scholarly journals KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLSEK MANDAI POLRES MAROS

2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 52-60
Author(s):  
Marlisa Ruhunlela ◽  
Marwan Mas ◽  
Yulia A. Hasan
Keyword(s):  
Domestic Violence ◽  
Human Resources ◽  
Women Victims ◽  
Research Method ◽  
Counseling Services ◽  
Legal Research ◽  
The Real ◽  
Police Station ◽  
Protection Orders ◽  
Long Time

Tujuan penelitian ini adalahuntuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di wilayahhukumPolsekMandai dan. untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di wilayah hokum Polsek Mandai. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polsek Mandai Polres Maros, dan yang menjadi fokus pada peneilitian ini ada dua yakni: Preventif dan Represif: Hasil penelitian menujukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan secara preventif dan represif. Sementara kendala yang dihadapi dalam perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak adanya peraturan pelaksana terkait perintah perlindungan, keterbatasan dana dan keluarnya hasil visum et repertum membutuhkan waktu yang lama, keterbatasan sumber daya manusia seperti tidak adanya tenaga psikolog, kurang maksimalnya pelayanan konseling untuk korban, dan kurangnya pemahaman polisi terhadap pentingnya perintah perlindungan bagikorban. Keempat, keterbatasan sarana prasarana dan terdapat korban yangenggan ditempatkan di rumah aman.   The purpose of this study is; (1) To find out and analyze the efforts of the police in tackling the crime of violence in the household in the area of the Police Police in Mandai. (2) To find out and analyze the Obstacles faced by police investigators in the effort to overcome the crime of violence in the household in the area of Mandai Police. The research used is empirical legal research, which is a legal research method that functions to see the law in the real sense and examine how law works in the community. The study was conducted in the jurisdiction of the Mandai Police Station Maros Police, and the focus of the study was twofold: Preventive and Repressive: the results of the study showed that prevention efforts were carried out preventively and repressively. While the obstacles faced in protecting women victims of domestic violence are the absence of implementing regulations related to protection orders, limited funds and the release of visum et repertum results require a long time, limited human resources such as the absence of psychologists, lack of maximum counseling services for victims and the lack of understanding of the police regarding the importance of the order to protect victims. Fourth, limited infrastructure and there are victims who are reluctant to be placed in safe houses.

scholarly journals ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENYEROBOTAN TANAH YANG TERJADI DI WILAYAH HUKUM POLDA SULAWESI SELATAN

2021 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 6-11
Author(s):  
Ferdy Ferdy ◽  
Marwan Mas ◽  
Abdul Salam Siku
Keyword(s):  
Domestic Violence ◽  
Human Resources ◽  
Women Victims ◽  
Research Method ◽  
Counseling Services ◽  
Legal Research ◽  
Protection Orders ◽  
Long Time ◽  
The Law

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah; (1) Untuk mengetahui dan menganalisis upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di wilayahhukumPolsekMandai. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Hambatan-hambatan yang dihadapi penyidik kepolisian dalam upaya menanggulangi tindak pidana Kekerasan Dalam RumahTangga di wilayah hokum Polsek Mandai. Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Penelitian dilakukan di wilayah hukum Polsek Mandai Polres Maros, dan yang menjadi fokus pada peneilitian ini ada dua yakni: Preventif dan Represif. Hasil penelitian menujukkan bahwa upaya penanggulangan dilakukan secara preventif dan represif. Sementara kendala yang dihadapi dalam perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah tidak adanya peraturan pelaksana terkait perintah perlindungan, keterbatasan dana dan keluarnya hasil visum et repertum membutuhkan waktu yang lama, keterbatasan sumber daya manusia seperti tidak adanya tenaga psikolog, kurang maksimalnya pelayanan konseling untuk korban, dan kurangnya pemahaman polisi terhadap pentingnya perintah perlindungan bagikorban. Keempat, keterbatasan sarana prasarana dan terdapat korban yangenggan ditempatkan di rumah aman The objectives of this research are; (1) to find out and to analyze the efforts of the police in overcoming criminal acts of Domestic Violence in the jurisdiction of ??the Mandai Police. (2) To find out and analyze the obstacles faced by police investigators in efforts to overcome criminal acts of domestic violence in the jurisdiction of ??the Mandai Police. The research used is empirical legal research, which is a legal research method that functions to see the law in a real sense and to examine how the law works in society. The research was carried out in the jurisdiction of the Mandai Police in Maros, and the focus of this research are: Preventive and Repressive. The results of this study show that prevention efforts are carried out in a preventive and repressive manner. Meanwhile the obstacles faced in protecting women victims of domestic violence are the absence of implementing regulations related to protection orders, limited funds and the issuance of visum et repertum takes a long time, limited human resources such as the absence of psychologists, lack of maximum counseling services for victims, and the police's lack of understanding of the importance of protection orders for victims. Fourth, limited infrastructure and victims who were reluctantly placed in safe houses.

scholarly journals Efektivitas Penyidikan Terhadap Pelaku Balap Liar Di Wilayah Hukum Polrestabes Makassar

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 181-194
Author(s):  
Zulkifli Zulkifli ◽  
Muliaty Pawennei ◽  
Nur Fadhillah Mappaseleng
Keyword(s):  
Human Resources ◽  
Research Method ◽  
Legal Culture ◽  
Road Transportation ◽  
Legal Research ◽  
Police Station ◽  
Empirical Law

Tujuan penelitian mengetahui dan menganalisis efektivitas penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah Polrestabes Makassar faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif dan hukum empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar kurang efektif, karena masih tampak diberbagai tempat terjadi balap liar dan anak di bawah usia tujuh belas tahun menjadi pelau balap liar yang pada dasarnya telah melanggar Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penyidikan terhadap pelaku balap liar di wilayah hukum Polrestabes Makassar adalah faktor substansi hukum faktor sumber daya manusia aparat, faktor sarana dan prasarana, faktor kesadaran hukum masyarakat, dan faktor budaya hukum masyarakat. The research objective was to identify and analyze the effectiveness of investigations on illegal racing actors in the Makassar Police Station. This research method uses a type of normative legal research and empirical law. The results of this study indicate that the investigation of illegal racing actors in the jurisdiction of the Makassar Police is ineffective, because there are still several places where illegal racing occurs and children under the age of seventeen become illegal racing drivers who basically have violated Law Number 22 Year 2009. regarding Traffic and Road Transportation. The factors that influence the effectiveness of investigations against perpetrators of illegal racing in the jurisdiction of the Makassar Police are the legal substance factors, human resources, facilities and infrastructure, community legal awareness, and community legal culture factors.

The Law Enforcement Weakness of Songs and Musics Copyright Crimes

2021 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 139-154
Author(s):  
Edi Tuahta Putra Saragih ◽  
Muhammad Citra Ramadhan ◽  
Isnaini Isnaini
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Research Method ◽  
Copyright Infringement ◽  
Copyright Law ◽  
Cultural Factor ◽  
Legal Research ◽  
The Real ◽  
The Law ◽  
Real Picture

This research aimed to: (a) obtain the forms of copyright infringement of songs and/or music (with or without lyrics); (b) understand the role of the police, in this case the Police Precinct, in the law enforcement; (c) identify the factors that influenced the law enforcement. The research method used the normative-empirical legal research, with the initial stages of specifying norms in order to get the proper picture, and then specifying empirical events in order to get the real picture. The research results showed several matters: 1) The forms of copyright infringement of songs and/or music (with or without lyrics) found included: the distribution of the works or the copies, the performances of the works, and the announcements of the works; 2) Police Precinct did notultimately carry out their role as a law enforcer for the copyright infringement of songs and/or music (with or without lyrics); and 3) The factors that influenced the law enforcement on the copyright infringement of songs and/or music (with or without lyrics), namely: legislation factor, in the matter of complaint offenses; law enforcement factor, in terms of the capacity of members; less supportive factor of facilities and infrastructure; legal awareness factor, in the problem of the lack of legal counseling; and cultural factor, related to the differences in norms in the copyright law between those in society and those in regulations. 

scholarly journals Analisis Pengaruh Faktor Kinerja Terhadap Produktivitas dan Optimasi Dinas Pembekalan TNI AL

Rekayasa ◽  
2021 ◽  
Vol 14 (3) ◽  
pp. 334-339
Author(s):  
Masriansyah Masriansyah ◽  
Untung Purnomo ◽  
Binsar Mangaratua Sirait
Keyword(s):  
Organizational Culture ◽  
Human Resources ◽  
Random Sampling ◽  
Research Method ◽  
Work Productivity ◽  
Stratified Random Sampling ◽  
Main Task ◽  
Analysis Techniques ◽  
Long Time ◽  
Time Served

The Navy Debriefing Service is a central implementing agency whose main task is a series of supply chain management, which has several problems related to the uneven competence of Disbekal personnel, limited human resources and lack of creation, innovation, improvisation, as a result of the large number of personnel who have been around for a long time. served in Disbekal. So the purpose of this research is to analyze the influence of competence and the influence of organizational culture partially on the work productivity of Disbekal. As well as analyzing the influence of competence and organizational culture simultaneously on the work productivity of Disbekal. Descriptive verification research method with data analysis techniques using Path Analysis. The number of samples is 88 personnel, with data collection through stratified random sampling. The results showed that there was a significant influence between competence, and organizational culture on the work productivity of the TNI AL debriefing service partially and simultaneously. Where the direct influence of the competence variable is 30.2%, and the organizational culture variable is 18.5%. The total effect is 68.1% overall, while 39.1% is the influence of other factors that were not researched.

scholarly journals Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen yang Dirugikan Atas Kelalaian Pelaku Usaha Cuci Sepatu di Denpasar Timur

2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 243-247
Author(s):  
I Wayan Indra Adi Wicaksana ◽  
I Nyoman Putu Budiartha ◽  
Ni Made Puspasutari Ujianti
Keyword(s):  
Consumer Protection ◽  
Public Interest ◽  
Research Method ◽  
External Factors ◽  
Legal Research ◽  
Great Demand ◽  
Legal Remedies ◽  
Empirical Law ◽  
Long Time ◽  
Internal And External Factors

Public interest in shoes is a special need, shoes are in great demand by millennials because they are useful for protecting feet. The habit of collecting these shoes arises from the desire of humans to keep their goods so they don't get damaged quickly and stay clean for a Long time. However, there are still cases of damage to shoes that cause Losses to consumers and there is no responsibility from the shoe washing service. The research method used is the type of empirical Law, empirical legal research aims to find facts, and conduct interviews. There are internal and external factors that cause damage to consumer shoes by business actors. So that responsibility for losses cannot be carried out unilaterally between business actors and consumers because there are Legal remedies that can be taken if they are harmed. Lack of knowledge and understanding fromconsumers, makes the position of consumers lower than business actors. So with the existence of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, both parties need to know so that their rights and obligations are not violated.

scholarly journals MEDIASI SEBAGAI UPAYA PENYELESAIAN PERKARA YANG BERSIFAT KOOPERATIF

GANEC SWARA ◽  
2021 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
pp. 897
Author(s):  
I WAYAN SUWANDA
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Low Cost ◽  
Secondary Data ◽  
Judicial System ◽  
Primary Data ◽  
Legal Research ◽  
Complex Needs ◽  
Study Approach ◽  
Efficiency And Effectiveness ◽  
Long Time

      It is estimated that the judicial system will not be able to meet the increasingly complex needs of society. This estimate is based on facts in the field. Dispute resolution through courts is considered too convoluted, takes a long time, and is inefficient for businesses that emphasize efficiency and effectiveness. Besides, the court's decision does not satisfy the parties. The principle of simple, fast, low-cost justice is still only a slogan.      Answering this problem, a study is conducted using the empirical normative legal research method with a study approach based on statutory regulations, conceptual approaches, and case approaches. Types and sources of data used in this study are primary data and secondary data with data collection techniques through document study and interviews, where the data obtained will be analyzed qualitatively deductively. Based on the results of research and discussion, it was found that mediation as a solution to the settlement of cases, both in court and outside the court, is cooperative

scholarly journals AN APPRAISAL OF THE CONSTITUTIONAL AND REGULATORY MECHANISMS FOR THE APPOINTMENT OF JUDICIAL OFFICERS IN NIGERIA AND ASSOCIATED CHALLENGES

2020 ◽  
Author(s):  
Musa Adamu Aliyu ◽  
Nor Anita Abdullah ◽  
Haslinda Muhd Anuar
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Legal Profession ◽  
Structured Interview ◽  
Qualitative Approach ◽  
Regulatory Mechanisms ◽  
Legal Research ◽  
The Real ◽  
Chief Justice

The institution to settle the dispute between individuals is a court of law manned by Judges. To nominate and appoint the judges are herculean tasks which involve processes to ensure only fit and proper persons occupy Judicial Offices. This paper examined the constitutional and regulatory procedures for the appointment of Judicial Officers in Nigeria. The study identified the problems associated with the processes of the appointment of the Judicial Officers in Nigeria. The work adopted the socio-legal research method by using the qualitative approach. There is a dearth of literature in Nigeria on how the procedure for the appointment of Judicial Officers operates practically and the real problems associated with the operation of the procedural laws. To achieve the research objectives, a semi-structured interview was used. Three specialists in the Nigerian legal profession were interviewed to find out the actual issues on the ground. The study discovered that lobbying has been entrenched in the process of the appointment of Judicial Officers in Nigeria. The research further found that the powers of the Chief Justice of Nigeria to appoint the majority of members of the recommendation body threatens the independence of the Judiciary.

scholarly journals Police's Role in Investigation Process of Fraud Criminal Act of Civil Servants Candidate (Case Study of Police Station Binjai)

2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 403-411
Author(s):  
Rizkan Zulyadi
Keyword(s):  
Alternative Dispute Resolution ◽  
Research Method ◽  
Civil Servants ◽  
Police Chief ◽  
Legal Research ◽  
Police Station ◽  
Scientific Nature ◽  
The Law ◽  
Investigation Process

This study tries to discuss the investigation process of civil servants candidate fraud in the jurisdiction of Police Station Binjai, and how are the efforts made by the police in preventing civil servants candidate fraud. The research uses the type of empirical legal research that is a legal research method that functions to see the law in the real sense and examine how the law works in the community. Because in this study examines people in living relationships in the community, empirical legal research methods can be said as sociological legal research. Research conducted based on the study of literature namely books, laws, journals, opinions of legal experts and academics of a scientific nature relating to the problem in writing this thesis. The results obtained are civil servants candidate fraud in the jurisdiction of Police Station Binjai in accordance with procedures, which are carried out by Pro Justitia and Non Pro Justitia with the understanding that there are up to court trials and some only up to the police because between the victims and the suspect made peace and the victim withdrew his complaint so that the police and investigators stopped their investigation on the basis of a North Sumatera Police Chief Telegram letter. Police. : STR / 315 / V / 2011, May 27, 2011 concerning the handling of alternative Dispute Resolution (ADR) cases and also in accordance with the Restotative Justice Principle.

scholarly journals JENIS DAN FREKUENSI KEJAHATAN DI DAERAH PARIWISATA PULAU NUSA PENIDA (PROVINSI BALI)

2018 ◽  
Vol 13 (1) ◽  
Author(s):  
I Wayan Suardana ◽  
I Made Walesa Putra
Keyword(s):  
Domestic Violence ◽  
Law Enforcement ◽  
Criminal Law ◽  
Road Traffic ◽  
Criminal Code ◽  
Legal Research ◽  
Police Station ◽  
To Come ◽  
Depth Interviews ◽  
Conventional Type

Nusa Penida is an island which located on southeast of Bali and separated by the Badung Strait. By a variety of tourist pulling magnets to come to Nusa Penida, it also gives effect to the occurrence of crime. The purposes of the research are to develop the science of law, especially in the field of criminal law and to know and study the type and frequency of crime in Nusa Penida Tourism Area so that it can be constructed effective countermeasures formulation. The method used in the achievement of research objectives, methods of approach Juridical Empirical, namely legal research by way of existing facts approach by way of conducting observations and research through in-depth interviews of the object research. The result of the research shows that there are many types of criminal acts in Nusa Penida area, the most often frequency is the persecution of 24 reports, then theft of 12 reports, then another conventional crime based on data obtained from 2014 until 2017, crimes of a conventional type as stipulated in the Criminal Code and there are crimes that are classified as specific criminal acts such as narcotics abuse. Some obstacles are the existence of darknumber by reason; the omission of the community such as perceiving such acts as cock fighting, seeing guests using addictive drugs, there is also not want to take a risk by  reporting an incident, even the police sometimes do not take action or ignore a suspected incident is a crime because it avoids the occurrence of threats to the apparatus itself. Criminalization committed against such crimes as stipulated by the Criminal Code, namely Article 351, 362, 184, 338, 406, 385, 310, 187, 303, 368 and 285. However, there are also crimes threatened with the provisions of the law outside the Criminal Code : Law No. 23 of 2004 on Elimination of Domestic Violence and Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. There are other obstacles in relation to law enforcement in Nusa Penida crime, which is still unclear authority between Nusa Penida Police Station and Klungkung Police because of the type of crime they handled.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document