scholarly journals ANALISIS TANGGUNG JAWAB PENYIDIK KEPOLISIAN TERHADAP TERSANGKA YANG MELARIKAN DIRI DAN MASIH DALAM TAHAP PENAHANAN PENYIDIK PADA KEPOLISIAN DAERAH SULAWESI BARAT

2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 69-72
Author(s):  
Muhammad Ikrar AR ◽  
Marwan Mas ◽  
Abd. Haris Hamid
Keyword(s):  
Field Data ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Legal Research ◽  
The West ◽  
Legal Provisions ◽  
Approach Method

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab penyidik terhadap tersangka yang melarikan diri dan masih dalam tahap penahanan penyidik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat dan Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk sanksi yang dijatuhkan kepada penyidik terhadap tersangka yang melarikan diri dan masih dalam tahap penahanan penyidik pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat .Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Yuridis Empirik, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat , metode pendekatan yuridis empirik digunakan untuk mengkaji atau menganalisis data primer yang berupa data - data di lapangan tempat penelitian, hasil wawancara langsung yang diajukan ke responden kemudian dihubungkan dengan data - data sekunder berupa bahan - bahan hukum, untuk menganalisis tanggung jawab Penyidik Kepolisian Terhadap Tersangka Yang Melarikan Diri Dan Masih Dalam Tahap Penahanan Penyidik Pada Kepolisian Daerah Sulawesi Barat. This study aims to identify and analyze the responsibilities of investigators for suspects who fled and are still in the detention stage of investigators at the West Sulawesi Regional Police and to find out and analyze the form of sanctions imposed on investigators of suspects who fled and are still in the detention stage of investigators at the West Sulawesi Regional Police. The type of research used is empirical, juridical research, which is legal research regarding the enforcement or implementation of normative legal provisions in action on every particular legal event that occurs in society. The empirical juridical approach method is used to examine or analyze primary data in the form of field data from the location where the research is conducted. The results of direct interviews submitted to the respondents are then linked to secondary data in the form of legal materials, to analyze the responsibility of the Police Investigator for the suspect who escaped and is still in the Investigator's detention stage at the West Sulawesi Regional Police.

scholarly journals PEMENUHAN HAK-HAK TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS YANG BEKERJA PADA YAYASAN DI BALI

2020 ◽  
Vol 8 (12) ◽  
pp. 1845
Author(s):  
Tjokorda Gde Agung Smara Raditia ◽  
Dewa Gede Pradnya Yustiawan
Keyword(s):  
Rapid Development ◽  
People With Disabilities ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Legal Research ◽  
Daily Lives ◽  
Non Profit ◽  
Study Results ◽  
Approach Method ◽  
Laws And Regulations

Penyandang disabilitas sering sekali kurang mendapat perhatian, seperti mendapat perlakuan yang berbeda atau diskriminasi. Kurangnya akses juga menjadi penghambat kehidupan seharihari para penyandang disabilitas. Harapan bagi para penyandang disabilitas untuk memperoleh pekerjaan bisa dikatakan kecil dibanding mereka yang tidak memiliki cacat fisik. Yayasan atau organisasi nirlaba dapat dikatakan memiliki peran kuat dalam menghadapi berbagai masalah yang tengah terjadi. Ketimpangan antara perkembangan pesat pariwisata Bali dengan pemenuhan hak-hak dasar dari kaum disabilitas telah mulai dijembatani melalui keberadaan yayasan atau organisasi nirlaba. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris, yaitu metode pendekatan yang digunakan untuk memecahkan suatu objek penelitian dengan cara meneliti data sekunder terhadap data primer yang ada dilapangan. Hasil studi menunjukkan perlakuan tenaga kerja penyandang disabilitas dalam Yayasan di Bali telah sesuai dengan peraturan yang berlaku dimana pihak Yayasan sudah melindungi dan mengakomodasi hak-hak pekerja penyandang disabilitas tanpa adanya diskriminasi dan perbedaan, seluruh peraturan perundang-undangan telah diimplementasikan dengan baik oleh pihak yayasan guna memenuhi  kebutuhan para pekerja penyandang disabilitas terutama pada dunia kerja. People with disabilities often receive less attention, different treatment, or discrimination. Limited access also becomes a barrier to their daily lives. They get smaller chances to get a job compared to those non-disabled. Foundations or non-profit organizations have a strong role in dealing with current issues. The organization has bridged the disparity between the rapid development of Bali tourism and the fulfillment of the basic rights of people with disabilities. The purpose of writing this journal is to determine the rights of workers with disabilities based on the prevailing laws and regulations in Indonesia and to find out the forms of treatment for workers with disabilities who work at foundations in Bali. This type of research is a type of empirical legal research, namely the approach method used to solve an object of research by examining secondary data against primary data in the field. The study results show the treatment received by workers with disabilities in a non-profit organization in Bali has been appropriate with the applicable regulations with the protection and accommodation of workers with disabilities without discrimination and differences. All laws and regulations have been implemented well by the foundation to meet the needs of workers with disabilities particularly in the world of work.

scholarly journals APPLICATION OF GALAWI TRAFFIC MANAGEMENT &COMMAND CENTER(GTMCC) TO IMPROVE THE EFFICIENCY OFPUBLIC SERVICES IN TEGAL POLICESTATION

2020 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Umar Ma'ruf ◽  
Muhammad Adil Aristo
Keyword(s):  
Public Service ◽  
Traffic Management ◽  
Field Data ◽  
Public Services ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Centralized Control ◽  
Police Station ◽  
Approach Method ◽  
Command Center

This study aims to determine and analyze: Description GTMCC of Tegal Police Station, Factors that influence the application GTMCC of Tegal Police Station, and implementation of Galawi Traffic Management & Command Center (GTMCC) can improve the efficiency of public services at Tegal Police Station. The approach method used is empirical juridical. The data used is secondary data(legal material) and primary data, i.e. data from the field. Data were then analyzed qualitatively and presented descriptively analytically. Research conclusions: (1)GTMCC is a form of public service of the police with centralized control that will facilitate the elements of the Tegal Police Station leadership in the process of monitoring and evaluating the handling of public complaints. Applications in GTMCC consist of Sipoci, GPS, TMC, IMM, Website, and Social Media, and RLR; (2)Factors of affecting the implementation of GTMC Tegal Police consist of human factors, services, budget, and infrastructure; (3)Application GTMCC increases the efficiency of public services in the Tegal Police Station more effective access, quality services, better and more efficient processes, systems and communication, more transparent and faster decision making, and a more empowered community.

scholarly journals FUNGSI KEPOLISIAN DALAM MENANGGULANGI KEJAHATAN PREMANISME DI PELABUHAN BAJO’E KABUPATEN BONE

2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 61-65
Author(s):  
Rahmat Hidayat ◽  
Abdul Salam Siku ◽  
Abdul Haris Hamid
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Secondary Data ◽  
Skills Training ◽  
Primary Data ◽  
Economic Factors ◽  
Work Skills ◽  
Legal Research ◽  
Police Station ◽  
Legal Provisions ◽  
Internet Searches

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan di pelabuhan Bajo’e Kabupaten Bone, dan upaya kepolisian untuk mengatasi kejahatan Premanisme di pelabuhan Bajo’e Kabupaten Bone. Penelitian ini dilaksanakan di Polsek Pelabuhan. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yaitu merupakan penelitian hukum sosiologis, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataanya di masyarakat, dan menggunakan berbagai data primer dan sekunder adapun data primer yang digunakan yaitu melalui wawancara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan tulisan ini dan membagikan angket kepada responden, adapun data sekunder dengan mengumpulkan data dari berbagi literatur yang ada, berupa buku, artikel-artikel yang diperoleh dari penelusuran internet, termasuk aturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan premanisme yaitu faktor lingkungan, factor ekonomi, dan faktor rendahnya pendidikan. (2) Upaya kepolisian untuk mengatasi kejahatan premanisme di pelabuhan Bajo’e kabupaten bone yaitu, dalam upaya pre-emtif pihak kepolisian melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum dan keagamaan. Dalam upaya preventif pihak kepolisian melakukan patroli dan pengawasan secara rutin dan berkelanjutan. Sedangkan dalam upaya represif pihak kepolisian melakukan penyelidikan, penangkapan dan pembinaan psikologis dan penyadaran disertai latihan-latihan keterampilan kerja dalam masa hukuman agar punya modal untuk mencari pekerjaan.   This study aims to determine the factors that led to the occurrence of crime in the Bajo'e district of Bone port, and the police efforts to overcome the crime of thuggery in the port of Bajo'e Bone. This research was conducted at the Port Police Station. The research method used is empirical law which is a sociological legal research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in the community, and uses a variety of primary and secondary data while the primary data used is through direct interviews with sources related to writing this and distributing questionnaires to respondents, as for secondary data by collecting data from sharing existing literature, in the form of books, articles obtained from internet searches, including legislation related to the problems in this study. The results of the authors obtained from this study, namely (1) factors that cause the occurrence of thuggery namely environmental factors, economic factors, and educational factors. (2) Police efforts to overcome the crime of thuggery in Bajo'e regency bone port, namely: In the pre-eminent effort the police did it by instilling good values / norms with the community through legal and religious counseling. In preventive efforts the police conduct regular and ongoing patrols and supervision. Whereas in repressive efforts the police conduct investigations, arrests and psychological coaching and awareness accompanied by work skills training in the period of punishment so that they have the capital to find work.

Bantuan Hukum Cuma-Cuma Bagi Tersangka yang Tidak Mampu Pada Tingkat Penyidikan

2020 ◽  
Vol 19 (2) ◽  
Author(s):  
Rio Saputra ◽  
Mokhammad Najih
Keyword(s):  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Legal Aid ◽  
Criminal Cases ◽  
Legal Research ◽  
Factors Affecting ◽  
Legal Structure ◽  
Procedure Code ◽  
Study Techniques ◽  
The Right

<p><em>Suspects have the right to obtain legal assistance, especially for suspects who are classified as economically disadvantaged in accordance with Article 56 of the Criminal Procedure Code (KUHAP). The facts show that there are many irregularities in the implementation of legal aid, therefore it is necessary to know about the implementation of free legal aid for suspects who are incapacitated at the level of investigation and the factors that become obstacles in the implementation of legal aid. This legal research is an empirical legal research and this research is descriptive in nature. The data used are primary data and secondary data. The techniques used to collect data were document study techniques and interview techniques. Inhibiting factors affecting the implementation of free legal aid for suspects who are unable at the level of investigation can be classified and differentiated into 3 factors, namely, legal substance, legal structure, and legal culture).</em></p><p><strong><em>Keywords: </em></strong><em>Legal Aid, Criminal Cases</em></p>

scholarly journals IMPLEMENTASI PASAL 11 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA : PERSPEKTIF PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN FIDUSIA PADA PERUSAHAAN PERSEROAN PEGADAIAN

Acta Comitas ◽  
2016 ◽  
Author(s):  
Ni Wayan Tirtawati ◽  
I Dewa Gde Atmadja ◽  
Gde Marhendra Wijaatmadja
Keyword(s):  
Government Regulation ◽  
Moving Objects ◽  
Secondary Data ◽  
Descriptive Study ◽  
Primary Data ◽  
Sampling Techniques ◽  
Insurance Company ◽  
Legal Research ◽  
Collecting Techniques ◽  
Study Sites

Pawnshop Company is a State Owned Enterprises (SOEs), which is engaged in the business of providing credit services and applicable statutory lien for anyone with a moving objects collateral requirement. In order to develop the business, so Government Regulation No. 103 of 2000 was issued, stated of the granting of the loan based on the collateral of fiduciary money. As an institution that provides credit to guarantee the fiduciary shall comply with the provisions set out in Law No. 42 of 1999, especially Article 11, paragraph (1) which states that the objects are burdened with fiduciary collateral required to be registered, but in reality there is no Pawnshop Company comply with Article 11 paragraph (1) of Law No. 42 of 1999 on Fiduciary. Based on the gap das sein and das sollen, then can be formulated the problem of how fiduciary guarantee enrollment application pursuant to Article 11 paragraph (1) of Law No. 42 of 1999 on Company Pawnshop and how execution of fiduciary insurance company that is not registered by the Company Pawnshop when borrowers are in default. Empirical legal research is used in this thesis, because it’s getting out of the gap between das Sein and das sollen. The approach used in this thesis is the legislation approach, case-based approach, and the analytical approach. The nature of the research in this study was a descriptive study, sites in the Pawnshop Company branch Denpasar and Tabanan. The data used in this thesis is the primary data / field data and secondary data / literature. Data collecting techniques used in this thesis is planned interview techniques and reading literature. Sampling techniques used in this thesis is purposive sampling and the data obtained are presented in descriptive qualitative. The results of this problem study is application of fiduciary guarantee enrollment on the Pawnshops Company, that disobedience to law number 42 of 1999 Article 11 paragraph (1) was happened, while the execution of fiduciary insurance company that is not registered by Pawnshop Company if debtor in default is done by a family way.

Acquisition Cost of Land and Building Rights Based on Buying and Selling

Authentica ◽  
2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 1-17
Author(s):  
Singgih Permana Adhi
Keyword(s):  
Law Enforcement ◽  
Acquisition Cost ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Research Procedure ◽  
Approach Method ◽  
Transaction Price ◽  
Legal Consequences

The collection of regional taxes and levies must be based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, and for the Banyumas Regency area, it has been regulated in Regional Regulation Number 1 of 2011 concerning Regional Taxes in conjunction with Regional Regulation Number 22 of 2016 concerning Amendments to the Second Regulation Region Number 1 the Year 2011 concerning Regional Taxes. One type of tax that is under the authority of the regions is the Fees for Acquisition of Rights on Land and Buildings, hereinafter referred to as BPHTB. The approach method used in thisresearch is the normative juridical approach method. The data used are secondary data and primary data as a complement to secondary data. The results and discussion are the application of BPHTB based on the  sale and purchase of the implementation including the process of filling in the SSPD BPHTB, determining tax objects, tax taxes, calculating taxes, research or validation, and payment. BPHTB is based on the sale and purchase of applications based on the PDRD Law and Regional Tax Regulations, the basis for calculating the BPHTB is the transaction price, therefore based on the Regent Regulation, the RegionalFinance Agency carries out a research procedure (validation) of BPHTB based on buying and selling with the truth of the transaction price value used to calculate BPHTB. PPAT which regulates the deed of transfer of rights, without ta  supervision has been paid and validated giving legal consequences for PPAT in the form of sanctions in the form of fines for each award. Law enforcement of sanctions on administrative fines against PPAT and the procedures for its implementation are not regulated and have not been further regulated in the PDRD Law, Regional Tax Regional Regulations, or in implementing regulations.Keywords: Regional Taxes; Fees for Acquisition of Rights on Land and / or Buildings; Legal Consequencesof Land Deed Making Officials.

PENYELESAIAN GANTI RUGI AKIBAT SENGKETA PENGUASAAN HAK ATAS TANAH SECARA MELAWAN HUKUM (Tinjauan Beberapa Kasus di Pengadilan Negeri Surakarta)

2019 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 68
Author(s):  
Ananda Dwinanti Kinasih , ◽  
M. Hudi Asrori S ,
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Civil Law ◽  
Secondary Data ◽  
Land Rights ◽  
The State ◽  
Primary Data ◽  
State Court ◽  
Legal Research ◽  
Analytical Technique ◽  
Legal Force

<p>Abstract<br />This article aims for reviewing how the settlement of compensation as the consequences of the tenure <br />of land rights unlawfully in civil law Surakarta state court verdict number 106/pdt.g/2017/PN.SKT and <br />number 103/pdt.G/2006/PN.SKT where the court’s decision has a permanent legal force. This research is <br />a juridical normative legal research. The location of this research at Notary Office and PPAT Adib Sujarwadi <br />and the State Court Surakarta Class 1A Specific. Kinds and the sources of data in this research are <br />consist of primary data and secondary data. The technique of data collection through interview and library <br />study. The analytical technique used by the author is by the method of syllogism that uses the deduction <br />mindset. Regarding the settlement of compensation due to unlawful tenure of land rights is a compensatory <br />damages, in the form of payment to the victim amounting to a loss that is actually experienced. Based on <br />the decision of the Panel of Judges. Regarding the non-granting of immaterial compensation because <br />the Plaintiff does not attach the appropriate evidence. After the verdict is declared incracht, outside the <br />court, the Defendant and the Plaintiff may hold deliberations to determine the amount of the indemnity or <br />the Plaintiff waived the indemnity obligation, but the Defendant must leave the land of the object of the <br />dispute voluntarily. In the case of still occupy it will be executed by the bailiff from the Court.<br />Keywords: Compensation; Tort; Tenure Of Land Rights.</p><p>Abstrak<br />Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penyelesaian ganti rugi akibat penguasaan hak atas <br />tanah secara melawan hukum pada perkara perdata Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 106/<br />Pdt.G/2017/PN SKT dan Nomor 103/Pdt.G/2006/PN SKT, dimana putusan pengadilan tersebut telah <br />berkekuatan hukum tetap. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yuridis. Lokasi penelitian <br />yaitu di Kantor Notaris dan PPAT Adib Sujarwadi dan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA Khusus. Jenis <br />dan sumber data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui <br />wawancara dan studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan oleh penulis adalah dengan metode <br />silogisme yang menggunakan pola pikir deduksi. Penyelesaian ganti rugi akibat penguasaan hak atas <br />tanah secara melawan hukum yaitu dengan ganti rugi kompensasi, berupa pembayaran kepada korban <br />sebesar kerugian yang benar-benar dialami. Berdasarkan keputusan Majelis Hakim. Mengenai tidak <br />dikabulkannya ganti rugi immateriil dikarenakan Penggugat tidak melampirkan bukti-bukti yang sesuai. <br />Setelah putusan dinyatakan incraht, di luar pengadilan, Tergugat dan Penggugat dapat mengadakan <br />musyawarah untuk menentukan jumlah ganti rugi atau Penggugat membebaskan kewajiban pembayaran <br />ganti rugi, namun Tergugat harus meninggalkan tanah obyek sengketa secara sukarela. Dalam hal masih <br />tetap menempati maka akan dilakukan eksekusi oleh juru sita dari Pengadilan.<br />Kata Kunci : Ganti Kerugian; Perbuatan Melawan Hukum; Penguasaan Hak Atas Tanah.</p>

scholarly journals BEBERAPA FAKTOR TERJADINYA TINDAK PENCABULAN OLEH ANAK (Studi pada Kepolisian Resort Banggai)

2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 82
Author(s):  
H.M. Ikhwan Rays
Keyword(s):  
Sexual Abuse ◽  
Child Abuse ◽  
Preventive Measures ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Child Molestation ◽  
Legal Research ◽  
Technological Factors ◽  
Alcoholic Drinks

This research is intended to study what factors are causing the follow-up of child molestation in Banggai Regency and what efforts have been made by the Banggai Resort Police in an effort to overcome the crime of sexual abuse by children in the District. Be proud To find out the objectives needed, this study uses empirical juridical where the method or method used in this legal research is to use primary data, that is the data obtained by the author from the research location and use secondary data obtained from data / existing library materials. Outcome factors, factors that cause child abuse in Banggai Regency are: educational factors, environmental factors, alcoholic drinks factors and technological factors. Whereas the efforts carried out by the Banggai Regional Police consist of: pre-emptive efforts, preventive measures and repressive efforts

scholarly journals An Analysis on Farmer Rights in International Trade Under Indonesian Law

2020 ◽  
Vol 8 ◽  
pp. 200-204
Author(s):  
Imanullah Moch Najib
Keyword(s):  
International Trade ◽  
Legal Protection ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Legal Interpretation ◽  
Legal Research ◽  
Indonesian Government ◽  
Triangulation Method ◽  
Alternative Solutions

The aims of this research were to examine the legal protection on the farmer rights in international trade under Indonesian law. The research was important to provide various alternative solutions over the problem of inabilities of farmer to be a subject of international trade and to review whether the Indonesian Government gave legal protection to farmer rights. It was an empirical legal research, which using primary and secondary data. Primary data was collected from the respondents and informants while the secondary ones were taken from primary and secondary legal materials. The validity of data used sources triangulation method while all of data were analysed by analysis of editing style through legal interpretation. The result showed that Indonesian Government through enactment of its legislation has not been providing the legal protection to the farmer rights in international trade optimally. Moreover, this study was expected to contribute in reforming over legislation that regulates the protection of farmer rights.

scholarly journals Pada Gelahang Marriage: A Legal Pluralism Perspective

2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 47-58
Author(s):  
I Putu Sastra Wibawa ◽  
I Putu Gelgel ◽  
I Putu Sarjana
Keyword(s):  
Field Data ◽  
Secondary Data ◽  
Legal Pluralism ◽  
Customary Law ◽  
Primary Data ◽  
Legal Certainty ◽  
Religious Law ◽  
Pros And Cons ◽  
Hindu Community ◽  
Legal Sociology

Presently, pada gelahang marriages are still controversial within Balinese society in terms of their implementation and the implications. A certain percentage of Balinese approve of pada gelahang marriages, while a certain percentage of people disagree for various reasons. These pros and cons are not tolerated. In fact, the phenomenon of pada gelahang marriages is often confounding to the Hindu community in Bali. Hence, solutions are required. While pada gelahang marriages can be found in many districts and regions in Bali, however, many doubts and problems still arise in their philosophical and juridical foundations. Therefore, research on pada gelahang marriages from the perspective of legal pluralism needs to be done. This research is a qualitative research with a legal sociology approach. Primary data is derived from field data from observations and from the results of interviews of related parties, while secondary data is obtained from literature books using the theory of legal pluralism as a guiding theory in the discussion of research. The results of the study indicate that the pada gelahang marriage has a philosophical foundation, juridical foundation and sociological basis for the creation of values of justice, legal certainty and the benefit of law in the framework of legal pluralism that provides a way to meet Hindu religious law, traditional village customary law and state law to set pada gelahang marriages

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document