scholarly journals RESTORASI POLITIK LEGISLASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH BERBASIS RISET

Author(s):  
Ria Casmi Arrsa

Potret pembentukan peraturan daerah di tingkat provinsi atau kabupaten/kota merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh pemerintahan di daerah (amanat Konstitusi Pasal 18 Ayat 6) dalam menjalankan roda pemerintahan di tingkat lokal. Banyak kemajuan yang telah dicapai dalam proses legislasi, namun secara empiris masih ditemukan berbagai celah kelemahan sehingga menyebabkan peraturan daerah dimaksud menjadi tidak efektif dan implementatif. Hal tersebut disebabkan lemahnya pemahaman pembentuk peraturan dalam merumuskan norma hukum dalam peraturan daerah dan juga belum adanya pelembagaan budaya riset melalui naskah akademik yang bersifat satu-kesatuan dalam proses perumusan sampai pada tahap pertanggung jawaban akademik. Sehingga permasalahan adalah apakah yang menjadi dasar urgensi kedudukan riset akademik dalam proses penataan politik legislasi pembentukan peraturan daerah, kemudian bagaimana pertanggung jawaban akademik yang sebagai upaya penataan (restorasi) politik legislasi pembentukan peraturan daerah. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konsep, didapatkan kesimpulan bahwa pasca penetapan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka pelembagaan Naskah Akademik mutlak diperlukan untuk melahirkan peraturan daerah yang partisipatif dan berkelanjutan, sehingga dampak positifnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat di era otonomi daerah.<p>Implementation of regional autonomy walk faster amid growing public demand for creating a participatory democratic order that the welfare of the people. In an effort to realize the prosperity and independence of the region, establishment of regional regulations portrait at both provincial, district, and the city is an integral part of the constitutional authorities in the area owned by the Government (Constitutional mandate of Article 18 Paragraph 6 ) in running the government at the local level. Many progress has been achieved in legislative process, however empirically found too many gap, causing a variety of local regulation is ineffective and not implementative. It happened due to the lack of understanding of legal drafter in formulating legal norms at regional regulation as well as the absence institutionalization of a research culture through academic draft that is the unity in formulation process up to academic accountability. Therefore,the problems that determined in this paper are (1) what is the basic of urgency academic research in process arrangement of political legislation regional regulation formation, (2) How about academic accountability as an effort to rearrangement political legislation of regional regulation formation. This paper using juridical normative method, with legislation and conceptual approach. The view of writer is that after enacted the law number 12 year 2011 on legislation formation, then the institutionalization of academic draft absolutely needed to delivered of regional regulation that sustainable and participative until the positively impact would be enjoyed for improving social welfare in authonomy regional era.</p>

2019 ◽  
Vol 19 (1) ◽  
pp. 75
Author(s):  
Lies Ariany ◽  
Risni Ristiawati

The Regional government which carried out based on the principle of autonomy as wide as possible implies that the regions are given the authority to regulate and manage all their own affairs. So, this study tried to conduct a study of normative law to further examine the nature of the implementation of regional autonomy, and the second tried to analyze the role of regional regulations in order to support the implementation of regional autonomy through library research using the statute approach and conceptual approach. The results of the study indicated that one of the important ideals and rationalities for implementing regional autonomy was to make the policy process closer to the society, not only in the central government. For this reason, authority needs to be given so that local governments can take their own initiative to make decisions regarding the interests of the local community through laws at the local government level. Thus, the contents of the Regional Regulations are to accommodate the interests of the people in the regions in order to achieve happiness and prosperity that is distributed equally to the people in the area.Pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi yaitu memberi dan melaksanakan rumah tangga itu sendiri. Untuk alasan ini, penelitian ini adalah studi hukum normatif untuk memeriksa lebih lanjut tentang pelaksanaan otonomi daerah dan pendekatan lain yang dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan perpustakaan menggunakan pendekatan Statuta dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu cita-cita dan rasionalitas penting pelaksanaan otonomi daerah adalah membuat proses lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya di pemerintah pusat. Untuk alasan ini, perlu mengisi ruang sehingga pemerintah dapat mengambil inisiatif sendiri untuk membuat keputusan tentang lingkungan masyarakat melalui peraturan di tingkat pemerintah daerah. Ini adalah konten materi dari Peraturan Daerah pada dasarnya untuk mengakomodasi manfaat masyarakat di daerah dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kemakmuran yang didistribusikan secara merata kepada orang-orang di daerah tersebut.(The regional government is carried out based on the principle of autonomy is giving and carrying out the household itself. For this reason, the research is normative legal studies to examine more about the implementation of regional autonomy and other approaches that can be analyzed using the library approach using the Statute approach and the conceptual approach. The results of the study show that one of the important ideals and rationalities of the implementation of regional autonomy is to make the process closer to the community, not only in the central government. For this reason, it is necessary to fill the space so that the government can take its own initiative to make decisions about the community environment through a regulation at the regional government level. This is the material content of the Regional Regulation is essentially to accommodate the benefits of the community in the area in order to achieve happiness and prosperity that is evenly distributed to the people in the area). 


Wajah Hukum ◽  
2018 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 146
Author(s):  
Mhd Ansori

Supervision is a part of the overall authority of the government, because at the last level the Central Government must be responsible for the whole administration, justifying the holding of supervision of all regional actions, because the integrity of the Unitary State must be maintained. Regional autonomy as autonomy for regional people and not "regional" autonomy in the sense of a particular region / territorial at the local level, if the implementation of regional autonomy is carried out by the Regional Government, that authority must be managed fairly, honestly and democratically. In administering the government, the central government uses the principles of decentralization, co-administration and deconcentration in accordance with the prevailing laws and regulations, while the regional governments in administering the government use the principles of decentralization and co-administration. The purpose of this paper is to find out, analyze the supervision of regional autonomy. The type of research used is normative juridical research, using a conceptual approach, a legislative approach and a historical approach.


2020 ◽  
Vol 4 (4) ◽  
Author(s):  
Nurwan Nurwan ◽  
Ali Hadara ◽  
La Batia

ABSTRAK: Inti pokok masalah dalam penelitian ini meliputi latar belakang gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, Faktor-faktor yang mendorong gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, proses gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dan akibat gerakan sosial masyarakat Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna? Latar belakang gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba yaitu keadaan kampungnya yang hanya terdiri dari beberapa kepala keluarga tiap kampung dan jarak yang jauh masing-masing kampung membuat keadaan masyarakatnya sulit untuk berkomnikasi dan tiap kampung hanya terdiri dari lima sampai dengan tujuh kepala keluarga saja. Kampung ini letaknya paling timur pulau Muna terbentang dari ujung kota Raha sekarang sampai kampung Wakuru yang saat ini. Kondisi ini juga yang menjadi salah satu faktor penyebab kampung ini kurang berkembang baik dibidang ekonomi, sosial politik, pendidikan maupun di bidang kebudayaan. Keadaan ini diperparah lagi dengan sifat dan karakter penduduknya yang masih sangat primitif. Faktor yang mendorong adanya gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna adalah adanya ketidaksesuaian antara keinginan pemerintah setempat dan masyarakat yang mendiami Kampung Labaluba pada waktu itu. Sedangkan proses gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna bermula ketika pemerintah seolah memaksakan kehendaknya kepada rakyat yang menyebabkan rakyat tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari adanya gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna terbagi dua yaitu akibat positif dan akibat negatif.Kata Kunci: Gerakan Sosial, Factor dan Dampaknya ABSTRACT: The main issues in this study include the background of the social movement of Labaluba Village, Kontumere Village, Kabawo Sub-District, Muna District, Factors that encourage social movements of Labaluba Kampung Sub-village, Kontumere Village, Kabawo Sub-District, Muna District, the social movement process of Labaluba Village, Kontumere Village, Kabawo Sub-District Muna Regency and due to Labaluba community social movements Kontumere Village Kabawo District Muna Regency? The background of the Labaluba Kampung community social movement is that the condition of the village consists of only a few heads of households per village and the distance of each village makes it difficult for the community to communicate and each village only consists of five to seven households. This village is located east of the island of Muna stretching from the edge of the city of Raha now to the current village of Wakuru. This condition is also one of the factors causing the village to be less developed in the economic, social political, educational and cultural fields. This situation is made worse by the very primitive nature and character of the population. The factor that motivated the existence of the social movement of Labaluba Village in Kontumere Village, Kabawo Subdistrict, Muna Regency was the mismatch between the wishes of the local government and the people who inhabited Labaluba Village at that time. While the process of social movements in Labaluba Village, Kontumere Village, Kabawo District, Muna Regency began when the government seemed to impose its will on the people, causing the people to disagree with the policy. The consequences arising from the existence of social movements in Labaluba Village, Kontumere Village, Kabawo District, Muna Regency are divided into two, namely positive and negative effects. Keywords: Social Movements, Factors and their Impacts


2018 ◽  
Vol 7 (2.26) ◽  
pp. 40
Author(s):  
Mekala T ◽  
Devakar B ◽  
Govindhasamy P ◽  
Nishkal Kanna B

Citizens of our country face municipal complications like Street damage, Street cleaning, Garbage bin overflowing, light post damage, wa-ter outage etc. They started to register their complaints with advanced technologies. The complaint registration has many ways to file their complaints, it makes easier to register the complaint and saves our time. To solve these types of complications, we are going to implement a web application that helps the people to intimate about their issues directly to the government officer. So when the people iden-tify any complications in the city`s environment then, the government officer will solve the complications through his web portal. This will minimize time as well as money to go to an office for complaint registration. If the problem solved by those subjective then user will get the problem solved message. Otherwise, the problem will be again send to higher authorities to take action about it. The message alert will hap-pens repeatedly until the problem gets solve. Only the authorized persons have the rights to create the account by using aadhar card etc. 


2018 ◽  
Vol 3 (3) ◽  
pp. 243-248
Author(s):  
Danil Fahreza Pohan ◽  
Muhammad Rusdi ◽  
Sugianto Sugianto

Abstrak. Pesatnya pertumbuhan penduduk dan tingginya perkembangan pembangunan, menyebabkan banyaknya kawasan yang beralih fungsi menjadi kawasan yang bukan peruntukan yang sesuai yang telah ditetapkan oleh pemerintah termasuk ruang terbuka hijau (RTH) yang berfungsi untuk menunjang kualitas hidup masyarakat di dalam suatu kota baik dari segi lingkungan maupun kesehatan. Pesatnya perkembangan suatu kota tentu banyak menarik minat masyarakat untuk pindah menuju kota tersebut, semakin meningkatnya jumlah penduduk tentu juga meningkatkan kebutuhan akan oksigen. Untuk itu Kota Bireuen dituntut mampu menyediakan RTH untuk mengimbangi kebutuhan oksigen masyarakat kota itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung ketersediaan RTH yang direncanakan di dalam RDTR Kota Bireuen. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ada lah metode deskriptif dengan teknik survai. Sedangkan analisis kecukupan RTH menggunakan rumus berdasarkan luas daerah dibagi dengan RTH yang tersedia. Hasil perhitungan analisis RTH di dapat bahwasannya RTH Kota Bireuen sebesar 46,96%.Kata Kunci: Bireuen, RTH, RDTR Abstrack. The rapid growth of population and the high development of the developmental, causing the number of areas that switch functions to areas that are not appropriate designation established by the government including green open space (GOS) that serves to support the quality of life of people in a city both in terms of environment and health . The rapid development of a city would attract many people to move to the city, the increasing number of people of course also increases the need for oxygen. For that Bireuen City is required to provide GOS to compensate for the oxygen needs of the people of the city itself. This study aims to calculate the planned GOS availability in the DSP of Bireuen City. The method used in this research is descriptive method with survey technique. While the analysis of GOS adequacy using the formula based on the area divided by the available GOS. The calculation result of GOS analysis can be that the GOS of Bireuen City is 46.96%.Keyword: Bireuen, GOS, DSP


2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 55
Author(s):  
Karto Wijaya ◽  
Heru Wibowo

This developing area provides a very wide potential in the development as an area that has excellent products or development projects in Bandung. Cigondewah area has the potential to become this area as a creative industrial area that can support the income of the people and the city of Bandung. Cigondewah is one of the areas known as the Cigondewah environment and surrounding areas as a creative industrial area about the utilization of textile industry waste that sells the rest of cloth from factories around the city of Bandung. The area of Cigondewah grows and develops with the uniqueness of the community itself that will take advantage of opportunities from the textile industry, homes along the road corridor that turns into the shelter, the community into warehouses and shops to sell fabrics.It is also the aim of the government to promote and develop tourist areas Cigondewah for the future to be better again to enhance the identity of the area Cigondewah as a tourist area fabric shopping in the city of Bandung. This study aims to determine the development of creative industries in Cigondewah. Cigondewah Textile Tourism Area of Bandung City, especially Capacity Building, to show the identity and image of Cigondewah area as a textile tourism area in Bandung City. The identity of Cigondewah area which is currently called Cigondewah as Tourism Shopping Area Cloth. From this research is expected to give an idea that the environment is in the corridor Cigondewah road.


2018 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 404
Author(s):  
Tubagus Arya Abdurachman

The discussion of this research is the development of creative cities in a country is the result of the efforts of the government and creative actors in the city in the country. Creative city can not be separated from the potential of social capital that is owned by the people in the city. Social capital is a social organization concept that includes network of norms and social trusts that facilitate mutual coordination and cooperation including in developing the regional economy. This research aims to (1) know the contribution of social capital in making a creative city, (2) express the social capital and creativity of individuals and communities to realize creative city, and (3) know aspects of social capital that dominant influence on a creativity of the city. The method of this research is qualitative primary data with technic observation and indepth interview, also secondary data in the form of document and archive analysis from Bandung city as one of creative city in Indonesia. Research is done during 2015-2016. Conclusions this research are (1)Social capital that form trust, tolerance, cooperation, openness, and independence of the community greatly contributes in the creation of creative city because through the braided integration of social capital that forms a norm of behavior binding for its citizens to be creative and does not require material capital,(2)Individual urban creativity formed through the process of socialization of elements of social capital in the life of society to trigger creativity of individuals and society as a whole, and (3) The form of openness, tolerance, and cooperation are the dominant elements of social capital in growing the creativity of individuals and societyKeywords: Creatif city, Social capital


2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 382-387
Author(s):  
A. A. ayu Diah Uthari Pramesti ◽  
I Ketut Kasta Arya Wijaya ◽  
Desak Gde Arini

Indonesia is a maritime country surrounded by a sea that is rich in natural resources, therefore a unified system is needed to maintain security and also to allocate all energy sources offered by the sea so that it can be managed appropriately. The management of water safety and security in Indonesia is regulated in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. In this research, there are two main problems that will be examined, namely first about the management arrangements for safety and security requirements in Indonesian maritime territory and second What is the authority of the local government in developing the safety and security requirements of shipping in Indonesian maritime territory. This research is a normative legal research, using a statutory approach and a conceptual approach. The result of this research is the management of shipping coaching is carried out by the government. The form of guidance carried out by the government is in the form of supervision, control and regulation. Legal protection for the administration of regional autonomy is in line with the provisions of Law Number 23 o/2014 which involves regional governments and carries out legal protection for various government affairs in the context of community service and natural resource management.


2020 ◽  
Vol 22 (1) ◽  
pp. 25-48
Author(s):  
Sri Walny Rahayu ◽  
Widiya Fitrianda

Lagu-lagu tradisional Aceh merupakan bagian rezim hak cipta dan termasuk dalam ekspresi budaya tradisional masyarakat Aceh, kekayaan dan identitas bangsa. Untuk memajukan lagu-lagu tradisonal sebagai bagian kebudayaan Aceh, diperlukan langkah strategis melalui perlin-dungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan untuk mewu-judkan masyarakat Aceh yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam Kebudayaan. Hal lainnya, lagu-lagu tradisional Aceh merupakan hak milik yang dapat beralih melalui warisan. Dalam praktiknya ahli waris pencipta lagu-lagu Aceh tidak memahami dan belum mendapatkan hak ekonominya  sebagai-mana diatur dalam Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Budaya masyarakat komunal berbeda pandang dengan filosofi konsep hak kekayaan Intelektual, bersifat eksklusif monopoli, dan lemahnya implementasi penegakan hukum hak cipta merupakan persoalan yang harus mendapat perhatian pemerintah di Aceh dalam melestarikan budaya tradisonalnya. Tujuan penulisan menjelaskan perlindungan hukum terhadap lagu tradisional Aceh yang merupakan ekspresi budaya tradisional, menjelaskan perlindungan kepada ahli waris pencipta lagu Aceh melalui warisan menurut Undang-Undang Hak Cipta, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, dan Hukum Islam menjelaskan kendala pengalihan pencipta hak ekonomi lagu-lagu tradisional Aceh melalui warisan. Jenis penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, atau yang disebut penelitian yuridis normatif yang menguji norma hukum sebagai objek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual dan pendekatan hukum komparatif. Tulisannya disajikan dalam bentuk analisis deskriptif. Aceh Traditional Cultural Expression and Its Inheritance Model Traditional Acehnese songs which are part of the copyright regimes are one part of the expression of traditional Acehnese culture, wealth and national identity. The promotion of Acehnese culture through traditional songs requires a strategic step through protection, development, utilization, and coaching to realize an Acehnese society that is politically sovereign, economically independent, and has a personality in culture. Other things Traditional Aceh songs are property rights that can be transferred through inheritance. In practice the heirs of Acehnese songs creators do not understand and obtain economic rights from the commercial use of Acehnese songs as stipulated in Article 16 paragraph (2) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright. The communal society's culture is different from the philosophy of the concept of intellectual property rights that is exclusively monopoly and the weak implementation of copyright law enforcement is an issue that must be gotten the attention of the government, especially in Aceh to preserve the traditional Acehnese culture which is the expression of its people. The purpose of writing is to explain the legal protection of traditional Acehnese songs which are expressions of Acehnese cultural identity, explain the protection to the heirs of the creators of Aceh songs through inheritance according to the 2014 UUHC, the Civil Code and Islamic Law and explain what constitutes obstacles to the transfer of rights economic creator of traditional Acehnese songs through inheritance. This type of research uses secondary data as the main data, or so-called normative juridical research that tests legal norms as the object of research. The approach used is the conceptual approach and comparative legal approach. This writing is presented in the form of descriptive analysis.


2015 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 141-155
Author(s):  
Mul Yadi ◽  
Harry Rudyantoro ◽  
Ujang Bahar

ABSTRACT  Related to the implementation of the Regional Regulation (Perda) about the increase in parking rates at the edge of the road prone to congestion in the city of Bogor ratified and entered into force on July 2, 2012, The first location that imposed this tariff is the Way Suryakencana and Jalan Siliwangi Bogor and the second location is the application of The Government through the Department trials Traffic Transportation (DLLAJ) Bogor City gets a reaction from the people around Jalan Suryakencana. Enactment of the increase in parking rates at Jalan Bogor Suryakencana expected to reduce illegal parking of vehicles in the area, which has been causing congestion. With parking rates that have been enacted many road users who park their vehicles in multiple and indiscriminate. The method used in this study is empirical juridical approach. The study, based on an inventory of positive law, the discovery of the principles of law and legal discovery inconcretto, which include observation of empirical operationalization of law in society. The conclusion from this study is the basis of the application of the levy Parking Services Bank Public Road, especially in the city of Bogor is Law No. 28 of 2009 on Regional Taxes and Levies and Regional Regulation No. 4 of 2012. Implementation of Regional Regulation No. 4 of 2012 on Increase Rates Parking is not yet fully effective this is due to high payments also has not been matched with adequate services, the responsibility for the damage and loss still be a burden for the owner of the vehicle so that the functions and responsibilities of the government that deal with parking problems is questionable. Impact parking tariff policy to demand that any increase in the parking rate of 10 percent would result in a decrease in the use of parking of 0.7 -0.8 percent, increase use of public transport and cycling amounted to 3.71 percent of 0.9 percent. This figure is even greater in the short term, when applied can lead to a new increase in the elasticity to be about - 0.28., Where the parking lot reducing the length of parking time and reduce the amount of parking.  Keywords: Regional Regulation, Rates Parking, Traffic Order


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document