terdakwa dipidana, dan hakim dapat memutuskan terdakwa dihukum pidana mati. Kata Kunci : Pertimbangan Hakim, Pidana Mati, Pembunuhan Berencana Abstract Amelia Kartika. Analysis of Judges’ Considerations in Imposing the Death Penalty Against Planned Murder (Case Study at The Sambas District Court). Faculty of Teacher Training and Education, PGRI University Yogyakarta. July 2020. This study to determine the judge’s consideration in imposing capital punishment against premedditated murder at the Sambas District Court. This study uses a qualitative method. Researcher collect data by making observations, interviews and dokumentation to obtain complete and detailed data. The research subjects used purposive technique or only imformant who knew planned killings were (1) Chief Judge of the Sambas District Court, (2) Substitute Registrars, and (3) victimwitnesses. Data analysis was performed using descriptive analysis techniques. Check the validity of the data using triangulation techniques. The results of this study concluded the Judge’s consideration from the indictment which stated the defendant and his younger brother had committednthe murder planned in Article 340 of the Criminal Code Jo. Article 55 paragraph (1)-1 of the Criminal Code, that there is a an element of deliberation, there is planning in the act and there is a death, Article 80 paragraph (3) of Law No. 23 of 2002 concerning Child Protection and causing children to die, the judge looks at the data, witnesses, and existing evidence,the conditions for the defendant to be sentenced,and the judge can decide that the defendant is sentenced to death. Keywords: Judge’s Consideration, Death Penalty, Planned Murder


2017 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 169
Author(s):  
Evi Setyowati ◽  
Arsiyah Arsiyah ◽  
Ahmad Riyadh Umar Balahmar

The purpose of this study was to describe the role of Family Planning and Vice builder Family Planning Villages in disseminating contraceptives in the village of the District Kebonagung Sukodono and constraints faced in the field. This study uses data source in the form of primary data and secondary data, data collection techniques by observation, interview and documentation.  While  the data analysis techniques used in this research is descriptive analysis with qualitative approach that includes: data collection, data reduction, data presentation and conclusion. The results indicate of this study that the role of PLKB and PPKBD have been performing their duties and functions in  accordance with the rules, but there are some employees that the power of a response is slow, zoning does not fit the rules due to the small number of officers, and their dual position. So that the delivery of information to the public to experience problems. At least the officer due to their employees who retired due to age and system of recruitment moratorium and that no return.


Author(s):  
Faujiah Faujiah ◽  
Ade Millatus Sa’adiyyah

The Role of Society in the Moral Development of Children Due to Divorce Parents in Kapuren Village, Walantaka District, Serang City, Banten. Faculty of Teacher Training and Education, Pancasila and Citizenship Education, Banten Jaya University. This study aims to determine how the role of the community on children's moral development in the Kapuren Village. The subjects of this study are the Village Chief, Divorce Actors, Children and the Community. This researcher uses a qualitative method with a descriptive approach because to see the facts and conditions in the field that occur when the research takes place by presenting what actually happened. The results of this study indicate that there is still a lack of community's role in children's moral development due to parents' trust.  


Author(s):  
Valentina M. Patutkina

The article is dedicated to unknown page in the library history of Ulyanovsk region. The author writes about the role of Trusteeship on people temperance in opening of libraries. The history of public library organized in the beginning of XX century in the Tagai village of Simbirsk district in Simbirsk province is renewed.


Author(s):  
Cristina Garrigós

Forgetting and remembering are as inevitably linked as lifeand death. Sometimes, forgetting is motivated by a biological disorder, brain damage, or it is the product of an unconscious desire derived from a traumatic event (psychological repression). But in some cases, we can motivate forgetting consciously (thought suppression). It is through the conscious repression of memories that we can find self-preservation and move forward, although this means that we create a fable of our lives, as Nietzsche says in his essay “On the Uses and Disadvantages of History for Life” (1997). In Jonathan Franzen’s novel, Purity (2015), forgetting is an active and conscious process by which the characters choose to forget certain episodes of their lives to be able to construct new identities. The erased memories include murder, economical privileges derived from illegal or unethical commercial processes, or dark sexual episodes. The obsession with forgetting the past links the lives of the main characters, and structures the narrative of the novel. The motivated erasure of memories becomes, thus, a way that the characters have to survive and face the present according to a (fake) narrative that they have constructed. But is motivated forgetting possible? Can one completely suppress facts in an active way? This paper analyses the role of forgetting in Franzen’s novel in relation to the need in our contemporary society to deny, hide, or erase uncomfortable data from our historical or personal archives; the need to make disappear stories which we do not want to accept, recognize, and much less make known to the public. This is related to how we manage information in the age of technology, the “selection” of what is to be the official story, and how we rewrite our own history


Author(s):  
Adistya Iqbal Irfani, ◽  
Moh. Yasir Alimi ◽  
Rini Iswari

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bentuk toleransi dan faktor pendorong dan faktor penghambat toleransi masyarakat Jawa dengan studi kasus di Dukuh Medono Kabupaten Batang. Di dukuh tersebut, penganut organisasi agama seperti NU, Muhammadiyah dan Kristen Jawa di Dukuh Medono saling hidup rukun. Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian menunjukan bahwa toleransi antar penganut NU, Muhammadiyah, Kristen Jawa tampak berbagai bentuk. Antara NU dan Kristen Jawa dalam bentuk partisipasi dalam ritual tahlilan, sedangkan antar ketiganya tampak dalam bentuk kerja bakti, saling membantu dalam acara hajatan, perkawinan campur dan saling berkunjung bila ada yang sakit. Faktor pendorong toleransi antara lain budaya toleransi yang sudah lama, pernikahan antar penganut yang berbeda, sosialisasi toleransi dalam keluarga, dan kepemimpinan desa yang menekankan pentingnya toleransi. Sedangkan faktor penghambat toleransi yaitu perbedaan pandangan antar penganut NU dan Muhammadiyah dalam pelaksanaan ibadah, pernikahan beda keyakinan, dan sikap menyinggung keyakinan diantara penganut yang ada. The objective of this study is to explore forms of tolerance and the driving factor of religious tolerance in Dukuh Medono, Batang. In that village, the followers of NU, Muhammadiyah, and Kristen Jawa live peacefully and united in tolerance. The research method used here is a qualitative method with phenomenology approach. The result of the research shows that the tolerance between NU followers and Javanese Christians take the form of participation in tahlilan ritual. The tolerance between NU, Muhammadiyah followers, and Kristen Jawa followers are expressed through kerja bakti, mutual support in hajatan rituals, mixed marriage, visits to the sick, and social activities together. The factors which help to create tolerance include the culture of tolerance which exist in the village, marriages between religious followers, the socialization of tolerance within family, the socialization of tolerance within the society and the role of village administrative leaders. On the other hand, the factors which distract tolerance are different point of view between NU dan Muhammadiyah followers in some religious aspects, marriage between different religious followers, and the attitude of insulting others beliefs.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document