scholarly journals Implementasi Kebijakan Program Beras Sejahtera (Rastra) di Wilayah Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang

2020 ◽  
Author(s):  
Tony Pathony ◽  
Kusman Yuhana
Keyword(s):  
Poverty Alleviation ◽  
Social Conflict ◽  
Objective Data ◽  
The Poor ◽  
Target Program ◽  
Target Community ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan yang dilakukan terhadap  masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi  kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, melalui Program Beras sejahtera (Rastra). penyaluran beras sejahtera di Desa Mulyasari  ditemukan permasalahan-permasalahan Kualitas beras sejahtera yang disalurkan ke Desa Mulyasari masih kurang layak,  Belum adanya keseimbangan antara kuota beras dengan RTSPM,  Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui Implementasi Program Rastra di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kab. Subang Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk  mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Implementasi Program Rastra di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kab. Subang Adapun informan  perangkat desa Mulayasari,  dan Masyarakat terkait. Berdasarkan penelitian diketahui Implementasi Program Beras sejahtera (Rastra) di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang belum berjalan dengan optimal  Pada  dimensia isi Kebijakan (Content of Policy), implementasi Program Beras sejahtera (Rastra) di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang  tidak tunggangi oleh kepentingan perorangan melain suatu cita-cita dalam pengetansan kemiskinan kemudian  masyarakat  target program meresa terbantu dengan adanya program ini,   untuk menghindari konflik social di masyarakat maka pemerintah desa dan jajaran membagi rata beras rastra tersebut sehingga jumlah beras yang dibagikan tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan pemerintah pemerintah belum mampu mengatasi keterlambatan pembayaran beras sejahtera petugas pelaksana program tidak mengantisipasi pembayaran yang macet dari program beras sejahtera, serta terakhir  kurangnya kompetensi dan tanggung jawab dari pelaksana program Kemudian pada dimensi Lingkungan Kebijakan  dukung oleh seluruh stakeheolder desa mulyasari,  adanya ketegasan dari pemerintah sehingga beras sejahtera tepat sasaran serta masyarakat sering menerima Rastra dengan kualitas sangat rendah dan tidak layak dikonsumsi.   Poverty alleviation is a policy that is carried out on people who do not have or have a source of livelihood and cannot meet the proper needs of humanity. Many attempts were made by the government to overcome this problem of poverty, through the Poor Rice Program (Rastra). distribution of poor rice in Mulyasari Village found problems Quality of poor rice distributed to Mulyasari Village was still inadequate, There was no balance between the rice quota and RTSPM, this research was expected to find out the Implementation of the Literature Program in Mulyasari Village, Pamanukan District, Kab. Subang The research conducted is descriptive in nature to obtain objective data in order to know and understand the Implementation of the Literature Program in Mulyasari Village, Pamanukan District. Subang The informants of the Mulayasari village apparatus, and the community concerned. Based on the research, it is known that the implementation of the Poor Rice Program (Rastra) in Mulyasari Village, Pamanukan Sub-District, Subang Regency has not been running optimally. other than an ideal in poverty alleviation then the target community of the program feels helped by the existence of this program, to avoid social conflict in the community, the village government and the ranks of the Rastra rice evenly distributed so that the amount of rice distributed is not in accordance with the amount determined by the government the government has not been able to overcome the late payment of poor rice program implementers do not anticipate bad payments from the poor rice program, and finally the lack of competence and responsibility of program implementers Then in the Environmental dimension Policy is supported by cells Told the Mulyasari village stakeheolder, there is a firmness from the government so that poor rice is right on target and the community often receives Rastra with very low quality and is not suitable for consumption.  

scholarly journals IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM BERAS SEJAHTERA (RASTRA) DI WILAYAH DESA MULYASARI KECAMATAN PAMANUKAN KABUPATEN SUBANG

2020 ◽  
Author(s):  
Ade Nawawi ◽  
Conelis Deda
Keyword(s):  
Poverty Alleviation ◽  
Social Conflict ◽  
Objective Data ◽  
The Poor ◽  
Target Program ◽  
Target Community ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan yang dilakukan terhadap  masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi  kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan ini, melalui Program Beras sejahtera (Rastra). penyaluran beras sejahtera di Desa Mulyasari  ditemukan permasalahan-permasalahan Kualitas beras sejahtera yang disalurkan ke Desa Mulyasari masih kurang layak,  Belum adanya keseimbangan antara kuota beras dengan RTSPM,  Penelitian ini diharapkan dapat mengetahui Implementasi Program Rastra di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kab. Subang. Penelitian yang dilakukan bersifat deskriptif yaitu untuk  mendapatkan data yang objektif dalam rangka mengetahui dan memahami Implementasi Program Rastra di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kab. Subang Adapun informan  perangkat desa Mulayasari,  dan Masyarakat terkait. Berdasarkan penelitian diketahui Implementasi Program Beras sejahtera (Rastra) di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang belum berjalan dengan optimal  Pada  dimensia isi Kebijakan (Content of Policy), implementasi Program Beras sejahtera (Rastra) di Desa Mulyasari Kecamatan Pamanukan Kabupaten Subang  tidak tunggangi oleh kepentingan perorangan melain suatu cita-cita dalam pengetansan kemiskinan kemudian  masyarakat  target program meresa terbantu dengan adanya program ini,   untuk menghindari konflik social di masyarakat maka pemerintah desa dan jajaran membagi rata beras rastra tersebut sehingga jumlah beras yang dibagikan tidak sesuai dengan jumlah yang ditentukan pemerintah pemerintah belum mampu mengatasi keterlambatan pembayaran beras sejahtera petugas pelaksana program tidak mengantisipasi pembayaran yang macet dari program beras sejahtera, serta terakhir  kurangnya kompetensi dan tanggung jawab dari pelaksana program Kemudian pada dimensi Lingkungan Kebijakan  dukung oleh seluruh stakeheolder desa mulyasari,  adanya ketegasan dari pemerintah sehingga beras sejahtera tepat sasaran serta masyarakat sering menerima Rastra dengan kualitas sangat rendah dan tidak layak dikonsumsi.   Poverty alleviation is a policy that is carried out on people who do not have or have a source of livelihood and cannot meet the proper needs of humanity. Many attempts were made by the government to overcome this problem of poverty, through the Poor Rice Program (Rastra). distribution of poor rice in Mulyasari Village found problems Quality of poor rice distributed to Mulyasari Village was still inadequate, There was no balance between the rice quota and RTSPM, this research was expected to find out the Implementation of the Literature Program in Mulyasari Village, Pamanukan District, Kab. Suban. The research conducted is descriptive in nature to obtain objective data in order to know and understand the Implementation of the Literature Program in Mulyasari Village, Pamanukan District. Subang The informants of the Mulayasari village apparatus, and the community concerned. Based on the research, it is known that the implementation of the Poor Rice Program (Rastra) in Mulyasari Village, Pamanukan Sub-District, Subang Regency has not been running optimally. other than an ideal in poverty alleviation then the target community of the program feels helped by the existence of this program, to avoid social conflict in the community, the village government and the ranks of the Rastra rice evenly distributed so that the amount of rice distributed is not in accordance with the amount determined by the government the government has not been able to overcome the late payment of poor rice program implementers do not anticipate bad payments from the poor rice program, and finally the lack of competence and responsibility of program implementers Then in the Environmental dimension Policy is supported by cells Told the Mulyasari village stakeheolder, there is a firmness from the government so that poor rice is right on target and the community often receives Rastra with very low quality and is not suitable for consumption.

scholarly journals PENANGGULANGAN KEMISKINAN MELALUI PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL DALAM PERSPEKTIF PELAYANAN PUBLIK

2021 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 71-84
Author(s):  
Abd. Rohman ◽  
Antonius Sukiman ◽  
Willy Trihardianto
Keyword(s):  
Social Welfare ◽  
Poverty Alleviation ◽  
Qualitative Method ◽  
Secondary Data ◽  
Administrative Services ◽  
The Poor ◽  
The Social ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
To Receive

Poverty is an urgent national problem and it requires systematic handling steps. This study had purpose to analyze poverty alleviation efforts through the Social Welfare Center (Puskesos) from the perspective of public services. This study used descriptive qualitative method. The data included primary and secondary data and the collecting data used interviews, observation and documentation. Informants determined by using purposive sampling. Data analysis used Miles & Huberman model, that's data reduction, presentation, making conclusions and verification. Validity of the data used triangulation techniques. The results showed that the implementation of Integrated Database services (BDT) through the Social Welfare Center (Puskesos) had run optimally. This is proven by good administrative services, goods, and servicing the poor society from the process of providing goods, preparation, to the proposals. This service implementation is supported and in collaboration with social strength at the RT / RW level, social cadres, employee and village facilitators. The management of mechanism and registration are done by giving information to the society about the programs, procedures, and requirements that must be completed. Then, This data becomes the government's reference for processing data verification and validation in determining the poor society who have a right to receive the facilities will be given. The obstacles of this implementation are services such as access to distant of part area, networks, BDT processor programs, and society's apathy in completing requirements. So, it needs commitment and principle of picking up the village government by involving social cadres and youth cadets who have been given training to provide assistance to the poor society.  Keywords: Poverty, social welfare, service

scholarly journals Village (Gampong) Owned Enterprises with Local Wisdom Between Opportunities and Threats in The Area Of COVID-19 Pandemic (Research at The Government Environment of Lhokseumawe City)

2021 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 212
Author(s):  
Muhammad Muhammad ◽  
Hadi Iskandar ◽  
Rasyidin Rasyidin ◽  
Juni Ahyar ◽  
Rudi Kurniawan
Keyword(s):  
Rural Communities ◽  
Swot Analysis ◽  
Central Government ◽  
Community Empowerment ◽  
Qualitative Approach ◽  
Government Administration ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

Before the emergence of Covid-19 which developed throughout the world, the Indonesian Central Government had issued Law Number 6 of 2014 concerning Villages, which is a policy that regulates the level of Village administration. However, in this law there is no allocation of development funds and village empowerment which is the basis of the community at the level of village government administration (Gampong). Funds sourced from APBN, APBD Province or Regency, hope to support the progress of the village to become an independent village capable of organizing and managing. The allocation of village funds in the form of a Village Revenue and Expenditure Budget (APBG) is directed to finance government activities, development and community empowerment. For this reason, the Government has issued a special policy to handle Covid-19 by allocating Village Funds to address problems arising from the Covid-19 pandemic. Especially for the economic sector through the formation of Village-Owned Enterprises (BUMG) which is a business driver to improve the quality of life and realize the welfare of rural communities. With a descriptive qualitative approach using three methods, namely observation, interviews and documentation analysis. This study aims to determine business potential with local wisdom through a SWOT analysis with a focus on Village-Owned Enterprises. Based on the SWOT analysis, in the end, Village-Owned Enterprises will facilitate activities in realizing plans in accordance with local wisdom for the welfare of the community, especially in the era of the Covid-19 pandemic.

scholarly journals Upaya Pengentasan Kemiskinan Oleh Pemerintah Desa di Desa Traji Kecamatan Parakan Temanggung

2021 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 54-64
Author(s):  
Ratna Sari Wijayanti ◽  
Isnaini Muallidin
Keyword(s):  
Poverty Alleviation ◽  
Local Community ◽  
Management Team ◽  
Government Institutions ◽  
Activity Management ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
Consultative Body ◽  
Almost All ◽  
The Village

The problem of poverty almost occurs in almost all areas including Traji Village. To alleviate poverty requires proper methods with careful calculations by the village government. The aim is to find out how the efforts of poverty alleviation by the village government in the Traji cultural village, Parakan District, Temanggung. The method used in this research is descriptive qualitative which is a research that conducted based on a qualitative paradigm, strategy, and model implementation. The final result of this research is that in the effort to alleviate poverty in the cultural village of Traji, Parakan Subdistrict, Temanggung Regency, there are several problems, such as less than optimal services due to the limited facilities and infrastructure owned by the village, lack of training for village apparatus, and program achievements that are too minimal. thus making poverty alleviation difficult to achieve. However, the village government continues to carry out its duties by seeking various ways to alleviate poverty, such as holding Peken Lepen which can generate 6 million per performance and has a good impact on the village economy. Peken Lepen is a commitment from the village government to the economy of the local community. In addition, the government also involves all communities and government institutions such as the Activity Management Team Village Consultative Body and stakeholders by holding hamlet meetings, which is proof that the government is not the sole authority.

scholarly journals PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA

2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 1-20
Author(s):  
Dinda Novyasari Maharani ◽  
Fajar Syaiful Akbar
Keyword(s):  
Central Government ◽  
Qualitative Approach ◽  
Financial Accounting ◽  
Rapid Progress ◽  
Quality Of Reporting ◽  
Financial Reports ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

Village development and growth is currently experiencing rapid progress, this is indicated by the large amount of village funds and other sources of village income. Therefore, the government applies Law No. 6 of 2014 concerning Villages as the Village Law in Indonesia. This law requires the village government to hold the community accountable for the state funds that have been used. To realize this responsibility, the central government represented by BPKP developed the application of the village financial system or called SISKEUDES as a village tool in realizing its accountability. The research method used is a qualitative approach. Data obtained by interviews and direct observation techniques in the Village Hall Banjaragung. The results of this study indicate that the existence of SISKEUDES in Banjaragung Village helps the village accountability process to the local government and the community with the existence of village financial reports produced by this application. Banjaragung Village has implemented SISKEUDES which is adjusted to Permendagri No. 20 of 2018 concerning Village Financial Accounting, thus the quality of reporting can be accounted for based on the prevailing village accounting.

scholarly journals IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ALOKASI DANA DESA DI DESA MARGASARI KECAMATAN MARGASARI KABUPATEN TEGAL

2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
Author(s):  
Yuni Kurniasih ◽  
Budi Puspo Priyadi
Keyword(s):  
Local Community ◽  
Development Programme ◽  
Income Source ◽  
Fund Allocation ◽  
Resource Policy ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
Communication Resource

Village Allocation Fund is a fund allocated by the Government for village in Tegalregency, which rises from the central and balance financial of fund received by districtarea. The Village Fund Allocation as one of village income source is expected to financevarious development programme in the village so that it can improve the prosperity ofthe local community. Funds from districts are provided directly to villages to be managedby the Village Government. This research was meant to find out how the implementationof village allocation fund policy in Margasari village and knowing the influence factorsof this implementation. This research using qualitative research methods. The resultsshowed that the implementation of village allocation fund policy are still less effectivethat is seen from the precision implementation aspects such as society participation inplanning process, performance of implementers, compatibility allocation with regulation,accountability of Village Allocation Fund, and benefit of Village Allocation Fund forvillage autonomy. The factors that influence the implementation such as communication,resource policy, disposition of the implementor and bureaucratic structure are still lessoptimal too. Based on these conclusions, the researcher recommend to theimplementation agency should have high commitment and increase the quality of villagehuman resources and also take maximal advantages of financial sources in order toachieve the purpose of this policy.

scholarly journals PENDAMPINGAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING DI DESA GELOGOR KECAMATAN KEDIRI KABUPATEN LOMBOK BARAT

2021 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 931
Author(s):  
Imawanto Imawanto ◽  
Lelisari Lelisari ◽  
Nurjannah S.
Keyword(s):  
Family Planning ◽  
Health Sector ◽  
Medium Term ◽  
The West ◽  
The Poor ◽  
Service Activity ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

ABSTRAKAngka stunting di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih terbilang tinggi yaitu sekitar 167 ribu atau 33,49 persen dari 500 ribu balita mengalami stunting. Hasil  Riset  Kesehatan  Dasar  Kabupaten Lombok Barat Tahun  2018  untuk  balita  usia  0-59  bulan  menunjukkan  bahwa  indeks  berat  badan menurut  umur (BB/U)  angka   kurang gizi  sebesar  29.94 %,  yang  artinya  bahwa  Kabupaten Lombok Barat   berada  pada  kategori  wilayah  rawan  gizi.  Penanganan masalah stunting tidak mungkin bisa diselesaikan sendiri oleh sektor kesehatan, oleh sebab itu perlu dukungan seluruh jajaran perangkat daerah dan masyarakat. Seperti yang sudah dilakukan oleh Pemeritah Kabupaten Lombok Barat dengan membuat Peraturan Bupati Lombok Barat No 19.A Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penangan Stunting, diundangkan pada tanggal 17 April 2020 pada Berita Daerah Kabupaten Lombok Barat Tahun 2020 Nomor 19.A. Dimana, dalam Pasal 10 angka 14 (a) Peraturan Bupati Lombok Barat No 19.A Tahun 2020. menyatakan adanya peran perangkat daerah dalam aksi konvergensi stunting yaitu: Peran Pemerintah Desa ialah menetapkan peraturan desa tentang pencegahan dan penanganan stunting. Dalam hal ini Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat belum juga mempunyai peraturan desa tentang pencegahan dan penanganan stunting sesuai amanat dari Peraturan Bupati Lombok Barat No 19.A Tahun 2020.Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh pada saat kegiatan penyusunan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDes) ada berbagai persoalan dan masalah yang dihadapi masyarakat terutama masyarakat miskin dan perempuan. Dari berbagai persoalan dan masalah yang ada dapat dirangkum salah satunya adalah penanganan masalah stunting. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memberikan pendampingan penyusunan rancangan peraturan desa tentang pencegahan dan penanangan stunting. Adapun yang hadir pada kegiatan ini adalah Anggota Pemerintah Desa, BPD, perwakilan Kepala Dusun, kader Posyandu, BKKBN/Penyuluh KB Lombok Barat, remaja, ibu hamil dan ibu menyusui. Hasil dari kegiatan ini adalah Pemerintah Desa Gelogor saat ini sudah mempunyai draf rancangan peraturan desa. Dimana draf rancangan peraturan desa tersebut akan dibahas pada tahap selanjutnya oleh Pemerintah Desa, BPD dan stakeholder lainnya. Kata kunci : stunting; rancangan; peraturan desa. ABSTRACTThe stunting rate in West Nusa Tenggara (NTB) is still relatively high, around 167,000 or 33.49 percent of the 500 thousand toddlers experiencing stunting. The 2018 West Lombok Regency Basic Health Research results for toddlers aged 0-59 months show that the bodyweight index for age (W/U) has a malnutrition rate of 29.94%, which means that West Lombok Regency is in the category of nutritionally vulnerable areas. The health sector can't solve the stunting problem alone. Therefore it requires the support of all regional apparatus and the community as done by the Government of West Lombok Regency by making West Lombok Regent Regulation No. 19. A of 2020 concerning Prevention and Handling of Stunting, promulgated on April 17, 2020, in the Regional News of West Lombok Regency of 2020 Number 19. A. Where, in Article 10 number 14 (a) West Lombok Regent Regulation No. 19.An of 2020. states the role of regional apparatus in stunting convergence action, namely: The part of the Village Government is to stipulate village regulations regarding stunting prevention and handling. In this case, Gelogor Village, Kediri District, West Lombok Regency does not yet have a village regulation regarding stunting prevention and handling as mandated by the West Lombok Regent Regulation No. 19.An of 2020. Based on data and information obtained during the village medium-term development plan ( RPJMDes), the community faces various problems, especially the poor and women. Of the various issues and problems that exist, it can be summarized, one of which is handling the stunting problem. This service activity aims to draft village regulations regarding stunting prevention and management. Those who attended this activity were Village Government Members, BPD, representatives of the Hamlet Head, Posyandu cadres, BKKBN / West Lombok Family Planning Extension, teenagers, pregnant women, and breastfeeding mothers. The result of this activity is that the Gelogor Village Government currently has a draft village regulation draft. The draft village regulation will be discussed later by the Village Government, BPD, and other stakeholders. Keywords: stunting; design; village regulations.

scholarly journals Kluster Wilayah Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Malang

2020 ◽  
Vol 006 (02) ◽  
pp. 231-240
Author(s):  
Firto Indra Raharja ◽  
Rina Trivinata
Keyword(s):  
Poverty Alleviation ◽  
Descriptive Study ◽  
Economic Conditions ◽  
Economic Potential ◽  
The Poor ◽  
Result Show ◽  
The Government ◽  
Quantitative Descriptive ◽  
Cluster 2

Malang Regency has a diverse socio-economic conditions and environments. It is the second largest area in East Java Province. This paper aims to examine the strategy of poverty alleviation in Malang by dividing the 33 suburbs in Malang into clusters. By doing so, the government is expected to choose the best policy strategy to reduce poverty in Malang Regency. This quantitative descriptive study used the 2018 Malang Regency in Numbers. Result show that Malang Regency is divided into three different clusters and each cluster has specific programs and activities of poverty alleviation which is adjusted to the economic potential of the suburbs. The first priority of poverty resolve is cluster 2 followed by cluster 1 and cluster 3, respectively. The proposed activities in reducing poverty are not only to improve and develop the physical quality of the settlements, but also to provide skills to the poor to improve the socio-economic conditions of the community.

scholarly journals Penerapan Data Mining untuk Mengcluster Data Penduduk Miskin Menggunakan Algoritma K-Means di Dusun Bagik Endep Sukamulia Timur

2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 39-50
Author(s):  
Suhartini Suhartini ◽  
◽  
Ria Yuliani ◽  
Keyword(s):  
High School ◽  
Data Mining ◽  
Junior High School ◽  
Clustering Algorithm ◽  
Population Data ◽  
Number Of Children ◽  
The Poor ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

The occurrence of poverty in the community is caused by a condition of the economic inability of the head of the family to meet the primary / basic needs of his family, namely the need for clothing, food, shelter and education. The poor community itself can be found in almost every country, city and region, for example in one of the Bagik Endep hamlets of East Sukamulia Village. Based on these conditions, it is necessary to carry out clustering to assist the village government in grouping poor families, so that assistance can be distributed appropriately. By observing the above problems, Data Mining is needed to classify aid recipients using the K-Means method in clustering the poor. Where the K-Means Clustering Algorithm method aims to classify population data in the East Sukamulia region who are said to be classified as poor. The data used is data on the population of East Sukamulia in 2019, amounting to 200 data with 9 attributes, namely the name of the population, occupation, income / month, the number of children attending elementary school, the number of children attending junior high school, the number of children attending high school, the number of children attending college , the number of children who are not in school and the number of family members. Based on the results of tests carried out by applying the K-Means algorithm, the results obtained are Cluster 1 totaling 18 residents with the criteria of high economic population, Cluster 2 totaling 72 residents with moderate economic population criteria, and Cluster 3 totaling 110 residents with low economic population criteria. The K-Means method is expected to be able to assist the government of Sukamulia Timur Village in making decisions and finding the information needed to solve problems in recording the poor population accurately

scholarly journals PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) PADA ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DI DESA SUWAAN KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA)

2018 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
Author(s):  
Jehan M. Malahika ◽  
Herman Karamoy ◽  
Rudy J. Pusung
Keyword(s):  
Financial System ◽  
Secondary Data ◽  
Positive Influence ◽  
Primary Data ◽  
Research Approach ◽  
Financing System ◽  
Government Organization ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

This research aims to analyze the Implementation of Village Financial System (SISKEUDES)  towards the government organization in Suwaan Village Kalawat Subdistrict North Minahasa Regency. This research using qualitative research approach as using primary data, which were in the form of interview and secondary data. The informants are the village head, the village secretaries, and the head of village government affairs. The result showed that : (1) The implementation of Village Financial System in Suwaan Village has running well (2) The procedure of SISKEUDES utilization done by 4 stages which are : Planning, Implementing, Administrating, and Reporting (3) Village Financial System has been giving the positive influence towards the performance of each employee. Therefore, Village Financial System holds an important role upon village government that impact directly by the employee of village. This is as accordance with the purpose on the implementation of Village Financing System which is to assist the work of villagers’ employee.Keywords: Village Financial System, Village Government

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document