scholarly journals PEMBANGUNAN PULAU HASIL REKLAMASI TELUK JAKARTA DALAM PERSPEKTIF PEMBARUAN AGRARIA

2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 255
Author(s):  
Yusuf Saepul Zamil ◽  
Yulinda Adharani ◽  
Siti Sarah Afifah
Keyword(s):  
Development Policy ◽  
Agrarian Reform ◽  
Secondary Data ◽  
The State ◽  
Primary Data ◽  
Reclaimed Land ◽  
Descriptive Research ◽  
The Poor ◽  
Library Research ◽  
Approach Method

<p><strong>ABSTRAK</strong></p><p>Pro kontra mewarnai pembangunan reklamasi pulau di Indonesia, hal ini seperti yang terjadi pada reklamasi teluk Jakarta. Pro kontra ini terjadi karena belum adanya pengaturan yang jelas dan mengatur khusus mengenai reklamasi pulau di Indonesia. Pro kontra ini juga terjadi karena seberapa besar urgensi dilakukannya reklmasi khusunya terkait dengan kebutuhan tanah untuk memenuhi kebutuhan rumah masyarakat dan untuk siapa dirasakan manfaat dari kebijakan pembangunan reklamasi pulau tersebut. Dalam penelitian ini digunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, dengan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu metode pendekatan yang menitikberatkan pada penelitian kepustakaan yang merupakan data sekunder dengan didukung oleh data primer. Pembaruan agraria harus dimaknai adanya keadilan dalam penguasaan dan peruntukkan tanah, lebih jauh reklamasi pulau harus dilaksanakan dalam dalam rangka reforma agraria. Reklamasi pulau dapat dilakukan kalau seandainya tanah hasil reklamasi dibangun dan dikuasai sepenuhnya oleh negara serta diperuntukkan untuk masyarakat tidak mampu yang tidak mempunyai tanah. Hasil penelitian menunjukkan pembangunan reklamasi teluk Jakarta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dalam pembaruan agraria, yaitu pemenuhan kebutuhan tanah untuk masyarakat miskin di ibu kota.</p><p><strong>Kata kunci:</strong> agraria; pembaruan; reklamasi.</p><p><br /><em><strong>ABSTRACT</strong></em></p><p><em>Controversy of coloring the reclamation development of the island in Indonesia, this is like what happened to the reclamation of the bay of Jakarta. This controversy is due to the absence of clear and specific arrangements regarding the reclamation of the island in Indonesia. This controversy is also due to the urgency of reclamation especially in relation to the need of the land to meet the needs of the community homes and for whom the benefits of the island's reclamation development policy will be felt. In this research, it is used analytical descriptive research specification, with normative juridical approach method, that is approach method which focus on library research which is secondary data supported by primary data. Agrarian reform should be interpreted as a justice in the control and designation of the land, further the reclamation of the island must be implemented within the framework of agrarian reform. The reclamation of the island can be done if in case the reclaimed land is built, it is fully controlled by the state and devoted to the landless society. The results show that the reconstruction of the bay of Jakarta is incompatible with the principles of agrarian reform, namely the fulfillment of land needs for the poor in the capital.</em><br /><em></em></p><p><em><strong>Keywords:</strong> agrarian; renewal; reclamation.</em></p>

scholarly journals AKIBAT HUKUM PERCERAIAN BAGI ANAK DAN ISTRI YANG DISEBABKAN OLEH KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA: Studi Kasus di Pengadilan Tinggi Agama Semarang

2018 ◽  
Vol 12 (3) ◽  
pp. 337
Author(s):  
Kurnia Muhajarah
Keyword(s):  
Domestic Violence ◽  
Government Regulation ◽  
Islamic Law ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Descriptive Research ◽  
Library Research ◽  
Approach Method ◽  
Religious Courts ◽  
Legal Consequences

<p class="IIABSTRAK333">This research is motivated by a thought that domestic violence is every act against a person, especially a woman, resulting in physical, sexual, psychological, and / or neglect of the suffering or suffering of the household. Seeing the fact, should not be much more domestic violence, but the reality of proving domestic violence is increasing. The purpose of the study: first, to know and analyze the violence in the household that the reason for the occurrence of divorce. Second, to know and analyze the authority of the Religious Courts in handling divorce cases caused by domestic violence. Thirdly, to know and analyze the legal conse­quences of the decision of the Religious Courts in divorce cases caused by domestic violence. Researchers use normative juridical approach method. The research specification used qualitative analytical descriptive research. Sources of data in this study are some judges of the Religious Courts. As the primary data are Law Number 1 Year 1974 About Marriage, KHI and interview guidelines in a structured manner. Against secondary data, the data collection method is done by library research. The results show that domestic violence is the reason for divorce. The reasons for divorce caused by cruelty or severe maltreatment have been set forth in the following provisions: a) provided for in Article 39 paragraph (2) of the explanation of Law Number 1 Year 1974 con­cerning Marriage; b) is regulated in Article 19 point (d) of Government Regulation Number 9 Year 1975 concerning the imple­mentation of Law Number 1 Year 1974 concerning Marriage; c) is regulated in Article 116 point (d) KHI (Compilation of Islamic Law). These reasons are included in the category of domestic violence. In other words, domestic violence is part of cruelty or severe abuse. The authority of the Religious Courts to handle divorce cases caused by domestic violence has been regulated in the Compilation of Islamic Law (KHI). The legal consequences of the decision of the Religious Courts in divorce cases caused by domestic violence are stipulated in Article 156 of KHI.</p><p class="IIABSTRAK333">_________________________________________________________</p>Penelitian ini didorong oleh pemikiran bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap tindakan terhadap seseorang, ter­utama wanita, yang mengakibatkan fisik, seksual, psikologis, dan/atau pengabaian penderitaan atau penderitaan rumah tangga. Melihat kenyataan, seharusnya tidak lebih banyak kekerasan dalam rumah tangga, namun kenyataan membuktikan kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat. Tujuan penelitian ini: pertama, untuk mengetahui dan menganalisa kekerasan di rumah tangga yang menjadi alasan terjadinya perceraian. Kedua, untuk menge­tahui dan menganalisis kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani kasus perceraian akibat kekerasan dalam rumah tan­g­ga. Ketiga, untuk mengetahui dan menganalisa konsekuensi hukum dari keputusan Pengadilan Agama dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian meng­gunakan metode pendekatan yuridis normatif. Spesifikasi pe­nelitian ini menggunakan penelitian deskriptif analitik kualitatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah beberapa hakim Peng­adilan Agama. Sebagai data utama adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, KHI dan pedoman wawancara secara terstruktur. Terhadap data sekunder, metode pengumpulan data dilakukan dengan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah alasan perceraian. Alasan perceraian yang disebabkan oleh kekejaman atau penganiayaan berat telah diatur dalam ketentuan berikut: a) yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; b) diatur dalam Pasal 19 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pe­laksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Per­kawin­an; c) diatur dalam Pasal 116 huruf d (d) KHI (Kompilasi Hukum Islam). Alasan ini termasuk dalam kategori kekerasan dalam rumah tangga. Dengan kata lain, kekerasan dalam rumah tangga adalah bagian dari kekejaman atau penganiayaan berat. Kewenangan Peng­adilan Agama untuk menangani kasus perceraian akibat ke­kerasan dalam rumah tangga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Konsekuensi hukum dari keputusan Pengadilan Agama dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 156 KHI.

THE RITUAL MEANING OF MA'NENE 'FOR THE SOCIETY OF TORAJASPECIFIC AND CLEAR TITLE IN INDONESIAN (Makna Ritual Ma'nene bagi Masyarakat Toraja Sebagai Budaya Indonesia)

2021 ◽  
Author(s):  
HARZIKO
Keyword(s):  
Local Community ◽  
Secondary Data ◽  
Symbolic Meaning ◽  
Primary Data ◽  
Probability Sampling ◽  
Descriptive Research ◽  
The Past ◽  
Library Research ◽  
Foreign Countries ◽  
New Religion

AbstractToraja culture with its authenticity makes this culture unique and cannot even be found in other areas. This uniqueness and authenticity is what makes Toraja culture known to foreign countries. Culture includes a way of thinking and a way of acting. This is characteristic of certain societies. This study aims to (1) find out the development of the Ma'nene 'ritual for the Toraja people and (2) to know the symbolic meaning contained in the Ma'nene' ritual. Ma'nene 'is a tradition of the ancestors of the Toraja people, namely the procession of changing ancestral clothes. This research is qulitative descriptive research. Research informants are determined by non?probability sampling. Primary data is carried out through observation and interviews with parties related to the research and secondary data is carried out through library research by reviewing some literature which isclosely related to the issues to be discussed. The data that has been collected is then presented in the form of realism narrative and analyzed qualitatively. The results showed that (1) the development of Ma'nene 'rituals that are still being carried out in the Toraja area until now has experienced many changes when compared to the Ma'nene' rituals that were carried out in the past. This is inseparable from the influence of the new religion adopted by the local community at this time which then replaced the previous religion, namely Aluk Todolo. (2) the meaning of Ma'nene 'for the Toraja people is through the ritual of caring for ancestral corpses carried out in this ritual, which is reflected in an attitude of continuing to love, respect and honor ancestral services.Keywords: makna, ritual, Ma’nene’, Toraja

scholarly journals Kinerja Guru Kelas Dalam Menyusun dan Mengembangkan Perangkat Pembelajaran di SD Negeri KIP Maccini Makassar

2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 11
Author(s):  
Nurul Hikmah
Keyword(s):  
Elementary School ◽  
Data Collection ◽  
Research Methods ◽  
Teacher Performance ◽  
Secondary Data ◽  
The State ◽  
Primary Data ◽  
Average Score ◽  
Descriptive Research ◽  
Qualitative Descriptive

Abstract;                      Nurul Hikmah, (2019). Teacher performance class in organizing and developing learning devices in the state SDN KIP Maccini Makassar. Guided By Syarifuddin Cn Sida and Idawati.This study aims to study the performance of the teachers in developing and expanding learning devices in the state SDN KIP Maccini Makassar. This type of research uses qualitative descriptive research methods. The location in this research is the state elementary school KIP Maccini Makassar. The types of data in this study are primary data obtained directly from the informant and secondary data in the form of documents relating to the issues and the research reports. The instruments in this research are own researchers and supporting data collection tools are interview guidelines. Based on the results of the study that the performance of teachers certified by SDN KIP MACCINI in the planning of learning received an average score of 18.32 in the category quite effective. The assessment showed that teachers certified by SDN KIP MACCINI were well-performing in the planning of learning. Keywords: teacher performance; Learning devices

Zakat Disbursement via Capital Assistance: A Case Study of Majlis Agama Islam Johor

2013 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 42
Author(s):  
Ahmad Che Yaacob ◽  
Safiah Mohamed ◽  
Azizah Daut ◽  
Normah Ismail ◽  
Mohd Ali Muhammad Don
Keyword(s):  
Small Business ◽  
Statistical Data ◽  
Secondary Data ◽  
The State ◽  
Primary Data ◽  
Development Programs ◽  
The Poor ◽  
The Impact ◽  
Research Grant

This paper examines management of zakat in the state of Johor and focuses on the distribution of zakat to the recipients of capital assistance who are involved in the socio-development programs. It intends to examine the impact of the program towards their achievements after receiving capital assistance to start their small business ventures. Both primary and secondary data are used in the studies. The primary data were collected from interviews with the officers of Majlis Agama Islam Johor (MAIJ) and the statistical data were obtained from documents such as reports, financial records, and brochures. The findings show commendable improvement in zakat management for the five-year period of study. Nonetheless, recommendations pertaining to supervision, procedures, and cooperation are posed for improving the programs in assisting the poor and needy recipients and to optimize the zakat disbursement. The study was made possible with the research grant from Accounting Research Institute (ARI) of UiTM.

Tinjauan Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil

2021 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 45
Author(s):  
Wilda Nurfitriani
Keyword(s):  
Agricultural Land ◽  
Legal Protection ◽  
Field Research ◽  
Secondary Data ◽  
Profit Sharing ◽  
Primary Data ◽  
Land Sharing ◽  
Descriptive Research ◽  
Production Sharing ◽  
Library Research

In the Warnasari Village Sukabumi Sub-district Sukabumi District there are still many farmers who carry out agricultural land production sharing agreements (maparo bati) to fulfill their daily needs. Production sharing agreements between landowners and tenants are made orally. The problem that often occurs in production sharing agreements in Warnasari Village is that the cultivators do not report the actual results of the claim to the land owner. The research method used in writing this thesis is a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications. The study was conducted with library research supported by field research. Secondary data collection techniques with library research and supported by primary data in the form of interviews which are then analyzed by qualitative juridical methods. Based on the results of the discussion, it can be concluded that the implementation of agricultural land-sharing agreements in the Warnasari Village, Sukabumi Sub-district, Sukabumi District has not yet fully applied the provisions of the Production Sharing Law. In the elucidation of Article 7 of the Production Sharing Law it is determined that the profit sharing balance is 1: 1 but the community uses a 60% balance for tenants and 40% for landowners. Legal protection of landowners in Warnasari Village as a result of verbally sharing agreements on agricultural land is carried out by applying the principles of good faith, reprimanding, and deliberation.Keywords: Profit Sharing Agreement, Agricultural Land, Law Number 2 of 1960.

scholarly journals Penanggulangan Gelandangan Pada Jabatan Kebajikan Negeri Kedah Malaysia Melalui Layanan Konseling Islam

2020 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 39
Author(s):  
Nurul Husna Binti Abd Malek ◽  
M. Fahli Zatrahadi
Keyword(s):  
Homeless People ◽  
Field Research ◽  
Secondary Data ◽  
Problem Formulation ◽  
Research Field ◽  
The State ◽  
Primary Data ◽  
Descriptive Research ◽  
The Government ◽  
The City

This research is based on the assumption that the rise of homeless and beggars in the City of Alor Setar. This condition has caused disrupt the beauty and comfort of the city as a result of cancer suffered by the city and the State. For this reason, the government through the Kedah Community Virtue Position has built a transit house as a temporary stopover place for which they are then given guidance on Islamic counseling. Based on the facts above, this study answers the problem formulation, namely how to guide Islamic counseling in tackling homelessness in the City of Alor Setar by the Office of Benevolent Society of the State of Kedah, Malaysia. To answer these questions, this study uses descriptive qualitative methods.This study aims to describe the techniques of Islamic Counseling Guidance conducted by Counselor officers in counseling activities carried out by counselors from the Department of Public Virtue to the homeless in the City of Alor Setar. This research is a qualitative research, namely a type of field research field research, the nature of descriptive research, this study uses interview, observation, and documentation data collection techniques. Interviews were conducted with counselors and midfielders who had participated in Islamic counseling activities in the City of Alor Setar Negeri Kedah Darul Aman, Malaysia. Observation was carried out Islamic counseling guidance techniques used and the process of Islamic counseling in the Office of Benevolence of the Community of Kedah Darul Aman, Malaysia. Photo documentation of Islamic counseling activities. The data source of this research is primary data and secondary data. Qualitative data analysis with deductive deduction method. From the results of this study the Islamic counseling process in the public virtue  position using three homeless people can follow the stages of counseling well so that the homeless can be firm in his faith, especially mental and mental health, can control themselves and understand what is ordered and forbidden by Allah SWT so that when the homeless people have come out to the outside community they no longer feel inferior and can also adjust to society.

scholarly journals PELAKSANAAN PENGEMBALIAN KERUGIAN KEUANGAN NEGARA (ASSET RECOVERY) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI (Studi Kasus Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat)

2017 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
Author(s):  
Rustam Rustam
Keyword(s):  
Field Research ◽  
Secondary Data ◽  
The State ◽  
Primary Data ◽  
Financial Loss ◽  
Loss Recovery ◽  
High Court ◽  
Library Research ◽  
Asset Recovery ◽  
Financial Losses

Kerugian keuangan negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi sungguh luar biasa. Bagaimana keuangan negara yang seharusnya digunakan untuk mensejahterakan rakyatnya, ternyata telah diselewengkan oleh sebagian orang yang tak bertanggungjawab untuk menambah kekayaannya. Metode penelitian ini dilakukan adalah deskriptif yaitu cara penelitian yang menggambarkan secara lengkap dan jelas tentang persoalan yang diteliti dengan pendekatan yuridis sosiologi terhadap penerapan hukum di lapangan oleh penegak hukum. data diperoleh dari dat primer dan data sekunder melalui penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa: a) Pelaksanaan pengembalian kerugian keuangan negara di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat lebih cenderung untuk menunggu putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, itupun tidak berhasil dilakukan secara maksimal dikarenakan lemahnya sumberdaya manusia dan lemahnya hukum yang berkaitan dengan pengembalian kerugian keuangan negara, b) hambatan dalam pengembalian kerugian keuangan negara antara lain adanya perlawanan dari pihak keluarga tersangka, terpidana tidak sanggup membayar kerugian keuangan negara sebagaimana yang telah disebutkan dalam putusan hakim, dan terpidana meninggal dunia.Kata Kunci : Asset Recovery, Korupsi AbstractThe state financial losses incurred by corruption were extraordinary. How the state finances that should be used for the prosperity of its people, it had been distorted by some people who were not responsible for adding their wealth. The method of this research was descriptive which described completely and clearly about the problem under study with approach of sociology juridical to law enforcement in field by law enforcer. data were obtained from primary data and secondary data through field research and library research. The result of the research shows that: a) The implementation of state financial loss recovery in High Court of West Sumatera is more likely to await the verdict of judge which has a permanent legal force, and even then cannot be done maximally due to weakness of human resources and weakness of law relating to state financial loss return, b) obstacles in the state financial loss recovery was the existence of resistance from the suspect's family, the convicted person can not afford to pay the state financial loss as mentioned in the judge's decision, and the convicted person died. Keywords: Asset Recovery, Corruption

scholarly journals Impact of Microfinance Programme on Employment Status of the Participants

2018 ◽  
Vol 8 (02) ◽  
Author(s):  
. Ruchi Joshi ◽  
C. S. Joshi
Keyword(s):  
Financial Services ◽  
Urban Areas ◽  
Employment Status ◽  
Secondary Data ◽  
The State ◽  
Standard Of Living ◽  
Primary Data ◽  
Regulatory Body ◽  
The Poor ◽  
The Impact

Microfinance has emerged as a ray of hope among the various measure to wipe out poverty. In India, failure of formal finance to the poor has led to the growth of microfinance. Numerous traditional and informal system of credit was already in existence before microfinance came into vogue. NABARD a regulatory body defined microfinance as “the provision of thrift, saving, credit and financial services and products of very small amount to the poor in rural, semi-urban and urban areas for enabling them to raise their income levels and improve their standard of living”(Sen,2008). The paper also provide the progress of microfinance programme in Uttarakhand on the basis of secondary data. The present paper examines the impact of microfinance programme on employment status of the respondents in the State of Uttarakhand on the basis of primary data collected from the field. As the programme has increased the engagement of SHG group members i.e; participants of the programme economic activities which result in the increase level of employment. Microfinance play an important role in the development of the state as the programme increased the employment status which result beneficiaries to come out of poverty and the standard of living also raised by accessing the basic requirements.

scholarly journals AL-QUR'AN INSIGHTS ABOUT KIZB

2021 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 152
Author(s):  
Syamsuddin Syamsuddin ◽  
Achmad Abubakar ◽  
M. Galib ◽  
Sohrah Sohrah
Keyword(s):  
Problem Solving ◽  
Qualitative Data ◽  
Secondary Data ◽  
Research Data ◽  
The State ◽  
Clear Picture ◽  
Analysis Techniques ◽  
Descriptive Research ◽  
Library Research ◽  
Written Sources

This research is related to the comprehensive view of the Qur'an about kiz|b, the discussion focuses on matters related to kiz|b, namely the essence of kiz|b: definitions and terms that are relevant in meaning to kiz|b either directly or indirectly. , explicitly or implicitly designated by the Qur'an, including, subject, object, motive and impact This research is (library research), intended to obtain data and information, literature in the form of books, notes and reports of scientific research that done before. These written data were then analyzed qualitatively. This is done because this research departs from the exposure of research data in the form of verses of the Qur'an, then put forward various interpretations related to the verse referred to by using various approaches. Then this research will offer a theory about the insight of the Qur'an about kiz|b. This type of research is classified as descriptive qualitative research, which can be interpreted as a problem solving procedure that is being studied by carefully describing or describing the state of the object of research. This descriptive research is a method designed to collect data and information whose main purpose is to provide a clear picture of the nature of a situation. Because this research is descriptive, it is not intended to test existing theories, but is directed to develop theories and ideas related to الكذب which can be interpreted as a problem solving procedure that is being studied by describing or describing the state of the object of research carefully. This descriptive research is a method designed to collect data and information whose main purpose is to provide a clear picture of the nature of a situation. Because this research is descriptive, it is not intended to test existing theories, but is directed to develop theories and ideas related to الكذب which can be interpreted as a problem-solving procedure that is being studied by carefully describing or describing the state of the object of research. This descriptive research is a method designed to collect data and information whose main purpose is to provide a clear picture of the nature of a situation. Because this research is descriptive, it is not intended to test existing theories, but is directed to develop theories and ideas related to الكذب في الان al-kiz|b fi al-Qur'an Insight of al-Qur'an about Kiz|b, the approach in question is the approach to the science of interpretation, namely the science by which an understanding of the Qur'an is obtained. This research data comes from a lot of literature, so this research uses documentary data collection techniques, namely finding and collecting data sourced from written sources such as primary and secondary data obtained from the Qur'anic manuscripts, hadith books, interpretation books and other literature related to the discussion of research, the object of this research is the verses of the Qur'an about al-Kiz|b whose data is classified as qualitative data, then the data is analyzed using content analysis techniques.

scholarly journals TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENELANTARAN RUMAH TANGGA DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA JUNCTO KOMPILASI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS PERKARA NOMOR 205/PID.Sus/2017/PTBdg)

2021 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 1-10
Author(s):  
Widya Oktaviani H, Musa Darwin Pane
Keyword(s):  
Secondary Data ◽  
Legal Regulation ◽  
District Court ◽  
Primary Data ◽  
Legal Certainty ◽  
Literature Study ◽  
Descriptive Research ◽  
Library Research ◽  
Justice Process ◽  
Criminal Justice Process

ABSTRACT This study aims to determine the law enforcement of neglected household defendants who have paid mut'ah and iddah livelihoods so as to identify legal certainty for the defendant. As for the background of this writing because there is no legal regulation concerning living that leads to neglect of the household so that legal certainty has not been created in the case of a crime of neglect of the household. This research is analytical descriptive research, and uses a normative juridical approach. The type of data used is secondary data, the source of the data obtained through literature study, legislation, the decision of the Judge of the Cianjur District Court and the Bandung High Court. Data collection techniques used are primary data in the form of documentation and secondary data which is library research. Based on this research, the results are obtained that, mut'ah and iddah are part of "abandonment" so that it is necessary to reconsider what law should be used as a reference for managing lex specialis derogate legi generalis. Evidence of livelihood payments submitted by the defendant in the trial process is not used as a consideration of judges in deciding cases, so the practice of mut'ah payment of livelihood and iddah livelihood after divorce by the defendant has no effect on the criminal justice process regarding the case of neglect of the household they live in.   Key words : Livelihood, Abandonment of Households, Sense of law   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap terdakwa penelantaran rumah tangga yang  telah membayar  nafkah mut’ah dan  nafkah iddah sehingga dapat  mengidentifikasi kepastian hukum bagi terdakwa. Adapun yang  menjadi latar belakang penulisan ini karena belum adanya pengaturan hukum mengenai nafkah yang menjurus kepada penelantaran rumah tangga sehingga belum terciptanya kepastian hukum kasus tindak pidana penelantaran rumah tangga.  Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dan dan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Lokasi Penelitian ini bertempat di Pengadilan Negeri Cianjur dan Pengadilan Tinggi Bandung. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan   adalah  data primer yang berupa dokumentasi dan data sekunder yang merupakan penelitian kepustakaan. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa, mut’ah dan iddah merupakan bagian daripada “nafkah” sehingga perlu dipertimbangkan kembali hukum apa yang harus dijadikan sebagai acuan menurus asa lex specialis derogate legi generalis. Bukti pembayaran nafkah yang diajukan oleh terdakwa dalam proses persidangan tidak dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam memutus perkara, sehingga praktik pembayaran nafkah mut’ah dan nafkah iddah setelah perceraian oleh terdakwa tidak memberikan pengaruh terhadap proses peradilan pidana mengenai kasus penelantaran rumah tangga yang dijalaninya.   Kata kunci : Nafkah, Penelantaran Rumah Tangga, Kepastian Hukum

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document