scholarly journals DAKWAH UNTUK PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN PERTANIAN DI PERDESAAN

2019 ◽  
Vol 38 (2) ◽  
pp. 204
Author(s):  
Mar’atus Sholehah
Keyword(s):  
Rural Areas ◽  
Wage Rate ◽  
Agricultural Development ◽  
Skill Development ◽  
Innovative Technology ◽  
Male And Female ◽  
Agricultural Worker ◽  
Development Policies ◽  
Job Opportunity

<p><em>This article is aimed at the description of many thoughts and ideas </em><em>of da’wa </em><em>about the role and the opportunity of woman who work in agriculture and repositioning the strategy of gender within the rural agricultural development policies. The double role of women is clearly indicating the importance of the double sources of income for a household. Women potentials, either as a housewife or as an individual of agricultural worker is the important factor to determine the success of gender strategy. The empowerment is suggested through applied and innovative technology, protection of working woman, improvement of training and extension activities, enhancement of regulations, facility support, increasing wage rate, and household industry skill development. Job opportunity is suggested to balance between male and female and encourage woman to participate in various development activities. With this, the gender strategy would improve household welfare in rural areas.</em><em></em></p><p align="center">****</p><p>Artikel ini ditujukan untuk mendeskripsikan tentang pemikiran dan gagasan dakwah berdasarkan teori tentang peran dan peluang perempuan yang bekerja di bidang pertanian dan reposisi strategi gender dalam kebijakan pembangunan pertanian pedesaan. Peran ganda perempuan jelas menunjukkan pentingnya sumber penghasilan ganda untuk sebuah rumah tangga. Potensi perempuan, baik sebagai ibu rumah tangga atau sebagai individu pekerja pertanian merupakan faktor penting untuk menentukan keberhasilan strategi gender. Pemberdayaan disarankan melalui teknologi terapan dan inovatif, perlindungan perempuan pekerja, peningkatan pelatihan dan kegiatan penyuluhan, peningkatan regulasi, dukungan fasilitas, peningkatan tingkat upah, dan pengembangan keterampilan industri rumah tangga. Kesempatan kerja disarankan untuk menyeimbangkan antara pria dan perempuan dan mendorong perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan pengembangan. Dengan ini, strategi dakwah terhadap perempuan akan meningkatkan kesejahteraan rumah tangga di daerah pedesaan.</p>

scholarly journals Pemberdayaan Wanita Mendukung Strategi Gender Mainstreaming dalam Kebijakan Pembangunan Pertanian di Perdesaan

2016 ◽  
Vol 25 (2) ◽  
pp. 126 ◽  
Author(s):  
Roosganda Elizabeth
Keyword(s):  
Rural Areas ◽  
Social Life ◽  
Agricultural Development ◽  
Gender Mainstreaming ◽  
Innovative Technology ◽  
Male And Female ◽  
Labor Division ◽  
Development Policies ◽  
Productive Function ◽  
Job Opportunity

<strong>English</strong><br />Modernization paradigm in the implementation of agricultural development has caused various changes in rural society, namely changes in social life, culture, politic, and especially economic structure in rural areas. This phenomenon also caused trend of disintegration and discrimination in “labor division” between male and female in various fields which could potentially set aside or even eliminate the important productive function of woman.  This article is aimed at the description of many thoughts and ideas (by theory) about the role and the opportunity of woman who work in agriculture and repositioning the strategy of gender mainstream within the rural agricultural development policies. The double role of women is clearly indicating the importance of the double sources of income for a household.  Women potentials, either as a housewife or as an individual of agricultural worker is the important factor to determine the success of gender mainstreaming strategy. The empowerment is suggested through applied and innovative technology, protection of working woman, improvement of training and extension activities, enhancement of regulations, facility support, increasing wage rate, and household industry skill development. Job opportunity is suggested to balance between male and female and encourage woman to participate in various development activities.  With this, the gender mainstreaming strategy would improve household welfare in rural areas.    <br /><br /><br /><strong>Indonesian</strong><br />Paradigma modernisasi dalam pelaksanaan pembangunan pertanian yang mengutamakan prinsip efisiensi, secara nyata telah mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan pada masyarakat petani, baik struktur sosial, budaya dan politik terutama pada struktur ekonomi di perdesaan. Hal tersebut juga menimbulkan gejala desintegrasi dan diskriminasi dalam “pembagian kerja” antara pria dan wanita di berbagai bidang, yang dikhawatirkan dapat meminggirkan bahkan menghilangkan fungsi produksi kaum wanita. Makalah ini bertujuan mengemukakan berbagai pemikiran (teoritis) tentang peran dan peluang wanita tani, serta memposisikan kembali strategi pengarusutamaan gender (gender mainstreaming) dalam strategi kebijakan pembangunan pertanian di perdesaan. Peran ganda wanita tani membuktikan sangat penting dan strategisnya pola nafkah ganda, sebagai upaya meningkatkan pendapatan. Potensi wanita tani, sebagai isteri dan ibu rumah tangga, merupakan faktor penting penentu keberhasilan strategi pengarusutamaan gender tersebut. Pemberdayaan perlu dilakukan melalui teknologi tepat guna dan inovatif, perlindungan terhadap tenaga kerja wanita, meningkatkan efektifitas penyuluhan dan pelatihan, perbaikan regulasi, fasilitas, dan tingkat upah, pelatihan dan pembinaan ketrampilan industri rumahtangga. Kesempatan kerja agar berimbang antar gender dan mengikutsertakan mereka dalam segala kegiatan pembangunan. Pemberdayaan wanita melalui strategi pengarusutamaan jender (gender mainstreaming), untuk mewujudkan kesejahteraan rumah tangga petani di perdesaan.

scholarly journals IMPLEMENTASI PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DALAM MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

2019 ◽  
Vol 1 (02) ◽  
pp. 216-227
Author(s):  
Abustan Abustun
Keyword(s):  
Sustainable Development ◽  
Rural Areas ◽  
Public Facilities ◽  
State Administration ◽  
Development Policies ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
And Training

Dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia, sistem pemerintahan desa kembali mulai diseragamkan melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan peran lembaga pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan di pedesaan serta tata kelola kebijakan pembangunan desa melalui pemanfaatan Dana Desa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa faktor pendukung pelaksanaan tugas Kepala Desa di Kecamatan Trucuk yaitu adanya pengarahan, bimbingan, serta pelatihan bagi Kepala Desa dalam menyusun rancangan peraturan desa untuk mewujudkan percepatan pembangunan desa yang berkelanjutan. Sedangkan faktor yang menghambat pelaksanaan tugas Kepala Desa di Kecamatan Trucuk yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyikapi program kerja yang dijalankan oleh pemerintah desa serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam memelihara fasilitas umum yang ada di desa. Pemerintahan desa yang baik adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa karena secara substantif desentralisasi dan otonomi desa bukan hanya masalah pembagian kewenangan antarlevel pemerintah, melainkan sebagai upaya membawa pemerintah untuk lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa yang kuat dan otonom tidak akan bermakna bagi masyarakat tanpa ditopang oleh transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan partisipasi masyarakat.   IMPLEMENTATION OF ACCELERATION OF VILLAGE DEVELOPMENT IN REALIZING SUSTAINABLE DEVELOPMENT BASED ON LAW NUMBER 6 YEAR 2014 ABOUT VILLAGE Abstract In the course of the Indonesian state administration, the village government system began to be uniform again through Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This research aims to explain the role of village government institutions in the implementation of sustainable development in rural areas and the governance of village development policies through the use of Village Funds. The method used in this research is empirical legal research. The results of this research explain that the supporting factors for the implementation of the duties of the village head in Trucuk Village are direction, guidance, and training for village heads in drafting village regulations to realize the acceleration of sustainable village development. Meanwhile, the factors that hinder the implementation of the duties of the village head in Trucuk Village are the low participation of the community in responding to the work programs run by the village government and the low awareness of the community in maintaining public facilities in the village. Good village governance is an institutional framework to strengthen village autonomy because substantively decentralization and village autonomy are not just a matter of sharing authority between levels of government, but as an effort to bring the government closer to the community. A strong and autonomous village government will not be meaningful to the community without being supported by transparency, accountability, responsiveness and community participation.  

scholarly journals Upward Transition of Indian Entrepreneurs: from Simple Working to Ethnic Entrepreneurship. A Case Study in an Italian Region

2021 ◽  
Vol 13 (3) ◽  
pp. 536-549
Author(s):  
Rahmat Alì Mohammed ◽  
Marcello De Rosa ◽  
Maria Angela Perito
Keyword(s):  
Rural Areas ◽  
Entrepreneurial Orientation ◽  
Point Of View ◽  
Public And Private ◽  
Development Policies ◽  
Cultural Mediators ◽  
Relevant Role ◽  
Local Actors ◽  
Professional Transition

Abstract This paper explores the role of entrepreneurial orientation in addressing upward mechanisms of Indian immigrant workers in rural areas. To achieve this purpose, an empirical analysis was carried out to investigate how entrepreneurial orientation may affect mechanisms of professional transition. Precisely, we managed direct interviews among Indian workers (through the support of cultural mediators), local actors (like public and private advisors) and Italian entrepreneurs. Our funding suggests the presence of three Indian workers in Italy (simple workers, intrapreneurs, entrepreneurs), characterised by different entrepreneurial profile acting as engine or barrier to what we have labelled as “upward transition”. Immigrant entrepreneurs play a relevant role in Italy and in our point of view, it is of paramount importance to allow them to access to rural development policies, knowledge, training and education upgrading.

scholarly journals Perceived Role of Rural Roads in Supporting and Enhancing Rural and Agricultural Development in Mwanza Region, Tanzania

2020 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
pp. 31
Author(s):  
Mukole Kongolo
Keyword(s):  
Rural Development ◽  
Rural Areas ◽  
Urban Areas ◽  
Agricultural Development ◽  
Secondary Data ◽  
Regional Government ◽  
Rural Roads ◽  
Goods And Services ◽  
Farm Produce

The aim of this study was to reassess the important role of rural roads in supporting and enhancing agricultural and rural development. The study covered seven districts (units) of 35,187 sq km, with a total population of 2,772,509 (2013 est) in the region. The analysis is descriptive and it is based on secondary data using tables and graphs. The emphasis was to characterise important role rural roads can play in facilitating the movements of goods and services in rural areas. The findings revealed that rural roads in the region are in poor conditions, which influenced the cost of transporting farm produce from rural to urban areas. The study concluded that improved rural roads will benefit more small farmers and individuals residing in rural areas. The regional government should be equipped with finance, personnel and equipment to manage and maintain existing rural roads to ensure effective movement of goods and services in the region. The study suggested that existing rural road conditions need improvement to enhance development in the region. Both national and regional governments should embark on various policies of upgrading and maintaining rural roads to support and accelerate rural development in Mwanza region.

Agricultural Development in Thailand: Experience and Implications for Vietnam

2020 ◽  
Vol 36 (1) ◽  
Author(s):  
Vinh Bao Ngoc
Keyword(s):  
Rural Areas ◽  
Agricultural Development ◽  
Rural Labor ◽  
Rural Industrialization ◽  
Key Points ◽  
Development Policies ◽  
The Government ◽  
Marketing Principles ◽  
Agriculture Development

Agriculture in Thailand has developed as it is today because of the long-term strategic vision of the government. Since the 1980s, agricultural development policy has used a variety of marketing principles, which ensures that there is aharmonious development with rural areas. Agricultural development policies in Thailand faced a lot of challenges such as the narrowed farming area, a large number of rural labor force moving to urban, farmers getting no benefits from government policies. The research shed light on agricultural development policies in Thailand, especially key points in agricultural extension policies, agricultural support, rural industrialization policies, modern scientific applications, foreign  investment in agriculture, and then drawing some policies in sustainable agriculture development in our country.

scholarly journals Key Drivers of the Engagement of Farmers in Social Innovation for Marginalised Rural Areas

2021 ◽  
Vol 13 (15) ◽  
pp. 8454
Author(s):  
Antonio Baselice ◽  
Mariarosaria Lombardi ◽  
Maurizio Prosperi ◽  
Antonio Stasi ◽  
Antonio Lopolito
Keyword(s):  
Rural Areas ◽  
Social Innovation ◽  
Social Needs ◽  
The European Union ◽  
Heckman Model ◽  
Horizon 2020 ◽  
Development Policies ◽  
Local Actors ◽  
Key Drivers

The European Union promotes social innovation (SI) initiatives for the support of marginalised rural areas through rural and sustainable development policies. These are based on the engagement of local actors and the strengthening of their mutual relationships to boost the fostering of professional collaborations. In this context, the Horizon 2020 Social Innovation in Marginalised Areas (SIMRA) project elaborated a conceptual framework for characterising the engagement in an SI initiative. Accordingly, this paper aims to demonstrate that engagement relies on specific key drivers, such as the existence of unmet social needs and the role of agency. To this end, a two-step Heckman model was applied to an SI initiative case study called Vàzapp’, a rural hub (agency) located in Southern Italy. It promotes relationships among farmers to valorise the marginalised rural areas. The results appear consistent with the theoretical framework, demonstrating that the farmers’ engagement was motivated by the existence of the aforementioned determinants. The implications are relevant for policymakers, consultants, and social innovators who may incorporate these elements in designing specific SI projects in different contexts.

scholarly journals Role of National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) in Socio-economic Development in Hoshiarpur District of Punjab

2019 ◽  
pp. 1-9
Author(s):  
Neha Wasal
Keyword(s):  
Economic Development ◽  
Low Income ◽  
Rural Areas ◽  
Wage Rate ◽  
Rural Employment ◽  
Socio Economic Development ◽  
Economic Profile ◽  
Employment Guarantee ◽  
The Village

National Rural Employment Guarantee Act (NREGA) aimed at providing direct employment to the deserving rural people has been in operation for last many years. The present study had conducted to assess the role of NREGA programme with the following specific objectives: (i) To study socio-economic profile of the beneficiaries of NREGA (ii) To assess the contribution of NREGA in socio-economic development of its beneficiaries (iii) To identify the factors of success and failure (iv) To render suitable suggestions for further improvement in the NREGA programme. Research gap of this study was to analyze the profitability of social programmes being initiated by governments. Results showed Socio-economic profile of the respondents that most of the respondents were male, in the middle age group, hailing from Schedule Caste category and were having little education and low income level. The profile of beneficiaries of NREGA programme indicated that the benefits of this programme is going to the deserving people. Rural connectivity (repair of roads etc.), village cleanliness, plantation were the major areas in which the NREGA beneficiaries worked under the supervision of a Mate. The village Sarpanch proved to be the major person who made aware to the beneficiary and helped them to get employment under this programme. On an average beneficiary of NREGA got employment for 15 days in a month. All the beneficiaries of the NREGA programme got prescribed wage i.e. Rs.123 per day which was paid timely to the respondents. 1/5th of the respondents held that dependency on the farmers had reduced after joining NREGA programme and also wage rate had increased in other activities in villages due to the arrival of NREGA programme. 38 per cent of the respondents opined that NREGA activities helped them to remove idleness whereas 25 per cent of respondents felt more social recognized after joining NREGA. Overall the launching of NREGA programme had increased the demand for labour in rural areas. The non beneficiary of NREGA programme did not join the NREGA largely due to social inhibition (not ready to do labour in own village), low wage rate and irregularity of work. Irregular grants and work opportunities, less wage rate were the major constrains experienced by the beneficiaries of NREGA. Regularity in grants, generating adequate employment opportunity may prove more useful for NREGA beneficiary and society at large.

scholarly journals The Role Of Women Labourer In Agricultural Development Of Karachi, Sindh

2017 ◽  
Vol 15 (1) ◽  
pp. 157-174
Author(s):  
Rukhsana Rukhsana ◽  
Nasreen Aslam Shah
Keyword(s):  
Rural Areas ◽  
Agricultural Development ◽  
Industrial Sector ◽  
Raw Material ◽  
Women Farmers ◽  
Farm Work ◽  
Agriculture Sector ◽  
Role Of Women ◽  
Agrarian Societies

Agriculture plays a very important role in providing food and raw material for industries that is why it is acknowledged as the back bone of agrarian societies. Globally, women contributed remarkably in the agriculture sector. Pakistani women are also playing an important role in the agricultural and economic development of the country. Although Karachi is famous around the world as a large metropolis and industrial sector, but the surrounding sub-rural areas also play a big role in the agriculture sector and women are also equal contributor of this sector. The objectives of this study to highlighted the role of women labourer in agricultural development of Karachi. The researcher used purposive sampling method to collect data through interview schedule from 200 women agricultural labourer of sub-urban Karachi. The findings of the study highlights that these women work equal as men but earn less. They work eight to nine hours daily in the farm but get only100-120 rupees per day. They do not spend their income as their own choice. In addition, they work to increase their daily livelihood along farm work. The study concludes that introduction of new technical courses and training for agriculture and market requirements would help women farmers to improve their income and financial status.

scholarly journals THE ROLE OF RURAL DEVELOPMENT ADMINISTRATORS IN RURAL INSTITUTIONS

2018 ◽  
Vol 40 (2) ◽  
pp. 143-154
Author(s):  
Vilma Atkočiūnienė ◽  
Gintarė Vaznonienė ◽  
Alvydas Aleksandravičius
Keyword(s):  
Rural Development ◽  
Rural Areas ◽  
Descriptive Analysis ◽  
Positive Research ◽  
Policy Makers ◽  
Development Policies ◽  
Rural Institutions ◽  
Paradigm Analysis ◽  
Economic Globalisation

In rural areas where life is slower but social problems tend to be deeper there is a need for urgent, pro-active and professional area-orientated development decisions. Due to challenges posed to agriculture by economic globalisation and sustainable development, both theoretical and applied scientific research is necessary for improving agricultural and rural development policies as well as their management. It should be highlighted that the demand for professional and innovative activities is significantly higher in rural development compared to the other sectors. The aim of this research is to explore the role and the functions of rural development administrators in rural institutions. The methodology of this research is based on the positive research paradigm, analysis of content and descriptive analysis, empirical study methods, logical and systematical reasoning, abstract and other methods. In order to assess the role of rural development administrators, three groups of experts (professionals, NGO and leaders of government organisations) were selected. Their opinions enabled the comparison of assumptions regarding the behaviour of rural development administrators as well as their participation in the process of rural development. The findings are expected to be useful for local, regional and national rural development policy makers and other actors inter-ested in management of rural development innovations in public sector.

scholarly journals Reviews of Sustainable Rural Development in the Scope of Building New Rural Areas in Vietnam

2020 ◽  
Vol 12 (2) ◽  
pp. 77-91
Author(s):  
Nguyen Thi Thu Thuy
Keyword(s):  
Sustainable Development ◽  
Rural Development ◽  
Rural Community ◽  
Rural Areas ◽  
Agricultural Production ◽  
Development Programme ◽  
Sustainable Rural Development ◽  
Development Policies ◽  
General Meaning

In Vietnam, rural area is a region for living and working of a rural resident community, including mainly farmers. It is a region of agricultural production (by the general meaning). Besides, there are manufacturing activities and service, but priority is given to agriculture and rural community. Meanwhile, the rural density is lower than urban density. Vietnam introduced its development programme “Building new rural areas”, which program aims at finding a concept of sustainable development in rural areas in order to emerge the role of sustainable development toward the National direction for local strategies and to ensure sustainable rural development. This paper is a work at the scope of reviews and literature available worldwide in development policies and programmes on sustainable rural development. It compares the dimensions of these policies and programmes on the basis of definitions, methodology and practical framework applied in order to identify a promotion for building new rural areas in disciplines, and especially supply a background for data analyses of the Vietnamese case in the National Target Programme “Building new rural areas during the period 2011-2015”.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document