scholarly journals Implementasi Kebijakan Pembangunan Bidang Agama dalam Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat

2021 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 236-245
Author(s):  
Yoan Colina
Keyword(s):  
Public Policy ◽  
Social Welfare ◽  
National Development ◽  
Development Program ◽  
Development Theory ◽  
Main Function ◽  
Social Infrastructure ◽  
Moral Foundation ◽  
Regional Office ◽  
The Government

Religion has a strategic role and position whose main function is as an ethical and moral foundation that influences the national development of the Indonesian state. Religion can be said as a value and a system that must be understood and carried out by every community as an individual who lives and resides in a country as the basic foothold to animate the life of the nation and state. In Indonesia, religion is an important milestone in the development of the country because religion is the spiritual, ethical and moral foundation of an individual. The government has a number of policies in the development of the religious sector to support the realization of social welfare. In the public policy stage, program implementation becomes an important stage in the main public policy. To realize social welfare in the community, programs that support development are implemented such as economic, social, infrastructure, and cultural and religious programs. This writing departs from this issue and wants to examine in depth how the implementation of the development program in the field of religion to support the realization of social welfare for the community, especially in the Central Borneo Province, using qualitative descriptive writing methods, using the perspective of Public Administration, Public Policy Theory, Implementation Theory, Development Theory and Community Welfare. The findings of this study indicate that in implementing the development policy in the field of religion, Christian Guidance for the Regional Office of Central Kalimantan province uses three stages of the process, namely input, process and program. Agama memiliki peran dan kedudukan strategis yang fungsi utamanya adalah  sebagai landasan etika dan moral yang mempengaruhi pembangunan nasional negara Indonesia. Agama bisa dikatakan sebagai nilai dan sistem yang harus dipahami serta dijalankan oleh setiap masyarakat sebagai individu yang hidup dan berdiam di suatu negara sebagai pijakan dasar untuk menjiwai kehidupan berbangsa dan bernegara. Di Indonesia agama merupakan tonggak penting dalam pembangunan negara karena agama merupakan landasan spiritual, etika dan moral seorang individu. Pemerintah memiliki sejumlah kebijakan dalam pembangunan bidang agama untuk mendukung terwujudnya kejehteraan sosial. Dalam tahapan kebijakan publik implementasi program menjadi tahapan yang penting dalam pokok kebijakan publik. Untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam masyarakat, maka diimplementasikan program-program yang menunjang pembangunan seperti program ekonomi , sosial, sarana prasarana , serta budaya dan agama. Penulisan ini berangkat dari isu tersebut dan ingin mengkaji secara mendalam bagaimana implementasi dari program pembangunan bidang agama untuk mendukung terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat, secara khusus di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan metode penulisan deskriptif kualitatif, dengan menggunakan perspektif Administrasi Publik,  Teori Kebijakan Publik, Teori Implementasi, Teori Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa dalam mengimplementasikan Kebijakan pembangunan bidang agama, Bimas Kristen Kantor Wilayah provinsi Kalimantan Tengah menggunakan tiga tahapan proses yaitu Input, Proses dan program.

scholarly journals EVALUASI KEBERHASILAN PENGELOLAAN PROGRAM PENYEDIAAN AIR MINUM DAN SANITASI BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN ACEH BESAR

2018 ◽  
Vol 1 (4) ◽  
pp. 1019-1026
Author(s):  
Teuku Mochamad Nazar ◽  
Azmeri Azmeri ◽  
Eldina Fatimah
Keyword(s):  
Swot Analysis ◽  
Central Government ◽  
Universal Access ◽  
National Development ◽  
Development Program ◽  
Analysis Data ◽  
Clean Water ◽  
Community Based ◽  
Water And Sanitation ◽  
The Government

Abstract: Clean water as a primary need of human which is generally used for drinking, bathing, cooking and washing should be met in terms of quantity, quality, and affordability and sustainability. The government through the national development program of water and sanitation universal access which declared that by 2019, Indonesia will achieve the 100% target of proper clean water and sanitation for the whole Indonesian people. Water supply and Sanitation community-based Program (PAMSIMAS) is one of the prominent programs of the central government that adopt a community-based approach, where the main actors are the society as well as the person in charge to implement the project. PAMSIMAS II was launched in Aceh since January 2013 to April 2016 in which thre e districts joined PAMSIMAS are Aceh Besar, Pidie and Bireuen, with a total number of villages of the program as 46. The study conducted in the District of Aceh Besar with selected 15 (fifteen) villages as research object. This study aims to identify the level of success of PAMSIMAS II and identified community participation in managing water and sanitation infrastructure that has been built by the program. Those things were measured by the factors namely: 1. Adequacy, quality and continuity of water, also 2. Performance of BPSPAM as management body in village.  This study adopt quantitative analysis that supported by qualitative analysis. Data were collected by observation, questionnaires and interviews. At the end the SWOT analysis is performed for the formulation of a strategic planning in or order to make PAMSIMAS sustainable in achieving access of clean water. The result of this research is information about th position of The PAMSIMAS II after the calculation of EFAS and IFAS which conducted based on the questionair that deliver to the actors of PAMSIMAS II in district of Aceh Besar and also recomendation about priority strategy should be conducted for the development of PAMSIMAS II in the future. Abstrak: Air Bersih sebagai kebutuhan utama dalam kehidupan manusia yang umumnya digunakan untuk minum, mandi, memasak dan mencuci sudah seharusnya terpenuhi secara kuantitas, kualitas, terjangkau dan kontinu. Pemerintah melalui program pembangunan nasional akses universal air minum dan sanitasi menetapkan bahwa pada tahun 2019, Indonesia dapat mencapai 100 % target layanan air minum dan sanitasi yang layak. Program Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS) merupakan salah satu program andalan pemerintah pusat yang menggunakan pendekatan berbasis masyarakat, dimana masyarakat sebagai pelaku utama dan sekaligus penanggungjawab pelaksanaan kegiatan. Program PAMSIMAS II dilaksanakan di Provinsi Aceh mulai tahun 2013 sampai dengan April 2016 di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dan Kabupaten Bireuen, dengan total desa yang bergabung adalah 46 Desa.  Penelitian ini dilaksanakan di 15 desa di Kabupaten Aceh Besar sebagai objek penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi keberhasilan Program PAMSIMAS II dan mengindentifikasi peran serta masyarakat dalam mengelola infrastruktur air bersih dan sanitasi yang telah dibangun.  Hal tersebut diukur melalui beberapa faktor, diantaranya: 1. kecukupan, kualitas dan keberlanjutan air dan, 2. Kinerja dari badan pengelola di masyarakat. Penelitian ini menggunakan analisa kuantitatif yang didukung dengan analisa kualitatif. Metode pengumpulan data dengan melakukan observasi, kuesioner dan wawancara. Penelitian ini melakukan Analisa SWOT yang bertujuan untuk perumusan rencana strategis agar Program PAMSIMAS dapat berkesinambungan dalam pemenuhan akan air bersih. Hasil dari penelitian ini berupa identifikasi posisi Program PAMSIMAS II setelah dilakukan perhitungan EFAS dan IFAS yang dilakukan berdasarkan Kuesioner yang telah disebar kepada para pelaksana program PAMSIMAS II, dan kemudian dilanjutkan dengan rekomendasi prioritas strategi yang akan dilakukan untuk pengembangan Program PAMSIMAS II ke depan.

Quality Action to Accelerate Fair Accessibility Through Law of Telecommunication

2020 ◽  
pp. 1169-1185
Author(s):  
Agus Pramono ◽  
P.L. Rika Fatimah ◽  
Ivan Lanovara
Keyword(s):  
Social Welfare ◽  
Foreign Investment ◽  
Financial Support ◽  
National Development ◽  
Global Village ◽  
Applicable Law ◽  
Strategic Role ◽  
The Government ◽  
Foreign Direct Investiment

This article describes how telecommunication has a strategic role in national development, which requires a large amount of funding in Indonesia, in spite of the limited financial support from the government. The dynamics of telecommunication law has provided a clear direction, from monopoly to healthy competition. It is important for foreign investment to be an option that needs to be harmonized with the applicable law of telecommunication. Four main constructs have been identified as important issues to be discussed are Social Welfare (SW); Global Village (GV); Foreign Direct Investiment (FDI); and Law Telecomunication (LT). In conclusion, two quality actions are proposed to accelerate fair accesibility through law of telecommunication in global village setting. The first quality action is to accelerate SW through fair accessibility in GV setting and FDI. The second quality action is to accelerate SW through fair accessibility based on FDI and LT.

3. The Finnish National Workplace Development Program as a New Approach in Public Policy

2000 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 139-142
Author(s):  
Tuomo Alasoini
Keyword(s):  
Public Policy ◽  
Competitive Advantage ◽  
Development Program ◽  
Development Programme ◽  
New Approach ◽  
The Social ◽  
Social Partners ◽  
The Government ◽  
Workplace Development

This paper presents the aims and main focus areas of the Finnish National Workplace Development Programme. The Government-initiated programme in which also the social partners are involved was launched in 1996, and it will continue until 2003. The author considers that, using wisely, the high legitimacy programme-based workplace development enjoys in Finland today may prove to be an important source of competitive advantage for the country.

scholarly journals IMPLEMENTASI DAN EVALUASI PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN PT TIMAH TBK DI KABUPATEN BANGKA TAHUN 2019

2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 144-158
Author(s):  
Putri Aisyah ◽  
Bustami Rahman ◽  
Ibrahim Ibrahim
Keyword(s):  
Public Policy ◽  
Community Development ◽  
Policy Implementation ◽  
Development Program ◽  
Primary Data ◽  
Poor People ◽  
Mining Operations ◽  
Unequal Distribution ◽  
Public Policy Implementation ◽  
The Government

The Partnership and Community Development Program (PKBL) is one of the implications ofpublic policy which aims to realize the three main pillars of development that have been announcedby the government and constitute a political promise to the community to reduce the number ofunemployed (pro-jobs), reduce the number of poor people (pro-poor), and increase economicgrowth (pro-growth) around the area of mining operations. The purpose of this research is todescribe the implementation and identify the results of the evaluation of the implementation of thePartnership and Community Development Program (PKBL) of PT Timah Tbk in Bangka Regencyin 2019. The Theory used in this field is Merilee S. Grindle's Public Policy Implementation Theory,which initiates the implementation of public policies that can be measured from the process ofachieving outcomes, namely whether or not the policy objectives to be achieved. Beside usingGrindle's Theory of Public Policy Implementation, this study also uses William Dunn's Theory ofPublic Policy Evaluation. Dunn illustrates that evaluation is concerned with the production ofinformation about the benefits of the results of wisdom. This research uses a descriptivequalitative approach, whose primary data sources are from unstructured interviews withinformants. The number of informants in this study was 18 people consisting of 10 people asrecipients of partnership program assistance or fostered partners and 6 recipients of communitydevelopment program assistance and 2 members of the unit CSR of the PKBL in PT Timah Tbk.The main findings that of the research are unequal distribution of guidance to fostered partners,the weakness of the monitoring mechanisms and dysfunction of laws and regulation.

scholarly journals Perwujudan Prinsip Keadilan Dalam Land Acquisition Untuk Pembangunan Infrastruktur Melalui Penerapan Compulsory Rehabilitation and Resettlement

2018 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
Author(s):  
Abdillah Arief ◽  
Muhamad Al-Jabbar Putra
Keyword(s):  
National Development ◽  
Development Program ◽  
Empirical Method ◽  
Land Acquisition ◽  
Infrastructure Development ◽  
Conceptual Approach ◽  
Development Activity ◽  
Justice As Fairness ◽  
Theory Of Justice ◽  
The Government

AbstractLand is one of the important elements of national development program, where each infrastructure development activity initiated by the government in the sector will always relate to land and land acquisition, for entities that can’t be ignored. The arrangement of land forms has also been accommodated in the form of laws and implementing regulations. However, in general, there’re no problems with the same problems from eviction and seizure, but conflicts between government and society are unavoidable. This paper presents a systematic analysis using the normative-empirical method for various cases of land acquisition by reviewing it based on a conceptual approach, which is seen from the viewpoint of the Law Number 5 Year 1960 and of the concept of The Theory of Justice from Rawls. The results of the research analysis lead researchers to Compulsory Rehabilitation and Resettlement as a solution that is considered to be able to realize justice as fairness in the concept of humanitarian and equitable land acquisition, so it can be a concrete effort to realize social welfare for all Indonesian people.Keywords: Land Acquisition, National Development, Justice AbstrakTanah merupakan salah satu elemen terpenting dalam rencana pembangunan nasional. Setiap kegiatan pembangunan infrastruktur yang digagas oleh pemerintah dalam sektor rill selalu berkaitan dengan tanah dan pengadaan tanah, sebagai suatu entitas yang tidak dapat dipisahkan. Regulasi mekanisme pengadaan tanah pun telah diakomodir dalam bentuk undang-undang dan peraturan pelaksananya. Akan tetapi secara implementatif, mekanisme pengadaan tanah di Indonesia tak terlepas dari problematika pelik yang berakar dari ketidakadilan pemerintah yang identik dengan penggusuran dan perampasan, sehingga konflik antara pemerintah dan masyarakat merupakan hal yang tidak bisa dihindari. Tulisan ini memaparkan analisis secara sistematis menggunakan metode normatif-empiris terhadap berbagai kasus pengadaan tanah dengan dikaji berdasakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, yaitu dilihat dari sudut pandang Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria dan konsep Teori Keadilan dari Rawls. Hasil analisis penelitian mengarahkan peneliti kepada Compulsory Rehabilitation and Resettlement sebagai sebuah solusi yang dinilai dapat mewujudkan justice as fairness dalam konsep pengadaan tanah yang humanis dan berkeadilan, sehingga dapat menjadi upaya kongkrit dalam mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Kata Kunci: Pengadaan Tanah, Pembangunan Nasional, Keadilan

Quality Action to Accelerate Fair Accessibility Through Law of Telecommunication

2018 ◽  
Vol 14 (2) ◽  
pp. 1-16
Author(s):  
Agus Pramono ◽  
P.L. Rika Fatimah ◽  
Ivan Lanovara
Keyword(s):  
Social Welfare ◽  
Foreign Investment ◽  
Financial Support ◽  
National Development ◽  
Global Village ◽  
Applicable Law ◽  
Strategic Role ◽  
The Government ◽  
Foreign Direct Investiment

This article describes how telecommunication has a strategic role in national development, which requires a large amount of funding in Indonesia, in spite of the limited financial support from the government. The dynamics of telecommunication law has provided a clear direction, from monopoly to healthy competition. It is important for foreign investment to be an option that needs to be harmonized with the applicable law of telecommunication. Four main constructs have been identified as important issues to be discussed are Social Welfare (SW); Global Village (GV); Foreign Direct Investiment (FDI); and Law Telecomunication (LT). In conclusion, two quality actions are proposed to accelerate fair accesibility through law of telecommunication in global village setting. The first quality action is to accelerate SW through fair accessibility in GV setting and FDI. The second quality action is to accelerate SW through fair accessibility based on FDI and LT.

scholarly journals Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Anggaran Daerah

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 30-37
Author(s):  
I Wayan Sutrisna
Keyword(s):  
Community Participation ◽  
Public Interest ◽  
National Development ◽  
Development Program ◽  
Development Planning ◽  
The Public ◽  
Regional Budget ◽  
Budget Policy ◽  
The Government ◽  
Ruling Party

The budget policy made by the government in principle aims to fulfill the wishes of all levels of society. Budget processes and allocations must be oriented to the public interest. This implies that the budget preparation process should involve many par- ties ranging from planning to implementation. For this reason, it is expected that spending for the public interest gets a greater proportion than spending on the apparatus, because public spending is a government investment that is expected to improve people’s welfare. Participation of all people in regional budget politics is very necessary so that the region- al budget can be used optimally for the development of all the communities in the area. Realizing this participation is not an easy thing because there are still many members of the community who still consider the preparation of regional budgets only determined by officials of the ruling party. The community programs proposed in the Development Planning Consultation (Musrenbang) at the village level will sometimes disappear at the next level because they are not escorted by officials of the ruling party. This assumption is still developing in the community so that the desire to participate in regional budget poli- tics has decreased. This assumption must be eliminated in the midst of the community by all components of the government so that the people want to involve themselves in every process of the formulation of regional budget policies.Participatory of communities are needed in the process of governance and development. The United Nation Development Program (UNDP), an institution under the auspices of the United Nations which deals with the development of nations in the world, has even included community participation in one of the indicators or characteristics of good gov- ernance. This implies that the higher level of community participation in the governance and development process shows that the ruling government has carried out a good gover- nance process.The management of the regional budget by involving high participation from the commu- nity will be able to make all the planning made in preparing the regional budget can be achieved effectively and efficiently. In addition, participatory budget policy will be able to make all programs implemented can be manipulated by all levels of society because all communities feel they have been involved in the entire process. The successful implemen- tation of development in the region will lead to national development success

scholarly journals History of environmental impact assesment in Indonesia

2018 ◽  
pp. 55-68
Author(s):  
F S Dhiksawan ◽  
S P Hadi ◽  
A Samekto ◽  
D P Sasongko
Keyword(s):  
Environmental Impact ◽  
Government Regulation ◽  
National Development ◽  
Development Program ◽  
Human Environment ◽  
Environmental Laws ◽  
History Of ◽  
Environmental Consideration ◽  
The Republic ◽  
The Government

This research on the history Environmental Impact Asessment (EIA) in Indonesia is aimed at obtaining an overview of the changes in regulations concerning EIA. It methods and materials in the form of library study including journals, books, and research documents on the history of EIA. The research produced an overview of the early history of EIA in Indonesia. The overview starts from the participation of the Government of the Republic of Indonesia in the Conference on the Human Environment (UNCHE) Stockholm in 1972. In 1973 Indonesia began inserting environmental consideration into the national development program based on the Decree of the People's Consultative Assembly Number IV of 1973 in the Broad Outlines of State Policy Chapter III Part B item (10). Environment law was firstly enacted in Indonesia in 1982. As time went by, the environmental laws went changes in 1997 and 2009. This law mandated the enactment of government regulation concerning EIA.  EIA was first implemented in Indonesia based on the Government Regulation Number 29 of 1986. It was replaced with the Government Regulation Number 51 of 1993. Then It was revoked and replaced with Number 27 of 1999. After 3 (three) years replaced with Number 27 of 2012 on environmental license.

Suma qamaña in Bolivia

2014 ◽  
Vol 42 (5) ◽  
pp. 216-233 ◽  
Author(s):  
Kepa Artaraz ◽  
Melania Calestani
Keyword(s):  
Public Policy ◽  
Social Transformation ◽  
National Development ◽  
Well Being ◽  
Development Model ◽  
Human Beings ◽  
Living Well ◽  
The Government ◽  
Historical Moment ◽  
Mother Earth

In recent decades there has been increasing interest in academic, governmental, and nongovernmental circles worldwide in developing universal definitions of well-being. Governments have progressively shifted their policies on this concept and are currently engaged in improving the well-being of their populations. Bolivia’s concept of suma qamaña (living well together) is broader than “well-being,” emphasizing the importance of harmonious relations between nature and human beings and providing an important link to sustainability that current conceptions of well-being fail to make. Exploring the concept is highly relevant at this historical moment because the Morales government is engaged in a wide-ranging process of social transformation to implement it. Its translation into public policy and the adoption of a development model consistent with it have proved problematic. While the introduction of the concept into the National Development Plan, the new constitution, and the Law of Mother Earth has addressed the need to move from individualized understandings of well-being to collective ones, the government has not overcome the conflict between growth-driven approaches and sustainability that is inherent in all its legislation. Moreover, understandings of the concept are constantly being negotiated and transformed, calling for an understanding of it that is rooted in people’s practices and beliefs rather than in theoretical constructions. En las últimas décadas ha habido un creciente interés en los círculos académicos, gubernamentales y no gubernamentales de todo el mundo en el desarrollo de las definiciones universales de bienestar. Los gobiernos han cambiado progresivamente sus políticas en este concepto y se dedican actualmente a la mejora del bienestar de sus poblaciones. Concepto de suma qamaña (vivir bien) de Bolivia es más amplio que el “bienestar,” enfatizando la importancia de las relaciones armoniosas entre la naturaleza y los seres humanos y proporcionando un vínculo importante con la sostenibilidad que las concepciones actuales de bienestar no pueden hacer. Explorar el concepto es muy relevante en este momento histórico, porque el gobierno de Morales está involucrado en un amplio proceso de transformación social para implementarla. Su traslación en las políticas públicas y la adopción de un modelo de desarrollo coherente con ella han demostrado ser problemático. Si bien la introducción de este concepto en el Plan Nacional de Desarrollo, la nueva Constitución, y la Ley de la Madre Tierra ha abordado la necesidad de pasar de entendimientos individuales de bienestar a los colectivos, el gobierno no ha superado el conflicto entre los enfoques impulsados por crecimiento y la sostenibilidad que es inherente a toda su legislación. Por otra parte, las comprensiones del concepto están siendo constantemente negociados y transformados, reclamando una comprensión que está enraizada en las prácticas y creencias de las personas y no en las construcciones teóricas.

PENGGUNAAN METODE KOMPOSTING UNTUK MENGOLAH LIMBAH HOTEL MENJADI PUPUK ORGANIK

2016 ◽  
Vol 10 (03) ◽  
pp. 39-48
Author(s):  
Dyah Wahyuning Tyas
Keyword(s):  
Social Welfare ◽  
Development Strategy ◽  
Swot Analysis ◽  
Development Program ◽  
Local Economy ◽  
Rural Tourism ◽  
New Paradigm ◽  
Tourist Attractions ◽  
Tourist Village ◽  
The Government

Tourism has become an industry with the highest growth. It is recognized by the government so that the government set out to develop the tourism. Sleman District Government understand the new paradigm in the approach of community-based tourism, so that the government was actively encouraging the community to take a role in the development of tourism in accordance with the existing potential in rural area. Recognizing the potential of Nganggring located on the slopes of Mount Merapi, which previously has been a tourist village that is developing but the damage occurred after the eruption of the volcano it is necessary redevelopment to make the villages that will be visited by tourists so that the local economy will be recovering back. This research is a qualitative research, is research that uses natural background for the purpose of interpreting the phenomenon happened and was done by involving the various methods that exist and to determine the development strategy. Based on the research results of SWOT analysis concluded strategy of development of Nganggring rural Tourism is objects and attractions geared towards creating efforts for long-stay travelers, creating a varied tourist attractions. Strategy to increase potential market directed to establish communication with the Tourism Rural Forum to build an integrated campaign. Development Program of rural tourism after the eruption of Merapi aims to improve social welfare. Keywords: Rural village, eruption, social welfare

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document