scholarly journals Fikih Mangrove: Formulasi Fikih Lingkungan Pesisir Perspektif Eko-Syariah

2017 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 107-127
Author(s):  
Moh. Mufid
Keyword(s):  
Coastal Area ◽  
Local Governments ◽  
Coastal Environment ◽  
Coastal Areas ◽  
Coastal Communities ◽  
Religious Values ◽  
Land Conversion ◽  
Comprehensive Understanding ◽  
New Paradigm ◽  
Islamic Jurisprudence

Abstract: This article is a study of mangrove management in eco-sharia perspective. Conservation efforts in the coastal areas must be constructed based on religious values ​​so that it is expected to create a collective attitude of environmental awareness among coastal communities. Eco-sharia as an approach can provide a new paradigm related to the preservation of the coastal environment with anthropo-cosmic insights. The concept of eco-ecology and ecosystem can also provide a comprehensive understanding in the effort to support the existence of coastal environment jurisprudence. Normatively, the perspective of Islamic jurisprudence on mangroves preservation can be built through an in-depth understanding of Islamic recommendations in rehabilitating mangrove habitats in coastal area; Procedure of mangrove land conversion based on consideration of principle of benefit; Thus, it is urged that local governments to issue regulations to manage mangrove preservation in a sustainable manner. Abstrak: Artikel ini merupakan kajian pengelolaan mangrove dalam perspektif eko-syariah. Upaya pelestarian di wilayah pesisir harus dikonstruksi berbasis nilai-nilai religius sehingga diharapkan mampu melahirkan sikap kesadaran lingkungan secara kolektif di kalangan masyarakat pesisir. Eko-syariah sebagai suatu pendekatan dapat memberikan paradigma baru terkait pelestarian lingkungan pesisir dengan wawasan antropokosmis. Konsep ekoteologi dan ekosofi juga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif dalam upaya mendukung eksistensi fikih lingkungan pesisir. Secara normatif, fikih mangrove dapat dibangun melalui pemahaman secara mendalam tentang anjuran Islam dalam merehabilitasi habitat mangrove di pesisir; prosedur alih fungsi lahan mangrove berdasarkan pertimbangan asas manfaat-mafsadat; keniscayaan pemerintah daerah menerbitkan regulasi untuk mengatur pengelolaan mangrove secara berkelanjutan.

scholarly journals Perlindungan Hak Konstitusional Masyarakat Pesisir : Urgensi Harmonisasi Regulasi Pengelolaan Pesisir Terpadu

2021 ◽  
Vol 17 (4) ◽  
pp. 799
Author(s):  
Mohammad Mahrus Ali ◽  
Zaka Firma Aditya ◽  
Abdul Basid Fuadi
Keyword(s):  
Coastal Zone ◽  
Local Governments ◽  
Coastal Zone Management ◽  
Coastal Areas ◽  
Coastal Communities ◽  
Court Decision ◽  
Constitutional Court ◽  
Constitutional Rights ◽  
Integrated Coastal Zone Management ◽  
Zone Management

Sepuluh tahun yang lalu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010 telah menegaskan bahwa  bahwa pemberian hak pengusahaan perairan pesisir (HP3) oleh pemerintah kepada pihak swasta bertentangan dengan konstitusi, terutama dengan Pasal 33 ayat (4) UUD 1945. Pembentuk undang-undang kemudian merespon putusan tersebut dengan merevisi UU Nomor 27 Tahun 2007 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Revisi tersebut telah mengubah Rezim HP3 dari UU 27/2007 menjadi rezim perizinan dalam UU 1/2014. Sayangnya, perubahan tersebut justru menimbulkan berbagai persoalan mulai dari konflik antara undang-undang serta peraturan dibawah undang-undang yang pada akhirnya sangat berpotensi merugikan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir pantai. Penelitian ini memfokuskan pada aspek yuridis maupun sosiologis terkait perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir pantai setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PUU-VIII/2010. Penelitian ini secara mendalam membahas mengenai tindaklanjut putusan MK a quo oleh pembentuk undang-undang, pemerintah pusat hingga pemerintah daerah dan stakeholder serta pemenuhan hak-hak konstitusional masyarakat pesisir pantai. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan cara meneliti Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010. Pembahasan secara deskriptif digunakan untuk memahami politik hukum pengelolaan wilayah pesisir sebagai upaya memenuhi hak-hak konstitusional masyarakat pesisir pantai. Disamping itu, Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu yang merupakan proses yang dinamis, multidisiplin, dan berulang untuk mempromosikan pengelolaan kawasan pesisir yang berkelanjutan. Termasuk seluruh siklus pengumpulan informasi, perencanaan, pengambilan keputusan, manajemen dan pemantauan implementasi. Ten years ago, the Constitutional Court Decision Number 3/PUU-VIII/2010 confirmed that the granting of concession rights for coastal waters (after this: HP3) by the government to private parties was contrary against the constitution, especially Article 33 paragraph (4) of the 1945 Constitution. Legislators then respond to the decision to revise Law No. 27 of 2007 as Law No. 1 of 2014 on the Amendment of Law No. 27 of 2007 on the Management of Coastal Areas and Small Islands. The revision has changed the HP3 regime from Law 27/2007 to the licensing regime in Law 1/2014. Unfortunately, these changes would lead to various juridical problems ranging from conflict between the laws and regulations under legislation that ultimately is potentially detrimental to the constitutional rights of coastal communities. This research focuses on juridical and sociological aspects related to the coastal communities protection of constitutional rights after the Constitutional Court Decision Number 3/PUU-VIII/2010. This research in-depth discusses the follow-up of the Constitutional Court decision a quo by legislators, central government, local governments, stakeholders, and the fulfilment of the constitutional rights of coastal communities. This research is normative legal research by examining the Constitutional Court decision Number 3/PUU-VIII/2010. The descriptive discussion used to understand coastal zone management law's politics to fulfil the constitutional rights of coastal communities. Besides, integrated coastal zone management (Integrated Coastal Zone Management) is a dynamic process, multidisciplinary, and repeated to promote sustainable coastal areas' sustainable management. It includes the whole cycle of information collection, planning, decision-making, management, and implementation monitoring.

scholarly journals Sustainable Community Development for Developing of Coastal Areas in Alor Regency, East Nusa Tenggara, Indonesia

2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 323-344
Author(s):  
Rachmini Saparita ◽  
Diki Nanang Surachman ◽  
Hendarwin M. Astro ◽  
Sukirno Sukirno ◽  
Eki Karsani Apriliyadi
Keyword(s):  
Coastal Area ◽  
Local Governments ◽  
Community Empowerment ◽  
Coastal Communities ◽  
Added Value ◽  
Transfer Of Knowledge ◽  
Community Capacity Building ◽  
Sustainable Community Development ◽  
Use Of Technology ◽  
The People

Community empowerment activities are carried out in Alor Regency - East Nusa Tenggara through the application of fish-based food processing technology in 2018 & 2019, aimed at improving the community’s economy in the coastal area of Alor Island and building the concept of sustainable empowerment. The intervention stage is approached by the Community Capacity Building method. Community empowerment carried out through the transfer of knowledge and technology with continuous assistance has implications for improving coastal communities’ skills and the use of technology to increase added value to get better income. In order for community empowerment to be sustainable, LIPI and the local government of Alor Regency have developed a community empowerment concept that local governments can implement to develop their areas and communities in a better and more competitive direction. By collaborating between R & D institutions, local governments, and business actors (triple helix) and the market, it is hoped that the economy of the people in the coastal area of Alor Island will run well and can be a lever in the development of areas based on the use of technology in the community.

scholarly journals Studi Ketimpangan Sosial Ekonomi Pada Wilayah Pesisir Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep

2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 46-53
Author(s):  
Muhammad Rizal Rahman ◽  
Agus Salim ◽  
Muh. Iqbal Samad Suhaeb
Keyword(s):  
Coastal Area ◽  
Local Governments ◽  
Linear Regression Analysis ◽  
Multiple Linear Regression Analysis ◽  
Coastal Areas ◽  
Moderate Level ◽  
Economic Conditions ◽  
Regional Government ◽  
District Office ◽  
The People

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis karakteristik ketimpangan dan pengaruh perkembangan kawasan pesisir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep. Penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif dengan menggunakan alat analisis yaitu koefisien gini (gini ratio) atau indeks gini dan analisis regresi linear berganda. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Daerah Kabupaten Pangkep, Dinas Penataan Ruang Kabupaten Pangkep, Kantor Kecamatan Labakkang, Kantor Kelurahan Pundata Baji dan masyarakat kelurahan Pundata Baji yang bertindak sebagai responden. Penelitian ini terdiri dari lima variabel bebas (independent) yaitu pendapatan (X1), pendidikan (X2), akses modal (X3), sarana dan prasarana (X4) dan pekerjaan (X5), sedangkan variabel terikatnya (dependent) adalah kondisi sosial ekonomi masyarakat (Y).. Hasil penelitian menunjukkan bahwa karakteristik ketimpangan sosial ekonomi pada kawasan pesisir Kecamatan Labakkang Kabupaten Pangkep berada pada nilai tingkat ketimpangan sedang. Dengan demikian, adanya tingkat ketimpangan yang sedang di Kelurahan Pundata Baji menggambarkan bahwa adanya kesenjangan pendapatan di antara masyarakat,  utamanya masyarakat yang bermukim pada wilayah pesisir. Sedangkan pengaruh perkembangan kawasan pesisir terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dipengaruhi secara signifikan oleh faktor pendidikan dan sarana prasarana. Hal ini dikarenakan semakin pesatnya minat pemerintah daerah terhadap peningkatan keterampilan mutu sumber daya manusia SDM melalui program SPP gratis untuk para pelajar. Kemudian, hal tersebut juga memicu berkembangnya pembangunan dengan kebijakan pemerintah pusat dan daerah terhadap peningkatan infrastruktur. Namun tidak terdapat pengaruh secara signifkan atas perkembangan kawasan pesisir di Kecamatan Labakkang Kelurahan Pundata Baji Kabupaten Pangkep terhadap faktor pekerjaan, akses modal dan pendapatan daerah tersebut. This study aims to examine and analyze the characteristics of inequality and the influence of the development of coastal areas on the socio-economic conditions of the community in Labakkang District, Pangkep Regency. This research is descriptive quantitative using analytical tools, namely the Gini coefficient (Gini ratio) or Gini index and multiple linear regression analysis. The data were obtained from the Statistics Indonesia in Pangkep Regency, the Spatial Planning Office of Pangkep Regency, the Labakkang District Office, the Pundata Baji Village Office and the people of Pundata Baji Village as the respondents. This study consists of five independent variables, namely income (X1), education (X2), access to capital (X3), facilities and infrastructure (X4) and employment (X5), while the dependent variable is the socio-economic conditions of the community (Y). The results showed that the characteristics of socio-economic inequality in the coastal area of ??Labakkang District, Pangkep Regency were at a moderate level of inequality. Thus, the moderate level of inequality in Pundata Baji Village illustrates that there is an income gap among the community, especially those who live in coastal areas. Meanwhile, the influence of the development of coastal areas on the socio-economic conditions of the community is significantly influenced by the factors of education and infrastructure. This is due to the increasing interest of local governments in improving the quality skills of human resources through the free tuition program for students. Then, this also triggers the improvement of the development through central and regional government policies towards infrastructure improvement. However, there is no significant influence on the development of the coastal area in Labakkang Subdistrict, Pundata Baji Village, Pangkep Regency on the factors of employment, access to capital and regional income.

scholarly journals Marine Garbage Dredge Prototype for Coastal Area

2021 ◽  
Vol 324 ◽  
pp. 01009
Author(s):  
Rozeff Pramana ◽  
Alena Uperiati ◽  
Eka Putra Ramdhani ◽  
Romi Thomas
Keyword(s):  
Coastal Area ◽  
Essential Role ◽  
Coastal Areas ◽  
Coastal Communities ◽  
Marine Litter ◽  
Conveyor System ◽  
Heavy Equipment ◽  
Negative Impacts ◽  
Weight Sensor ◽  
Sd Card

Activities carried out in coastal areas such as recreation, fishing activities, and transportation makes coastal regions have an essential role in life. However, activities carried out in the region often leave negative impacts, such as dumping trash directly into the sea. Coastal communities still carry out their activities to dispose of their waste now to the sea. The process of cleaning up marine litter in the coastal areas using heavy equipment is quite tricky. This is because the condition of buildings in the coastal area has the building with the concept of houses on stilts. The research has succeeded in making a marine garbage dredging using a conveyor system that is contained using a wireless joystick and can be well controlled within a radius of about 7 meters. The dredging is also equipped with a weight sensor (load cell) used to determine the load of garbage displayed on the 16 x 2 LCD. Garbage weight is stored in the SD card. The data stored on the SD card will show the time and load of garbage that has been transported by conveyor in an area.

scholarly journals Implementation Of The Strong Coastal Development Program In The Efforts To Develop Coastal Areas As Poverty Reduction Efforts In Central Java Province

2021 ◽  
Vol 19 (1) ◽  
pp. 19-24
Author(s):  
Kund Ndori ◽  
Arika Palapa
Keyword(s):  
Coastal Area ◽  
Development Program ◽  
Coastal Areas ◽  
Coastal Communities ◽  
Coastal Development ◽  
North Coast ◽  
Economic Activities ◽  
Central Java ◽  
Area Development ◽  
Central Java Province

Coastal villages have different characteristics from villages in rural areas. This difference is not only on the geographical-ecological aspect, but also on economic and socio-cultural characteristics. Geographically, coastal villages are on the border between land and sea. Geographical-ecological conditions of coastal villages affect economic activities in them. Economic activities in coastal villages are characterized by activities in the utilization of coastal environmental resources and services. Economic activities include fisheries, trade, maritime tourism, and transportation This study seeks to study the application of tough coastal development programs as an effort to build an oriented coastal region to facilitate the economic activities of villages in coastal areas that are expected to reduce the poverty rate of coastal communities in the middle of the city. This study uses a qualitative research design using descriptive methods that intend to explain how the phenomenon of resilient coastal village development and coastal area development as an effort to reduce the number of coastal communities in Central Java province by using purposive sampling sampling techniques and research samples taken in coastal communities The results of the north coast of Java  and cilacap districts were as follows: that the implementation of the strong Coastal Village Development Program in the coastal communities of Central Java showed that the three focuses of development activities had been carried out properly. The development activities are resource development, environmental / infrastructure development, and disaster preparedness development. While activities that are not carried out are human development and business development. The recommendations given in this study are that the implementation of the program must be supported by sufficient funds, need coordination and cooperation with other stakeholders, and the need for effective monitoring and evaluation Keywords: program implementation, coastal village, coastal area development, Poverty, Central Java

scholarly journals Perlindungan Hukum Terhadap Hutan Mangrove Pada Areal Pesisir Pantai

2021 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 109
Author(s):  
Ricky Marthin Wattimena
Keyword(s):  
Coastal Area ◽  
Rainy Season ◽  
Mangrove Forest ◽  
Coastal Areas ◽  
Coastal Communities ◽  
Mangrove Forests ◽  
The Law ◽  
Materials Used

Introductioan: One of the potentials of mangrove forests is to prevent coastal abrasion. With the existence of mangrove forests, erosion of coastal areas during the rainy season can be minimized. Besides that, mangroves can also be an ecosystem for crabs and various other types of fish. However, in the course of development, many times mangrove forests are converted and also destroyed because of development interests by individuals and development companies.Purposes of the Research: The purpose of this article is to find out how to regulate the management of coastal areas and how to protect the law against mangrove forest areas on the coast of Piru Village, West Seram Regency.Methods of the Research: This research is a normative research using a statutory approach with sources of legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials with qualitative analysis.Results of the Research: The results of the study found that the regulation related to the management of coastal areas is regulated in Law No. 1 of 2014 and in its implementation in the field there is still damage to mangrove forests, especially in the coastal area of Piru Village, West Seram Regency and is detrimental to coastal communities because the coastal area is an area that should protected because it is important for the sustainability of the community in the area.

scholarly journals Numerical Models in Coastal Hazards and Coastal Environment

2021 ◽  
Vol 9 (5) ◽  
pp. 494
Author(s):  
Han Soo Lee ◽  
Young-Jin Choi ◽  
Seung-Buhm Woo
Keyword(s):  
United Nations ◽  
Numerical Models ◽  
Coastal Environment ◽  
Coastal Areas ◽  
Coastal Hazards ◽  
The United Nations

According to the United Nations (UN) Atlas of the Oceans, about 44% of the world’s population lives in coastal areas within 150 km of the sea [...]

Climate Change, Humanitarian Risks, and Social-Political (In)stability Along the Gulf of Aden: Expert Elicitation for the Case of Somalia and Yemen

2021 ◽  
Author(s):  
Laurent Lambert ◽  
Mahmood Almehdhar ◽  
Mustafa Haji
Keyword(s):  
Climate Change ◽  
Tropical Cyclones ◽  
Political Stability ◽  
Coastal Areas ◽  
Expert Elicitation ◽  
Coastal Communities ◽  
Gulf Of Aden ◽  
The World ◽  
Environmental Events

<p><strong>Abstract</strong>: Changes in the global oceanic system have already negatively affected the world’s marine life and the livelihoods of many coastal communities across the world, including in the Middle East' and Eastern Africa's Least Developed Countries (LDCs). Coastal communities in Somalia and Yemen for instance, have been particularly affected by extreme environmental events (EEEs), with an increase in the frequency of tropical cyclones over the past 20 years. Using expert elicitation as a method to generate data to assess and quantify a specific issue in the absence of sufficient and/or reliable data, the authors interviewed selected specialists in or from Somalia and Yemen, from diverse fields of expertise related to climate change, extreme environmental events, disaster risk reduction, and humanitarian affairs. Ten experts followed the elicitation protocol and answered a specific series of questions in order to better quantify the expectable mid-to-long-term climatic and humanitarian levels of risks, impacts, and consequences that climate change and related issues (e.g., sea-level rise, tropical cyclones, and sea surge) may generate in coastal areas along the Gulf of Aden's coastal cities of Aden and Bossaso, in Yemen and Somalia, respectively.</p><p>The findings indicate that there is cause for significant concern as climate change is assessed by all interviewees - irrespective of their background -, as very likely to hold a negative to a devastating impact on (fresh) water security, food security, public health, social conflicts, population displacement, and eventually political stability; and to strongly worsen the humanitarian situations in Somalia and Yemen, both in the medium-term (i.e., 2020-2050) and the long-term (i.e., 2020-2100). The authors call on the scientific community to further research the issue of climate change in the understudied coastal areas of the Gulf of Aden, and on the international community to pro-actively and urgently help the local populations and relevant authorities to rapidly and strongly build up their adaptation capacities, especially in the niche of coastal EEEs.</p>

scholarly journals Intention to Comply With Mandatory Hurricane Evacuation Orders Among Persons Living Along a Coastal Area

2013 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 46-54 ◽  
Author(s):  
Belinda M. Reininger ◽  
Sartaj Alam Raja ◽  
Ana Sanchez Carrasco ◽  
Zhongxue Chen ◽  
Barbara Adams ◽  
...  
Keyword(s):  
Public Health ◽  
Coastal Area ◽  
Sampling Strategy ◽  
Coastal Areas ◽  
Cluster Sampling ◽  
Level Variation ◽  
Hurricane Evacuation ◽  
Public Health Preparedness ◽  
Census Tracts ◽  
Final Sample

AbstractObjectivesWe examined the intention to comply with mandatory hurricane evacuation orders among respondents living in coastal areas with pronounced poverty by demographic and location characteristics.MethodsA 3-county door-to-door survey was conducted with 1 randomly selected resident per household. Households were selected using a 2-stage cluster sampling strategy and stratified by county. The final sample included 3088 households in 100 census tracts across 3 counties.ResultsFindings suggest that the majority of residents living in areas prone to hurricanes intend to comply with mandatory evacuation orders regardless of income level. Variation in intention to comply with mandatory evacuation orders is shown by age, gender, ethnicity, education, acculturation, county, and distance from shoreline.ConclusionsThe demonstrated high intention to comply with evacuation orders in impoverished areas suggests a need for improved planning to evacuate the most vulnerable residents. Demographic and location characteristics associated with decreased intention to comply may be considered for targeting messages and education before disasters to modifying intentions and plans to evacuate. (Disaster Med Public Health Preparedness. 2013;7:46-54)

scholarly journals Analysis of land suitability, carrying capacity, and development strategies for seaweed cultivation in Labakkang District, Pangkep Regency, Indonesia

2019 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 81
Author(s):  
Mosriula Mosriula
Keyword(s):  
Information System ◽  
Geographic Information System ◽  
Development Strategy ◽  
Carrying Capacity ◽  
Coastal Area ◽  
Field Survey ◽  
Geographic Information ◽  
Coastal Areas ◽  
Seaweed Cultivation ◽  
Coastal Land

Analysis of land, its carrying capacity and development strategy of seaweed cultivation in Labakkang, Pangkajene Regency. This study attempts to: (1) analyze the suitability of coastal land that appropriate for seaweed cultivation, (2) determine the carrying capacity of the land for seaweed cultivation, (3) formulate strategies and policies that appropriate for seaweed cultivation. This study used biophysical field survey to assess the region, analyze the suitability of the land as well as the carrying capacity of the area by using a geographic information system. Furthermore, the research analyzed the strategy and policy of development of seaweed cultivation with A'WOT analysis approach. The results of the evaluation of the suitability of land for seaweed cultivation in coastal areas showed that Labakkang has potential approximately 1632.876 ha. The area is suitable for seaweed cultivation activities around 1035.54 ha, and unsuitable area around 597.336 ha. For carrying capacity of seaweed cultivation in the coastal area of Labakkang is for 40.55 units. The priority development strategy of seaweed cultivation is strengthening institutions to make a sustainable seaweed cultivation in Labakkang.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document