scholarly journals PENEGAKAN HUKUM PELAKU PELONCO BULLYING TERHADAP MAHASISWA BARU (PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM)

2021 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 74
Author(s):  
Aldi Putra

<p>Abstract<br />This research focuses on law enforcement against acts of hazing that are based on bullying  in the college environment in the New Student Life Introduction (PKKMB) activity with the victim being a student from the Faculty of Engineering, Bengkulu University with bullying. Bullying is an act of violence committed by someone who has power by oppressing the victim both physically and verbally. The victim was subjected to verbal abuse by being forced to cross her own face with lipstick by forcing a high tone and was ordered to stand for 2 hours during the Introduction to Humanity at the Faculty of Engineering Campus. In this study, using the doctrinal method (normative) by analyzing cases studied with related regulations and legal theory according to the research. Actions carried out by perpetrators of perpleoncoan with the accusation of bullying include criminal acts by means of coercion in accordance with the Criminal Code. Based on the perspective of legal sociology that law is seen based on reality on the ground (empiric), in this study usingtheory lawas a tool of social engineering. who viewed “the law as a tool to tool of engineering”. In this case, it is seen that in theory the law used is that the law is made based on the reality on the ground to be a correction to the existing legal umbrella. However, this case is a fairly common problem in hazing, but bullying done by seniors to new students of Bengkulu University from the Faculty of Engineering is a hazing which should not be done on the basis of humanist principles. Laws should be dynamic in nature and change according to people’s lives, but such actions must be changed if they harm others on the basis even though they are based on habits</p><p>Abstrak<br />Penelitian ini berfokus pada penegakan hukum terhadap tindakan perpeloncoan yang yang  dilandasi pada tindakan bullying di lingkungan perguruan tinggi dalam kegiatan Pengenalan Kehidupan Mahasiswa Baru (PKKMB) dengan korban seorang mahasiswi dari Fakultas Teknin Universitas Bengkulu dengan tindakan bullying. Bullying adalah suatau tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sesorang yang memiliki kekuasaan dengan cara menindas korban baik secara fisik maupun verbal. Korban mendapatkan perlakuan kekerasan secara verbal dengan dipaksa mencoret wajahnya sendiri dengan lipstick dengan memaksa nada tinggi serta diperintah untuk berdiri selama 2 jam pada kegiatan Pengenalan Kehipuan Kampus Fakultas Teknik. Pada penelitian ini menggunakan metode doktrinal (normatif) dengan menganalisis kasus dikaji dengan peraturan terkait dan teori hukum yang sesuai penelitian. Tindakan yang dilakukan oleh pelaku perpleoncoan dengan diseratai bullying termasuk karenah pidana dengan adanya pemaksaan sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Berdasarkan perspektif sosiologi hukum bahwa hukum dilihat berdasarkan kenyataan di lapangan (empirik), dalam penelitian ini menggunakan teori law as a tool of social engineering yang dipandang bahwa hukum sebagai alat untuk mengontrol masyarakat. Dalam kasus ini dipandang secara teori yang digunakan hukum adalah hukum sebekumnya dibuat berdasarkan kenyataan di lapangan untuk menjadi koreksi terhadap payung hukum yang ada. Namun kasus ini menjadi permasalahan yang cukup lumrah dalam perpeloncoan, namun bullying yang dilakukan oleh senior tehdap mahasiswa baru Universitas Bengkulu dari Fakultas Teknik merupakan suatu perpeloncoan yang seharusnya tidak dilakukan dengan dasar asas humanis. Hukum seharusnya bersifat dinamis berubah sesuai kehidupan masyarakat, namun tindakan seperti itu harus diubah apabila merugikan orang lain atas dasar walau berdasarkan kebiasaan.</p>

2020 ◽  
Vol 2 (01) ◽  
pp. 56-65
Author(s):  
Oktasari Putri Pramisela ◽  
Yulia Hesti

A crime or criminal act, usually perpetrators of criminals because of an encouragement based on the importance of fulfilling the necessities of life that is relatively difficult to fulfill. In principle the crime problem does not stand alone, but it relates to other issues such as social, economic, political and cultural which is as a phenomenon that affects each other. To tackle crimes and criminal acts such a thorough enforcement and anticipation policy is required. One of the most common criminal acts in the community is the violence of violent blackmail. Perpetrators can be assessed by the community, therefore it is necessary to be handled by the law enforcement officers intensively with the severity of the criminal that was dropped. The problem in this study is how the judge's consideration in dropping a criminal against perpetrators of criminal offenses with violence against motorcycles belonging to others, what are some factors causing perpetrators of criminal extortion with violence. The method of study used is the normative juridical approach and empirical approach obtained directly at the District Court of Kls II Kalianda, state Attorney of South Lampung. Based on the results of the study can be concluded that the judge's judgment in the criminal offence against the perpetrator of violent criminal offence is in accordance with the element contained in article 368 paragraph (1) of the criminal CODE and was sentenced to 2 years imprisonment. Factors affecting the cause of perpetrators of criminal extortion in violence are environmental factors, economic factors on society, the law enforcement. The advice given is to be expected to the Tribunal, the attorney general and the police in providing or establishing the article can be in accordance with its elements and actions, to the rationing punishment against the defendant is considered fair and give a deterrent effect so that the defendant can not repeat it again. There is cooperation between law enforcement and the community in minimizing the crimes that occurred.


2021 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 11-25
Author(s):  
Ni Made Trisna Dewi,Reido Lardiza Fahrial

Abuse in the electronic transaction because it is formed from an electronic process, so the object changes, the goods become electronic data and the evidence is electronic.  Referring to the provisions of positive law in Indonesia, there are several laws and regulations that have set about electronic evidence as legal evidence before the court but there is still debate between the usefulness and function of the electronic evidence itself, from that background in  The following problems can be formulated, How do law enforcement from investigations, prosecutions to criminal case decisions in cybercrimes and How is the use of electronic evidence in criminal case investigations in cybercrimes This research uses normative research methods that are moving from the existence of norm conflicts between the Criminal Procedure Code and  ITE Law Number 19 Year 2016 in the use of evidence.  The law enforcement process of the investigator, the prosecution until the court's decision cannot run in accordance with the provisions of ITE Law Number 19 of 2016, because in interpreting the use of electronic evidence still refers to Article 184 paragraph (1) KUHAP of the Criminal Procedure Code stated that the evidence used  Legitimate are: witness statements, expert statements, letters, instructions and statements of the accused so that the application of the ITE Law cannot be applied effectively The conclusion of this research is that law enforcement using electronic evidence in cyber crime cannot stand alone because the application of the Act  - ITE Law Number 19 Year 2016 still refers to the Criminal Code so that the evidence that is clear before the trial still refers to article 184 paragraph (1) KUHAP of the Criminal Procedure Code and the strength of proof of electronic evidence depends on the law enforcement agencies interpreting it because all electronic evidence is classified into  in evidence in the form of objects as  so there is a need for confidence from the legal apparatus in order to determine the position and truth of the electronic evidence.   Penyalahgunaan didalam transaksi elektronik tersebut karena terbentuk dari suatu proses elektronik, sehingga objeknya pun berubah, barang menjadi data elektronik dan alat buktinya pun bersifat elektronik. Mengacu pada ketentuan hukum positif di Indonesia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan tetapi tetap masih ada perdebatan antara kegunaan dan fungsi dari alat bukti elektronik itu sendiri, dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, Bagaimana penegakkan hukum dari penyidikan, penuntutan sampai putusan perkara pidana dalam kejahatan cyber dan Bagaimanakah penggunaan bukti elektronik dalam pemeriksaan perkara pidana dalam kejahatan cyber Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni beranjak dari adanya konflik norma antara KUHAP dengan Undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 dalam penggunaan alat bukti. Proses penegakkan hukum dari penyidik, penuntutan sampai pada putusan pengadilan tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, karena dalam melakukan penafsiran terhadap penggunaan alat bukti Elektronik masih mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. sehingga penerapan Undang-undang ITE tidak dapat diterapkan secara efektiv. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penegakan hukum dengan menggunakan alat bukti elektronik dalam kejahatan cyber tidak bisa berdiri sendiri karena penerapan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 tetap merujuk kepada KUHP sehingga alat bukti yang sah di muka persidangan tetap mengacu pada pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tersebut tergantung dari aparat hukum dalam menafsirkannya karena semua alat bukti elektronik tersebut digolongkan ke dalam alat bukti berupa benda sebagai petunjuk sehingga diperlukan juga keyakinan dari aparat hukum agar bisa menentukan posisi dan kebenaran dari alat bukti elektronik tersebut.


Author(s):  
Vasyl Khmyz ◽  
◽  
Ruslan Skrynkovskyy ◽  
Tetiana Protsiuk ◽  
Mariana Khmyz ◽  
...  

The article reveals the role of the prosecutor's office of Ukraine in the process and in order to ensure guarantees of the independence of judges and the authority of the judiciary. A study of the legislative framework of Ukraine proves that the role of the prosecutor's office in the process of ensuring guarantees of the independence of judges and the authority of justice is regulated by the provisions of the Constitution of Ukraine, the Law of Ukraine «On the Prosecutor's Office», the Law of Ukraine «On the Judicial System and the Status of Judges», the Code of Professional Ethics and Conduct of Prosecutors, the Criminal Procedure Code Of Ukraine, the Criminal Code of Ukraine, as well as other regulatory documents. It was found that the judge, performing professional activities in the direction of the administration of justice, is independent of the various influences, pressure or interference, which are illegal. The legislation of Ukraine determines that the principle of the independence of the judge indicates that the judge is not obliged to provide explanations regarding the nature and content of the cases being pending, with the exception of cases established by law. State authorities, local self- government bodies, officials and officials of these bodies, individuals and legal entities and associations of such persons should respect the independence of judges and in no case should encroach on it. It was determined that one of the principles on the basis of which the professional activities of the prosecution authorities are based is the principle of respect for the independence of judges. It has been proved that the High Council of Justice always adheres to the position of unconditionally ensuring the independence of judges and establishing this direction as a priority type of activity for law enforcement agencies, in particular, for the prosecutor's office. Fast and quality investigation of crimes related to the professional activities of judges will, first of all, contribute to the observance of constitutional law regarding the principle of access to justice.. It is noted that the prospects for further research in this direction are the study of the legal basis for the observance of the principle of the rule of law and legality by the judiciary in the context of performing professional activities.


2018 ◽  
Vol 7 (3.21) ◽  
pp. 317
Author(s):  
M Zamroni ◽  
. .

Hope to have legislation that specifically set while an umbrella in running materialize advocate profession, lawyers are more confident in addition to other law enforcement officials, such as judges, prosecutors and police, as well as respected as an equal partner in the law enforcement process. But the big question is how the existence of the profession of advocate Indonesia before and after the enlawment of Act Number 18 of 2003 concerning the Advocate, as well as any constraints that occur in their implementation. The rule of law relating to the profession of advocate before the enLawment of Act Number 18 of 2003 concerning The Advocate, scattered in various laws, such as Act Number 1 of 1946 on the Law of Criminal Code, Act Number 1 of 1950 on the Supreme Court, Emergency Act Number 1 of 1951 governing temporary measures to organize the unity of the pecking order and civil court events, and Herziene Indlandsch Regalement (HIR). Before the release of Act Number 18 of 2003 concerning Advocates, advocate the use of the term in prLawice there has been no standard for the profession. In various provisions of the legislation of any inconsistency pr. For example Act Number 14 of 1970, as has been replaced by Act Number 35 of 1999, and was replaced again by Act Number 4 of 2004 as well as the latter is replaced by Act Number 48 of 2009, regarding the power of Justice, to use the term legal aid and lawyers. Birth of the Act of the Republic of Indonesia Number 18 of 2003 concerning The Advocate is the expectation of a long delayed during the 58 years since the independence of the Republic of Indonesia, the laws governing the profession of advocate a free, independent and responsible for the implementation of a judicial honest, fair, and legal certainty for all seekers of justice in upholding the law, truth, justice, and human rights.  


2018 ◽  
Vol 9 (1) ◽  
pp. 194
Author(s):  
Aibar S. NURKHAN

Studying of issues regarding criminal infractions – whether intended or imprudent – plays quite a significant role. Fundamental changes taking part in world economy and politics, globalization processes, as well as internal dynamics of country development, undoubtedly, have impact on national legal framework, including criminal law. Therefore, the main goal of the present paper is the analysis of legislation of the Republic of Kazakhstan regarding criminal infractions and the law enforcement practice. To reach this goal authors have used methods of comparison, analysis and data systematization. As a result it has been found that in Kazakhstan there are at average 4,3 registered criminal infractions per a convict. The term of criminal infraction has appeared in the Criminal Code in 2014 to cover offences of small gravity and administrative violations that cannot be referred to the sphere of state administration. Authors have revealed the punishment in the present day Kazakhstan is not a main form of criminal responsibility realization. In the majority of cases linked to criminal infractions the persons committed them are relieved from criminal responsibility at the stage of prejudicial inquiry.


Author(s):  
Bagus Raharjo S. Hidayat ◽  
Ahmad Riyadh U. B.

The homeless phenomenon is very disturbing for the community. Moreover, homeless people have carried out land tenure unilaterally and against the law of someone's land. Furthermore, the purpose of this study is to measure the legal wisdom that can be done by land owners controlled by the Homeless. This research is a normative legal research using a statute approach. By using deductive analysis techniques using legal material processing methods in general. So that it can be analyzed legal problems based on facts in the field or in the community. The results of the study can be denied that the law enforcement of land tenure against the law by homeless people. Can be done in litigation or non-litigation. Litigation measures can be made in criminal and civil cases. The criminal mechanism is carried out by reporting to the police regarding the criminal law stipulated in Article 167 and Article 385 of the Criminal Code. A civil mechanism, the ruler of land and / or buildings thereon can be sued on the basis of an unlawful act along with an application for vacant land Non-litigation legal remedies can be made through complaints to the Satpol PP in the jurisdiction (locus) of the owner of the land rights. Satpol PP is an extension of the Ministry of Social Affairs and Provincial, Regency or City Government.


JURISDICTIE ◽  
2017 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 188
Author(s):  
Adib Khoirul Umam

<p>This study aims to determine how Islam views which in this case is limited only four schools of opinion about the position of an advocate as law enforcement. In Islam indeed advocates known as providers of legal bantuah namely Hakam, mufti and mashalih alaih that functions similar to advokat.Penelitian function is called normative research with descriptive methods comparative analysis between positive law and Islamic law, namely Law No. 18 2003 and scholarly opinion four schools as primary data. Secondary data were taken from books or books that explain the legal theory of primary data. Article 5 of Law No. 18 of 2003 on lawyers has been explained that the position of advocate parallel with other law enforcement such as judges, prosecutors and police. But in fact appear black advocates not to enforce the law but instead became mafias that sell traded equity law. For it will be studied how exactly Islam's view of the position of Advocates with the formulation of the problem sebegai follows, first how the views of Islamic law for the position of advocate in Article 5 of Law No. 18 of 2003 on advocates, who both like where the relevance of Islam's view of the position of advocate in enforcement law in Indonesia. From research conducted authors argue for their refisi against the law number 18 of 2003 on advocates. alignment between advocates and other law enforcement must be followed by the high quality of an advocate and supervision of the performance of lawyers in order to minimize the occurrence of fraud in practice in providing legal aid.</p><p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam yang dalam hal ini hanya dibatasi pendapat empat madzhab tentang kedudukan advokat sebagai penegak hukum. Dalam Islam memang advokat dikenal sebagai lembaga pemberi bantuah hukum yaitu hakam, mufti dan mashalih alaih yang secara fungsi hampir sama dengan fungsi advokat. Penelitian ini disebut penelitian normatif dengan metode deskriptif analisis perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam, yaitu undang-undang nomor 18 tahun 2003 dan pendapat ulama empat madzhab sebagai data primer. Data sekunder diambil dari kitab-kitab atau buku-buku teori hukum yang menjelaskan tentang data primer. Dari penelitian yang dilakukan penulis berpendapat perlunya adanya refisi terhadap undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. kesejajaran antara advokat dan penegak hukum lainya harus diikuti dengan tingginya kualitas seorang advokat dan pengawasan terhadap kinerja advokat agar bisa meminimalisir terjadinya penyelewengan dalam praktiknya dalam memberi bantuan hukum.</p>


2019 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 47
Author(s):  
Yulita Pujilestari ◽  
Endang Prastini ◽  
Amelia Haryanti

Law is the rule of human behavior that is adhered to by society, nowadays violations of the law among the community is often done. In an effort to minimize legal violations in the community, there is a need for counseling on law enforcement in the school environment. Devotion activities aim to assist in cultivating a sense of responsibility in enforcing the law in daily student life. In this devotion, using counseling methods and awareness. The results of community devotion are increased awareness of students to uphold the law both in school and home environment. Advice to the school to involve students directly to enforce the rules of law in schools and communities.


2019 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 92-103
Author(s):  
Purwadi Wahyu Anggoro

ABSTRACT Objectives: This article aims to explain the causes of criminal acts of violence that occur in cases of violence involving the masses and explicate the concept of preventing violent crimes involving masses who have a transcendental paradigm. Methodology: This research was qualitative nondoctrinal research. The strategy of applying Preventive Law with a Transcendental paradigm as a concept of preventing criminal acts of mass violence with religious nuances is as a way to reduce the emotions of the masses and eliminate the intention of the masses to commit acts of violence. The sources of data were in the form of research and interviews of cases of mass violence. The data analysis used interpretation techniques based on the (premise) stage of mass violence, according to Niel Smelser and transcendental preventive patterns in accordance with the literature reviews of books and scientific journals. Results: The results showed that violence is an act against the law (onrechtmatige daad), where it is the human state of nature. In the crowd, people will imitate other people's actions, lose control, and take aggressive actions. The law is a tool for social engineering to prevent crime, maintain an orderly society, and provide protection for citizens. Law enforcement is prioritized using soft methods (the soft hand of society) to prevent violence from happening with a transcendental paradigm approach to restoring human nature, according to Surah Ali Imran (3) paragraph 110, namely amar ma'ruf, which contains transcendental ethical values. Functions: This research is useful in the implementation of the Transcendental Preventive Law for law enforcement officers, in this case, the National Police, as an effort to break the 4th stage, namely the stage before triggering incidents occur. It is intended that at the time of mass violence, the Preventive Transcendental Law can cool down the emotions of the masses while at the same time restore human awareness that peace, compassion, and the world and its contents are a gift that must be accountable to God Almighty. Originality/Novelty: Transcendental Preventive Law is an effort to prevent violent crime in mass violence that is based on transcendental principles, by giving a religious touch to remind the masses that violence is a sinful act and to remind the existence of God Almighty. 


2021 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 398-410
Author(s):  
Jaya Syah Putra ◽  
Rizkan Zulyadi ◽  
M.Citra Ramadhan

The purpose of this study was to analyze law enforcement efforts, obstacles and prevention of criminal acts of theft by POLRI against perpetrators of the crime of motorcycle theft with weights in the jurisdiction of Medan Police. This type of research is directed to normative juridical law research. The nature of the research is descriptive analysis of the law enforcement by the Indonesian National Police against the perpetrators of the crime of theft. The results showed that law enforcement efforts were carried out, after the personnel received a complaint report from the victim regarding the occurrence of theft with weighting proceed to the stage of investigation and investigation, against the perpetrators of theft with the weight of a motorcycle subject to Article 363 of the Criminal Code with a maximum penalty of 9 years imprisonment depending on the the method used by the perpetrator to commit theft by weight. Barrier factors include the identity of the perpetrator is not clear, the perpetrator does not have an ID card, the perpetrator does not admit his actions, there are no witnesses at the crime scene. The perpetrator lost evidence, the victim did not want to report it to the police, there were no supporting witnesses. Countermeasures include carrying out preventive measures by carrying out patrols in suspected places, conducting socialization and community approaches in order to create synergistic coordination and cooperation in creating security. Repressive efforts by increasing efforts to take action against perpetrators of theft by weighting motorbikes by providing strict sanctions and having a deterrent effect on perpetrators and providing guidance to the community to comply with the law.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document