scholarly journals Evaluation of Placement and Protection Programs of Indonesian Migrant Worker

Author(s):  
Abdul Wahab ◽  
Billy Tunas ◽  
Muchlis R. Ludin

The purpose of this study is to evaluate the placement and protection programs of Indonesian migrant worker that they run by the Ministry of Manpower and The National Agency of Placement and Protection of Indonesian Migrant Worker. This research is done by observation, interview and documentation with Discrepancy Evaluation Model method. The method is to evaluate design, installation, process and the Implementation of the Placement and Protection programs of Indonesian migrant worker  against the Employment Placement Private Company to provide Indonesian Migrant Workers services licensed by the Ministry of Manpower and placement permits from The National Agency for Placement and Protection of Indonesian Migran Workers, the role of local government on one-stop integrated service, the role of labor attaches in Indonesian embassy from the Ministry of Manpower and supervision of The Nasional Agency for Placement and Protection of Indonesian Migrant Worker. The conclusion of this study indicates that there is a gap in discrepancy at 16.01% from the target to be achieved.

2021 ◽  
Vol 5 (S3) ◽  
Author(s):  
Fithriatus Shalihah ◽  
Agusmidah Agusmidah ◽  
Asri Wijayanti

This study aims to determine the application of an integrated service system in several Central Java districts to protect Indonesian workers. This research uses the observational method. This study involved seven districts contributing to Indonesian workers in the province of Central Java. The sample districts include Banyumas, Cilacap, Pati, Kendal, Sragen, Grobogan and Wonosobo. The data were obtained utilizing field observations, interviews, quinones and literature studies, analyzed using the Miles and Huberman models, namely data reduction, data tabulation, data presentation and conclusion drawing. The study results show that the One-Stop Integrated Service also helps reduce Illegal Indonesian Migrant Workers and prevents document falsification. Limited Human Resources (HR) who can act as operator staff at LTSA office outlets are also a factor in the ineffectiveness of the One-Stop Integrated Service. This means that the presence of LTSA in various districts/cities in Central Java can facilitate the role of BP2MI in carrying out its functions. However, it cannot run effectively as a whole.


Author(s):  
Ade Irawan Taufik

Isu pekerja migran bukan hal baru, namun masih isu yang aktual, karena masih banyak terjadinya sisi negatif berupa perlakuan yang tidak manusiawi terhadap pekerja migran. Dalam lingkup ASEAN, Indonesia bukan satu-satunya negara pengirim pekerja migran, namun terdapat negara lain dengan negara tujuan yang hampir sama. Permasalahan yang dialami oleh pekerja migran dari negara-negara tersebut pada dasarnya hampir sama dengan yang dialami oleh pekerja migran dari Indonesia. Penelitian ini mengangkat permasalahan, yakni bagaimana peran ASEAN dalam melindungi pekerja migran dan bagaimana kesiapan instrumen hukum Indonesia dan negara-negara anggota ASEAN lainnya dalam melindungi pekerja migran. Dengan menggunakan metode studi tekstual, didapatkan kesimpulan bahwa peran ASEAN dalam melindungi pekerja migran telah tertuang di Piagam ASEAN yang dielaborasikan ke dalam 3 (tiga) pilar Komunitas ASEAN, namun peran tersebut tidak dapat maksimal karena tidak terciptanya konsesus dalam penyusunan instrumen perlindungan hak pekerja migran. Rekomendasi terhadap kebuntuan tersebut adalah dengan membawa dan membahasnya ke dalam pertemuan Dewan Komunitas ASEAN, karena isu tersebut merupakan isu lintas komunitas. Peran ASEAN sangat tergantung kepada upaya masing-masing negara anggota ASEAN dalam merumuskan regulasi dalam hukum nasionalnya masing-masing untuk mengimplemantasikan instrumen ASEAN terkait perlindungan pekerja migran, namun hal ini belum didukung dengan peran negara anggota ASEAN yang relatif rendah dalam komitmen perlindungan pekerja migran.<p>The issue of migrant workers is not new, but still the current issue, because there were lots of negative sides in the form of inhumane treatment of migrant workers. Within the scope of ASEAN, Indonesia is not the only sending countries of migrant workers. There were other countries whose sending its migrant workers with similar destinations with Indonesia. Problems faced by migrant workers from those countries are basically the same as experienced by Indonesian migrant workers. This research discusses the problem, namely how ASEAN’s role in protecting migrant workers and how’s Indonesia and other ASEAN member countries legal instrument readiness to protect migrant workers. By using the method of textual study, it was concluded that the role of ASEAN in the protection of migrant workers has been stated in the ASEAN Charter elaborated into three (3) pillars of the ASEAN Community, nevertheless that roles cannot be maximized for there were no consensus in creating the protection of the rights of migrant workers instruments. Recommendation to the impasse is to bring and discuss it in the ASEAN Community Council meeting, because the issue is a cross-community issue. ASEAN’s role in implementing ASEAN instrument on the protection of migrant worker is dependent upon the efforts of each ASEAN member countries in formulating regulations in their respective domestic laws. Nevertheless, their commitments to the protection of migrant workers are relatively poor.</p>


2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 131
Author(s):  
Rohimi Rohimi

<p><em>In this study, researchers examined the role of the Village Care for Migrant Workers (Desbumi) program in mentoring female migrant workers in Darek Village, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency. This research is field research with data collection steps, namely interviews, documentation and observation. Therefore, this research aims o find out female migrant worker assistance patterns through the Desbumi program in Darek Village, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency. The results and discussion in this study are that the Desbumi program has three roles. First. Information center provides information to migrant workers about safe and legal migration (safety migrations). Second is the mobility data center, which assists prospective migrant workers in arranging migration filings at the village office. Third, the center for case advocacy, namely the role in providing protection and assistance to migrant workers who experience problems abroad.</em> <em>Meanwhile, the pattern of assisting female migrant workers in the Desbumi program approach is namely. First, pre-work mentoring, namely conducting socialization to the community by bringing migration flyers that have been given by Migrant Care and from the BNP2TKI office in Central Lombok Regency. It then provides an opportunity for people to ask questions about safe migration. Second, after work assistance, the Desbumi program can carry out consolidation and integration with Migrant Care, PPK and BNP2TKI if they encounter problems with migrant workers abroad. Furthermore, they confirm through social media with the Desbumi program in Darek Village, Praya Barat Daya District, Central Lombok Regency. Third, post-work mentoring, where former migrant workers are empowered in the village with various empowerment approaches. These approaches included making crackers, chips, sewing training and soft skills activities supported by the village government, Migrant Care, the Mataram City Panca Karsa Association (PPK), and BNP2TKI Central Lombok Regency </em></p><p> </p><p>Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji peran dari program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dalam pendampingan buruh migrant perempuan di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan langkah pengumpulan data yakni wawancara, dokumentasi dan observasi. Oleh karenaitu, tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pola pendampingan buruh migrant perempuan melalui program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yakni, bahwasannya program Desbumi memiliki tiga peran seperti. Pertama. Pusat Informasi yakni untuk memberikan informasi pada buruh migrant tentang bermigrasi yang aman yang legal. Kedua, pusat data mobilitas yakni untuk membantu calon buruh migrant mengurus pemberkasan migrasi di kantor desa. Ketiga, pusat advokasi kasus yakni peran dalam memberikan perlindungan dan pendampingan pada buruh migran yang mengalami permasalahan di luar negeri. Sedangkan pola pendampingan buruh migrant perempuan dalam pendekatan program Desbumi yakni. Pertama, pendampingan sebelum bekerja yakni melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan membawa pamphlet migrasi yang sudah diberikan oleh pihak Migrant Care serta dari kantor BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya tentang migrasi yang aman. Kedua, pendampingan setelah bekerja yakni program Desbumi dapat melakukan dengan konsolidasi dan integrasi dengan Migran Care, PPK dan BNP2TKI jika menerima problematika buruh migran di luar negeri, dan melakukan konfirmasi melalui media social dengan adanya program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Ketiga, pendampingan purna bekerja yakni mantan buruh migrant diperdayakan di desa dengan berbagai pendekatan pemberdayaan yakni pembuatan kerupuk, keripik, pelatihan menjahit dan kegiatan soft skill yang di dukung oleh pemerintah desa, pihak Migran Care, pihak Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Kota Mataram, dan BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Dalam penelitian ini, peneliti mengkaji peran dari program Desa Peduli Buruh Migran (Desbumi) dalam pendampingan buruh migrant perempuan di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan langkah pengumpulan data yakni wawancara, dokumentasi dan observasi. Oleh karenaitu, tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana pola pendampingan buruh migrant perempuan melalui program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini yakni, bahwasannya program Desbumi memiliki tiga peran seperti. Pertama. Pusat Informasi yakni untuk memberikan informasi pada buruh migrant tentang bermigrasi yang aman yang legal. Kedua, pusat data mobilitas yakni untuk membantu calon buruh migrant mengurus pemberkasan migrasi di kantor desa. Ketiga, pusat advokasi kasus yakni peran dalam memberikan perlindungan dan pendampingan pada buruh migran yang mengalami permasalahan di luar negeri. Sedangkan pola pendampingan buruh migrant perempuan dalam pendekatan program Desbumi yakni. Pertama, pendampingan sebelum bekerja yakni melakukan sosialisasi ke masyarakat dengan membawa pamphlet migrasi yang sudah diberikan oleh pihak Migrant Care serta dari kantor BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. Kemudian memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk bertanya tentang migrasi yang aman. Kedua, pendampingan setelah bekerja yakni program Desbumi dapat melakukan dengan konsolidasi dan integrasi dengan Migran Care, PPK dan BNP2TKI jika menerima problematika buruh migran di luar negeri, dan melakukan konfirmasi melalui media social dengan adanya program Desbumi di Desa Darek Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah. Ketiga, pendampingan purna bekerja yakni mantan buruh migrant diperdayakan di desa dengan berbagai pendekatan pemberdayaan yakni pembuatan kerupuk, keripik, pelatihan menjahit dan kegiatan soft skill yang di dukung oleh pemerintah desa, pihak Migran Care, pihak Perkumpulan Panca Karsa (PPK) Kota Mataram, dan BNP2TKI Kabupaten Lombok Tengah. </p>


2020 ◽  
Vol 54 (4) ◽  
pp. 992-1015
Author(s):  
Kellynn Wee ◽  
Charmian Goh ◽  
Brenda S.A. Yeoh

There has been a surge of recent interest in the migration industries that facilitate the movement of migrants, particularly that of low-waged laborers engaged in temporary contracts abroad. This article extends this research to include migration brokers working in destination contexts, thus drawing analytical attention to the arrival infrastructures that incorporate migrants into host societies. Based on ethnographic research involving the employment agents who recruit women migrating from Indonesia to work as migrant domestic workers in Singapore, we use the concept of “translation” as a broad theoretical metaphor to understand how brokers actively fashion knowledge between various actors, scales, interfaces, and entities. First, we argue that through the interpretation of language, brokers continually modulate meaning in the encounters between potential employers and employees at the agency shopfront, reproducing particular dynamics of power between employers and workers while coperforming the hirability of the migrant worker. Second, we show how brokers operate within the discretionary space between multiple sets of regulations in order to selectively inscribe the text of policy into migrant workers’ lives. By interrogating the process of translation and clarifying the latitude migration brokers have in shaping the working and living conditions of international labor migrants, the article contributes to the growing conceptual literature on how labor-market intermediaries contour migration markets.


2021 ◽  
pp. 136787792110117
Author(s):  
Vincent Guangsheng Huang

This study explores the role of the body in the making of a migrant worker-band and the potential for musical production and performance activities to reshape workers’ cultural subjectivities. A framework of reflexive embodiment is used to understand how musical production and performance activities shape the cultural subjectivities of migrant workers through three bodily processes: body as text/text as body, body as instrument and body in performance. By highlighting the bodily dimension, this article seeks to broadly engage with and advance scholarship on the nexus between cultural practices and the formation of working-class subjectivity, and to specifically enrich our understanding of the migrant workers in contemporary China. This alternative musical practice is a form of ‘musical resistance’ that is not only culturally remaking working-class bodies but also providing cultural resources for the solidarity of the working-class community.


2017 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 120-144
Author(s):  
Babun Ni’matur Rohmah ◽  
Riska Ayu Purnama Sari

Gondanglegi sub district is occupying the first position as the largest supplier of migrant workers in the area of ​​South Malang in 2014. This research focuses on Panggungrejo Village as the object of research. A village with area of ​​203 km2, population of 1,877 people consisting of 866 men and 1,011 women. This village pervades 12 RTs, and this research took 2 RTs namely RT 5 and 6, with 5 respondents. These five respondents are representatives of various migrant workers. Some represent their wives as migrant workers, husbands and children. This study uses the theory of social mobility; a change, shift, increase or decrease of the status and role of its members. Welfare indicators used are economic, educational, social and health. The result of the research shows that there is a change of the respondents’ life level in terms of economic, social, educational and even health compared to prior becoming migrant worker, although the rate of change is not too significant. Keywords: Welfare, Migrant Worker, Social Mobility.


2020 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 71-91
Author(s):  
Sonhaji Sonhaji

Research from the role of the Department of Industry and Manpower in Purworejo Regency in an effort to protect the pre-placement of Indonesian migrant workers abroad aims to find out the role of the Department of Industry and Manpower in Purworejo Regency in an effort to protect pre-placement of Indonesian migrant workers abroad, to find out the obstacles experienced , and to find out the efforts made in overcoming these obstacles. The results of the study indicate that the role of the Department of Industry and Labor Purworejo Regency in an effort to protect the pre-placement of Indonesian migrant workers abroad is in accordance with applicable regulations. Although in the implementation of its role there have been several obstacles which these obstacles come from the Indonesian migrant workers in question. The Department of Industry and Manpower of Purworejo Regency makes efforts in overcoming the obstacles that arise when carrying out its role so that the implementation of its role can run smoothly. Keywords: Role of Local Government, Pre Protection of Placement of Indonesian Migrant Workers Abroad AbstrakPenelitian dengan judul peranan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam upaya perlindungan pra penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri ini bertujuan untuk mengetahui peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam upaya perlindungan pra penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, untuk mengetahui hambatan yang dialami, serta untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo dalam upaya perlindungan pra penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri adalah sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. Walaupun dalam pelaksanaan perannya mengalami beberapa hambatan yang mana hambatan tersebut berasal dari pekerja migran Indonesia yang bersangkutan. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Purworejo melakukan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan yang timbul pada saat melaksanakan perannya sehingga pelaksanaan perannya dapat berjalan dengan lancar. Kata Kunci: Peranan Pemerintah Daerah, Perlindungan Prapenempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri Abstract


2021 ◽  
Vol 76 (2) ◽  
pp. 211-236
Author(s):  
Fang Yuan ◽  
Fang Lee Cooke ◽  
Teng Zhong ◽  
Fansuo An

Employee voice in China remains an under-researched topic from an industrial relations perspective. We investigated the relationship between family dependents (children and elderly) and migrant worker silence, with town-fellow organizations as a moderator, based on the data of the 2014 Guangdong Migrant Workers Survey. The findings reveal that migrant workers with dependent children are more likely to keep silent when their labour rights and interests are violated at the workplace, while family responsibilities for dependent elderly family members do not have significant impacts on migrant workers’ silence. In addition, town-fellow organizations weaken the association between family responsibilities for elderly dependents and silence. Our study contributes to the existing literature on employee voice and provides evidence on the role of town-fellow organizations in China as an informal, emerging institutional actor that regulates labour relations through their involvement in dispute resolution.


2017 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Asri Lasatu

The purpose of the establishment of the Republic of Indonesia is to protect and realize the welfare of citizens. Therefore, the main responsibility of the government is to provide protection and guarantee to every citizen to get a job and a decent living for humanity. Limitations of domestic employment, as well as the public's desire to work overseas, should be responded positively by the government, by formulating regulations both at the central and regional levels. This study will examine the roles and responsibilities of local governments as an effort the law protection against Indonesian Migrant Worker working abroad.This research is a normative legal research with approach of legislation and concept approach and analyzed qualitatively to give perspective on legal issue to the object of this research study. The results show that the responsibility of local government, especially in the pre-placement, post-placement, and empowerment phase of placement of migrant workers, while the placement of migrant workers is the responsibility of the central government. Implementation of local government responsibilities should be supported by regulations established by local governments.


2017 ◽  
Vol 45 (4-5) ◽  
pp. 440-464 ◽  
Author(s):  
Moch Faisal Karim

This paper examines how institutional dynamics among regulatory institutions affect the governance of the recruitment of Indonesian low-skilled migrant workers. Two institutional reforms have been made to create better governance for Indonesian migrant workers in the post-authoritarian era. One was the establishment of the National Agency for the Placement and Protection of Indonesian Migrant Workers (BNP2TKI) while the other was the granting of greater responsibility to sub-national governments to supervise migrant worker recruitment. In spite of these institutional reforms, little progress has been made in the protection of Indonesian migrant workers. The paper reveals that the restrictive regulatory framework for the recruitment of migrant workers, which curbs private recruitment agencies, does not create better migrant worker governance. This regulatory framework does not take into consideration the horizontal relationship between the old and new institutions, and the vertical relationship between the central and sub-national governments. Horizontally, the institutional design of the proposed new regulatory framework has created institutional rivalry between the newly established regulatory actor and the old one. Vertically, the reluctance of central government to decentralise authority to sub-national governments has curtailed the ability of sub-national governments to perform a supervisory role in the recruitment process. These two inter-related factors have hindered the efforts to create a better recruitment process for Indonesian migrant workers.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document