SUATU KAJIAN YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM KEJAHATAN CYBER DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM

Abuse in the electronic transaction because it is formed from an electronic process, so the object changes, the goods become electronic data and the evidence is electronic. Referring to the provisions of positive law in Indonesia, there are several laws and regulations that have set about electronic evidence as legal evidence before the court but there is still debate between the usefulness and function of the electronic evidence itself, from that background in The following problems can be formulated, How do law enforcement from investigations, prosecutions to criminal case decisions in cybercrimes and How is the use of electronic evidence in criminal case investigations in cybercrimes This research uses normative research methods that are moving from the existence of norm conflicts between the Criminal Procedure Code and ITE Law Number 19 Year 2016 in the use of evidence. The law enforcement process of the investigator, the prosecution until the court's decision cannot run in accordance with the provisions of ITE Law Number 19 of 2016, because in interpreting the use of electronic evidence still refers to Article 184 paragraph (1) KUHAP of the Criminal Procedure Code stated that the evidence used Legitimate are: witness statements, expert statements, letters, instructions and statements of the accused so that the application of the ITE Law cannot be applied effectively The conclusion of this research is that law enforcement using electronic evidence in cyber crime cannot stand alone because the application of the Act - ITE Law Number 19 Year 2016 still refers to the Criminal Code so that the evidence that is clear before the trial still refers to article 184 paragraph (1) KUHAP of the Criminal Procedure Code and the strength of proof of electronic evidence depends on the law enforcement agencies interpreting it because all electronic evidence is classified into in evidence in the form of objects as so there is a need for confidence from the legal apparatus in order to determine the position and truth of the electronic evidence. Penyalahgunaan didalam transaksi elektronik tersebut karena terbentuk dari suatu proses elektronik, sehingga objeknya pun berubah, barang menjadi data elektronik dan alat buktinya pun bersifat elektronik. Mengacu pada ketentuan hukum positif di Indonesia, ada beberapa peraturan perundang-undangan yang telah mengatur mengenai alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah di muka pengadilan tetapi tetap masih ada perdebatan antara kegunaan dan fungsi dari alat bukti elektronik itu sendiri, dari latar belakang tersebut di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut, Bagaimana penegakkan hukum dari penyidikan, penuntutan sampai putusan perkara pidana dalam kejahatan cyber dan Bagaimanakah penggunaan bukti elektronik dalam pemeriksaan perkara pidana dalam kejahatan cyber Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yakni beranjak dari adanya konflik norma antara KUHAP dengan Undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 dalam penggunaan alat bukti. Proses penegakkan hukum dari penyidik, penuntutan sampai pada putusan pengadilan tidak dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-undang ITE Nomor 19 Tahun 2016, karena dalam melakukan penafsiran terhadap penggunaan alat bukti Elektronik masih mengacu pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah adalah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. sehingga penerapan Undang-undang ITE tidak dapat diterapkan secara efektiv. Kesimpulan dari penelitian ini adalah penegakan hukum dengan menggunakan alat bukti elektronik dalam kejahatan cyber tidak bisa berdiri sendiri karena penerapan Undang-Undang ITE Nomor 19 Tahun 2016 tetap merujuk kepada KUHP sehingga alat bukti yang sah di muka persidangan tetap mengacu pada pasal 184 ayat (1) KUHAP dan Kekuatan pembuktian alat bukti elektronik tersebut tergantung dari aparat hukum dalam menafsirkannya karena semua alat bukti elektronik tersebut digolongkan ke dalam alat bukti berupa benda sebagai petunjuk sehingga diperlukan juga keyakinan dari aparat hukum agar bisa menentukan posisi dan kebenaran dari alat bukti elektronik tersebut.

EKSISTENSI HUKUMAN MATI DITINJAU DARI ASPEK HAM SIPIL DALAM PERSEPEKTIF HAK UNTUK HIDUP

This scientific paper is expected to find out how the existence of the death penalty is viewed from the aspect of Civil Human Rights in the perspective of the right to life and whether the existence of the death penalty is contrary to the ideology of the Pancasila State and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and the Human Rights Law with a normative research methodology with using a statutory approach. From the results of the discussion that the existence of the death penalty in terms of the Civil Human Rights aspect in the perspective of the right to life still needs to be maintained, because it does not conflict with the ideology of the Pancasila State and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, the Human Rights Law, UDHR and ICCPR, as well as religion. in Indonesia, as long as it is not carried out arbitrarily, in accordance with the provisions of the legislation. This needs to be done because to provide protection for individual perpetrators and victims against acts of revenge, emotional, uncontrollable, vigilante, so that it does not guarantee that the death penalty is abolished. Indeed, there are parties who are pro and contra about the death penalty by both underpinning Pancasila, all of which is to make Pancasila a "Justification". Tulisan ilmiah ini diharapkan dapat mengetahui bagaimana eksistensi hukuman mati ditinjau dari aspek HAM Sipil dalam perspektif hak untuk hidup dan apakah eksistensi hukuman mati bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang HAM dengan metodologi penelitian normatif dengan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan (statute Approach). Dari hasil pembahasan bahwa eksistensi hukuman mati ditinjau dari aspek HAM Sipil dalam perspektif Hak untuk hidup masih perlu dipertahankan, karena tidak bertentangan dengan ideologi Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang HAM, UDHR dan ICCPR, maupun agama yang ada di Indonesia, asal dilaksanakan tidak sewenang-wenang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini perlu diadakan karena untuk memberikan perlindungan terhadap individu pelaku dan korban terhadap tindakan balas dendam, emosional, tidak terkendali, main hakim sendiri, sehingga tidak menjamin bahwa kalau hukuman pidana mati ditiadakan. Memang ada pihak yang pro dan kontra tentang hukuman mati dengan sama-sama mendasari Pancasila, semuanya itu untuk menjadikan Pancasila sebagai “Justification“.

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PENCEMARAN AIR DI SUNGAI BINDU

Indonesia is a very large and wide country, consisting of many islands and abundant natural resources. Natural resources in Indonesia are everything that comes from nature that is used to meet the needs of human life. Generally, natural resources in Indonesia can be classified based on their nature, namely renewable natural resources and non-renewable natural resources. Humans are very dependent on natural resources and the sustainability of natural resources is strongly influenced by human activities. Watershed is one of the natural resources that is very complex and consists of various components that make it up. The functions and benefits of water resources themselves, including rivers, require various efforts to improve and protect water so that it is efficient and effective for living things and the surrounding environment. One of them is the Bindu river in the Kesiman Traditional Village. The Bindu River is widely used by the community, causing water pollution in the Bindu river, such as the Kesiman Traditional Village which has an important role in suppressing the occurrence of water pollution that occurs in the Bindu river. Negara Indonesia merupakan negara yang sangat besar dan luas, terdiri dari banyak pulau dan sumber daya alam yang melimpah. Sumber daya alam di Indonesia merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Umumnya sumber daya alam di Indonesia dapat digolongkan berdasarkan sifatnya yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Manusia sangat bergantung pada sumber daya alam dan kelestarian sumber daya alam sangat dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Daerah aliran sungai merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat kompleks dan terdiri dari berbagai komponen yang menyusunnya. Fungsi dan manfaat sumber daya air sendiri termasuk sungai memerlukan berbagai upaya untuk peningkatan dan perlindungan air agar berdaya guna dan berhasil guna bagi makhluk hidup dan lingkungan sekitar. Salah satunya adalah sungai Bindu yang berada di Desa Adat Kesiman. Sungai Bindu banyak dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga menyebabkan terjadinya pencemaran air di sungai Bindu, seperti Desa Adat Kesiman memiliki peranan penting dalam menekan terjadinya pencemaran air yang terjadi di sungai Bindu.

PEMBENTUKAN MEMORANDUM OF UNDERSTANDING SEBAGAI PENGEMBANGAN SISTEM PEMBELAJARAN DI MASA PANDEMI COVID-19

For educational institutions during the Covid-19 pandemic, in carrying out learning and developing learningsystems, they can collaborate with other institutions tobecome resource persons. This learning system can use a Memorandum of Understanding as a basis for cooperation. Based on this, it is interesting to conduct further studiesregarding thereasonsfortheneed to form a Memorandum of Understanding in implementing a cooperative-based learningsystem during the Covid-19 pandemi cand the methodof compiling a Memorandum of Understanding as a legal basis forworking together to carry outlearning during the Covid-19 pandemic. In the discussion, the Memorandum ofUnderstanding can be used for educational institutions to cooperate with other institutions in implementing an onlinelearning system by inviting the institutions they invite to cooperate as resourcepersons. A Memorandum of Understandingisused as a basis for cooperation because its for missimpleand its implementation is flexible depending on thecommunication of the parties regarding the conditions and technical implementation. With regard to drafting a Memorandum of Understanding, the anatomy of a Memorandum of Understanding is more or less the same as theanatomy of an agreement, only that its contents are simpleranddo not regulate in detail because a Memorandum ofUnderstanding is aninitial agreement which later needs to be followedup with a written or oral agreement. Bagi lembaga penyelenggara pendidikan pada masa pandemi covid-19 dalam melaksanakan pembelajaran serta mengembangkan sistem pembelajaran dapat bekerjasama dengan lembaga lain untuk menjadi narasumber. Sistem pembelajaran ini dapat menggunakan Memorandum ofUnderstanding sebagai landasan kerjasama. Berdasarkan hal tersebut, maka menarik untuk melakukan kajian lebih lanjut mengenai alasan dibutuhkannya membentuk Memorandum ofUnderstanding dalam melaksanakan sistem pembelajaran berbasis kerjasama di masa pandemi covid-19 serta Metode menyusun Memorandum of Understanding sebagai dasar hokum bekerjasama melaksanakan pembelajaran di masa pandemi covid-19. Pada pembahasan, Memorandum of Understanding dapat digunakan bagi lembaga pendidikan untuk bekerjasama dengan lembaga lain dalam melaksanakan sistem pembelajaran online dengan mengundang lembaga yang diajak bekerjasama menjadi narasumber. Memorandum of Understanding digunakan sebagai landasan kerjasama karena bentuknya simpel dan pelaksanaannya fleksibel tergantung pada komunikasi para pihak mengenai kondisi dan teknis pelaksanaannya. Berkenaan dengan menyusun Memorandum ofUnderstanding, anatomi dari Memorandum ofUnderstanding kurang lebih sama dengan anatomi perjanjian, hanya saja isinya lebih simpel dan tidak mengatur secara terperinci karena Memorandum ofUnderstandingmerupakan kesepakatan awal yang nantinya perlu ditindaklanjuti dengan perjanjian tertulis maupun lisan.

PEMIDANAAN TERHADAP PENYANDANG DISABILITAS MENTAL SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb)

This study aims to determine the punishment of persons with mental disabilities who commit criminal acts and the criminal responsibility of persons with mental disabilities as perpetrators of criminal acts of obscenity in Decision Number: 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb at the Wonosobo District Court. This research is a type of normative legal research that is prescriptive. This legal writing uses a law approach and a case approach. The legal materials used in writing this law are primary legal materials in the form of the 1945 Constitution, the Criminal Code (KUHP). Wonosobo District Court Decision NUMBER 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb, RI Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Indonesian Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection, Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities and secondary legal materials in the form of books, journals, reports, and dictionaries relating to the punishment of mental disabilities as perpetrators of sexual abuse. The technique of collecting legal materials used is literature study. Based on the results of research and discussion, people with mental disabilities cannot be held responsible for their actions so that in the Wonosobo District Court Decision Number: 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb against people with mental disabilities as perpetrators of criminal acts of sexual abuse, the judge acquitted the defendant from all lawsuits. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pemidanaan terhadap Penyandang disabilitas mental yang melakukan tindak pidana serta pertanggungjawaban pidana penyandang disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana pencabulan dalamPutusan Nomor: 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb di Pengadilan Negeri Wonosobo. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Penulisan hukum ini menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer yang berupaUUD 1945, KUHP.Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo NOMOR 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb, Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan bahan hukum sekunder yang berupa buku, jurnal, laporan, dan kamus yang berkaitan dengan pemidanaan disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan adalah dengan studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penyandang disabilitas mental tidak dapat bertanggungjawab terhadap perbuatannya sehingga dalam Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo Nomor: 16/Pid.Sus/2019/Pn.Wsb terhadap penyandang disabilitas mental sebagai pelaku tindak pidana pencabulan hakim membebaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum.

KEBIJAKAN PIDANA KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA DALAM PENANGANAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI DENGAN KERUGIAN KECIL (PATTY CORRUPTION) DENGAN PENDEKATAN KEMANFAATAN

The first discussion is related to the theoretical study of handling criminal cases through the economic approach of law that the Economic Analysis of Law theory or what is referred to as the application of economic theory to legal analysis is a theory that uses economic concepts to explain the effects of the law itself. Several economic concepts used in the study of criminal law policies are: Cost-Benefit Analysis, Behavioral theory, Efficiency-Pareto Optimal. The second discussion is related to the policy of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia in handling cases of corruption with small losses (patty corruption) with a benefit approach that the Indonesian Attorney General's Office in carrying out its duties and functions, especially in terms of handling corruption cases, issued several internal regulations related to efforts to eradicate corruption through a beneficial approach, namely: Circular Letter of the Junior Attorney General for Special Crimes Number: B-1113/F/Fd.1/05/2010 dated 18 May 2010, Circular Letter of the Junior Attorney General for Special Crimes No: B-765/F/Fd/04/2018 20 April 2018 May 2018, Circular Letter of the Junior Attorney General for Special Crimes Number: B-945/F/Fjp/05/2018 May 04, 2018. Pembahasan pertama terkait dengan kajian teoritis penanganan perkara pidana melalui pendekatan economyapproach of law bahwa Teori Economy Analysis of Law atau yang disebut sebagai aplikasi teori ekonomi untuk analisis hukum merupakan teori yang mempergunakan konsep-konsep ekonomi untuk menjelaskan efek dari hukum itu sendiri. Beberapa konsep ekonomi yang dipergunakan dalam kajian kebijakan hukum pidana yaitu : Cost-Benefit Analysis, Behavioral theory, Efisiensi-Pareto Optimal. Pembahasan kedua terkait dengan kebijakan Kejaksaan Republik Indonesia dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan kerugian kecil (pattycorruption) dengan pendekatan kemanfaatan bahwa Bahwa Kejaksaan RI dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, khususnya dalam hal Penanganan perkara tindak pidana korupsi mengeluarkan beberapa aturan internal yang berhubungan dengan upaya pemberantasan korupsi melalui pendekatan kemanfaatan, yaitu : Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-1113/F/Fd.1/05/2010 tanggal 18 Mei 2010, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus No : B-765/F/Fd/04/201820 April 2018 Mei 2018, Surat Edaran Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor : B-945/F/Fjp/05/2018 Tanggal 04 Mei 2018.

PEMBUANGAN BAYI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

This study focuses on the disposal of the baby by the biological parents through killing the baby first then discarding. The study aims to find out the crime of child disposal from the perspective of human rights. The method used in this research is normative legal research, which is descriptive analysis to find a rule of law in order to answer the legal issues faced. The results showed that the right to life which is part of human rights has been owned by babies since they were in the womb as God's creatures. No one can take away someone's right to life. The increase in cases in the last three years proves that there is no deterrent effect on the perpetrators of crime. The urgency of making the right legal instrument is needed for perpetrators of child disposal crimes. Penelitian ini dibatasi oleh pembuangan bayi yang dilakukan oleh orang tua kandung, dengan membunuh bayi terlebih dahulu kemudian dibuang. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tindak kejahatan pembuangan bayi bila ditinjau dari perspektif hak asasi manusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analisis untuk menemukan suatu aturan hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.Hasil penelitian menunjukkan bahwahak hidup yang merupakan bagian dari hak asasi manusia telah dimiliki oleh bayi semenjak berada di dalam kandungan sebagai mahluk ciptaan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat merampas hak hidup seseorang. Meningkatnya kasus dalam tiga tahun terakhir, membuktikan tidak adanya efek jera terhadap para pelaku kejahatan. Urgensi pembuatan instrumen hukum yang tepat diperlukan bagi pelaku kejahatan pembuangan bayi.

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP RESIDIVIS TINDAK PIDANA PENCURIAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

Behavioral deviations in children are things that are prone to occur because of the child's unstable psychology. Children who are in conflict with the law can be sentenced if they are proven to have committed a criminal act. The type of research in this paper is legal research using literature study and statute approach. The purpose of the imposition of punishment is not merely revenge, but to provide guidance and protection. This provision is also applied to the criminalization of children, even more attention is paid to criminalizing children, given the characteristics of children. Restrictions on the use of criminal law for children can be seen from the regulation of diversion against children in conflict with the law. However, for repetition or recidivist crimes, diversion against children cannot be done. Penyimpangan perilaku pada anak merupakan hal yang rentan terjadi karena jiwa labil anak. Anak yang berkonflik dengan hukum dapat dipidana apabila terbukti melakukan tindak pidana. Adapun jenis penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan studi kepustakaan dan pendekatan perundang-undangan. Bahwa tujuan dari penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, tetapi untuk pemberian bimbingan dan pengayoman. Ketentuan ini juga diterapkan pada pemidanaan anak, bahkan pemidanaan terhadap anak lebih diperhatikan mengingat karakteristik anak. Pembatasan penggunaan hukum pidana bagi anak dapat dilihat dari pengaturan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Namun terhadap kejahatan pengulangan atau residivis maka diversi terhadap anak tidak dapat dilakukan.

PENGATURAN KONSEP KEBAHARUAN PRODUK DALAM PENDAFTARAN DESAIN INDUSTRI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2000 TENTANG DESAIN INDUSTRI

The judge's interpretation of the novelty principle, where the Panel of Judges in industrial design disputes argues that an industrial design can be said to be new if it has undergone a significant change in visual appearance, meaning that the visual appearance of the two objects is very different. If not, then the modification of a product cannot be called new so that it cannot be considered as an industrial design. The problems of this research include: how is the regulation of product novelty in the registration of industrial designs in Law Number 31 of 2000 and how is the legal protection of designers against the concept of novelty of products in the legal system in Indonesia. This type of research used in discussing the problem of this research is normative legal research. The conclusions of this research are as follows: Regulations on Product Newness in the Registration of Industrial Designs in Law Number 31 of 2000, among others, are in Article 9. And legal remedies are contained in Article 54 of Law Number 31 of 2000. Legal protection of designers against the concept of product novelty In the legal system in Indonesia, among others: Preventive protection: This protection is also closely related to the awareness of the owner of the industrial design rights themselves to register their industrial designs in order to get protection from the State. Regressive protection for holders of Industrial Design Rights is protection that is carried out directly to resolve or overcome an event or incident that has occurred in the form of a violation of the right to industrial design. Penafsiran terhadap penerapan prinsip kebaruan (novelty) oleh hakim, dimana Majelis Hakim dalam sengketa desain industri berpendapat bahwa sebuah desain industri dapat dikatakan baru apabila telah mengalami perubahan penampakan visual yang signifikan, artinya penampakan visual kedua benda tersebut menjadi sangat berbeda. Bila tidak, maka modifikasi suatu produk tersebut tidak dapat disebut baru sehingga tidak dapat dianggap sebagai suatu desain industri. Permasalahan penelitian ini antara lain: bagaimanakah Pengaturan tentang Kebaharuan Produk dalam Pendaftaran Desain Industri pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 dan bagaimanakah Perlindungan Hukum Pendesain terhadap konsep kebaharuan produk dalam sistem hukum di Indonesia. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam membahas masalah penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Simpulan penelitian ini sebagai berikut: Pengaturan tentang Kebaharuan Produk dalam Pendaftaran Desain Industri pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 antara lain dalam Pasal 9. Dan upaya hukum tertuang dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.Perlindungan Hukum Pendesain terhadap konsep kebaharuan produk dalam sistem hukum di Indonesia antara lain :Perlindungan preventif : Perlindungan ini juga sangat berkaitan dengan kesadaran dari pemilik hak desain industri itu sendiri untuk mendaftarkan desain industrinya agar mendapatkan perlindungan dari Negara. Perlindungan refresif bagi pemegang Hak Desain Industri adalah perlindungan yang dilakukan secara langsung untuk menyelesaikan atau memanggulangi suatu peristiwa atau kejadian yang telah terjadi berupa pelanggaran hak atas desain industri.

PERTANGGUNGJAWABAN ADMINISTRATIF PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP BERBASIS PARTISIPASI MASYARAKAT UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DI BALI

A good and healthy environment is a human right of every Indonesian citizen as mandated in Article 28H of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Indiscriminate environmental management contributes to the deterioration of the quality of the environment, therefore it is necessary to increase environmental protection and management. The protection and sustainable management of the environment is the responsibility of the government and the community. The government's responsibility in protecting and managing the environment is a function of public services, to ensure that all residents have a good and healthy environment. Then the government can be held accountable, both administratively, civilly and criminally when the government neglects to carry out its obligations that are not in accordance with the aspirations of the community. This research is qualified as a normative legal research by applying several types of approaches, namely, a statutory approach, a conceptual approach, a philosophical approach, a historical approach, a comparative approach, a case approach including a cultural approach based on local community wisdom. Therefore, this study aims to find philosophical and theoretical thoughts based on local wisdom about the nature of integrating community aspirations in the enforcement of Environmental Law both in administrative law, civil law and criminal law. The results of the study show that environmental protection and management is an effort to carry out responsibilities, which is very difficult, resulting in a decrease in the quality of the environment. Therefore, law enforcement is to make improvements to the applicable rules through the politics of normative legislation, then followed by administrative law enforcement. However, participatory environmental enforcement by integrating the values ​​that develop in the community in protecting and preserving the environment is an ideal form to protect and manage the environment wisely to realize sustainable regional development. Lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warganegara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28H UUD RI 1945. Pengelolaan lingkungan yang kurang bijaksana turut memperparah penurunan kwalitas lingkungan hidup karena itu perlu dilakukan peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan merupakan tanggungjawab pemerintah beserta masyarakat. Pertanggungjawaban pemerintah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan fungsi pelayanan public, untuk menjamin seluruh penduduk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat. Maka pemerintah dapat diminta pertanggungjawabannya, baik secara administrative, perdata maupun pidana mana kala pemerintah lalai melaksanakan kewajibannya yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penelitian ini dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif dengan menerapkan beberapa jenis pendekatan yaitu, pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, pendekatan perbandingan, pendekatan kasus termasuk pula pendekatan budaya atas dasar kearifan masyarakat lokal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan menemukan pemikiran filosofis dan teoritis berbasis kearifan lokal tentang hakikat pengintegrasian aspirasi masyarakat dalam penegakan Hukum Lingkungan baik secara hukum administratif, hukum perdata maupun hukum pidana. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya mengemban tanggungjawab sangat sulit sehingga mengakibatkan terjadinya penurunan kwalitas lingkungan hidup makin nyata. Oleh karenanya maka penegakan hukum adalah melakukan penyempurnaan terhadap aturan yang berlaku melalui politik legislasi penormaan selanjutnya baru diikuti penegakan hukum administrasif. Namun demikian penegakan lingkungan partisipatif dengan mengintegrasikan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan adalah suatu bentuk idial untuk melindungi dan melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan.