scholarly journals AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI ANAK DAN ISTRI YANG DISEBABKAN OLEH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang

2018 ◽  
Vol 12 (3) ◽  
pp. 337
Author(s):  
Kurnia Muhajarah

<p class="IIABSTRAK333">This research is motivated by a thought that domestic violence is every act against a person, especially a woman, resulting in physical, sexual, psychological, and / or neglect of the suffering or suffering of the household. Seeing the fact, should not be much more domestic violence, but the reality of proving domestic violence is increasing. The purpose of the study: first, to know and analyze the violence in the household that the reason for the occurrence of divorce. Second, to know and analyze the authority of the Religious Courts in handling divorce cases caused by domestic violence. Thirdly, to know and analyze the legal conse­quences of the decision of the Religious Courts in divorce cases caused by domestic violence. Researchers use normative juridical approach method. The research specification used qualitative analytical descriptive research. Sources of data in this study are some judges of the Religious Courts. As the primary data are Law Number 1 Year 1974 About Marriage, KHI and interview guidelines in a structured manner. Against secondary data, the data collection method is done by library research. The results show that domestic violence is the reason for divorce. The reasons for divorce caused by cruelty or severe maltreatment have been set forth in the following provisions: a) provided for in Article 39 paragraph (2) of the explanation of Law Number 1 Year 1974 con­cerning Marriage; b) is regulated in Article 19 point (d) of Government Regulation Number 9 Year 1975 concerning the imple­mentation of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage; c) is regulated in Article 116 point (d) KHI (Compilation of Islamic Law). These reasons are included in the category of domestic violence. In other words, domestic violence is part of cruelty or severe abuse. The authority of the Religious Courts to handle divorce cases caused by domestic violence has been regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI). The legal consequences of the decision of the Religious Courts in divorce cases caused by domestic violence are stipulated in Article 156 of KHI.</p><p class="IIABSTRAK333">_________________________________________________________</p>Penelitian ini didorong oleh pemikiran bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang, ter­utama wanita, yang mengakibatkan fisik, seksual, psikologis, dan/atau pengabaian penderitaan atau penderitaan rumah tangga. Melihat kenyataan, seharusnya tidak lebih banyak kekerasan dalam rumah tangga, namun kenyataan membuktikan kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat. Tujuan penelitian ini: pertama, untuk mengetahui dan menganalisa kekerasan di rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian. Kedua, untuk menge­tahui dan menganalisis kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tan­g­ga. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa konsekuensi hukum dari keputusan Pengadilan Agama dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian meng­gunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi pe­nelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitik kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa hakim Peng­adilan Agama. Sebagai data utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI dan pedoman wawancara secara terstruktur. Terhadap data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah alasan perceraian. Alasan perceraian yang disebabkan oleh kekejaman atau penganiayaan berat telah diatur dalam ketentuan berikut: a) yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; b) diatur dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pe­laksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Per­kawin­an; c) diatur dalam Pasal 116 huruf d (d) KHI (Kompilasi Hukum Islam). Alasan ini termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, kekerasan dalam rumah tangga adalah bagian dari kekejaman atau penganiayaan berat. Kewenangan Peng­adilan Agama untuk menangani kasus perceraian akibat ke­kerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konsekuensi hukum dari keputusan Pengadilan Agama dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 156 KHI.

2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 255
Author(s):  
Yusuf Saepul Zamil ◽  
Yulinda Adharani ◽  
Siti Sarah Afifah

<p><strong>ABSTRAK</strong></p><p>Pro kontra mewarnai pembangunan reklamasi pulau di Indonesia, hal ini seperti yang terjadi pada reklamasi teluk Jakarta. Pro kontra ini terjadi karena belum adanya pengaturan yang jelas dan mengatur khusus mengenai reklamasi pulau di Indonesia. Pro kontra ini juga terjadi karena seberapa besar urgensi dilakukannya reklmasi khusunya terkait dengan kebutuhan tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat dan untuk siapa dirasakan manfaat dari kebijakan pembangunan reklamasi pulau tersebut. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh data primer. Pembaruan agraria harus dimaknai adanya keadilan dalam penguasaan dan peruntukkan tanah, lebih jauh reklamasi pulau harus dilaksanakan dalam dalam rangka reforma agraria. Reklamasi pulau dapat dilakukan kalau seandainya tanah hasil reklamasi dibangun dan dikuasai sepenuhnya oleh negara serta diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai tanah. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan reklamasi teluk Jakarta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pembaruan agraria, yaitu pemenuhan kebutuhan tanah untuk masyarakat miskin di ibu kota.</p><p><strong>Kata kunci:</strong> agraria; pembaruan; reklamasi.</p><p><br /><em><strong>ABSTRACT</strong></em></p><p><em>Controversy of coloring the reclamation development of the island in Indonesia, this is like what happened to the reclamation of the bay of Jakarta. This controversy is due to the absence of clear and specific arrangements regarding the reclamation of the island in Indonesia. This controversy is also due to the urgency of reclamation especially in relation to the need of the land to meet the needs of the community homes and for whom the benefits of the island's reclamation development policy will be felt. In this research, it is used analytical descriptive research specification, with normative juridical approach method, that is approach method which focus on library research which is secondary data supported by primary data. Agrarian reform should be interpreted as a justice in the control and designation of the land, further the reclamation of the island must be implemented within the framework of agrarian reform. The reclamation of the island can be done if in case the reclaimed land is built, it is fully controlled by the state and devoted to the landless society. The results show that the reconstruction of the bay of Jakarta is incompatible with the principles of agrarian reform, namely the fulfillment of land needs for the poor in the capital.</em><br /><em></em></p><p><em><strong>Keywords:</strong> agrarian; renewal; reclamation.</em></p>


Authentica ◽  
2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 1-17
Author(s):  
Singgih Permana Adhi

The collection of regional taxes and levies must be based on Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies, and for the Banyumas Regency area, it has been regulated in Regional Regulation Number 1 of 2011 concerning Regional Taxes in conjunction with Regional Regulation Number 22 of 2016 concerning Amendments to the Second Regulation Region Number 1 the Year 2011 concerning Regional Taxes. One type of tax that is under the authority of the regions is the Fees for Acquisition of Rights on Land and Buildings, hereinafter referred to as BPHTB. The approach method used in thisresearch is the normative juridical approach method. The data used are secondary data and primary data as a complement to secondary data. The results and discussion are the application of BPHTB based on the  sale and purchase of the implementation including the process of filling in the SSPD BPHTB, determining tax objects, tax taxes, calculating taxes, research or validation, and payment. BPHTB is based on the sale and purchase of applications based on the PDRD Law and Regional Tax Regulations, the basis for calculating the BPHTB is the transaction price, therefore based on the Regent Regulation, the RegionalFinance Agency carries out a research procedure (validation) of BPHTB based on buying and selling with the truth of the transaction price value used to calculate BPHTB. PPAT which regulates the deed of transfer of rights, without ta  supervision has been paid and validated giving legal consequences for PPAT in the form of sanctions in the form of fines for each award. Law enforcement of sanctions on administrative fines against PPAT and the procedures for its implementation are not regulated and have not been further regulated in the PDRD Law, Regional Tax Regional Regulations, or in implementing regulations.Keywords: Regional Taxes; Fees for Acquisition of Rights on Land and / or Buildings; Legal Consequencesof Land Deed Making Officials.


2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1-5
Author(s):  
Annisa Sherin Millenia ◽  
Maman Abdurrahman ◽  
Ilham Mujahid

Abstract. Research in this thesis is a type of descriptive research. The data used in this study is secondary data with primary legal material in the form of Al-Qur'anul Karim, Compilation of Islamic Law, Law No. 1 of 1974, Law No. 48 of 2009 on the Power of Justice. While the approach the author uses is juridical normative. The author uses data collection techniques or library research in accordance with PERMA No. 1 Year 2019 on The Administration of Cases and Hearings in the Court conducted electronically, however, the facts that occurred, the absence of the respondent at the court on the grounds that the existence of PSBB, although the call has been made officially and appropriately. In the examination of the Respondent from the attorney general the applicant submits an application to the panel of judges to continue the trial and examine the respondent via video call. The results of this study showed that the discretion of the Judge in deciding the divorce lawsuit through a video call in the Brass Religious Court, the judge prioritized the principle of justice and efficacy for the community, especially to the litigants. Abstrak. Penelitian dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dengan bahan hukum primer berupa Al-Qur’anul Karim, Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Sementara pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data atau library research Sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Adminsitrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan dilakukan secara elektronik, Namun, Fakta yang terjadi, ketidakhadiran dari termohon di persidangan dengan alasan saat itu adanya PSBB, meskipun telah dilakukan panggilan secara resmi dan patut. Dalam pemeriksaan Termohon dari kuasa hukum pemohon mengajukan permohonan kepada majelis hakim untuk tetap melanjutkan persidangan dan memeriksa pihak termohon melalui video call. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa diskresi Hakim dalam memutus perkara gugatan cerai talak melalui video call di Pengadilan Agama Kuningan, hakim mengutamakan asas keadilan dan kemanfatan bagi masyarakat, khususnya kepada pihak yang berperkara.


2021 ◽  
Author(s):  
HARZIKO

AbstractToraja culture with its authenticity makes this culture unique and cannot even be found in other areas. This uniqueness and authenticity is what makes Toraja culture known to foreign countries. Culture includes a way of thinking and a way of acting. This is characteristic of certain societies. This study aims to (1) find out the development of the Ma'nene 'ritual for the Toraja people and (2) to know the symbolic meaning contained in the Ma'nene' ritual. Ma'nene 'is a tradition of the ancestors of the Toraja people, namely the procession of changing ancestral clothes. This research is qulitative descriptive research. Research informants are determined by non?probability sampling. Primary data is carried out through observation and interviews with parties related to the research and secondary data is carried out through library research by reviewing some literature which isclosely related to the issues to be discussed. The data that has been collected is then presented in the form of realism narrative and analyzed qualitatively. The results showed that (1) the development of Ma'nene 'rituals that are still being carried out in the Toraja area until now has experienced many changes when compared to the Ma'nene' rituals that were carried out in the past. This is inseparable from the influence of the new religion adopted by the local community at this time which then replaced the previous religion, namely Aluk Todolo. (2) the meaning of Ma'nene 'for the Toraja people is through the ritual of caring for ancestral corpses carried out in this ritual, which is reflected in an attitude of continuing to love, respect and honor ancestral services.Keywords: makna, ritual, Ma’nene’, Toraja


2017 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 63
Author(s):  
Wiwit Widya Wirawati ◽  
Abdullah Kelib

<p>ABSTRACT<br />Allah SWT has set the rules on the issue of inheritance clearly and firmly in Al-Qur'an Surah An-Nisa article 11. It explains about the division of inheritance based on male and female sex, that is 2:1 (Das Sollen). But in fact there is a group of people called Khuntsa (double sex). Neither in Al-Qur‘an nor Hadist explains the provisions of inheritance for khuntsa heirs and the large number of parts they receive (Das Sein). The formulation of the problem in this study is how inheritance for the heirs who perform double genital surgery (khuntsa) according to KHI and how the right should be given to the heirs who perform<br />double genital adjustment surgery (khuntsa) in accordance with Islamic Law. <br />This research uses juridical normative approach method with analytical descriptive research specification. Sources and types of data are secondary data obtained from Islamic legal norms on inheritance and khuntsa obtained from Al-Quran, Hadist, KHI, and fuqaha and experts opinions in various literature on inheritance and khuntsa. <br />Based on the research result, khuntsa inheritance right is not regulated in KHI.<br />Theredore if khuntsa conducts genital adjustment surgery, and get the clarity of its legal status hence its right of inheritance is as specified in Article 176 KHI. The provision of inheritance for khuntsa heirs in Islamic Law is khuntsa first predicted as male then female.<br />Khuntsa and other heirs share the smallest and most convincing estimates, while the remaining doubts are held until the status of the khuntsa law is clear. If the khuntsa matter is clear, the acceptance of all the heirs is perfected by adding share to those who are reduced according to the acceptance they should receive. In the future, the formulation of KHI should regulate the right of khuntsa inheritance along with the amount of the inheritance received.</p><p> </p>


2020 ◽  
Vol 4 (4) ◽  
Author(s):  
Muhammad Rafiq Abdillah Duyo

This research is aimed to analyse legal consequences of port enterprise regarding claim over negligence in loading and uploading services to expeditor to investigate how the responsibility is performed by PT. Pelabuhan Indonesia IV regarding the claim over negligence in loading and uploading services to the expeditor and what measures are taken by the port enterprise to settle the dispute. This is an empirical legal research that employed socio-juridical approach. Primary data was obtained by conducting interviews and observation, while the secondary data from library research that relevantly supports the issue observed. All those types of data will be analysed with descriptive and qualitative methods. The research result reveals that the implementation of the responsibility of PT. Pelabuhan Indonesia IV is restricted by law. As implied in Article 468 Paragraph (2), if the port enterprise could provide proof of being not guilty, in which the goods are damaged when shipped or forwarding, this damage is not the responsibility of PT. Pelabuhan Indonesia IV. The claim can be responded through non-litigation process in which negotiation may take place between two involved parties.


2021 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 155-168
Author(s):  
Sulasno Sulasno

This research aims to find out the problems and solutions that can be done to overcome the problem of the protection of batik copyright law in the city of Cilegon based on law number 28 of 2014 concerning copyright.The formulation of the problem and the purpose of this paper is to see how the existence of batik in the city of Cilegon, businesses and any obstacles faced by the Cilegon city government in providing legal protection for the batik. in addition, the purpose of this study is to provide knowledge that the importance of other legal instruments that are technical. The intended legal device can be in the form of a Regional Government Regulation that regulates the protection of traditional batik art creations including folklore. The research method used is the empirical juridical approach method, where the procedure begins by examining secondary data first, then proceed with examining primary data in the field. The specifications of this study are analytical descriptive. Sources and types of data, consisting of primary data and secondary data. Data analysis is done qualitatively considering the data collected is analytical descriptive. Keywords: Law; Protection; Copyright; Batik; Krakatoa.


2021 ◽  
Vol 14 (2) ◽  
pp. 92-99
Author(s):  
Nurcahaya Nurcahaya

This study aims to describe the book of Sahih Bukhari and the background of the codification phase of Hadith. This research uses qualitative research methods based on library research (Library Research). Sources of data in this study consisted of primary data sources and secondary data sources. The primary data source in this study is the Sahih Bukhari book written by Imam al-Bukhari, while the secondary data sources are books and journal articles related to the codification phase of hadith. Data analysis used content analysis techniques, namely by deepening the meaning in the literature quotations used. The results showed that the Sahih Bukhari book was the first book compiled containing the Hadiths of the Prophet Muhammad. This book was written in a period of approximately 16 years through a very strict screening process from 600,000 Hadith which resulted in 7,397 Hadiths contained in the book. With regard to the book, the birth of the Hadith codification movement during the era of Imam Bukhari was the dynamics of Islamic law, particularly the influence of Imam Syafi'i. In the period before Imam Syafi'i formulated a system of law making as contained in the ar-Risalah.


2021 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 45
Author(s):  
Wilda Nurfitriani

In the Warnasari Village Sukabumi Sub-district Sukabumi District there are still many farmers who carry out agricultural land production sharing agreements (maparo bati) to fulfill their daily needs. Production sharing agreements between landowners and tenants are made orally. The problem that often occurs in production sharing agreements in Warnasari Village is that the cultivators do not report the actual results of the claim to the land owner. The research method used in writing this thesis is a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications. The study was conducted with library research supported by field research. Secondary data collection techniques with library research and supported by primary data in the form of interviews which are then analyzed by qualitative juridical methods. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the implementation of agricultural land-sharing agreements in the Warnasari Village, Sukabumi Sub-district, Sukabumi District has not yet fully applied the provisions of the Production Sharing Law. In the elucidation of Article 7 of the Production Sharing Law it is determined that the profit sharing balance is 1: 1 but the community uses a 60% balance for tenants and 40% for landowners. Legal protection of landowners in Warnasari Village as a result of verbally sharing agreements on agricultural land is carried out by applying the principles of good faith, reprimanding, and deliberation.Keywords: Profit Sharing Agreement, Agricultural Land, Law Number 2 of 1960.


2020 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
Author(s):  
Rosdiana Rosdiana ◽  
Hotnidah Nasution

AbstractThe terrorist or ex-terrorist wives in Solo have experienced diverse conditions after their husband officially becomes a terrorist prisoner who has been lived in jail. The Rights of Wife in Law No. 1 of 1974 about Marriage among terrorist wives in Solo have sharpened the analysis on how their level of perception of the wife’s rights that regulated by Law No. 10 of 1974. This study aims to reveal the reality of cases that took place with terrorist wives related to the fulfillment of their rights as a wife regulated by law, and to categorize their marital status related to the validity in a positive law (whether the marriage is registered or not in The Office of Religious Affairs (KUA)). Besides, this paper also wants to explore the terrorist wives' understanding who are legally married in KUA regarding their rights which are highly protected by the law. This research uses a qualitative method which aimed to find concepts and theories, and library research by applying the empirical or sociological legal approach. Data sources used are Primary Data, namely the terrorist prisoner’s wives in Solo, and secondary data from the Marriage Law (Law No. 1 of 1974), Compilation of Islamic Law (KHI), books, journals, articles, views of legal experts, and the results of other paper and writings related to the problems that become the subject in this research discussion. The descriptive data analysis method aims to figure out systematically, factually and accurately the facts about the understanding of terrorist wives related to their rights in the Marriage Law (Law No. 1 of 1974). After analyzing and interpreting the existing data, it can be concluded that the terrorist prisoner wives in Central Java have a fairly good understanding of their rights as wives regulated in Law No. 1 of 1974. If only there are rights that undermanned by them for the unfulfilled obligations by the husband, then it is caused by their sincerity attitude towards the husband status who becomes a prisoner. The religious doctrine that is strong enough makes the prisoner’s wife do not ask many of her rights, both physical and mental rights that are not well fulfilled. For them, the status of a husband to become a terrorist prisoner is a Shari reason which consequences must be accepted sincerely.Keywords: Understanding, wife's rights, Terrorist Prisoner’s Wives


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document