Kebijakan Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia

<p class="SammaryHeader" align="center"><strong>Abstract</strong></p><p><em>Every year the interest of the Indonesian people to </em><em>hajj</em><em> continues to increase. In 2019 the number of Indonesian </em><em>hajj</em><em> will increase to 229,613 pilgrims. For this reason, appropriate policies are needed in making decisions in determining the amount of Hajj Operational Cost (BPIH) from Indonesia to Saudi Arabia. The study in this paper is a </em><em>literature </em><em>study of Political Economy. Political Economy is a theory or study of the role of public policy in influencing economic and social welfare in political relations (Merriam, 2018). </em><em>According to Investopedia Political Economy is the study of production and trade, and its relation with costums, government and law.</em><em> But in determining the amount of BPIH also influenced by many factors, such as world oil prices and the exchange rate of the rupiah. In relation to the determination of BPIH, this is inseparable from fiscal policy. Fiscal policy is a government instrument to influence the economy in the context of realizing national development, which is elaborated through the management of the National Budget (Republic of Indonesia, 2015). Fiscal policy is an economic policy carried out by the government in order to manage and direct economic conditions in a better or desired way by changing or updating government revenues and expenditures, one of the highlights of this fiscal policy is controlling government expenditure and revenue or country</em></p><p><em></em><strong><em>Keywords</em></strong><strong><em> </em></strong><strong><em>: </em></strong><em>Policy, hajj, fiscal</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p><em>Setiap tahun minat masyarakat Indonesia untuk menunaikan ibadah haji terus mengalami peningkatan</em><em>.</em><em> Tahun 2019 jumlah jamaah haji Indonesia meningkat menjadi 229.613 jamaah. Untuk itu diperlukan kebijakan-kebijakan yang tepat dalam pengambilan keputusan dalam menetapkan besaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dari Indonesia ke Arab Saudi. Kajian dalam tulisan ini merupakan studi literatur Ekonomi Politik. </em><em>Ekonomi Politik adalah teori atau studi tentang peran kebijakan publik dalam mempengaruhi kesejahteraan ekonomi dan sosial dalam kaitan politik (Merriam, 2018)</em><em>. </em><em>Menurut Investopedia, Ekonomi Politik adalah studi tentang produksi dan perdagangan dan hubungannya dengan adat, pemerintah dan hukum</em><em>.</em><em> </em><em>Dalam penentuan BPIH telah diatur sesuai dengan mekanisme yang ada di Indonesia. Namun dalam menetukan besaran BPIH juga dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti harga minyak dunia dan kurs nilai tukar rupiah. </em><em>Kebijakan fiskal merupakan instrumen Pemerintah untuk mempengaruhi perekonomian dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, yang dijabarkan melalui pengelolaan APBN (Republik Indonesia, 2015)</em><em>. </em><em>Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pihak pemerintah guna mengelola dan mengarahkan kondisi perekonomian ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan dengan cara mengubah atau memperbarui penerimaan dan pengeluaran pemerintah, saalah satu hal yang ditonjolkan dari kebijakan fiskal ini adalah pengendalian pengeluaran dan penerimaan pemerintah atau Negara</em><em>.</em></p><strong><em>Kata kunci : </em></strong><em>Kebijakan, haji, fiskal</em>

Motivasi Partisipasi Politik Perempuan Pada Pemilu Legislatif 2019 di Kabupaten Ogan Komering Ulu

<p align="center"><strong>Abstract</strong></p><p><em>Political participation is a measure of the success of the democratization process because in political participation there is citizen control of government. At present political participation which is still an interesting theme to be investigated is women's political participation. This is inseparable from the existence of the affirmative action movement which wants equal opportunities for women to participate in the political constellation. At present, the influence of political participation in the regions is an important note for central government policy. Therefore, it is important to know the prospects for women's political participation in the region. </em><em>The results showed that the affirmative action policy actually has a side that can be beneficial but also detrimental to women and political parties. Many of the opportunities with this policy are not exploited because in fact many women do not have the desire to participate in political contestation. This is inseparable from the social support from women in the form of social, economic and cultural support. Most women will think long when it comes to family permits and the economic conditions of the family and culture that surrounds it so far. Therefore, the party also experienced difficulties in recruiting and cadre of party members because most were constrained by these factors although in terms of women's political orientation, they understood and had knowledge of the political system although they were not able to influence gender responsive policies at the district level.</em></p><p><strong><em>Keywords :</em></strong><em> Prospects, Motivation, Women's Political Participation</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong><strong> </strong></p><p><em>Partisipasi politik merupakan tolak ukur keberhasilan proses demokratisasi karena dalam partisipasi politik terdapat kontrol warga negara terhadap pemerintahan. Saat ini partisipasi politik yang masih menjadi tema yang menarik untuk diteliti adalah partisipasi politik perempuan. Hal ini tidak terlepas dari adanya gerakan affirmative action yang menginginkan adanya peluang yang sama bagi perempuan untuk ikut serta dalam konstelasi politik. Saat ini juga, pengaruh dari partisipasi politik di daerah menjadi catatan penting bagi kebijakan pemerintah pusa</em><em>t. Oleh sebab itu, penting untuk mengetahui bagaimana prospek partisipasi politik perempuan di daerah. </em><em>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan affirmative action sebenarnya memiliki sisi yang dapat menguntungkan namun juga merugikan</em><em> bagi perempuan dan partai politik. Peluang dengan adanya kebijakan ini banyak tidak termanfaatkan karena pada faktanya banyak perempuan tidak memiliki keinginan untuk berpartai dan ikut dalam kontentasi politik.</em><em> Hal ini tidak terlepas dari dukungan sosial dari perempuan berupa dukungan sosial, ekonomi dan budaya. Kebanyakan perempuan akan berpikir panjang jika menyangkut izin keluarga dan kondisi perekonomian keluarga dan budaya yang melingkupinya selama ini. Oleh sebab itu, partai juga mengalami kesulitan dalam perekrutan dan pengkaderan anggota partai karena sebagian besar terkendala dengan faktor tersebut</em><em> meskipun dari sisi orientasi politik perempuan, mereka memahami dan memiliki pengetahuan tentang sistem politik meskipun belum mampu mempengaruhi kebijakan yang bersifat responsif gender di tingkat Kabupaten.</em></p><strong><em>Kata kunci : </em></strong><em>Prospek, Motivasi, Partisipasi Politik Perempuan</em>

E-Government Assessment pada Kualitias Aplikasi Jogja Smart Service (JSS) di Kota Yogyakarta

<p align="center"><strong>Abstract</strong></p><p><em>The system of government in Indonesia has been quite dynamic and able to keep up with the times. This is evidenced by the electronics government (e-government) programme, with the use of Information and Communication Technology (ICT) in governance to improve performance and the relationship between government and other parties. Information is a very valuable commodity in the era of the industrial revolution 4.0 to be mastered to improve the competitiveness of an organisation. This is evident from the various initiatives the application of ICT, which is present in some local governments. Implementation of e-government in the governing of the city of Yogyakarta has the potential to improve the quality of public services, increasing transparency and accessibility of information. The purpose of this study is to want to assess how well the application Jogja Smart Service (JSS) as public service facilities in implementing smart city concept in the city of Yogyakarta. In this study using the e-government assessment to assess the application of JSS. The analytical method used in the assessment of applications JSS using the method of observation and direct observation on the application of JSS. The next stage of designing an assessment rubric used in the framework of e-government assessment, further testing using the application assessment frameworks assessment e-government. From the results of the study and application of the calculation of </em><em>Jogja Smart Service</em><em> (JSS) can be said to be very good to be a means of public service that is cheap, easy, and fast.</em></p><p><strong><em>Keywords : </em></strong><em>smart city, e-government, JSS, </em><em>E</em><em>-government assessmen</em>t</p><p class="SammaryHeader" align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p><em>Sistem pemerintahan di Indonesia sudah cukup dinamis dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Hal ini dibuktikan dengan program E-Government, dengan penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antar pemerintah dengan pihak lain. Informasi merupakan komoditi yang sangat berharga di era revolusi industry 4.0 untuk dikuasai dalam rangka meningkatkan daya saing suatu organisasi. Hal ini terlihat dari berbagai inisiatif penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), yang hadir dibeberapa Pemda. Penerapan E-Government pada penyelenggaraan pemerintahan di Kota Yogyakarta berpotensi meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan transparansi dan aksesbilitas informasi. Tujuan dari penelitian ini ialah ingin menilai seberapa baik aplikasi Jogja Smart Service (JSS) sebagai fasilitas layanan publik dalam mengimplementasi konsep smart city di Kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini menggunakan E-Government Assessment untuk menilai aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Metode analisis yang digunakan dalam penilaian aplikasi Jogja Smart Service (JSS) menggunakan metode observasi dan pengamatan langsung pada aplikasi Jogja Smart Service (JSS). Tahap selanjutnya meranang rubrik penilaian yang digunakan pada kerangka kerja E-Government Assessment, selanjutnya melakukan pengujian penilaian aplikasi menggunakan kerangka kerja E-Government Assessment. Dari hasil kajian dan penghitungan aplikasi Jogja Smart Service (JSS) sudah bisa dikatakan sangat baik untuk menjadi sarana layanan public yang murah, mudah, dan cepat.</em></p><strong><em>Kata kunci : </em></strong><em>Smart City, E-Government, Jogja Smart Service (JSS), E-Government Assessment</em>

Mekanisme Rekrutmen Calon Legislatif Perempuan dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2019 (Studi di DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Malang)

<p class="SammaryHeader" align="center"><strong>Abstract</strong></p><p><em>Political parties play a role as a very strategic link between government processes and citizens. Each political party has a different recruitment pattern, where the recruitment pattern of party members is adjusted to the political system it adopts. In recruiting members and candidates for the 2019 legislative elections, DPC of the Malang Regency National Awakening Party provides equal opportunities for all citizens to compete in the selection process of candidates. The theory used is the recruitment of Pippa Norris who uses three indicators, namely: the certification stage, the nomination stage, and the general election stage. The type of approach used is qualitative using the case study method. The results of this study indicate that there are considerations taken by the National Awakening Party DPC to determine female members and candidates based on party regulations regarding the recruitment mechanism of members and candidates. Regarding this, the National Awakening Party DPC gave equal freedom to all citizens, both women and men, to become candidates. This is based on 3 indicators of the recruitment pattern of Pippa Norris, namely: first, the certification stage for candidates, the National Awakening Party DPC provides equal opportunities for everyone to run for party according to party regulations. Second, in the nomination stage, women candidates are given knowledge and skills by being obliged to enter the party underbow organization. Third, the election stage where women candidates are carried by parties to compete in legislative elections. Where women are only used as fulfillment of the 30% quota of women's representation in 2019 legislative elections</em></p><p><strong><em>Keywords :</em></strong><em> Recruitment, women, political parties</em></p><p class="SammaryHeader" align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p><em>Partai politik memainkan peran sebagai penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Setiap partai politik memiliki pola rekrutmen yang berbeda, dimana pola perekrutan anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Dalam melakukan perekrutan anggota dan Caleg untuk pemilihan legislatif tahun 2019, DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Malang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk ikut bersaing dalam proses penyeleksian Caleg. Teori yang digunakan adalah rekrutmen dari Pippa Norris yang memakai tiga indikator, yakni: tahap sertifikasi, tahap nominasi, dan tahap pemilihan umum. Jenis pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan memakai metode studi kasus Hasil penelitian ini menunjukan bahwa adanya pertimbangan yang diambil oleh DPC Partai Kebangkitan Bangsa untuk menetapkan anggota dan Caleg perempuan berdasarkan peraturan partai tentang mekanisme perekrutan anggota dan Caleg. Perihal ini DPC Partai Kebangkitan Bangsa memberikan kebebasan yang sama kepada semua warga Negara baik perempuan maupun laki- laki untuk menjadi Caleg. Ini berdasarkan 3 indikator pola rekrutmen Pippa Norris yaitu: pertama, tahap sertifikasi terhadap Caleg, DPC Partai Kebangkitan Bangsa menyediakan kesempatan yang sama kepada semua orang untuk mencalonkan diri sesuai dengan peraturan partai. Kedua, tahap nominasi, caleg perempuan diberikan pengetahuan dan ketrampilan dengan berkewajiban masuk pada organisasi underbow partai. Ketiga, tahap pemilu dimana caleg perempuan diusung partai untuk bersaing pada pemilihan legsilatif. Dimana perempuan hanya dijadikan sebagai pemenuhan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam pileg 2019.</em></p><strong><em>Kata kunci :</em></strong><em> Rekrutmen, perempuan, partai politik</em>

Smart City dalam Memenuhi Hak-Hak Penyandang Difabel di Yogyakarta "Studi Kasus : Infrastruktur Transportasi Publik dalam Memenuhi Hak Penyandang difabel"

<p class="SammaryHeader" align="center"><strong>Abstract</strong></p><p><em>The research method used is descriptive qualitative, according to researchers more suitable to use this study because it is more effective in finding the answers listed in the formulation of the problem. The author also takes references from previous studies that have examined this matter for a long time, but this study is different from previous studies. the results of this study are the concept of smart city is a new inovation to help government services, with the use of technology, information and communication. One of them is public transportation, which is a mode of transportation launched by the government to facilitate public services. Trans Jogja is a mode of transportation launched by the Yogyakarta city government to facilitate its people in safe, comfortable, safe, affordable and environmentally friendly travel. Trans Jogja in fulfilling disability rights still cannot be said to be fulfilled in using the modes of transportation that have been provided by the government, to fulfill the rights of persons with disabilities the government must improve the bus stop infrastructure used by passengers so as to provide comfort and security for people with disabilities. On the other hand the government is also experiencing obstacles In the development of bus stop improvement, the government is experiencing problems, namely the problem of land ownership that would be used as a stop, so that it is hampered in its development. This problem should be quickly resolved, because it is already regulated in Law No. 2 of 2012 which regulates land acquisition for public use.</em></p><p><strong><em>Keywords : </em></strong><em>smart city, disability rights</em></p><p class="SammaryHeader" align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p><em>Metode Penelitian yang digunakan bersifat kualitatif deskriptif, menurut peneliti lebih cocok menggunakan penelitian ini karena lebih efektif dalam menemukan jawaban-jawaban yang tertera dalam rumusan masalah. Penulis juga menggambil referensi dari penelitian sebelumnya yang sudah meneliti hal ini dari lama, namun penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. hasil penelitian ini ialah Konsep smart city adalah inovasi baru untuk membantu pelayanan pemerintahan, dengan pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi. Salah satunya adalah transportasi public, yang merupakan moda transportasi yang di luncurkan oleh pemerintah untuk mempermudah pelayanan public. Trans jogja adalah moda transportasi yang diluncurkan oleh pemerintah kota Yogyakarta untuk mempermudah masyarakatnya dalam perjalanan yang aman, nyaman, amdal, terjangkau dan ramah lingkungan. Trans jogja dalam pemenuhan hak-hak disabilitas masih belum bisa dikatakan terpenuhi dalam menggunakan moda transportasi yang telah disediakan oleh pemerintah, untuk memenuhi hak-hak penyandang disabilitas pemerintah harus memperbaiki infrastruktur halte yang digunakan oleh penumpang sehingga memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat penyandang disabilitas. Disisi lain pemerintah juga mengalami kendala Dalam pengembangan perbaikan halte bus, pemerintah mengalami kendala yaitu masalah kepemilikan lahan yang mau di jadikan halte, sehingga menjadi terhambat dalam pengembangannya. Permasalah ini seharusnya cepat terselesaikan, karena sudah diatur dalam Undang-Undang No 2 tahun 2012 yang mengatur tentang pembebasan lahan untuk kepentingan umum.</em></p><strong><em>Kata kunci : </em></strong><em>smart city, hak-hak difabel</em>

Evaluasi Penanggulangan Bencana Kebakaran di Kota Palembang (Studi Kasus Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016-2018)

<p align="center"><strong>Abstract</strong></p><p><em>Disasters are divided into three factors, namely natural, non-natural and human factors, one of which is a fire disaster resulting in fatalities, environmental damage, property losses, and psychological impacts. in this study the objective was to find out what evaluation of the Regional Disaster Management Agency in dealing with fire disasters in the city of Palembang.This research uses the CIPP concept (context, input, process, product) developed by stufflebean. Evaluation the context of how to assess needs and provide an overview of the research environment, Evaluation of inputs determines the input of sources to be used, Evaluation of processes to determine the extent to which plans are implemented in the success of the program, the results in the field indicate that it has not been effective in tackling regional disasters due to limited facilities and infrastructure.The finances of the South Sumatra Province Disaster Management Agency are still very minimal or have limited costs so that disaster management has not run optimally. The implementation of education and training programs that must be carried out frequently to increase knowledge, technical capabilities of personnel and produce competent individual officers so that the program objectives of the vision and mission run optimally</em><em>.</em></p><p><strong>Keywords : </strong><em>Evaluation, Disaster, Fire, Regional Disaster Management Agency</em></p><p align="center"><strong>Abstrak</strong></p><p><em>Bencana terbagi menjadi tiga faktor yaitu alam, nonalam maupun faktor manusia salah satunya bencana kebakaran sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. dalam penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk mengetahui evaluasi apa saja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam menanggulangi bencana kebakaran di Kota Palembang.<strong> </strong>Penelitian ini menggunakan konsep CIPP (context, input, process, product) yang dikembangkan oleh stufflebean. Evaluasi kontek cara menilai kebutuhan serta memberikan gambaran terhadap lingkungan tempat penelitian, Evaluasi input menentukan masukan sumber-sumber yang akan digunakan, Evaluasi proses untuk mengetahui sejauh mana rencana yang diterapkan dalam keberhasilan program, maka hasil di lapangan menunjukkan bahwa belum efektif dalam menanggulangi bencana daerah dikarenakan keterbatasan sarana dan prasarana. Keuangan yang dimiliki Badan Penanggulangan Bencana Daaerah Provinsi Sumatera Selatan masih sangat minim atau keterbatasan biaya sehingga penanggulangan bencana belum berjalan secara optimal. Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan yang harus sering dilakukan untuk menambah wawasan, kemampuan teknis personil dan menghasilkan individu petugas yang kompeten sehingga tujuan program visi dan misi berjalan dengan optimal.</em></p><strong><em>Kata kunci : </em></strong><em>Evaluasi, Bencana, Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah</em>