scholarly journals Pengawasan Pelaksanaan Otonomi Daerah

Wajah Hukum ◽  
2018 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 146
Author(s):  
Mhd Ansori

Supervision is a part of the overall authority of the government, because at the last level the Central Government must be responsible for the whole administration, justifying the holding of supervision of all regional actions, because the integrity of the Unitary State must be maintained. Regional autonomy as autonomy for regional people and not "regional" autonomy in the sense of a particular region / territorial at the local level, if the implementation of regional autonomy is carried out by the Regional Government, that authority must be managed fairly, honestly and democratically. In administering the government, the central government uses the principles of decentralization, co-administration and deconcentration in accordance with the prevailing laws and regulations, while the regional governments in administering the government use the principles of decentralization and co-administration. The purpose of this paper is to find out, analyze the supervision of regional autonomy. The type of research used is normative juridical research, using a conceptual approach, a legislative approach and a historical approach.

Lentera Hukum ◽  
2017 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 131
Author(s):  
Era Nandya Febriana ◽  
Jayus Jayus ◽  
Rosita Indrayati

Indonesia is the Unitary State. It is understood that within a unitary state, the central government operates a high state sovereignty. In order not to be arbitrary, the activities of the central government are supervised and limited by the constitution. The government which is divided from the Central Government to the Regional Government included Regional Autonomy therein, as well as the authority of the Regional Government, is on duty to manage the Regional Property. In carrying out its authority as an administrator of local property, there are still many abuses or omissions committed by the local government in operating its authority in managing regional property, such as the negligence of the Regional Assets, the misuse of authority in the revocation of rights already granted by the regional government on the right to use of local property, using local property for personal interest. In the management of regional property required planning, implementation, and supervision by the local government in accordance with applicable laws and regulations in the constitution. Keywords: Authority, Local Government, Management of Regional Property


2019 ◽  
Vol 19 (1) ◽  
pp. 75
Author(s):  
Lies Ariany ◽  
Risni Ristiawati

The Regional government which carried out based on the principle of autonomy as wide as possible implies that the regions are given the authority to regulate and manage all their own affairs. So, this study tried to conduct a study of normative law to further examine the nature of the implementation of regional autonomy, and the second tried to analyze the role of regional regulations in order to support the implementation of regional autonomy through library research using the statute approach and conceptual approach. The results of the study indicated that one of the important ideals and rationalities for implementing regional autonomy was to make the policy process closer to the society, not only in the central government. For this reason, authority needs to be given so that local governments can take their own initiative to make decisions regarding the interests of the local community through laws at the local government level. Thus, the contents of the Regional Regulations are to accommodate the interests of the people in the regions in order to achieve happiness and prosperity that is distributed equally to the people in the area.Pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi yaitu memberi dan melaksanakan rumah tangga itu sendiri. Untuk alasan ini, penelitian ini adalah studi hukum normatif untuk memeriksa lebih lanjut tentang pelaksanaan otonomi daerah dan pendekatan lain yang dapat dianalisis dengan menggunakan pendekatan perpustakaan menggunakan pendekatan Statuta dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu cita-cita dan rasionalitas penting pelaksanaan otonomi daerah adalah membuat proses lebih dekat dengan masyarakat, tidak hanya di pemerintah pusat. Untuk alasan ini, perlu mengisi ruang sehingga pemerintah dapat mengambil inisiatif sendiri untuk membuat keputusan tentang lingkungan masyarakat melalui peraturan di tingkat pemerintah daerah. Ini adalah konten materi dari Peraturan Daerah pada dasarnya untuk mengakomodasi manfaat masyarakat di daerah dalam rangka mencapai kebahagiaan dan kemakmuran yang didistribusikan secara merata kepada orang-orang di daerah tersebut.(The regional government is carried out based on the principle of autonomy is giving and carrying out the household itself. For this reason, the research is normative legal studies to examine more about the implementation of regional autonomy and other approaches that can be analyzed using the library approach using the Statute approach and the conceptual approach. The results of the study show that one of the important ideals and rationalities of the implementation of regional autonomy is to make the process closer to the community, not only in the central government. For this reason, it is necessary to fill the space so that the government can take its own initiative to make decisions about the community environment through a regulation at the regional government level. This is the material content of the Regional Regulation is essentially to accommodate the benefits of the community in the area in order to achieve happiness and prosperity that is evenly distributed to the people in the area). 


2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 96-112
Author(s):  
Aditya Syaprillah

AbstrakImplementasi otonomi daerah hendaknya dapat dipahami sebagai suatu kesempatan untuk dapat mengembangkan daerah dengan keleluasaan yang telah diberikan Pemerintah melalui desentralisasi yang berujung pada kewenangan dalam membentuk Perda. Perda merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh pemerintah di daerah dalam menyelenggarakan kewenangannya untuk mewujudkan otonomi yang dimiliki, disamping merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dengan kewenangan tersebut dimana Perda mengalami peningkatan jumlah yang sangat tidak terkendali, jarang dari Perda tersebut dibatalkan dengan berbagai alasan. Permasalahan Materi muatan Perda yang tumpang tindih dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu penataan harmonisasi penyusunan Perda melalui mekanisme executive preview oleh pemerintah atasan dalam mengevaluasi Perda yang dibentuk oleh pemerintah bawahan. Kewenangan pemerintah pusat (Menteri) dan Pemerintah Daerah (Gubernur) yang melakukan executive preview dalam bentuk evaluasi Perda dan Keputusan Kepala Daerah Kabupaten/Kota (Bupati/Walikota) Dan Hasil evaluasi dan pemberian nomor register tersebut merupakan langkah pengawasan preventif yang sudah sangat tepat dilakukan oleh pemerintah daerah.Kata Kunci: Pemerintah, Peraturan, Pengawasan.AbstractThe implementation of regional autonomy should be understood as an opportunity to be able to develop regions with the flexibility that has been given by the Government through decentralization which ends in the authority to form a Regional Regulation. The regional regulation is a legal instrument made by the regional government in exercising its authority to realize its autonomy, besides providing further elaboration of the higher statutory regulations. With this authority where the Regional Regulation has increased in an uncontrolled number, it is rare that the Regional Regulation has been canceled for various reasons. Problems the content of local regulations is overlapping and contradictory to higher laws and regulations. To overcome these problems, it is necessary to arrange harmonization of the compilation of local regulations through an executive preview mechanism by the superior government in evaluating the regional regulations established by subordinate governments. The authority of the central government (the Minister) and the Regional Government (the Governor) conducting the executive preview in the form of an evaluation of the Regulations and Decisions of the Regency / City Regional Head (Regent / Mayor) regional government.Keywords: Government, Regulation, Supervision.


2020 ◽  
Vol 7 (5) ◽  
Author(s):  
Raines Wadi

AbstrakDisparitas kebijakan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah dalam penanganan wabah penyakit Covid-19 mengalami diskursus dalam masyarakat. Diskursus tersebut dikarenakan kewenangan dalam penanganan wabah Covid-19 adalah kewenangan dari Pemerintah Pusat dan kedudukan Pemerintah Daerah hanya sebagai sub-ordinat. Namun, pada praktiknya kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat, justru menciptakan suatu ketidakpastian hukum karena tidak mengikuti mekanisme penanganan wabah penyakit sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan dan menciptakan suatu ketidakpastian hukum dengan menetapkan Darurat Sipil sebagai tahap akhir dan tidak sesuai dengan mekanisme kekarantinaan kesehatan dalam UU a quo. Di sisi lain, Pemerintah Daerah justru konsisten dalam penanganan wabah Covid-19 dengan menetapkan kebijakan yang sesuai dengan UU a quo yaitu menetapkan suatu Karantina Wilayah (Lockdown). Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan mengurai konstitusionalitas dari kebijakan Lockdown yang diambil oleh Pemerintah Daerah dalam penanganan Covid-19 ditinjau dari perspektif konstitusi dan pelaksanaan otonomi daerah. Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah normatif-yuridis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach).Kata kunci: Otonomi Daerah, Ketidakpastian Hukum, LockdownAbstractDifferent policies between the Central Government and Regional Governments in handling the Covid-19 disease outbreak have implications for the discourse in the community. The discourse is due to the authority in handling the Covid-19 outbreak is the authority of the Central Government and the position of the Regional Government only as sub-ordinate. However, in practice the policy taken by the Central Government, in fact creates a legal uncertainty because it does not follow the mechanism for handling disease outbreaks as outlined in act of Health Quarantine and stipulates Civil Emergency as the final stage and not in accordance with the mechanism of health quarantine in the act of Health Quarantine. Therefore, this paper aims to unravel the constitutionality of the Lockdown policy adopted by the Regional Government in handling Covid-19 in terms of the perspective of the constitution and the implementation of regional autonomy. The method that used in this paper is a normative-juridical with a  statutory approach and a conceptual approach.Keywords: Regional Autonomy, Legal Uncertainty, Lockdown.


SASI ◽  
2021 ◽  
Vol 27 (2) ◽  
pp. 206
Author(s):  
Efie Baadilla ◽  
Dyah Ridhul Airin Daties

The aims of this study is to analyze the legality of regional foreign cooperation agreements during the COVID-19 pandemic. This research is a normative juridical study, with the type of library research. In order to support this research process, the approach used is a statute approach and a conceptual approach. The results show that the legality of the regional government foreign cooperation agreement is related to the status of the regional government which is an extension of the central government through regional autonomy given the authority to carry out international cooperation through an agreement. This authority must be exercised by taking into account the potential of natural resources and the needs of the community, especially during the COVID 19 pandemic.


1987 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 327-346 ◽  
Author(s):  
R L King

This paper is a review of Italy's stuttering progress towards regional autonomy. At the unification of Italy in 1860, a centralised administrative structure was adopted, as prescribed by the Piedmontese Constitution of 1848. Centralisation of political power reached its apogee during the Fascist period. Regionalist sentiment resurfaced strongly after the last war and gained formal expression in the 1948 Republican Constitution, which provided for the creation of five ‘special’ and fourteen (later fifteen) ‘ordinary’ regions. The special regions—regions of special linguistic or political sensitivity (Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Sicily and Sardinia)—were established between 1948 and 1963, but delays orchestrated by the Christian Democrat-dominated central government, reluctant to relinquish its power, postponed the establishment of the ordinary regions until the 1970s, when pressure from the Socialist Party prevailed. The legislative powers of the regions are of three forms: Exclusive (available only to the special regions), complementary, and integrative, the order representing progressively diminishing elements of decisionmaking autonomy. Several regions in central Italy have elected Communist regional governments. However, hopes that the regional governments would be instrumental in ending corrupt and inept government and eradicating regional disequilibria, have mostly been misplaced, although some progress has been made, especially in the northern regions, in the fields of administrative reform, social service organisation, and regional economic planning. The principal reason for lack of progress is the continuing central government control over regional government funds. In many regions considerable amounts of unspent funds have accumulated owing to a combination of political stalemate at the regional level and central government veto. Special attention is given in this paper to the relationship between regional autonomy and (1) local government, and (2) regional planning. To conclude, the present state of play represents an uneasy compromise between the two contradictory historical forces of centralism and regionalism, present since unification. Although there has been a significant departure from the rigid centralisation of the past, the retention of most of the important powers by the central government frustrates the ambitions of the regions to really organise their own affairs.


2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 177-212
Author(s):  
Ridwan Ridwan ◽  
Mulia Jaya ◽  
Rusdi Rusdi

Encoding is one of the mandatory matters that is not related to basic services. To elaborate regional authority related to coding matters, mapping of coding affairs is carried out in the context of structuring the Provincial / Regency / City Regional Institutional Apparatus in the Field of Encoding according to the direction of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. With the enactment of Law Number 23 Year 2014 in the Jambi Provincial Government, especially in the Bungo District, realizing harmonization of policies between the center and the regions that synergize with each other and will achieve the goals of Regional Autonomy in the welfare of people's lives. In the Bungo Regency in the coding activity supported by 17 sub-districts within the Regency area, the implementation was not yet optimal. This research uses qualitative research methods, qualitative research has a flexible nature. This research found that the implementation of the duties and functions of the Bungo Regency coding team in maintaining confidential government information in the context of efforts to realize the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) had not gone well. This is evidenced by the lack of awareness and responsibility of the coding team on the duties and functions of the coding field. Obstacles or obstacles facedby the coding team in carrying out their functions in safeguarding confidential government information in an effort to realize the integrity of the Unitary State of the Republic of Indonesia, including lack of awareness and full support from superiors or officials authorized to carry out coding functions and functions, there is no means from the government in the implementation of duties and functions in the coding field.


2017 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
Author(s):  
Akhmad Nikhrawi Hamdie

The existence of regional authority to make regional regulations for their own region based on the principle of regional autonomy does not mean that the regional government is sovereign, because supervision and supreme power still remain in the hands of the central government. According to Law Number 32 Year 2004 regarding Regional Government there are two signs that should not be violated by regional regulations, namely: (a) contrary to public interest, and / or (b) contrary to higher laws and regulations. Regarding the criterion is against the public interest, Law Number 32 Year 2004 does not regulate it clearly and specifically. However, Article 4 Paragraph (4) of Kepmendagri Number 41 Year 2001 concerning Technique of Represive Control of Regional Policies which is actually a regulation of the implementation of Law Number 22 Year 1999, declared the general interest as meant in Article 4 paragraph (3) letter a, Or customs prevailing in an area, such as religious norms, customs, culture, and morals, as well as things that burden the public and incur high economic costs. Meanwhile, the higher laws and regulations as referred to in Article 4 paragraph (3) b, covering the 1945 Constitution, MPR Decrees, Laws, Government Regulations, Presidential Decrees, and Ministerial Decrees.


Yurispruden ◽  
2021 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 175
Author(s):  
Afifuddin Afifuddin

 ABSTRACTThe implementation of public services is still going on with the old public administration practices. Therefore, it is time for the bureaucracy to change its mindset. The development of the paradigm of public administration can bring enlightenment to the bureaucracy. Public Service innovation and creativity is one of the right solutions in the era of regional autonomy in achieving the welfare of modern regional government. The Indonesian state in running the government, the relationship between the central government and local governments must be well and harmoniously established. The intertwined goal is for the prosperity of the people. Regional autonomy can provide flexibility for regions to innovate and create local community creativity as material for local government policies. Therefore, several important discourses in Public Administration Science can be a reference for modernizing the administration of local government in the era of regional autonomy. Keywords        : Innovation, Public Service Creativity, Regional Autonomy, Center,                          Region and Local Government ABSTRAKPenyelenggarakan pelayanan publik masih saja terjadi praktik-praktik old public administration. Oleh karena itu sudah saatnya birokrasi merubah mindsetnya. Perkembangan paradigma administrasi publik dapat membawa pencerahan bagi birokrasi. Inovasi dan kreativitas Public Service merupakan salah satu solusi yang tepat di era otonomi daerah dalam mencapai kesejahteraan pemerintahan daerah yang modern. Negara Indonesia dalam menjalankan pemerintahan, hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terjalin dengan baik dan harmonis. Tujuan yang terjalin tersebut untuk kemakmuran rakyat. Otonomi daerah dapat memberikan keleluasaan bagi daerah untuk melakukan innovasi dan kreativitas masyarakat setempat sebagai bahan kebijakan local government. Oleh karena itu beberapa wacana penting dalam Ilmu Administrasi Publik dapat menjadi rujukan untuk memodernisasi penyelenggaraan pemerintah daerah dalam era otonomi daerah. Kata Kunci    : Inovasi, kreativitas Public Service, Otonomi Daerah, Pusat, Daerah dan                          Local Government 


Author(s):  
Dian Herdiana

Coronavirus becomes a pandemic disease faced by more than two hundred countries that impacts multi-dimensional aspects, the various policy is carried out as an effort to tackle the coronavirus, it is polarized into 2 (two) policy, namely lockdown and social distancing. Indonesia as a country infected by the coronavirus does the same thing, but empirically the policy taken is debated. On the one hand, the central government sets social distancing policy, on the other hand, some regional governments set local-scale lockdown policy. This article uses a qualitative approach with a descriptive analysis method, the data sources in this study are based on two sources both the primary data obtained through focused observations in the Bandung City and literature studies of various documents that relevant to the coronavirus topic. The results revealed that the driving factors.The inhibiting factors in the implementation of social distancing policy consist of 3 (three), namely: First, the capacity of the organization both at the central government level and the regional government level. Second, the different strategies implemented by the government in which the central government implements a social distancing policy strategy, while the regional governments implement a lockdown policy strategy. Third, community obedience where there are still many people who violate social distancing policy.Keywords: Coronavirus, COVID-19, lockdown, social distancing, policy


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document