scholarly journals Leading urban change with people powered public spaces. The history, and new directions, of the Placemaking movement

2019 ◽  
pp. 127-134
Author(s):  
Ethan Kent

Successful urban development is usually anchored by vital public spaces where people naturally want to gather: a crossroads or a main street, third place business, public market, waterfront wharf, library, railway station, campus, agora, piazza, or civic square. These spaces become truly magnetic places when they provide purpose and meaning for the broad groups of people they serve. Public places are most dynamic—and most enduring—when they showcase and boost a community’s unique public life, economy, and culture. This is especially true when the people using them are involved in their creation, continual re-creation, management, and governance. This is the essence of placemaking. Great public spaces happen through community-driven placemaking and place-led governance. These great places are the foundation of great communities, which in turn are the building blocks of a prosperous, equitable, and resilient society.

Author(s):  
William Adiputra Dharmawan ◽  
Doddy Yuono

Modern people have a demanding and busy life. Jakarta is not an exception. Whose people is growing rapidly in terms of socio economic standing into middle class.This class requires different types and patterns of usage of space. They prefer to live in suburubia, spends time in malls instead of local places, and usually have 9-5 jobs.The mall’s role as a public space is problematic as it can siphon away public life that could’ve happen in local place which can shape a strong sense of place and character. Other than that, malls also requires a significant energy commitment to get to it, doesn’t create community around it, exclusive to lower class people, etc. A local third place is proposed as a solution. To pull back public life into the suburbia. Something smaller in scale, making the visitors into people not mere consumer. A personal place, A place that forms communities, a palce that is local so people don’t have to spend a lot of energy going to the place. A place that is open to all. A Third place. In this final project, the chosen site is right in the middle of a housing complex in Pulomas. Local residents would only have to walk no more than 5 minutes to visit the place. It provides public spaces that are in demand by local residents, such as food hall, gym, study space, archery hall, eventspace, etc in smaller scale. Public life that is stolen from the mall is taken back into the local place, creating a sense of place and community. AbstrakMasyarakat modern memiliki tuntutan kehidupan yang sibuk dan padat. Tidak terkecuali penduduk Jakarta. Yang strata sosio-ekonominya bertumbuh secara cepat menjadi kalangan menengah ke atas. Kalangan ini memiliki kebutuhan ruang dan pola penggunaan ruang yang berbeda. Mereka memilih untuk tinggal di perumahan, menghabiskan waktu di mall dibanding di tempat yang lokal, dan umumnya memiliki pekerjaan 9-5. Penggunaan mall sebagai tempat publik berpotensi menjadi masalah, ketika kehidupan publik yang bisa menjadi karakter suatu tempat di alihkan ke tempat yang anonim seperti  mall. Kurangnya kehidupan publik mengikis sense of place dan social capital yang dimiliki sebuah tempat. Selain itu mall juga membutuhkan komitmen energi yang besar untuk mencapai mall, pengunjung yang tidak menjalin komunitas, ekslusifitas terhadap kalangan menengah kebawah, dlsb. Third place yang lokal di usulkan sebagai solusi, untuk menarik kembali kehidupan publik di perumahan. Sebuah tempat yang mempunyai skala lebih kecil, menjadikan pengunjungnya sesama manusia, personal, membentuk komunitas, lokal sehingga kita tidak perlu banyak energi untuk mengunjungi tempat itu, dan terbuka bagi semua, sebuah third place. Di proyek tugas akhir ini, dipilih site tepat di tengah perumahan, di Pulomas. Warga lokal hanya tinggal jalan kaki tidak lebih dari 5 menit untuk mencapai site. Menyediakan tempat publik skala kecil yang dibutuhkan oleh warga lokal seperti food hall, gym, ruang studi, lapangan panahan, eventspace, lounge, dll. Kehidupan publik yang sebelumnya dicuri oleh mall dan tempat lain dilokalisasikan, menciptakan sebuah sense of place, dan sense of community.


Author(s):  
Muhammad Ricky Siswanto ◽  
Mieke Choandi

Bandung Wetan is known to have many distros and clothing stores which indirectly give birth to many designers or clothes makers, with many designers or clothes makers who need a place where they can look for ideas and exchange ideas, therefore many cafes or restaurants are built. can search for ideas or exchange ideas. Although there are a variety of cafes and restaurants available in the Bandung area, most of the cafes and restaurants require expenses by visitors, which makes it inaccessible to all members of the community or visitors from outside the city itself, in connection with this need a place where clothing makers, designers and communities can gather or exchange ideas no matter their age and economy, they can gather and talk without social gaps. This third place will help the development of the needs of the city community and also the city's economy in the next few years, by increasing the creativity generated by the many places where they can look for inspiration and ideas. The people of the Bandung Wetan area, especially the Cihapit Village will increase the quality of work, study, and products produced by the community. Third place or third place is one of the answers to the approach of urban development itself in an effort to increase the value of an area caused by changes in functions and changes in the pattern of urban space itself. AbstrakBandung wetan dikenal memiliki banyak distro dan toko baju yang secara tidak langsung melahirkan banyak desainer ataupun pembuat baju, dengan banyaknya desainer atau pembuat baju yang membutuhkan tempat dimana mereka dapat mencari ide-ide dan bertukar pikiran, oleh karena itu terbangun banyak kafe ataupun restoran dimana mereka dapat mencari ide ataupun bertukar pikiran. Walaupun terdapat berbagai macam kafe dan restoran yang tersedia di wilayah bandung,  sebagian banyak dari kafe dan restoran itu memerlukan pengeluaran biaya oleh pengunjung, yang menjadikannya tidak dapat di akses oleh semua kalangan masyarakat ataupun pengunjung dari luar kota itu sendiri, sehubungan dengan hal itu diperlukannya tempat dimana pembuat baju, desainer dan mesyarakat dapat berkumpul ataupun bertukar pikiran tidak peduli umur dan ekonomi mereka, mereka dapat berkumpul dan berbincang tanpa adanya kesenjangan sosial. Third place ini akan membantu pembangunan kebutuhan masyarakat kota dan juga ekonomi kota dalam beberapa tahun kedepan, dengan menaikan ke-kreatifitas yang di hasilkan karena banyaknya tempat dimana meraka dapat mencari inspirasi dan ide-ide. Masyarakat wilayah Bandung Wetan, khususnya Kelurahan Cihapit akan menaikan kualitas kerja, belajar, maupun produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Third place atau tempat ketiga adalah salah satu jawaban pendekatan penembangan perkotaan itu sendiri dalam upaya meningkatkan nilai suatu kawasan  yang di akibatkan oleh perubahan fungsi dan perubahan pola ruang kota itu sendiri.


Author(s):  
Rindi Wulandari

<p class="AbstractEnglish"><strong>Abstract:</strong> Maintaining health is very important for life especially in the current Covid-19 pandemic. One of the protocols imposed by the government for people who do in public spaces or open facilities is to check body temperature. In this study, arduino-based body temperature gauges were designed to have reminder alarms if the body temperature was above 37.30 and connected to a computer device via bluetooth. This body temperature gauge utilizes the DS18B20 sensor to measure temperature in celsius (0C). Body temperature data is also displayed on the 16x2 (cm) LCD found on the appliance. The test results of body temperature measuring instruments compared to thermo guns and have a deviation range of 1.16% - 2.02%. This body temperature gauge is expected to be installed in public places that need to conduct checks on the people who will be active in the room, the operator can stand at the control table so that it does not come into direct contact with the community.</p><p class="AbstrakIndonesia"><strong>Abstrak:</strong> Menjaga kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan terutama di masa pandemi Covid- 19 sekarang. Salah satu protokol yang diberlakukan oleh pemerintah bagi masyarakat yang berkegiatan di ruang umum atau fasilitas terbuka adalah memeriksa suhu tubuh. Dalam penelitian ini dibuat rancang bangun alat pengukur suhu tubuh berbasis arduino yang memiliki alarm pengingat jika suhu tubuh berada diatas angka 37.30 dan terhubung ke perangkat komputer melalui bluetooth. Alat pengukur suhu tubuh ini memanfaatkan sensor DS18B20 untuk mengukur suhu dalam satuan celcius (0C). Data suhu tubuh juga ditampilkan pada LCD 16x2 (cm) yang terdapat pada alat. Hasil pengujian alat ukur suhu tubuh dibandingkan dengan thermo gun dan memiliki rentang penyimpangan 1.16% - 2.02%. Alat pengukur suhu tubuh ini diharapkan dapat dipasang di tempat-tempat umum yang membutuhkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap masyarakat yanga akan beraktifitas diruangan tersebut, operator dapat berdiri di meja kendali sehingga tidak kontak langsung dengan masyarakat.</p>


Author(s):  
Sahar MAHOOD

Pasha was one of the most prominent Ottoman governors who ruled Baghdad during the rule of the Ottoman Empire, and he was also one of the most important administrative reformers in the city, as he was appointed as its governor in (1869 AD), so he assumed the task of the Ottoman state’s control over the Arab Gulf countries such as (Kuwait, Qatar, Bahrain, Al-Ahsa We find). This study acquires its importance through the important administrative reforms that Medhat Pasha undertook in Baghdad, so we dealt with it in this research in some detail, as his reforms in the fields of (education, mail, health, administration, and construction, etc.) were of great importance in administrative and urban development. For the city of Baghdad, as it established the first building blocks for establishing a solid central administrative system and distinguished urban development. Perhaps one of the most prominent objectives of this study is to shed light on the important reforms of Governor Medhat Pasha in the city of Baghdad, especially in the administrative, urban, educational and other fields, and to stand on each one of them in order to demonstrate its importance and impact on Al-Baghdadi society. As for the problem of this study, it lies in the disclosure of many challenges that coincided with the reforms of Medhat Pasha, which caused a qualitative shift in the administrative system in Baghdad, the most prominent of which was the popular revolution by the people of this city following the imposition of compulsory conscription, even though the governor faced it And he was able to control it and where he did not stop his reforms, whose effects and features remain fresh to this day. He regretted that Medhat Pasha did not help him with his reforms at the Sublime Porte, so the intrigues and plots were trampled upon him, and he was subsequently transferred to the state of Izmir and he was arrested on charges of killing Sultan Abdul Aziz. The judgment was not executed, so he ordered his exile to the city of Taif, and he died in prison in 1883AD.


2018 ◽  
Vol 59 (1) ◽  
pp. 27-41
Author(s):  
Paweł Pistelok

Abstract A city’s public spaces ought to meet a number of requirements to serve their main purpose, that is to foster public life. They need, for instance, to answer people’s needs, fulfil certain social functions, and let people use their basic rights, among them the most important right of access. In Katowice, one of the most prominent examples of the regeneration of public spaces is now the Culture Zone. The aim of this paper is to discuss the development of social functions in the area mentioned, a fine example of the post-industrial heritage of Upper Silesia. Applying some of the qualities of public space identified in the theories adopted, the paper discusses how the Culture Zone [in Polish: Strefa Kultury] fulfils the above-mentioned demands and requirements. Is it accessible? Does it meet the need for comfort? Does it function as a leisure space? By referring to analyses and opinions presented in the literature and comparing them with the results of the author’s own empirical research, this article discusses the importance, opportunities, and shortcomings of the Culture Zone as a public space.


DeKaVe ◽  
2013 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
Akbar Annasher

Broadly speaking, this paper discusses the phenomenon of murals that are now spread in Yogyakarta Special Region, especially the city of Yogyakarta. Mural painting is an art with a media wall that has the elements of communication, so the mural is also referred to as the art of visual communication. Media is a media wall closest to the community, because the distance between the media with the audience is not limited by anything, direct and open, so the mural is often used as media to convey ideas, the idea of ??community, also called the media the voice of the people. Location of mural art in situations of public spatial proved inviting the owners of capital to use such means, in this case is the mural. Manufacturers of various products began racing the race to put on this wall media, as time goes by without realizing the essence of the actual mural art was forced to turn to the commercial essence, the only benefit some parties only, the power of public spaces gradually occupied by the owners of capital, they hopes that the community can view the contents of messages and can obtain information for the products offered. it brings motivation and cognitive and affective simultaneously in the community.Keywords: Mural, Public Space, and Society.


Author(s):  
Francine May

Methods for studying the public places of libraries, including mental mapping, observation and patron mapping are reviewed. Reflections on the experience of adapting an observational technique for use in multiple different library spaces are shared. Sont passées en revue les méthodes pour étudier la place publique des bibliothèques, y compris les représentations mentales, l’observation et la catégorisation des usagers. L’auteure partage ses réflexions sur l’expérience d’adapter une technique d’observation à différents espaces de bibliothèque. ***Full paper in the Canadian Journal of Information and Library Science***


Author(s):  
_______ Naveen ◽  
_____ Priti

The Right to Information Act 2005 was passed by the UPA (United Progressive Alliance) Government with a sense of pride. It flaunted the Act as a milestone in India’s democratic journey. It is five years since the RTI was passed; the performance on the implementation frontis far from perfect. Consequently, the impact on the attitude, mindset and behaviour patterns of the public authorities and the people is not as it was expected to be. Most of the people are still not aware of their newly acquired power. Among those who are aware, a major chunk either does not know how to wield it or lacks the guts and gumption to invoke the RTI. A little more stimulation by the Government, NGOs and other enlightened and empowered citizens can augment the benefits of this Act manifold. RTI will help not only in mitigating corruption in public life but also in alleviating poverty- the two monstrous maladies of India.


2021 ◽  
Vol 21 (1) ◽  
Author(s):  
Maria Ganczak ◽  
Oskar Pasek ◽  
Łukasz Duda – Duma ◽  
Dawid Świstara ◽  
Marcin Korzeń

Abstract Background Face masks have been employed in the COVID-19 pandemic plans as a public and personal health control measure against the spread of SARS-CoV-2. In Poland, obligatory wearing of masks in public spaces was introduced on April 10th, 2020; a relaxation of previous universal measures was announced on May 29th, 2020, limiting use to indoor public places. Objective To assess use of masks or other protective devices in public spaces in Poland during the SARS-Cov-2 epidemic. Methods A non-participatory covert observational study was conducted on three dates, (10.05/18.05/25.05.2020) at public spaces in 13 regions with different risks. Ten consecutive individuals were observed by each of 82 medical students (n = 2460 observations), using a structured checklist. Results Among 2353 observed persons, the female/male ratios were 1.0, 1.1, and 1.0 on the three dates. Almost three quarters - 73.6% (n = 552/750) were using masks on date 1, 66.5% (544/818) on date 2; and 65.7% (516/785) on date 3. Cloth masks predominated on all dates (64.7–62.3%-62.6%), followed by medical (23.4–28.5%-26.9%). Being female (OR = 1.77–1.47-1.53 respectively) and location in a closed space (OR = 2.60–2.59-2.32) were each associated with higher usage. Participants in sports were about two times less likely to use masks (OR = 0.64–0.53-0.53) as compared to other activities. The proportion using masks correctly decreased gradually over time (364/552; 65.9%; 339/544; 62.3% and 304/516; 58.9%). More females wore masks correctly (date 1: 205/294; 69.7% vs 159/258; 61.6%, and date 3: 186/284; 65.5% vs 118/232; 50.9%; p = 0.045; p = 0.0008 respectively). Uncovered noses (47.3–52.7%) and masks around the neck (39.2–42.6%) were the most frequent incorrect practices. Conclusions Practices were not in line with official recommendations, especially among males, and deteriorated over time. Cloth masks were predominantly used in public spaces. Health promotion, through utilizing all available communication channels, would be helpful to increase compliance.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document