scholarly journals PELAYANAN TERPADU KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA SEMARANG

NATAPRAJA ◽  
2015 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
Author(s):  
Marsha Ayunita Irawati
Keyword(s):  
Family Planning ◽  
Human Resources ◽  
Community Participation ◽  
Violence Against Women ◽  
Public Service ◽  
Child Protection ◽  
Women Empowerment ◽  
Service Center ◽  
Affecting Factors ◽  
Victims Of Violence

This study aims to analyze the effort that has been done by Women Empowerment,Child Protection and Family Planning Bureau (BP3AKB) of Semarang city. This is aqualitative research. The technique of collecting data employed interviews, documentation,book references, and related agencies official documents. The results showed that: a)SERUNI service center is not optimal, can be seen from number of violence against womenstill remains high from year to year. b) Limited mentor in SERUNI service center that werelacking, budget to handling are less dan facilities and infrastructure to reporting andassistance is good enough. c) Factors that affect the handling of violence against women inSemarang City is the quantity of human resources are inadequate, the commitmentIntegrated SERUNI service centers to provide maximum services to victims of violence,lack of budget assistance, facilities and infrastructure SERUNI service centers inadequate,lack of awareness and community participation in the elimination of violence againstwomen, characteristics abusers are difficult to handle, and Semarang as destination forjob seekers.Keywords: Public Service, Violence Against Women, Affecting Factors

scholarly journals OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU

Jurnal HAM ◽  
2016 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 55
Author(s):  
Penny Naluria Utami
Keyword(s):  
Women Victims ◽  
Violence Against Women ◽  
Child Protection ◽  
Service Center ◽  
Standard Size ◽  
Regulatory Policies ◽  
Women And Children ◽  
Victims Of Violence ◽  
Service Standards ◽  
Integrated Service

AbstrakPemerintah Indonesia telah mengajukan kebijakan peraturan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas nasional. Peraturan dimaksud untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SPM merupakan instrumen penting untuk memastikan penghormatan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Standar tersebut adalah ukuran standar pelayanan minimum kepada perempuan korban kekerasan, terutama di bidang pengaduan dan laporan, kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Keputusan Menteri tersebut mengamanatkan pembentukkan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat provinsi dan kabupaten serta unit ini terdiri dari pemerintah dan masyarakat sipil. Namun implementasi dari standar tersebut yang nampak dalam kinerja Pusat Pelayanan Terpadu belum optimal dan masih menemukan beberapa kesenjangan, antara lain: adanya variasi aturan daerah, pendanaan, koordinasi antar stakeholder yang terlibat, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang terlibat, sehingga terlihat bahwa pengejewantahan isi SPM masih menghadapi tantangan untuk perbaikan kedepannya.Kata kunci: KtP, SPM dan PPTAbstractThe Indonesian government has held regulatory policies protect women and children as a national priority. Regulations intended to address violence against women (VAW) in Indonesia. The enactment of Law No. 23 Year 2004 on Eradication of Domestic Violence, Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons and Minister of State for women’s Empowerment and Child Protection of Indonesia Number 01 Year 2010 on Minimum Service Standards (SPM) field of Integrated Services for women and children victims of violence. SPM is an important instrument to ensure respect for and fulfillment of the rights of women victims of violence. The standard is the standard size minimum services to women victims of violence, especially in the field of complaints and reports, health, relief and law enforcement, social rehabilitation, repatriation and social reintegration. The Ministerial Decree mandates the establishment of the Integrated Service Center at provincial and district levels, this unit consists of government and civil society. However implementation of these standards is apparent in the performance of the Integrated Service Center is not ideal and still find some gaps, among others: the variation of regional rules, funding, coordination among stakeholders involved, infrastructure, and human resources involved, so it looks that the manifestation SPM contents is still facing challenges for future improvements.Keywords: violence against women (KtP), minimum service standards (SPM) and integrated service center (PPT).

scholarly journals Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2tp2a) dalam Mengatasi Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kosmik Hukum ◽  
2018 ◽  
Vol 18 (1) ◽  
Author(s):  
Emy Rosnawati
Keyword(s):  
Domestic Violence ◽  
Women Victims ◽  
Violence Against Women ◽  
Child Protection ◽  
Pilot Project ◽  
Integrated Services ◽  
Women Empowerment ◽  
Women And Children ◽  
Victims Of Violence

Abstract Violence against women and children is a violation of human rights. The integrated services centre of the women and children empowerment (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak/P2TP2A) is an integrated activity founded Ministry of women empowerment and child protection and provide services for the Indonesian people, mainly women and children victims of violence acts. The purpose of this research is to know the service of process in P2TP2A given to women victims of domestic violence and P2TP2A efforts in tackling domestic violence. The research method used the juridical sociological. data collection is done by observation, interview and documentation as well as literature-related literature. Researchers took samples from Sidoarjo P2TP2A because P2TP2A is a pilot project of P2TP2A in other districts. Then analyzed in descriptive qualitative. From the above research it can be concluded that the role of the integrated services centre the empowerment of women and children (P2TP2A) in addressing domestic violence is very effective and in accordance with the mandated in the Act No. 23 years 2004 on the Elimination of Domestic Violence. Keywords: Domestic Violence, Integrated Services Centre, Empowerment of Women and Children Abstrak Kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak merupakan kegiatan terpadu yang didirikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan menyediakan pelayanan bagi masyarakat Indonesia terutama Perempuan dan Anak korban tindak kekerasan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui proses pelayanan di diberikan P2TP2A kepada perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga dan upaya P2TP2A dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi serta literatur-literatur terkait. Peneliti mengambil sampel dari P2TP2A Sidoarjo karena P2TP2A Sidoarjo merupakan pilot project dari P2TP2A di kabupaten lain. Kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Dari penelitian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga sangat efektif dan sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Kata kunci: Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

scholarly journals LAYANAN BANTUAN HUKUM YANG DAPAT DIBERIKAN KEPADA KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK

Jurnal Besaoh ◽  
2021 ◽  
Vol 1 (01) ◽  
pp. 27-32
Author(s):  
David Bani Adam ◽  
Wildani Eko Nugraha ◽  
Prasetya Putra Nugroho
Keyword(s):  
Violence Against Women ◽  
Child Protection ◽  
Population Control ◽  
Regional Government ◽  
Service Center ◽  
Access To Services ◽  
Prevention Of Violence ◽  
Women And Children ◽  
The Government ◽  
Victims Of Violence

Women and children are vulnerable to crime that need to be protected, thus encouraging the government of Kabupaten Tegal to always strive to carry out socialization of the prevention of violence against women and children such as socialization activities carried out by regional government of Kabupaten Tegal through Department of Women’s Empowerment, Child Protection, Population Control and Family Planning (DP3AP2KB), conducted socialization in order to increase access to services of Integrated Service Center (PPT) institutions for victims of violence against women and children and reduce the number of cases of violence against women and children.

scholarly journals OPTIMALISASI PEMENUHAN HAK KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN MELALUI PUSAT PELAYANAN TERPADU

Jurnal HAM ◽  
2016 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 55
Author(s):  
Penny Naluria Utami
Keyword(s):  
Women Victims ◽  
Violence Against Women ◽  
Child Protection ◽  
Service Center ◽  
Standard Size ◽  
Regulatory Policies ◽  
Women And Children ◽  
Victims Of Violence ◽  
Service Standards ◽  
Integrated Service

AbstrakPemerintah Indonesia telah mengajukan kebijakan peraturan perlindungan perempuan dan anak sebagai prioritas nasional. Peraturan dimaksud untuk mengatasi kekerasan terhadap perempuan (KtP) di Indonesia. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, serta Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. SPM merupakan instrumen penting untuk memastikan penghormatan dan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Standar tersebut adalah ukuran standar pelayanan minimum kepada perempuan korban kekerasan, terutama di bidang pengaduan dan laporan, kesehatan, bantuan dan penegakan hukum, rehabilitasi sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial. Keputusan Menteri tersebut mengamanatkan pembentukkan Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) di tingkat provinsi dan kabupaten serta unit ini terdiri dari pemerintah dan masyarakat sipil. Namun implementasi dari standar tersebut yang nampak dalam kinerja Pusat Pelayanan Terpadu belum optimal dan masih menemukan beberapa kesenjangan, antara lain: adanya variasi aturan daerah, pendanaan, koordinasi antar stakeholder yang terlibat, sarana prasarana, dan sumber daya manusia yang terlibat, sehingga terlihat bahwa pengejewantahan isi SPM masih menghadapi tantangan untuk perbaikan kedepannya.Kata kunci: KtP, SPM dan PPTAbstractThe Indonesian government has held regulatory policies protect women and children as a national priority. Regulations intended to address violence against women (VAW) in Indonesia. The enactment of Law No. 23 Year 2004 on Eradication of Domestic Violence, Law No. 21 of 2007 on the Eradication of Trafficking in Persons and Minister of State for women’s Empowerment and Child Protection of Indonesia Number 01 Year 2010 on Minimum Service Standards (SPM) field of Integrated Services for women and children victims of violence. SPM is an important instrument to ensure respect for and fulfillment of the rights of women victims of violence. The standard is the standard size minimum services to women victims of violence, especially in the field of complaints and reports, health, relief and law enforcement, social rehabilitation, repatriation and social reintegration. The Ministerial Decree mandates the establishment of the Integrated Service Center at provincial and district levels, this unit consists of government and civil society. However implementation of these standards is apparent in the performance of the Integrated Service Center is not ideal and still find some gaps, among others: the variation of regional rules, funding, coordination among stakeholders involved, infrastructure, and human resources involved, so it looks that the manifestation SPM contents is still facing challenges for future improvements.Keywords: violence against women (KtP), minimum service standards (SPM) and integrated service center (PPT).

scholarly journals PERAN SERTA ORGANISASI PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA (PKK) DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN DINI KORBAN KEKERASAN

2019 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 1-23
Author(s):  
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi ◽  
Anak Agung Ketut Sukranatha ◽  
I Gusti Ayu Putri Kartika ◽  
Gusti Ayu Kade Komalasari
Keyword(s):  
Violence Against Women ◽  
Child Protection ◽  
Research Method ◽  
Family Welfare ◽  
Early Handling ◽  
Women And Children ◽  
The Government ◽  
Victims Of Violence ◽  
The Village

The specific purpose and target of this research is to determine the role of family welfare empowerment organizations (PKK) in the prevention and early handling of women and children victims of violence. The reason for researching this topic is the increase in the number of victims of violence against women and children every year. Based on data from the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, it is shown that since 2012 it has increased from 18,718 to 54,041 cases in June 2017 and until February 2018 it has shown 374 cases of violence against women and children. In this case, the Government is responsible for providing optimal services needed by victims, both medical, psychological, and legal assistance in an effort to recover their condition. The government in providing services to victims should cooperate and partner with the community, especially in the prevention and early handling of victims of violence. Prevention and early handling of victims of violence at the village level can empower family welfare empowerment organizations (PKK) which are government partners that are considered effective in the prevention and early handling of women and children victims of violence in their areas. Based on these reasons, it is necessary to study in depth the role of the PKK organization in preventing and early handling of women and children victims of violence. To achieve specific goals and targets in this study, the research method used is a normative research method with a statue approach and a conceptual approach.The results of the study provide an overview 1) there is a clear regulation in the laws and regulations related to the participation of the PKK in preventing and early handling of victims of violence, what needs to be further regulated is regulation in the form of Village Regulations and customary law (awig-awig) related to the participation of PKK and indigenous women in the prevention and early handling of victims of violence. 2) the procedures for preventing and early handling of victims of violence need to be stated in the operational standards in the village and the traditional village paparem.

scholarly journals Prediksi Pencapaian Target Peserta Keluarga Berencana Pasca Persalinan Menggunakan Algoritma Backpropagation

2021 ◽  
pp. 174-180
Author(s):  
Stefani Putri ◽  
Y Yuhandri ◽  
Gunadi Widi Nurcahyo
Keyword(s):  
Family Planning ◽  
Child Protection ◽  
Family Planning Program ◽  
Population Control ◽  
Women Empowerment ◽  
Planning Program ◽  
Postpartum Family Planning ◽  
The Family ◽  
The Government ◽  
Control Family

Population growth in Indonesia continues to increase, so the government makes a program to control the rate of growth of the population, namely the Family Planning Program (KB). The implementation of family planning also has another objective, namely to reduce the risk of maternal death after childbirth. To measure the level of increasing target achievement of postpartum family planning participants. So that it can be a reference for the DPPKBP3A in carrying out the postpartum family planning program. Data from the Population Control, Family Planning, Women Empowerment and Child Protection (DPPKBP3A) District Lima Puluh Kota data processed in this study is data on the achievement of postpartum family planning participants from 2018 to 2020. Data processing uses the Backpropagation algorithm through several stages, namely the stage initialization, activation stage, weight training (weight change) and iteration stage. One of the results obtained from the calculation is the comparison of the target with the output gradient error in Suliki District in 2018, namely the target of 0.11311 and the result of the error gradient output is -0.1171. The prediction results obtained from this process become a reference for the Population Control, Family Planning and Women Empowerment and Child Protection Agency (DPPKBP3A) of District Lima Puluh Kota to implement the implementation of postpartum family planning programs to the community the following year.

Pembinaan Remaja Melalui Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan di SMA Negeri 1 Suela

2021 ◽  
Vol 2 (3) ◽  
pp. 73-76
Author(s):  
Fahruddin Fahruddin ◽  
Muhamad Farid ◽  
Nindy Nursilva Parizka ◽  
Muhammad Ihsan Kadafi
Keyword(s):  
High School ◽  
Early Childhood ◽  
Family Planning ◽  
Child Protection ◽  
Women Empowerment ◽  
Main Program ◽  
Marriage Age ◽  
The Past ◽  
Lack Of Information ◽  
Age Of Marriage

Suntalangu village is one of the villages in the Suela Subdistrict of East Lombok Regency. The population of Suntalangu Village, based on the data from the past few years, was 7.754 people, with 2.540 families. Problems often encountered in Lombok, especially in Suntalangu Village, namely Early Childhood Marriage (Merarik Kodeq). It’s due to several factors, one of which is lack of awareness and lack of information to adolescents about the importance of maturation of the age of marriage. The KKN implementation for 45 days aims to increase adolescent awareness about the importance of Maturation of The Age of Marriage (PUP). This is done by running the main program, namely socialization on Maturation of Marriage Age by the Office of Women Empowerment of Child Protection and Family Planning (DP3AKB) in State High School 1 Suela District Suela East Lombok Regency. From this activity, it is expected that teenagers begin to pay attention to the importance of the Maturation of Marriage Age in order to create a prosperous Indonesian Family

scholarly journals THE STRATEGY OF OGAN ILIR DISTRICT’S OFFICE OF POPULATION CONTROL AND FAMILY PLANNING FOR ACTUALIZING THE PROSPEROUS FAMILY

2020 ◽  
Vol 20 (2) ◽  
pp. 323-332
Author(s):  
Nurmala HAK
Keyword(s):  
Family Planning ◽  
Child Protection ◽  
Health Workers ◽  
Population Control ◽  
Women Empowerment ◽  
Counseling Training ◽  
Know How ◽  
Descriptive Research ◽  
The Family ◽  
Family Planning Counseling

This research’s purpose is to know how is the implementation of Family Planning by the office of population control and family planning, women empowerment and child protection, for reaching a prosperous family, balanced population growth, two healthy kids (DAHSAT) in Indralaya Sub-district, OganIlir District, and also to know about the success that has been done by the office of population control and family planning in Indralaya Sub-district, such as come directly to the field (jemput bola) by using dedicated car (mobilkeliling), held a family planning counseling training for health workers and village hall workers, which the goals are to be able to give good service towards family planning acceptor achievement in Indralaya Sub-district, and mainly for achievement of family planning participants that using a contraception device MKJP and NON MKJP. This research used a descriptive research method with qualitative approach, expectedly be able to examine the achieved strategy in implementation of family planning such as by family planning counseling training in Indralaya Sub-district, OganIlir District. Based on the research’s result, the amount of family planning acceptors in year 2017 – 2019 showed a success attempt, this all been done by family planning counselling implementation called communication, information, and education (KB KIE) and also doing some coachings that called by the name of Tribina, Bina Balita, Bina Remaja, Bina Lansia, in Indralaya Sub-district, but in practice it is not maximally deliver good result, because of the limited number of trained counselling workers and the lacks of equipment required, the family planning counselling also has been done in parallel with Integrated Healthcare Center (Posyandu) activities and other related activites.

scholarly journals DIGITALISASI TATA KELOLA KORBAN KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN BERBASIS STAKEHOLDERS DI PROVINSI JAWA TIMUR

2021 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 463
Author(s):  
Jusuf Irianto ◽  
Sulikah Asmorowati ◽  
Erna Setijaningrum ◽  
Rerica Dhea Shavila
Keyword(s):  
Violence Against Women ◽  
Child Protection ◽  
Women’S Empowerment ◽  
Digital Platform ◽  
Governance Model ◽  
Women And Children ◽  
Digital Governance ◽  
Victims Of Violence ◽  
Effective Models ◽  
Very High

AbstractThe phenomenon of violence against women is a pandemic. There are many studies on violence but studies focusing on governance are rare. Governance involves various stakeholders with different roles so that they often face problems of coordination, integration, and synchronization. This problem also occurs in East Java. As a leading sector in handling victims of violence against women and children, the Office of Women's Empowerment and Child Protection and Population (DP3AK) of East Java Province faces challenges in the form of effective models in handling victims of violence. Meanwhile, cases of violence against women and children are very high. DP3AK requires a digital governance model in handling victims of violence more effectively on a stakeholder basis. This study offers a solution in the form of a digital platform that is able to connect victims with stakeholders.Keywords: digitalization, governance, violence against women and children, stakeholdersAbstrakFenomena kekerasan terhadap perempuan bersifat pandemik. Kajian terhadap kekerasan sangat banyak namun studi berfokus pada tata kelola jarang dilakukan. Tata kelola melibatkan berbagai stakeholders dengan peran berbeda sehingga sering menghadapi masalah koordinasi, integrasi dan sinkronisasi. Problematika tersebut juga terjadi di Jawa Timur. Sebagai leading sector penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur menghadapi tantangan berupa model efektif dalam penanganan korban kekerasan. Sementara itu, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sangat tinggi. DP3AK membutuhkan model tata kelola digital dalam penanganan korban kekerasan yang lebih efektif dengan berbasis stakeholder. Kajian ini menawarkan solusi berupa platform digital yang mampu menghubungkan korban dengan para stakeholder.Kata kunci: digitalisasi, tata kelola, kekerasan perempuan dan anak, stakeholders

scholarly journals Prediksi Pencapaian Target Peserta Keluarga Berencana Pasca Persalinan menggunakan Algoritma Backpropagation

2021 ◽  
pp. 176-182
Author(s):  
Stefani Hardiyanti Putri ◽  
Y Yuhandri ◽  
Gunadi Widi Nurcahyo
Keyword(s):  
Family Planning ◽  
Child Protection ◽  
Family Planning Program ◽  
Population Control ◽  
Women Empowerment ◽  
Planning Program ◽  
Postpartum Family Planning ◽  
The Family ◽  
The Government ◽  
Control Family

Population growth in Indonesia continues to increase, so the government makes a program to control the rate of growth of the population, namely the Family Planning Program (KB). The implementation of family planning also has another objective, namely to reduce the risk of maternal death after childbirth. To measure the level of increasing target achievement of postpartum family planning participants. So that it can be a reference for the DPPKBP3A in carrying out the postpartum family planning program. Data from the Population Control, Family Planning, Women Empowerment and Child Protection (DPPKBP3A) District Lima Puluh Kota data processed in this study is data on the achievement of postpartum family planning participants from 2018 to 2020. Data processing uses the Backpropagation algorithm through several stages, namely the stage initialization, activation stage, weight training (weight change) and iteration stage. One of the results obtained from the calculation is the comparison of the target with the output gradient error in Suliki District in 2018, namely the target of 0.11311 and the result of the error gradient output is -0.1171. The prediction results obtained from this process become a reference for the Population Control, Family Planning and Women Empowerment and Child Protection Agency (DPPKBP3A) of District Lima Puluh Kota to implement the implementation of postpartum family planning programs to the community the following year.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document