IMPLEMENTASI PERATURAN KEPALA DESA TENTANG BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI DI KABUPATEN GARUT PROVINSI JAWA BARAT

This research aims to review the implementation of the Village Cash Direct Assistance policy through village head regulations in poverty reduction since the Covid-19 pandemic in Keresek Village of Cibatu Subdistrict, Garut Regency. The Village Cash Direct Assistance (BLT DD) is one of the government's initiatives in providing subsidies to Indonesians in need. Assistance is offered to address the problems caused by the prolonged Covid-19 pandemic in Indonesia and worldwide. The Covid-19 pandemic does not only interfere with health that results in death. Pandemics force various activities to be stopped so that the impact is widespread, increasing the number of unemployment, hunger, poverty, etc. For this reason, the government provides funds to the community to suppress the increasing problem. Implementation of village-level policies using village head regulations is still rare. This research used qualitative methods using Edward III's policy theory of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Data sources were obtained through interviews and documentation—data analysis by presenting data, reducing data, and withdrawing conclusions. The research result shows that the implementation of Village Cash Direct Assistance in Keresek Village based on Edward III's theory has been implemented judging from the absence of complaints ranging from the data collection process to distribution to recipients under Operational Standard Procedure (OSP). This research will inform the implementation of policies at the village level made by the village government. Keywords: Village Fund, Policy, Policy Implementation.

EVALUASI ON GOING DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE-19 BERBASIS INTELLIGENCE MEDIA MANAGEMENT (IMM)

Alokasi DAK bidang pendidikan selalu tersedia setiap tahun dengan jumlah anggaran yang besar dibandingkan bidang yang lain, bahkan di masa pandemi COVID-19. Pada level pemerintah daerah, bidang pendidikan adalah prioritas. Kebutuhan pendanaan pemerintah daerah melalui DAK Fisik diharapkan selaras dengan keinginan pemerintah pusat. Pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan sebagai instrumen pendanaan ke daerah pada tahun 2020 menghadapi tantangan mewabahnya COVID-19 pada bulan Maret yang mempengaruhi optimalisasi proses pembangunan. Pemerintah mengambil opsi kebijakan relaksasi untuk mempermudah implementasi DAK di lapangan. Hal ini memerlukan evaluasi on-going dengan metode sesuai keadaan saat itu sebagai masukan untuk perencanaan tahun berikutnya. Implementasi DAK Fisik dan segala menu-menunya mendorong pentingnya informasi capaian maupun kendala lapangan tetap aktual serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian bertujuan menyajikan kendala, informasi dan hal-hal terkait pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan tahun 2020 saat masa pandemi COVID-19 sebagai respons kondisi terkini tanpa harus melakukan kunjungan lapangan. Metode yang digunakan adalah studi literatur dan analisis statistik berbasis big data sebagai opsi yang relevan dengan situasi saat ini dalam rangka landasan memberikan rekomendasi perencanaan pembangunan. Analisis big data memanfaatkan tools Intelligence Media Management (IMM) untuk melihat persepsi publik terkait pelaksanaan DAK Fisik Bidang Pendidikan saat pandemi COVID-19. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 40 persen pemberitaan terkait DAK Bidang Pendidikan selama Pandemi COVID-19 berupa sentimen positif, 17 persen negatif dan 43 persen sentimen netral. Dalam sentimen negatif, pemberitaan yang disorot adalah tuntutan agar pengelola DAK dapat segera menyelesaikan pembangunan sesuai petunjuk teknis di lapangan. Top issue pemberitaan DAK Pendidikan sebagai masukan perbaikan pembangunan adalah tentang temuan-temuan ketidaksesuaian data pokok pendidikan (DAPODIK) dengan fakta di lapangan yang pada akhirnya berdampak pada kurang tepatnya sasaran penerima DAK. Kata Kunci: Big Data, DAK, Evaluasi, Pendidikan

KEBIJAKAN PEMERINTAH BAGI PELINDUNGAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT DARI PENULARAN COVID 19 DI INDONESIA

Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran secara jelas sebeberapa jauh, kebijakan Pemerintah bagi perlindungan dan keselamatan masyarakat terhadap dampak covid 19, karena angka penularan sampai bulan februari 2021, terkonfirmasi diatas angka 1 juta positif Masyarakat yang tertular, dan meninggal diatas angka 30.000. lebih warga Masyarakat meninggal akibat covid 19. Sedangkan yang sembuh terkonfirmasi sebanyak 900 jiwa. Akibat semakin banyaknya yang terkonfirmasi positif, dampaknya kepada ketersediaan ruang-ruang isolasi, dan pengobatan sudah mendekati ambang batas yang diperkenan sesuai standar dari WHO, banyaknya orang yang meninggal dunia, berdampak semakin sangat terbatasnya lahan untuk pemakaman. Penulisan ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan sumberdata diperoleh dari media cetak, media elektronik dan berbagai literature lain yang terkait dengan penanganan covid 19. Simpulan Pemerintah telah melakukan berbagai upaya yang ditempuh, dintaranya dengan melakukan recofusing dan relokasi anggaran APBN dan APBD berdasarkan Perpu 1 tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitasi Sistem Keuangan Negara, terkait penanganan Covid 19 di Indonesia, kebijakan ini ditempuh agar dalam mengatasi dan memberikan bantuan kepada Masyarakat yang terdampak, serta bantuan kepada UMKM dan pemberian insentif perpajakan, khususnya PPh pasal 21 bagi pengusaha terdampak, dan beberapa bantuan lainnya seperti pemberian sembako, Masyarakat yang bergaji dibawah 5 juta setiap bulannya, sehingga dalam pelaksanaannya memiliki dasar hukum yang jelas. Kata Kunci : Kebijakan, Perlindungan, Keselamatan Masyarakat, Pandemi covid 19.

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 13 TAHUN 2018 TENTANG PENEMPATAN TENAGA KERJA LOKAL DI KOTA PEKANBARU PROVINSI RIAU

Permasalahan kompleks yang hingga saat ini belum dapat dituntaskan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru adalah permasalahan pembangunan ekonomi, khususnya angka pengangguran yang tinggi. Kota Pekanbaru sebagai salah satu kota yang memiliki IHK (indeks harga konsumen) tertinggi di Indonesia mengeluarkan Peraturan Daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Pekanbaru dengan cara memprioritaskan dan memberdayakan para tenaga kerja lokal. Penelitian ini menggunakan teori Implementasi Edward III. Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif, sedangkan untuk pengumpulan data di lapangan menggunakan teknik dokumentasi, wawancara serta observasi. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah ini belum terlaksana dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa faktor yang mempengaruhi gagalnya pencapaian target tersebut yaitu dimensi komunikasi kurangya pemahaman masyarakat, dimensi sumber daya terdapat sarana prasarana yang tidak mendukung, minimnya dana yang dianggarkan, serta kurangnya kuantitas sumber daya manusia di Dinas Tenaga Kerja Lokal Kota Pekanbaru. Dimensi disposisi pemerintah belum mematuhi terkait penyerapan tenaga kerja lokal sebesar 75%, terdapat oknum perusahaan yang tidak transparan dalam pelaporan ketersediaan lowongan pekerjaan, sedangkan dimensi struktur birokrasi sudah baik, dilihat dari adanya standar operasional prosedur. DISNAKER Kota Pekanbaru telah melakukan upaya untuk menyikapi hal tersebut dengan cara melakukan sosialisasi Perda kepada masyarakat, pengawasan dan pembinaan terhadap pihak perusahaan serta mengajukan penambahan jumlah pegawai, dana dan peningkatan sarana prasarana. Kata Kunci: Implementasi, Peraturan, Tenaga Kerja Lokal.

EVALUASI KEBIJAKSANAAN APLIKASI CITIZEN RELATION MANAGEMENT (CRM) DALAM MENYUKSESKAN JAKARTA SMART CITY

Kemampuan birokrasi dalam pemerintahan dituntut untuk konsisten dan up to date dalam memberikan kinerjanya ditengah perkembangan masyarakat, lingkungan, dan kompetisi global. Salah satu bentuk konkret dari implementasi Kota Jakarta sebagai smart city adalah dengan menginisiasi sistem Citizen Relation Management (CRM). Namun dalam penerapannya ditemukan informasi bahwa persentase laporan CRM yang belum terselesaikan masih tinggi, selain dari pada itu penurunan kualitas penanganan pengaduan pada tahun 2019 dan tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis evaluasi kebijaksanaan aplikasi Citizen Relation Management (CRM) serta upaya yang dapat dilakukan demi menyukseskan Jakarta Smart City. Desain penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan pembahasannya dilakukan dengan memadukan antara analisis teoritis serta analisis ASOCA. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat SDM yang tidak kompeten dan tidak adanya kontrol pihak ke tiga terhadap hasil penyelesaian pengaduan masyarakat. Sedangkan hasil analisis ASOCA ialah mengoptimalkan serta memfokuskan kemampuan SDM Pemerintah Provinsi Jakarta dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat pada pelaksanaan aplikasi Citizen Relation Management (CRM). Kata Kunci: Citizen Relation Management, Evaluasi, Kebijaksanaan

PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM UPAYA PENCEGAHAN BENCANA KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN (KARHUTLA) DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN

Musi Banyuasin is a district with a high level of vulnerability to forest and land fire disasters. Therefore, prevention efforts are needed to minimize forest fires again. Forest fire prevention efforts are activities that are the responsibility of all relevant stakeholders in Musi Banyuasin, one of which is the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of Musi Banyuasin Regency. This research will focus on the role of BPBD in efforts to prevent forest and land fires in Musi Banyuasin Regency. The method used in this research is descriptive qualitative method of observation and in-depth interviews. The results of the study show that the BPBD of Musi Banyuasin Regency plays a role in accordance with its functions and obligations as a regional BPBD, namely as an organization that conducts risk studies of Kahutlha fire-prone areas in Musi Banyuasin Regency. The area risk assessment is carried out in three main stages, namely determining the condition of the area, determining the condition of the land through the level of vulnerability and hotspots, and finally informing the condition to the local government and the community through outreach activities. Keywords:BPBD, Fire Disaster, Kahutlha, Prevention Abstrak Musi Banyuasin merupakan kabupaten dengan tingkat kerawanan level tinggi terhadap bencana kebakaran hutan dan lahan, Oleh karenanya, perlu adanya upaya pencegahan untuk meminim lisirter jadi kebarakan hutan kembali. Upaya pencegahan kebakaran hutan merupakan kegiatan yang menjadi tanggung jawab seluruh stakeholder terkait di Musi Banyuasin salah satunya adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Musi Banyuasin. Penelitian ini akan berfokus pada peran BPBD dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Musi Banyuasin. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan metode observasi dan wawancana mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPBD Kabupaten Musi Banyuasin berperan sesuai dengan fungsi dan kewajibannya sebagai BPBD daerah yaitu sebagai organisasi yang melakukan kajian resiko Kawasan rawan kebakaran Karhutla di Kabupaten Musi Banyuasin. Kajian resiko Kawasan dilakukan dengan tiga tahapan utama yaitu menetapkan kondisi daerah, menetapkan kondisi lahan melalui tingkat kerawanan dan titik panas, dan terakhir adalah menginformasi kondisi kepada pemerintah daerah dan masyakarat melalui kegiatan sosialisasi. Kata Kunci:BencanaKebakaran, BPBD, Karhutla, Pencegahan

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KECAMATAN KALIJATI KABUPATEN SUBANG PROVINSI JAWA BARAT

This study aims to determine how the implementation of integrated sub-district administrative services (PATEN) in Kalijati District, Subang Regency, West Java Province. The method used is a qualitative method with a descriptive approach. Informants were determined by the purposive sampling technique. Data were collected by using observation, interview, and documentation techniques. Analyzed through the stages of data reduction (data reduction), data presentation (data display), and conclusions drawing (verification). This study uses the policy implementation criteria of Donald van Metter and Carl van Horn which consists of 6 indicators. The results show that the implementation of the PATEN policy at Kalijati District is carried out quite well. It is evident from the 6 criteria that there are still things that need to be optimized. This can be seen (1) the criteria for the size and objectives of the policy are clear but need to be more informed, (2) the criteria for resources from the HR side need to increase discipline in terms of facilities resources, there needs to be an information board at the front office, (3) the criteria for the characteristics of implementing agents, (4) the criteria for the attitude or disposition of the implementers show a friendly, polite and good attitude but sometimes there are still delays, (5) the criteria for inter-organizational communication and implementing activities are that communication between organizations runs smoothly and is conducive because it refers to service standards determined and (6) the criteria of the economic, social and political environment are very supportive. Economically, it does not burden the community, even because of the openness in service and socially, the community feels facilitated by the PATEN policy. On this basis, it is necessary to optimize resources, both human resources such as increasing discipline and ability, both technical and functional, and supporting resources such as information boards. Keywords: Implementation, Policy, Service Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) di Kecamatan Kalijati Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan ditentukan dengan teknik purposive sampling. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dianalisis melalui tahapan reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan kesimpulan (conclusion drawing/ verification). Penelitian ini menggunakan kriteria Implementasi kebijakan dari Donald van Metter dan Carl van Horn yang terdiri dari 6 indikator. Hasilnya menunjukkan bahwa implementasi kebijakan PATEN di Kecamatan Kalijati terlaksana cukup baik. Terbukti dari 6 kriteria masih ada yang harus dioptimalkan. Hal ini terlihat (1) kriteria ukuran dan tujuan kebijakan jelas namun perlu lebih diinformasikan, (2) kriteria sumber daya dari sisi SDM perlu peningkatan kedisiplinan dari segi sumber daya sarana, perlu ada papan informasi di front office, (3) kriteria karakteristik agen pelaksana, (4) kriteria sikap atau kecenderungan (disposition) para pelaksana menunjukkan sikap ramah, sopan dan baik namun kadang masih ada yang terlambat, (5) kriteria komunikasi antar-organisasi dan aktivitas pelaksana bahwa komunikasi antar organisasi berjalan lancar dan kondusif karena mengacu pada standar pelayanan yang ditetapkan dan (6) kriteria lingkungan ekonomi, sosial dan politik sangat mendukung. Secara ekonomi tidak memberatkan masyarakat bahkan karena adanya keterbukaan dalam pelayanan dan secara sosial masyarakat merasa dimudahkan dengan adanya kebijakan PATEN. Atas dasar hal tersebut diperlukan optimalisasi sumber daya, baik sumber daya manusia seperti peningkatan kedisiplinan dan kemampuan baik teknis maupun fungsional dan sumber daya pendukung seperti papan informasi. Kata Kunci : Implementasi, Kebijakan, Pelayanan

FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BUREAUCRATIC TRIMMING DI PEMERINTAHAN KOTA BUKITTINGGI

The decision of the central government is unanimous, namely the Bureaucratic Trimming policy and must be immediately implemented by ministries / agencies as well as local governments. Although several K/Ls have completed implementing the simplification, it is not necessarily the case for local governments, including the Bukittinggi City Government. The dualism of directives and regulations from the Ministry of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reforms and the Ministry of Home Affairs hampered the implementation of this policy. So the purpose of this paper is to find out the inhibiting factors of the implementation of the Bureaucratic Trimming policy, especially in the Bukittinggi City Government. This is a qualitative research with data collection methods by means of in-depth interviews, non-participatory observation and review of related internal and external data sources. Determination of informants by means of purposive sampling. The findings where in the Communication Dimension, there are differences in the direction of the Minister of Empowerment of State Apparatus and Bureaucratic Reforms and the Minister of Home Affairs regarding the completion of the equalization of positions. The Resource Dimension, not all structural positions can be transferred to functional positions and the availability of several suitable functional positions. Furthermore, the loss of career patterns such as employee transfers and the fact that the simplification of the bureaucracy actually burdens the Bukittinggi City Budget. The dimensions of the Bureaucratic Structure, the finding of procedural confusion in terms of the focus of Bureaucratic Trimming, between prioritizing equalization of positions to functional or prioritizing simplifying structure. Finally, the Disposition Dimension, the Bukittinggi City Government fully complies with the central government's instructions by submitting a proposal for equalization of positions to functional in April 2021 to the Ministry of Home Affairs. However, with the issuance of Permenpan No. 17 of 2021, the city government of Bukittinggi is still waiting for further directions considering the guidance and supervision of the implementation of regional government is under the Ministry of Home Affairs. Keywords: Bureaucratic Trimming, Inhibiting Factors, Policy Implementation Abstrak Keputusan pemerintah pusat telah bulat yaitu kebijakan Penyederhanaan Birokrasi (Bureaucratic Trimming) dan harus segera dilaksanakan oleh kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah. Meskipun beberapa K/L sudah rampung melaksanakan penyederhanaan dimaksud namun belum tentu bagi pemerintah daerah termasuk salah satunya Pemerintah Kota Bukittinggi. Adanya dualisme arahan maupun regulasi dari Kemenpan dan Kemendagri membuat implementasi kebijakan ini terhambat. Maka tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penghambat daripada implementasi kebijakan Bureaucratic Trimming khususnya di Pemerintah Kota Bukittinggi. Merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan cara wawancara mendalam, observasi non partisipatif dan penelaahan sumber data internal maupun eksternal yang terkait. Penentuan informan dengan cara Purposive Sampling. Hasil temuan dimana pada Dimensi Komunikasi, terdapatnya perbedaan arahan Menpan RB dan Mendagri terkait penyelesaian penyetaraan jabatan Dimensi Sumber Daya, tidak semua jabatan struktural dapat dialihkan ke jabatan fungsional serta belum tersedianya beberapa jabatan fungsional yang cocok. Selanjutnya hilangnya pola karier seperti mutasi pegawai dan fakta bahwa penyederhanaan birokrasi justru membebankan APBD Kota Bukittinggi. Dimensi Struktur Birokrasi, ditemukannya kerancuan prosedur dalam hal fokus Bureaucratic Trimming, antara mengutamakan melakukan penyetaraan jabatan ke fungsional atau mendahulukan melaksanakan penyerderhanaan struktur. Terakhir Dimensi Disposisi, Pemerintah Kota Bukittinggi sepenuhnya mematuhi instruksi pemerintah pusat dengan telah menyampaikan pengusulan penyetaraan jabatan ke fungsional pada Bulan April 2021 ke Kemendagri. Namun dengan terbitnya Permenpan No. 17 Tahun 2021, pemkot Bukittinggi masih menunggu arahan lebih lanjut mengingat pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah dibawah Kemendagri. Kata Kunci: Bureaucratic Trimming, Faktor Penghambat, Implementasi Kebijakan

KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM KEANGGOTAAN LEGISLATIF DI KABUPATEN SUKOHARJO PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2019-2024

The minim of support for women becomes one of major obstacle to the fulfillment of 30% representation of women in local legislative. The minim of support influence the work capabilityof women in political institutions. The number of councilors in the Regional House of Representatives of Sukoharjo in the period 2019-2024 is 45 people but only 10 women legislative members or only 22.22% female legislative members so that it has not reached the expectation of 30% female representation in the Regional House of Representatives of Sukoharjo in the period 2019-2024.This shows the representation of women in parliament is low. In fact, political party laws and elections have provided opportunities for women to be able to participate in the politics and enter the legislative. This research is conducted has the find out how women are represented in the Regional House of Representatives of Sukoharjo in the period 2019-2024 and the inhibiting factors that influence and the efforts made to increase women's representation in the Regional Representative Council of Sukoharjo. The theory used is electoral representation theory according to Piktin with four dimensions, namely representative, represented, the substance of representation and context. The method used in the research is a qualitative research method by describing descriptive data and deduktive approaches. Supporting data collection methods in research through observation, interviews, documentation and data triangulation. Data analysis technique used is by reduction of data, display data, and reflecting g conclusion. The research results showed that the representation of women in the the Regional House of Representatives of Sukoharjo in the period 2019-2024 was still low. This is caused by internal factors, namely the confidence of women, social relations, double burden and political costs and external factors, namely patriarchal culture and political constraints and improving the quality of women's resources and encouraging female legislative candidates to establish communication from the start with the community. And efforts to increase the representation of women is improving the quality of the resources of women in politics and encourage female legislative candidates to establish communication from the start with the community. Keywords: feminine representation, regional house of representatives Abstrak Kurangnya dukungan terhadap kaum perempuan menjadi salah satu hambatan belum terpenuhinya kuota 30% keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif. Minimnya dukungan berpengaruh dalam kinerja anggota legislatif perempuan dalam parlemen. Jumlah anggota legislatif di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 yaitu 45 orang, tetapi hanya terdapat 10 orang anggota legislatif perempuan atau sekitar 22.22% sehingga belum mencapai harapan 30% keterwakilan perempuan. Hal ini menunjukkan masih minimnya keterwakilan perempuan di parlemen. Padahal, undang-undang dalam pemilu dan partai politik telah memberikan peluang kepada perempuan untuk terjun dalam dunia politik dan berpartisipasi dalam keanggotaan legislatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterwakilan perempuan dalam kenggotaan legislatif Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 dan faktor penghambat yang mempengaruhi. Teori yang digunakan adalah teori keterwakilan elektoral menurut Pitkin yang terdiri empat dimensi yaitu wakil, yang terwakili, substansi perwakilan dan konteks. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode penelitian kualitatif dengan menggambarkan data secara deskriptif dan pendekatan secara deduktif. Metode pengumpulan data pendukung dalam penelitian melalui observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi data. Teknik analisis yang digunakan dengan cara reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa keterwakilan perempuan dalam keanggotaan legislatif di Kabupaten Sukoharjo periode 2019-2024 masih rendah. Hal ini disebabkan oleh faktor internal yaitu kepercayaan diri dari perempuan, hubungan sosial, beban ganda dan ongkos politik serta faktor eksternal yaitu budaya patriarki dan kendala politik. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan keterwakilan perempuan yaitu meningkatkan kualitas sumber daya perempuan dan mendorong calon anggota legislaif perempuan untuk menjalin komunikasi sejak awal dengan masyarakat. Kata kunci: keterwakilan perempuan, legislatif daerah

EFFECTIVENESS OF BUNDO PEDULI JENTIK PROGRAM IN CONTROLLING THE DENGUE HEMORRHAGIC FEVER

Dengue Hemorrhagic Fever(DHF) was the deadliest disease in Indonesia with the highest number of cases in 2016. This study aims to determine the effectiveness of Bundo Peduli Jentik program, one of the Health Department of Padang City Government programs, in controlling DHF, especially in Lubuk Kilangan Sub-district. This is a descriptive qualitative research with an inductive approach. Data and information collection were done by observation, interviews and documentation. The theory used is the theory of effectiveness proposed by Budiani that measures effectiveness comprising the accuracy of program targets, program socialization, program objectives and program monitoring. The result showed that the Bundo Peduli Jentik program has been categorized as effective based on the theory used. This is proven by the DHF cases continue to decline every year and there were no number of deaths due to DHF since 2017 in Lubuk Kilangan, Padang City. Keywords: Dengue Hemorrhagic Fever, Effectiveness, Government Program Abstrak Demam Berdarah Dengue (DBD) pernah menjadi penyakit paling mematikan di Indonesia dengan jumlah kasus terbanyak di tahun 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas program Bundo Peduli Jentik, salah satu program Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Padang, dalam pengendalian DBD terutama di Kecamatan Lubuk Kilangan. Metode penelitian dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori efektivitas yang dikemukakan oleh Budiani yang mengukur efektivitas menggunakan variabel-variabel, diantaranya ketepatan sasaran program, sosialisasi program, tujuan program dan pemantauan program. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Bundo Peduli Jentik dapat dikategorikan efektif berdasarkan teori yang digunakan. Hal ini dibuktikan dengan kasus DBD yang terus menurun setiap tahunnya bahkan tidak ada lagi kasus kematian karena DBD sejak tahun 2017 di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Kata Kunci: Demam Berdarah Dengue, Efektivitas, Program Pemerintah