scholarly journals Settlement of Industrial Relations Disputes and Termination of Work Relations according to the Applicable Legislation

2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 169
Author(s):  
Agus Pramono
Keyword(s):  
Minimum Wage ◽  
Industrial Relations ◽  
Job Creation ◽  
Work Relations ◽  
City District ◽  
The Relationship ◽  
The City

<p>This article discusses the settlement of industrial relations disputes and termination of employment according to the applicable laws. Industrial relations disputes can be divided into two types: disputes over rights and disputes over interests. The relationship between workers and employers is a relationship that needs each other; workers need wages, employers benefit. However, in practice there are problems, so employers give Warning Letters I and II which are followed by Termination of Employment (PHK). The process of resolving this problem can be carried out through Bipartite, Mediation, or to the Industrial Relations Court. This paper is written with a normative juridical approach. The results show that the labor-employer problem is getting more complicated since the existence of the Omnibus Law on Job Creation, one of which contains the elimination of the city / district minimum wage (UMK) and replaced with the provincial minimum wage (UMP). The elimination of MSEs results in lower wages for workers. In fact, in the Manpower Act Number 13 of 2003, no worker may receive a wage below the minimum wage, because the determination of wages is based on the calculation of Living Needs.</p><p align="center">[]</p><p><em>Artikel ini membahas mengenai penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan pemutusan hubungan kerja menurut perundang-undangan yang berlaku. Perselisihan hubungan industrial menurut jenisnya dapat dibagi menjadi dua: perselisihan hak dan perselisihan kepentingan. Hubungan pekerja dan pengusaha merupakan hubungan yang saling membutuhkan; buruh memerlukan upah, pengusaha mendapatkan keuntungan. Namun, dalam prakteknya terjadi permasalahan, sehingga pengusaha memberikan Surat Peringatan I dan II yang diikuti dengan Pemutusan Hubugan Kerja (PHK). Proses penyelesaian persoalan ini dapat dilakukan melalui Bipartit, Mediasi, atau ke Pengadilan Hubungan Industrial. Tulisan ini ditulis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa permasalahan buruh-pengusaha semakin pelik seja hadirnya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang salah satu isinya penghapusan upah minimum kota/kabupaten (UMK) dan diganti dengan upah minimum provinsi (UMP). Penghapusan UMK membuat upah pekerja lebih rendah. Padahal, dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tak boleh ada pekerja yang mendapat upah di bawah upah minimum, karena penetapan upah didasarkan atas perhitungan Kebutuhan Layak Hidup.</em></p>

scholarly journals MENDAPAT BAYARAN DIBAWAH KETENTUAN UPAH MINIMUM REGIONAL (UMR)

NOTARIUS ◽  
2018 ◽  
Vol 11 (1) ◽  
pp. 68
Author(s):  
Harin Nadindra Kirti
Keyword(s):  
Dispute Resolution ◽  
Minimum Wage ◽  
Industrial Relations ◽  
Legal Protection ◽  
Work Force ◽  
Settlement Of Disputes ◽  
The Relationship ◽  
The City

AbstractRemuneration is the most vulnerable and the most important in the relationship between labor and employers also have differences and even frequent conflicts, especially if it is associated with the perception or interpretation that is not the same on the interests of each party that basically does have differences, so that study of the legal protection of the labor mendapatk paid below the regional minimum wage needs to be analyzed properly in order to achieve the welfare of workers. Issues examined in this research is how the legal protection for workers who are not in wages in accordance with the provisions of the minimum wage cities / districts in the city, as well as how the dispute resolution to resume the work force of less than 10 people, who do not earn the minimum wage. The method used in this research is the empirical juridical approach. The results of this study finally provides an answer that the legal protection for workers who are not in wages in accordance with the provisions of the minimum wage city / county in the city of Semarang is to make a complaint to the All Indonesian Workers Union (SPSI) Semarang to be pursued advocacy and admonition to the employer the conflict in order to realize the protection and welfare of workers, related to the settlement of disputes to the CV workforce of less than 10 people who do not get the minimum wage is that it can be done by utilizing a system of Pancasila Industrial Relations with the aim to advise the order to resolve the issue amicably and consensus by Entrepreneur with workers so that outcomes could satisfy both sides.   AbstrakPengupahan merupakan bagian yang paling rawan dan paling penting di dalam hubungan antara tenaga kerja dan pengusaha yang sering kali menimbulkan konflik. Hal ini membuat kajian tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang  dibayar dibawah ketentuan upah minimum regional perlu dianalisis dengan baik, demi terwujudnya kesejahteraan bagi tenaga kerja. Masalah dalam  penelitian ini adalah bagaimanakah perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang tidak di upah sesuai dengan ketentuan upah minimum kota/kabupaten di Kota Semarang, serta bagaimana penyelesaian sengketa terhadap CV yang tenaga kerjanya kurang dari 10 orang, yang tidak mendapatkan upah sesuai UMR. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap tenaga kerja yang dibayar di bawah ketentuan upah minimum kota/kabupaten di Kota Semarang adalah dengan melakukan pengaduan kepada Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Semarang untuk diupayakan advokasi hingga peneguran kepada pihak pengusaha yang terlibat konflik, terkait penyelesaian sengketa terhadap CV yang tenaga kerjanya kurang dari 10 orang yang tidak mendapatkan upah sesuai UMR adalah dengan memanfaatkan Sistem Hubungan Industrial Pancasila dengan tujuan untuk menyarankan kepada para pihak, baik pengusaha maupun tenaga kerja, agar menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan mufakat sehingga hasil yang dicapai dapat memuaskan kedua belah pihak.   

scholarly journals Analisa Dan Pengaruh Metode Hubungan Industrial Terhadap Penyelesaian Perselisihan Di Serikat Pekerja Sektoral Kota Cilegon Tahun 2019

2020 ◽  
Vol 14 (2) ◽  
pp. 91-100
Author(s):  
Udi Iswadi ◽  
Mahfudoh Haerani
Keyword(s):  
Dispute Resolution ◽  
Trade Unions ◽  
Dispute Settlement ◽  
Mutual Influence ◽  
Alternative Hypothesis ◽  
Industrial Relations ◽  
Internal And External Factors ◽  
Settlement Of Disputes ◽  
The Relationship ◽  
The City

Abstrak - Hubungan merupakan tindakan yang saling mempengaruhi antar pihak, saling memberi manfaat guna mencapai tujuan, hubungan dapat dikatakan pula sebuah representasi kegiatan yang dilandasi keinginan untuk saling memberi dan memenuhi keperluan masing-masing pihak. Keselarasan akan timbal balik pada sebuah hubungan yang sesuai menghasilkan kedekatan dan kenyamanan antar pihak. Konsep sebuah hubungan didasari oleh faktor internal dan eksternal organisasi atau perusahaan. Sedangkan hubungan yang terjadi dalam perusahaan yaitu hubungan Industrial, dimaknai sebuah metode dalam menyelesaikan persoalan yang timbul di antara pengusaha dan pekerjanya. Hal yang diselesaikan sudah barang tentu adalah perselisihan. Pelaksanaan metode penelitian dalam pengumpulan data berupa kuesioner. Jumlah populasi yang digunakan yaitu 35 serikat pekerja atau dengan jumlah pekerja sebanyak 5.860 pekerja sebagai populasi dari serikat pekerja sektoral yang tergabung dengan Federasi Serikat Pekerja Sektoral Kimia di kota Cilegon. Untuk mengetahui bagaimana metode hubungan Industrial yang efektif dipakai maka harus ditentukan jenis perselisihannya terlebih dahulu, dalam penelitian ini ditemukan perselisihan kepentingan kecenderungannya akan diselesaikan ditingkat hubungan Industrial bipatride. Adapun perselisihan yang banyak diselesaikan peneliti melihat waktu kejadiannya seperti perselisihan upah maka akan banyak muncul di awal tahun. Sedangkan untuk melihat seberapa kuat korelasi yang didapat antara Variabel Metode Hubungan Industrial terhadap Penyelesaian Perselisihan, maka hasil perhitungan Uji Korelasi Product Moment r hitung 0,920, dapat dikatakan bahwa pengaruhnya Sangat Kuat. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel Metode Hubungan Industrial mempengaruhi variabel Penyelesaian Perselisihan sebesar 84,6% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya. Nilai Sig. 0,000 < 0,05, diartikan bahwa pengaruh Variabel Metode Hubungan Industrial (X) terhadap Penyelesaian Perselisihan (Y) signifikan. Dari perhitungan ttabel diperoleh nilai 1,987. Berdasarkan kriteria pengujian hipotesis terhadap nol (Ho), yaitu Ho ditolak jika thitung > ttabel. Diperoleh thitung  5,458 > ttabel 1,987 maka Hipotesis nol (Ho) di tolak, dan menerima Hipotesis alternatif (Ha). Dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa “Terdapat Pengaruh Metode Hubungan Industrial terhadap Penyelesaian Perselisihan di Serikat Pekerja Sektoral Kimia Kota Cilegon Tahun 2019”. Dengan regresi sebagai berikut : Ÿ = 20,710 + 1,010 X.      Abstract - Relationship is an act of mutual influence between parties, mutually beneficial to achieve goals, the relationship can also be said to be a representation of activities based on the desire to give and meet the needs of each party. Alignment of reciprocity in an appropriate relationship results in closeness and comfort between parties. The concept of a relationship is based on internal and external factors of the organization or company. While the relationships that occur within a company that is industrial relations, is interpreted as a method of solving problems that arise between employers and their workers. The matter that was resolved was naturally a dispute. The implementation of research methods in collecting data in the form of a questionnaire. The population used is 35 trade unions or with a total of 5,860 workers as a population of sectoral trade unions that are members of the Federation of Chemical Sector Trade Unions in the city of Cilegon. For know, how effective industrial relations methods are used, the type of dispute must be determined first. In this study, it was found that disputes over the interests of fraud will be resolved at the bipartite industrial relations level. As for the disputes that many researchers have resolved, seeing when it occurs, such as wage disputes, many will appear at the beginning of the year. To see how strong the correlation obtained between the Industrial Relations Method Variables on Dispute Resolution, the results of the Product Moment Correlation Test r count of 0.920, it can be said that the effect is very Strong. This shows that the Industrial Relations Method variable affected 84.6% Dispute Resolution while the rest was influenced by other factors. The Sig. 0,000 <0.05, which means that the effect of the Industrial Relations Method Variable (X) on Dispute Settlement (Y) is significant. From the ttable calculation, the value is 1.987. Based on the hypothesis testing criteria for zero (Ho), i.e. Ho is rejected if tcount> ttable. Obtained tcount 5.458> t table 1.987 then the null hypothesis (Ho) was rejected, and accepted the alternative hypothesis (Ha). In this study, it can be concluded that "There is an Effect of the Industrial Relations Method on the Settlement of Disputes in the Chemical Sectoral Trade Unions of Cilegon City in 2019". With the regression as follows: Ÿ = 20,710 + 1,010 X.

The Existence of an Anomaly in the City Indices in Borsa Istanbul

2021 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 12-27
Author(s):  
Hakan Altin
Keyword(s):  
Abnormal Return ◽  
Market Returns ◽  
The Third ◽  
Market Beta ◽  
Beta Coefficient ◽  
Relationship Of ◽  
The Relationship ◽  
The City

The aim of the study is to reveal the existence of an abnormal return in the city indices in Borsa Istanbul. Three important calculations were made for the detection of an abnormal return. The first was the calculation of adjusted returns. The second was the calculation of beta coefficients for city indices. The third was the determination of the relationship of each city index to the market. According to the findings obtained, there was an abnormal return in the city indices. In other words, each of the city indices made a profit on market returns. However, these returns were almost equal to market returns. When the beta coefficients were analyzed, it was seen that the coefficients were equal to the theoretically-expressed average market beta coefficient. Thus, the city indices and the market are moving in the same direction, and the results are statistically significant.

scholarly journals The criterion of the presumption of biophysiological temperature and the cooling guide for the determination of human comfort in the City of Rutba

2018 ◽  
Vol 227 (2) ◽  
pp. 307-316
Author(s):  
Lect. Intisar Sukkar Khioun
Keyword(s):  
Relative Humidity ◽  
Solar Radiation ◽  
Climatic Data ◽  
Human Comfort ◽  
Air Movement ◽  
The Impact ◽  
The Relationship ◽  
The City ◽  
Climate Studies

     The relationship between man and climate is of great importance in climate studies, as climate is the most natural climatic element in the sense of comfort or distress of man, and humans can live comfortably if the degree of heat between (17-31 m) and the human feeling of heat and cold and then rest or discomfort not only caused by the air temperature but depends on many elements including solar radiation, air movement, relative humidity, the level of human activity and the type of clothing worn, and the presumption has used Biophysiological temperature and Cooling guide in this study to demonstrate the impact of climate on human comfort in the city of Rutba and relying on the climatic data for thirty years.

scholarly journals ANALISIS PENGARUH DEBT CAPITAL DAN EQUITY CAPITAL TERHADAP SISA HASIL USAHA (SHU) KOPERASI

EkoPreneur ◽  
2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 131
Author(s):  
Adih Supriadi
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Equity Capital ◽  
Coefficient Of Determination ◽  
Business Unit ◽  
Business Results ◽  
Debt Capital ◽  
The Relationship ◽  
The City ◽  
Research Analysis

This study is entitled Analysis of the Effect of Debt Capital and Equity Capital on the Remaining Operational Results of Cooperatives. The research is descriptive quantitative, the population used as the unit of research analysis is the Cooperative in the City of South Tangerang with the category thirty large cooperatives in the City of South Tangerang, with the criteria of having more than one business unit, and routinely carrying out RATs  the last three years in a row. The number of cooperatives that will be sampled in this study are thirty cooperatives. The research method used is causal analytical associative meaning a causal relationship where the variable x will affect the variable y. This method aims to determine the relationship between two or more variables, by explaining, predicting and controlling a symptom. The purpose of this study was to determine the effect of Debt Capital and Equity Capital on the Remnants of Cooperative Business Results in the City of South Tangerang. From the results of the study note that Debt Capital partially has a significant effect on the Remaining Operating Results, with a coefficient of determination of 72.29%, the remaining 27.71% is influenced by other factors. Equity Capital partially has a significant effect on the Remaining Results of Operations, with a coefficient of determination of 74.67%, the remaining 25.33% is influenced by other factors. Debt Capital and Equity Capital simultaneously have a significant effect on the Remaining Operating Results, with a coefficient of determination of 81.81%, the remaining 18.19% is influenced by other factors.Keywords: Cooperative, Debt Capital, Equity Capital, Remaining Operating Results

scholarly journals Vector Autoregressive Modeling on Cases of Malaria Based on the Tribal in Tanah Bumbu District

CAUCHY ◽  
2018 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 150
Author(s):  
Abdul Khair ◽  
Sarmanu Sarmanu ◽  
Santi Martini ◽  
Bambang Widjanarko Otok
Keyword(s):  
Group Behavior ◽  
Var Model ◽  
Autoregressive Modeling ◽  
Community Group ◽  
Vector Autoregressive ◽  
City District ◽  
Level Of Knowledge ◽  
The Relationship ◽  
The City ◽  
Vector Autoregressive Modeling

The number of malaria in this area always has the tendency of the most compared to the city/district in South Kalimantan Province. Behavior is internalisation factor from the level of knowledge, attitudes and actions of a person who influenced by customs, customs and belief in certain things that has been handed down by his ancestors. The behavior of a community group can be different from the other groups so that they formed a group behavior or can be said tribal behavior.The purpose of this research predicts that the number of the prevalence of malaria in Tanah Bumbu tribal based with Y<sub>1t</sub> : the tribe of Banjar, Y<sub>2t</sub> : Javanese,  Y<sub>3t</sub> : the tribe of Bugis, and Y<sub>4t</sub> : other tribes using vector autoregressive (VAR) model. The results of the study showed with Granger Causality approach there is a relationship between the amount of the prevalence of Malaria Javanese with other tribes, Bugis tribe with other tribes. The relationship is strengthened in the VAR model, which is the number of the prevalence of Malaria Javanese influenced by the number of the prevalence of Malaria Javanese at period t-1, and the number of the prevalence of Malaria tribe Bugis at period t-1. While the number of the prevalence of Malaria tribe Bugis influenced by the number of the prevalence of Malaria Other tribes in the period t-2.

scholarly journals Managing Sewerage Networks Using both Failure Modes, Effects and Criticality Analysis (FMECA) and Analytic Hierarchy Process (AHP) methods

2020 ◽  
Author(s):  
Mohamed Benbachir ◽  
Marzouk Cherrared ◽  
Djaouida Chenaf
Keyword(s):  
Failure Modes ◽  
Analytic Hierarchy ◽  
Efficient Management ◽  
Overall Performance ◽  
Structural Failures ◽  
Criticality Analysis ◽  
Hierarchy Process ◽  
The Relationship ◽  
The City

This paper proposes a methodology for managing complex sewerage networks based on the concomitant use of two performance evaluation methods namely (1): the Failure Modes, Effects and Criticality Analysis (FMECA) and (2) the Analytical Hierarchy Process (AHP). The FMECA is used to determine the risks of structural failures making it possible to establish a methodology for managing these failures. The AHP is used to check the relationship consistency between the performance indicators allowing the determination of the overall performance (OP). This proposed methodology was also utilized for the urban sewerage network of Oued-Kniss in the city of Algiers, Algeria, as part of the efforts engaged for sustainable and efficient management.

scholarly journals DETERMINATION OF SOIL QUALITY IN MAYKOP BASED ON THE CONTENT ANALYSIS OF SOIL ALGAE AND CYANOBACTERIA

2017 ◽  
Vol 14 ◽  
pp. 128-135
Author(s):  
Emiliya A. Sirotiuk ◽  
Saida R. Zhemadukova
Keyword(s):  
Heavy Metals ◽  
Soil Contamination ◽  
Soil Quality ◽  
Oil Products ◽  
City Center ◽  
Key Indicator ◽  
City District ◽  
Destructive Processes ◽  
The City

The paper presents the results of the study on soil quality in Maykop using algae indication. The findings suggest soil contamination by heavy metals and oil products, and the beginning of destructive processes. The city center is recognized to be the most unfavorable ecological area of the city. There are no diatoms in soil cyanoalgological sinusiae ‒ a key indicator of oil contamination of soils. On the contrary, cyanobacteria prevail, which are resistant to soil contamination with oil products and heavy metals. One of the main environmental problems in Maykop is soil contamination with heavy metals and oil products. The main contributor to soil contamination is city transport and housing and public services. Pollutants enter soil through precipitation and leaf and branch shedding, deposit from the air, and are directly absorbed by moist soil. The results of algological studies suggest that destructive processes have begun in the soils in Maykop. This is evidenced by the composition of soil cyanoalgological sinusiae and by the population of main groups of microphototrophs. The most ecologically disadvantaged city district is «Central Market».

scholarly journals Analisis Hubungan DPRD Dan Pemerintah Kota Palangka Raya Pada Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Tentang APBD

2018 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 1-9
Author(s):  
Nurhasanah Nurhasanah ◽  
Nenie Adriati Lambung
Keyword(s):  
Good Governance ◽  
Secondary Data ◽  
City Government ◽  
Primary Data ◽  
Factors Affecting ◽  
Regional Budget ◽  
Budget Policy ◽  
The Relationship ◽  
The City

The purpose of this study is to describe and analyze the relationship between the DPRD and the City Government of Palangka Raya in the preparation and determination of the Regional Budget and to describe and analyze the factors that influence the relationship between the DPRD and the City Government of Palangka Raya in the preparation and stipulation of APBD regulations. This study uses descriptive qualitative research methods. The types and sources of data chosen by researchers are primary data and secondary data. Data collection techniques used to obtain information are interviews and documentation. The results showed that the pattern of interaction between the executive and the legislature in the discussion of the Regional Expenditure Budget (APBD) in Palangka Raya City in 2018, starting from the stages of KUA and PPAS formulation and the RAPBD discussion until the budget approval stage was always colored by several phenomena of interaction between the executive and legislative to carry out the functions of authority to master each other, dominate. In determining budget policy, it was found that the relationship between the DPRD and the City Government of Palangka Raya in the preparation and stipulation of the Regional Budget was still conducive so that it did not lead to deadlock in the formulation and determination of the Palangka Raya City Budget in 2018. Factors affecting the interaction of DPRD and Palangka City Government Raya in the preparation and determination of APBD is the existence of a special mission to negotiate in the form of non-agenda, bargaining with executives to gain the interests of the legislature, a vision that may be different in running a good governance (transparent, democratic, good, fair, responsible and objective ) and equalize the same understanding in responding to every issue and scene in formulating local regulations on APBD and their implementation.

Evaluation of Panel Characteristics and User-Based Pavement Serviceability

1997 ◽  
Vol 1592 (1) ◽  
pp. 98-106 ◽  
Author(s):  
Chia-Pei Chou ◽  
Cheng-Lung Wu
Keyword(s):  
Passenger Cars ◽  
Driving Experience ◽  
Pavement Distress ◽  
Pavement Roughness ◽  
Pavement Distresses ◽  
City System ◽  
And Gender ◽  
The Relationship ◽  
The City

The effects of raters’ characteristics, vehicle classes, and highway classifications on panel ratings are described. Development of the present serviceability index (PSI) models as well as determination of the terminal PSI values for different highway classes in Taiwan also are investigated. Freeways and provincial highways as well as city streets were selected for use in evaluating road serviceability. A rating panel of 20 people rated the selected sections while they were in passenger cars and on buses. Pavement roughness also was measured with the Mays ride meter, and a manual distress survey was conducted to collect the pavement distress data. It is found that raters’ ages did not have a significant effect on the ratings, but factors of raters’ seat location on the bus, driving experience, and gender affected the ratings significantly. Another interesting finding is that raters tended to give lower ratings for freeways and provincial highways than for city streets, even if they were equally rough. Therefore, the terminal PSI of the former (2.1) was higher than that of the latter (1.8). Two PSI models that describe the relationship between panel ratings, pavement distresses, and roadway roughness are established and presented. Due to the large percentage of passengers who travel on buses within the city, a PSI model based on the ratings of city streets by a panel of raters on buses is recommended for the city system, and a PSI model developed from data for ratings of freeways and provincial highways by a panel of raters in passenger cars is recommended for highway systems.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document