scholarly journals Kedudukan Upah dan Hak-Hak Lain Pekerja Pada Perusahaan Pailit Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2-13

2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 155-161
Author(s):  
Adeline Laureen Turangan ◽  
Agusmidah Agusmidah ◽  
Suria Ningsih
Keyword(s):  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Research ◽  
Length Of Service ◽  
Severance Pay ◽  
Insurance Policies ◽  
Employment Rights ◽  
A Company

UU Ketengakerjaan No. 13 Tahun 2003 menetapkan bahwa dalam keadaan perusahaan dinyatakan pailit maka kedudukan upah pekerja/buruh tidak didahulukan sebelum kreditor separatis, pembayaran utang pajak, penggantian polis asuransi dan hak tanggungan. Hal ini dapat menghilangkan hak pekerja/buruh untuk memperoleh upah dan hakhak pasca hubungan kerja (pesangon, uang penghargaan masa kerja, penggantian hak). Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 upah pekerja atau buruh harus didahulukan. Sehingga harusnya apabila suatu perusahaan diputuskan pailit, maka perusahaan tersebut terlebih dahulu membayar hak upah pekerja atau buruhnya yang terutang, meski kedudukan hak-hak lain pekerja atau buruh masih berada di bawah tagihan hak upah dan kreditur separatis.   Major Labour Act No. 13 of 2003 stipulates that in the condition when a company is declared bankrupt then the position of wages for workers / laborers is not prioritized before the separatist creditors, payment of tax debt, replacement of insurance policies, and mortgage rights. This can eliminate the rights of workers / laborers to obtain wages and post-employment rights (severance pay, length of service pay, compensation). This study was a normative legal research with a statutory approach. The results of the study revealed that after the Constitutional Court Decision No. 67 / PUU-XI / 2013 the wages of workers or laborers must be prioritized. So that if a company is declared bankrupt, then the company should pay the wage rights of its workers or workers who are owed first, even though the position of other rights of workers or workers is still under the bill of wage rights and separatist creditors.

scholarly journals Sikap Mahkamah Konstitusi Mengenai Keberlakuan Perjanjian Internasional dalam Hubungannya dengan Hukum Nasional

2018 ◽  
Vol 7 (3) ◽  
pp. 329
Author(s):  
Gede Marhaendra Wija Atmaja ◽  
Nyoman Mas Aryani ◽  
Anak Agung Sri Utari ◽  
Ni Made Ari Yuliartini Griadhi
Keyword(s):  
Subject Matter ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
International Agreement ◽  
Textual Studies ◽  
Legal Research ◽  
The Law ◽  
The Republic

The purpose of this study is to find out the position of the Constitutional Court which later? an understanding of the politic of International agreement law adopted by the Republic of Indonesia. This can be reviewed from the legal considerations that underlying the Constitutional Court Decision. It is a legal research that examines the laws and regulation related to Constitutional Court through several stages: elaborate textual studies, completing textual studies, analyzing legal materials and determine conclusions. The study shows that International and legalized agreement that has not been ratified are placed as part of national law and are used as a reference to enrich the reasoning horizon in interpreting the constitution. Law on the ratification of the International Agreement containing norms which are attachments and an inseparable part of the law, which in its existence as a law constitutes the authority of the Constitutional Court to examine its constitutionality. In this context, the constitutional Court embraced the politic law of monism with the primate of national law and the Constitutional Court embraced the politic law of dualism when examining the constitutionality of the law concerning the ratification of the International Agreement-in terms of subject matter. Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengetahui sikap Mahkamah Konstitusi yang nantinya akan memberikan pemahaman tentang politik hukum Perjanjian Internasional yang dianut Negara Republik Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari pertimbangan hukum yang mendasari amar Putusan Mahkamah Konstitusi. Artikel ini merupakan suatu penelitian hukum yang mengkaji Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Mahkamah Konstitusi yang ada dengan langkah-langkah melakukan studi tekstual, melengkapi studi tekstual serta melakukan analisis terhadap bahan hukum yang terkumpul dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa Perjanjian Internasional yang telah disahkan maupun yang belum disahkan ditempatkan sebagai bagian dari hukum nasional dan dijadikan rujukan guna memperkaya cakrawala penalaran dalam menafsirkan Undang-Undang dasar. Undang-Undang tentang pengesahan Perjanjian internasional memuat norma yang merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang bersangkutan, yang dalam keberadaannya sebagai Undang-Undang merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji konstitusionalitasnya. Dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi  menganut  politik hukum monisme dengan primat hukum nasional dan Mahkamah Konstitusi menganut politik  hukum dualisme saat menguji konstitusionalitas Undang-Undang tentang pengesahan Perjanjian Internasional dalam hal menyangkut pokok perkaranya.

scholarly journals Perubahan Makna terhadap Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

2018 ◽  
Vol 15 (3) ◽  
pp. 502
Author(s):  
Vidya Prahassacitta
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Secondary Data ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Problem ◽  
Literature Study ◽  
Public Officials ◽  
Legal Research ◽  
Original Meaning ◽  
Before And After

Permasalahan dalam penelitian ini, pertama: makna Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 pra dan pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Kedua, penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 pra Putusan Mahkamah Konstitusi No. 25/PUU-XIV/2016. Ketiga, efek dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dalam meminimalisir kriminalisasi perbuatan pegawai negeri sipil atau pejabat publik. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan yuridis normatif. Sebagai penelitian kualitatif maka data yang dipergunakan merupakan data sekunder yang terdiri dari data hukum primer, sekunder dan tertier yang diperoleh dari studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan mahkamah konstitusi tersebut telah mengubah rumusan delik dari formil menjadi materiil yang menjadikan makna pasal tersebut semakin menjauh dari makna awalnya. Pada akhirnya, keluarnya putusan mahkamah konstitusi tersebut tidak dapat memecahkan permasalahan hukum yang telah ada sebelumnya bahkan putusan tersebut berpotensi menimbulkan permasalahan baru yang dapat menghambat proses penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia.The problems on this research are, first: the meaning of Article 2 paragraph (1) and Article 3 UU No. 31 Year 1999 before and after Constitutional Court Decision Number 25/PUU-XIV/2016. Second, the application of Article 2 paragraph (1) and Article 3 UU No. 31 Year 1999 before Constitutional Court Decision Number 25/ PUU-XIV/2016. Third, the effects of Constitutional Court Decision in minimizing criminal actions conducted by civil servants and public officials. This research is a legal research using normative legal approach. As qualitative research, this research uses secondary data consist of primary, secondary, tertiary legal data collected from literature study. The results show that the constitutional court decision has changed the formulation of the offense from formal to material which makes the meaning of the article different from its original meaning. At last, the constitutional court deciasion could not solve the existing legal problem, but contrary it potentially creates a new problem which obstructs law enforcement process in combating corruption in Indonesia.

scholarly journals An Analysis of The Offense of Unpleasant Action in Article 335 Paragraph (1) of The Indonesian Criminal Code

2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 151-159
Author(s):  
Xavier Nugraha ◽  
Kusuma Wardani Raharjo ◽  
Ahmad Ardhiansyah ◽  
Alip Pamungkas Raharjo
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Criminal Code ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
The Core ◽  
Core Elements ◽  
The Law ◽  
The Guardian

The Constitutional Court as the guardian of the constitution and the guardian of human rights has the duty to ensure that the Law does not contradict the constitution and does not violate human rights. One of the manifestations of this can be seen in the Constitutional Court Decision Number 1 / PUU-X / 2013, where the Constitutional Court removed the element "Some other deeds or unpleasant treatment/act" in Article 335 paragraph (1) of the Criminal Code. With the removal of the core elements of Article 335 paragraph (1) of the Criminal Code, raises questions related to the existence of the offense whether it still exists or not. Based on this, this study will examine 1) Application of Article 335 of the Criminal Code Before the Decision of the Constitutional Court Number 1 / PUU-X / 2013 and 2.) Application of Article 335 of the Criminal Code After the Decision of the Constitutional Court Number 1 / PUU-X / 2013. This research is a normative legal research with a statute approach, conceptual approach, and case approach. Based on this research, it was found that after the Constitutional Court Decision Number 1 / PUU-X / 2013 that offenses of unpleasant acts had been reconstructed into forced offenses.

scholarly journals IMPLIKASI HUKUM TIDAK DILAKSANAKANNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN UNDANG-UNDANG

2019 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 1089
Author(s):  
Andre Suryadinata ◽  
Toendjoeng Herning Sitaboeana
Keyword(s):  
Rule Of Law ◽  
Judicial Review ◽  
House Of Representatives ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Research ◽  
The Rule Of Law ◽  
Legal Implications ◽  
Rules Of Procedure

The Constitutional Court is one of the branches of judicial power that has authority to adjudicate at the first and last level whose decision is final to test the law against the Constitution as regulated in Article 24C paragraph (1) of the 1945 Constitution. The final nature of  decision of the constitutional court is binding on the entire community since it was said in the Open Plenary Session. Therefore, decision of constitutional court that invalidates the validity of a law must be followed up by legislators in the cumulative list open to the national legislation program. But in practice there are 2 (two) decisions that have not been followed up, namely Constitutional Court Decision Number 31 / PUU-XI / 2013 and Constitutional Court Decision Number 30 / PUU-XVI / 2018. Based on this description, it will be examined regarding the legal implications of not implementing the Constitutional Court Decision in case of judicial review? The author examines the problem using the method of normative legal research with the statutory approach. From the results of this study, it was found that the non-follow-up of the two decisions had violated the principle of rule of law in concept of the rule of law, and caused the loss of the decision-making power, and was a form of neglect of principle of legal awareness. So it is necessary to make changes in stages of the Constitutional Court Law and the House of Representatives' Regulations on Rules of Procedure.

PERBANDINGAN HUBUNGAN HUKUM ANAK LUAR KAWIN TERHADAP ORANG TUA AKIBAT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/ PUU-VIII/2010, UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

2020 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
pp. 84
Author(s):  
Galih Rahmawati ◽  
Diana Tantri Cahyaningsih
Keyword(s):  
Conceptual Framework ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Literature Study ◽  
Legal Research ◽  
Legal Relationship ◽  
Primary Materials ◽  
Secondary Materials

<p>Abstract<br />This article aims to compare the legal relationship between nonmarital child to parents based on the Constitutional Court Desecion Number 46/PUU-VIII/2010, Law Number 24 of 2013 about Amendment to Law Number 23 of 2006 about Population Administration and Law Number 1 of 1974 about Marriage. This research is a normative legal research particulary prescriptive research. The data research are in the form of primary materials and secondary materials. The technique of collecting legal materials is literature study technique. The approaches in this research is legislation approach. The conceptual framework is deductive. The result of the research showed an inconsistency of The Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010, Law Number 24 of 2013 about Amendment to Law Number 23 of 2006 about Population Administration and Law Number 1 of 1974 about Marriage on the legal relationship between nonmarital children to parents.<br />Keywords: Legal Relationship; Nonmarital Child; Parents</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk membandingkan hubungan hukum anak luar kawin terhadap orang tua berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Artikel ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskiptif. Sumber data dari artikel ini yaitu berupa bahan hukum primer dan bahan<br />hukum sekunder. Tehnik pengumpulan bahan hukum dalam artikel ini adalah tehnik studi kepustakaan.  Pendekatan dalam artikel ini adalah pendekatan perundang-undangan. Metode berpikir yang digunakan dalam artikel ini adalah metode berpikir deduktif. Hasil artikel menunjukkan adanya inkonsistensi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010,Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap hubungan hukum anak luar kawin dengan orang tuanya.<br />Kata Kunci: Hubungan Hukum; Anak Luar Kawin; Orang Tua</p>

scholarly journals The Validity Of Marriages Agreement Made After Ongoing Based Marriage Law In Indonesia

Jurnal Akta ◽  
2018 ◽  
Vol 5 (4) ◽  
pp. 937
Author(s):  
Intan Fajriyanti ◽  
Munsharif Abdul Chalim
Keyword(s):  
Civil Code ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Marriage Law ◽  
Legal Research ◽  
Research Results ◽  
The Law ◽  
Legal Marriage ◽  
Legal Consequences

Mating agreement has been stipulated in Article 29 of Act No. 1 Of 1974. Married to the present agreement remains in the society. The problems examined in this study is: what are the factors occurrence marriage agreement, how the validity of the agreement to marry, and the legal consequences mating agreement executed after the course of the marriage. The method used is a normative legal research. The result of the first conclusion that the arrangement agreement are married in Indonesia in the Act include the Civil Code, the Marriage Act No. 1 of 1974, KHI and the Constitutional Court Decision No. 69 / PUU-XIII / 2016, and at the conclusion of research results mating agreement made after the course of a legal marriage do not violate the boundaries of the law, religion, and morality.Keywords: Agreement; Mating Agreement; Marriage Law.

scholarly journals TIDAK DINAMIS NAMUN TERJADI DINAMIKA DALAM HAL UJI KONSTITUSIONAL NORMA ZINA

2018 ◽  
Vol 11 (3) ◽  
pp. 291
Author(s):  
Iskandar Muda
Keyword(s):  
Data Analysis ◽  
Qualitative Data ◽  
Criminal Code ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Research ◽  
Qualitative Data Analysis ◽  
Constitutional Review ◽  
New Ideas

ABSTRAKPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUXIV/2016 menyatakan "menolak perrmohonan para pemohon seluruhnya" pada uji konstitusional pasal-pasal KUHP terkait norma zina yang diajukan para pemohon, yang pada intinya berkeinginan adanya "pembaruan" norma tentang perzinaan. Putusan a quo tidak juga disepakati secara bulat, ada empat hakim konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda. Artinya pula putusan a quo dapat dimakna tidak dinamis namun ada dinamikanya. Untuk itu penulis perlu mengkaji bagaimanakah makna pemahaman tidak dinamis namun ada dinamikanya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016 terkait uji konstitusional pasal-pasal dalam KUHP terkait norma zina. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, sedangkan analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna pemahaman putusan a quo tidak dinamis karena tidak menghasilkan ide baru. Sedangkan makna pemahaman ada dinamikanya adalah sebagaimana adanya empat hakim konstitusi yang mempunyai pendapat berbeda dan pendapat berbeda tersebut sejalan pula dengan sebagian besar permohonan para pemohon terkait adanya permohonan "pembaruan" norma zina, akan tetapi ketika "masuk" ke ranah pemidanaannya tidak sependapat.Kata kunci: makna tidak dinamis, dinamika, norma zina. ABSTRACTConstitutional Court Decision Number 46/PUUXIV/2016 rejecting the request of the petitioners in its entirety, in a constitutional review of the articles of Criminal Code regarding adultery norms filed by the petitioners, which essentially wish for "renewal" of the norms. Decision a quo was also not agreed upon unanimously considering that there were four constitutional justices having different opinions. It can be said that decision a quo is undynamic, although it still has dynamics within. Therefore, it needs to be elaborated on what is meant by undynamic but there is a dynamics in the Constitutional Court Decision Number 46/PUUXIV/2016 related to the constitutional review of articles in the Criminal Code regarding adultery norms. This is a normative legal research done through normative qualitative data analysis. The results show that the sense of undynamic decision quo is understood for it does not generate new ideas. While what is meant by occuring dynamics is that there are four constitutional court justices having different opinions, which is consistent with the petitioners in major terms related to the request for "renewal" of adultery norms, but dissent when it comes to penalizing.Keywords: undynamic meaning, dynamics, adultery norms.

scholarly journals PENGAWASAN NOTARIS OLEH MAJELIS PENGAWAS NOTARIS DAERAH PASCA PUTUSAN M.K.NO. 49/PUU-X/2012

2017 ◽  
Vol 5 (4) ◽  
pp. 783
Author(s):  
Dewa Nyoman Rai Asmara Putra ◽  
Sagung Putri M.E Purwani
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Organizational Structure ◽  
Supervisory Board ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Research ◽  
Judicial Process ◽  
The Public ◽  
The Republic ◽  
Legal Force

Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) No 30 Tahun 2014, pengawasan notaris dilakukan oleh Menteri, dan kata pengawasan di dalamnya termasuk juga mengenai pembinaan. Untuk melaksanakan tugas dimaksud oleh menteri, dalam hal ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dibentuk Majelis  Pengawas Notaris, yaitu suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris. Pasal 66 ayat (1) UUJN menentukan: Untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, mengambil fotokopi minuta akta dan/atau surat-surat yang dilekatkan dalam minuta akta atau protokol notaris, serta pemanggilan notaris untuk hadir dalam  pemeriksaan berkaitan dengan akta yang dibuatnya, atau protokol notaris, dengan persetujuan MPD. Mahkamah Konstitusi dalam putusan nya Nomor 49/PUU-X/2012,  menyatakan frase “dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah” pada Pasal 66 UUJN, adalah bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Permasalahan yuridis nya adalah: Apa saja wewenang MPD pasca putusan MK No. 49/PUU-X/2012 ? dan Bagaimana mekanisme pemeriksaan notaris oleh MPD? Dengan jenis penelitian hukum normatif permasalahan tersebut terjawab, bahwa Tugas dan wewenang  MPD pasca Putusan MK. No. 49/PUU-X/2012 hanya untuk melakukan pemeriksaan berkala dan/atau jika dipandang perlu, serta melakukan pemeriksaan notaris jika ada pengaduan dari masyarakat. Tugas dan kewenangan notaris sebagaimana Pasal 66 UUJN, berdasarkan No. 2 Tahun 2014 sebagai UU Perubahan atas UUJN dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris. Mengenai mekanisme pemeriksaan Notaris harus dilakukan sesuai dengan UUJN Nomor 30 Tahun 2004, UU Per UUJN No 2 Tahun 2014, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia  Republik Indonesia Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004 Tentang Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja, Dan Tata Cara Pemeriksaan Notaris; dan Keputusan Menteri  Hukum  Dan Hak Asasi Manusia  Republik Indonesia No. M.39-PW.07.10 Tahun 2004 Tentang  Pedoman Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas  Notaris. The Law on Position of Notary (UUJN) No 30 Year 2014, the supervision of a notary is conducted by the Minister, and the supervisory word in it also includes the guidance. To carry out the duties referred to by the minister, in this case the Minister of Justice and Human Rights established the Supervisory Board of Notary, which is an agency having the authority and obligation to conduct supervision and guidance on the notary. Article 66 Paragraph (1) UUJN determines: For the purposes of the judicial process, investigators, prosecutors, taking photocopies of minas deeds and / or letters embedded in minority deed or notary protocols, and notarial notes to be present in the examination relating to the deeds they make , Or notary protocol, with the approval of the MPD. The Constitutional Court in its decision No. 49 / PUU-X / 2012 states that the phrase "with the approval of the Regional Supervisory Board" in Article 66 UUJN, is contradictory to the 1945 Constitution and has no legal force. The juridical issue is: What are the powers of the MPD after the Constitutional Court's decision No. 49 / PUU-X / 2012? And What is the mechanism of notary examination by MPD? With this type of normative legal research the problem is answered, that the task and authority of the MPD after the Constitutional Court Decision. No. 49 / PUU-X / 2012 only to conduct periodic and / or deemed necessary inspections and to conduct a notary examination if there is a complaint from the public. Duties and authorities of a notary as referred to in Article 66 UUJN, based on No. 2 of 2014 as Law on Amendment of UUJN is conducted by the Honorary Board of Notary. Regarding the mechanism of inspection of a Notary must be done in accordance with UUJN Number 30 Year 2004, UU Per UUJN No 2 Year 2014, Regulation of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number M.02.PR.08.10 Year 2004 About Procedures for Member Appointment, Dismissal of Members, Organizational Structure, Work Procedures, and Procedure of Notary Inspection; And Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. M.39-PW.07.10 of 2004 on Guidelines for the Implementation of Duties of the Notary Supervisory Board.

scholarly journals The Implementation of Outsourcing System in Industrial Relation after the Constitutional Court Decision No. 27/PUU-IX/2011 in West Nusa Tenggara

2017 ◽  
Vol 8 (3) ◽  
pp. 109-116
Author(s):  
H. Lalu Husni ◽  
Any Suryani Hamzah
Keyword(s):  
Industrial Relation ◽  
Legal Reasoning ◽  
Court Decision ◽  
Protective Measure ◽  
Constitutional Court ◽  
Specific Time ◽  
Legal Research ◽  
Private Companies ◽  
Labor Contract ◽  
Article 59

Abstract The present study is an empirical legal research which was conducted at the companies in West Nusa Tenggara. The data were obtained through legal reasoning which is logical, systematic and coherent and were analyzed using descriptive-analytic. Based on the analysis, the result showed that the implementation of outsourcing system in industrial relation after the Constitutional Court decision No. 27/PPU-IX/2011 on private companies in West Nusa Tenggara has not been done properly. The companies which became object of the study have understood that after the Constitutional Court Decision No. 27/PPUIX/ 2011, labor contract on outsourcing system has changed from PKWT (perjanjian kerja waktu tertentu/ labor contract for specific time) to PKWTT (perjanjian kerja waktu tidak tertentu/ labor contract for an unspecified time). In other words, the principle of labor protective measure transfer at companies might happen in case the company implements PKWT. However, the Constitutional Court Decision No. 27/PUU/-IX/2011 which changed PKWT into PKWTT collides with Article 59 of Act No. 13 of 2003 on Manpower.

scholarly journals Analisis Tentang Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Sebagai Penegak Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 196-212
Author(s):  
Yunan Andika Putra ◽  
Lauddin Marsuni ◽  
Abd Rahman
Keyword(s):  
Research Methods ◽  
Research Method ◽  
Competition Law ◽  
Court Decision ◽  
Sufficient Evidence ◽  
Constitutional Court ◽  
Legal Research ◽  
The Law ◽  
Research Initiatives

Penelitian betujuan mengetahui penegakan hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh KPPU di Indonesia. Metode penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Kewenangan Penyelidikan yang dimiliki oleh KPPU adalah atribusi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan telah dikuatkan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, yang dalam pelaksanaanya, Komisi memberikan mandat Penyelidikan kepada Investigator Pemeriksaan untuk mendapatkan alat bukti yang cukup, tetapi hambatannya KPPU tidak mempunyai upaya paksa seperti penggeledahan dan penyitaan untuk mendapatkan dokumen/surat yang dapat menjadi alat bukti; (2) Hukum persaingan usaha dapat berjalan dikarenakan telah memuat norma primer yang bersifat larangan dan norma sekunder tentang tata cara penanganan perkara yang dilakukan melalui empat tahapan, yaitu pertama, klarifikasi terhadap laporan atau penelitian inisiatif, kedua, penyelidikan untuk mendapatkan alat bukti yang cukup, ketiga, pemeriksaan Majelis Komisi untuk membuktikan dugaan pelanggaran, dan keempat, penjatuhan Putusan Komisi. The research aims to find out the enforcement of business competition law conducted by KPPU in Indonesia. The research method uses normative legal research methods. The results of this study indicate that: (1) The Investigative Authority possessed by KPPU is attribution through Law Number 5 of 1999 concerning the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition and has been strengthened through the Constitutional Court Decision Number 85 / PUU-XIV / 2016, which in its implementation, the Commission mandates Investigation to Investigate Investigators to obtain sufficient evidence, but the obstacle is that KPPU does not have compelled efforts such as searches and confiscation to obtain documents / letters that can serve as evidence; (2) The law of business competition can run because it contains primary norms that are prohibited and secondary norms concerning the procedures for handling cases which are carried out in four stages, namely first, clarification of reports or research initiatives, second, investigations to obtain sufficient evidence, third, examination of the Commission Council to prove the alleged violation, and fourth, the imposition of the Commission's Decision.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document