scholarly journals Legalitas Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia

2021 ◽  
Vol 22 (2) ◽  
pp. 128
Author(s):  
Muhammad Habibi

AbstractThis article will explain the legality of Islamic law in the justice system in Indonesia. The importance of this topic to be discussed is because judicial institutions in Indonesia are formed as a result of their multiple historical developments. It was said that because until now in the Unitary State of the Republic of Indonesia, several legal systems had various features, structures, and characteristics, namely; the Islamic legal system, customary law system, and Western legal system. The problem that he explains is related to the legality of Islamic law in the judicial system in Indonesia. To answer the questions above, this article uses a qualitative research method with a library research model as a data collection method. The search results found that there are several regulations that have been legalized so that they become positive laws in Indonesia, namely: 1) the 1945 Constitution; 2) Law Number 17 of 1999 concerning the Implementation of Hajj; 3) Law Number 36 of 1999 concerning Management of Zakat; 4) Law Number 41 of 2004 concerning Waqf; 5) Law Number 44 of 1999 concerning the Implementation of the Specialties of the Aceh Region; 6) Law No. 3 of 2006 concerning Amendments to Law No. 7 of 1989 concerning Religious Courts; 7) Law Number 1 of 1974 concerning Marriage.Abstrak: Artikel ini menjelaskan tentang legalitas hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia. Pentingnya topik ini untuk dibahas karena, lembaga peradilan di Indonesia terbentuk akibat dari perkembangan sejarahnya yang bersifat majemuk. Dikatakan demikian, karena sampai saat ini di Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku beberapa sistem hukum yang memiliki corak, susunan dan karakteristik yang beragam, yaitu; sistem hukum Islam, sistem hukum Adat, dan sistem hukum Barat. Permasalahan yang jelaskan berkaitan dengan legalitas hukum Islam dalam sistem peradilan di Indonesia. Untuk menjawab pertanyaan di atas, artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model library reseach sebagai metode pengumpulan data. Hasil penelusuran ditemukan bahwa ada beberapa aturan yang telah dilegalisir sehingga menjadi hukum positif di Indonesia, yaitu: 1) Undang-Undang Dasar tahun 1945; 2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji; 3) Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat; 4) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf; 5) Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Daerah Aceh; 6) Undang-Undang Nomor03 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 7) Undang-Undang Nomor 01 tahun 1974 tentang Perkawinan.

2018 ◽  
Vol 2 (3) ◽  
pp. 122-146
Author(s):  
I Ketut Sudantra

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan urgensi dan strategi pemberdayaan peradilan adat dalam sistem hukum di Indonesia. Secara konseptual, peradilan adat yang dimaksud dalam tulisan ini adalah sistem peradilan yang hidup dan dipraktikkan dalam kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat. Secara konstitusional, eksistensi peradilan adat diakui berdasarkan Pasal 18B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tetapi dalam level peraturan perundang-undnagan di bawah Undang-undang Dasar, eksistensi peradilan adat tidak mendapat pengakuan yang memadai. Kondisi ini menimbulkan dampak melemahnya posisi peradilan adat pada sebagian masyarakat adat ditandai oleh sikap dan perilaku masyarakat yang mulai enggan menyelesaikan perkaranya melalui peradilan adat. Di beberapa tempat, dewasa ini sudah tidak bisa ditemukan lagi adanya peradilan adat. Apabila kondisi ini dibiarkan berlangsung terus maka akan mengancam eksitensi kesatuan masyarakat hukum adat, sebab tanpa adanya pranata peradilan adat yang berfungsi menegakkan norma-norma hukum adat, suatu kesatuan masyarakat hukum adat akan kehilangan eksistensinya sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum adat yang hidup. Oleh karena itu, peradilan adat sangat penting dan mendesak direvitalisasi, dalam arti diberdayakan agar dapat berfungsi kembali sebagai alternatif penyelesaian perkara, khususnya di lingkungan kesatuankesatuan masyarakat hukum adat.. Revitalisasi peradilan adat dapat dilakukan melalui strategi pembenahan seluruh komponen sistem hukumnya, baik substansi hukum, struktur hukum, dan buidaya hukumnya. This paper aims to explain the urgency and strategy of empowering customary justice in the legal system in Indonesia. Conceptually, the customary judiciary referred to in this paper is a living justice system that is practiced in customary law communities. Constitutionally, the existence of customary courts is recognized based on Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, but at the level of statutory regulations under the Constitution, the existence of adat justice does not receive adequate recognition. This condition has the effect of weakening the position of customary justice in some indigenous communities marked by the attitudes and behavior of people who are reluctant to settle their cases through adat justice. In some places, there is no longer any traditional justice. If this condition is allowed to continue, it will threaten the existence of the customary community, because without customary judicial institutions that function to uphold customary law norms, a customary community community will lose its existence as a living customary community. Therefore, customary justice is very important and urgent to be revitalized, in the sense that it is empowered so that it can function again as an alternative case settlement, especially in the environment of customary law community units. Revitalization of customary justice can be done through a strategy of revamping all components of the legal system, both in substance the law, the legal structure and the legal nature. 


2021 ◽  
Vol 21 (1) ◽  
pp. 39-58
Author(s):  
M. Noor Harisudin

This article discusses how Fiqh Nusantara, an Islamic jurisprudence in Indonesia was formed and formulated.  Data were obtained through library research, classic literature commonly used in Islamic boarding schools, fatwas of the Indonesian Council of Ulama, Nahdlatul Ulama, and Muhammadiyah. The Fiqh Nusantara contextualization in Indonesian locus – known as Fiqh Nusantara– is posed from distinctive genealogy and characteristics compared to Fiqh that has developed in the Middle East. One of the characteristics of Fiqh Nusantara is that it has strengthened the unity of the Republic of Indonesian as indicated by its various contributions in the national legal system. Additionally, it has been resulted in a dialogical process in which many fatwas developed and lived in the community. It is responsive to recent developments of fiqh and it is not derived from one school of thought. It is created through collective efforts (collective ijtihad) in the form of fiqh which is open to variety of opinions. However, Fiqh Nusantara as an Islamic law in Indonesia has not yet penetrated the domain of mahdlah (sincere worship to the God). For Fiqh Nusantara activists, it was only applicable to the changing domain of fiqh (mutaghayirat) and not to the fixed domain of fiqh (tsawabit).


2020 ◽  
Vol 8 (1) ◽  
pp. 12-22
Author(s):  
Muhamadun Muhamadun

Indonesia is known as a country with a mixed legal system. The legal system currently in effect is dominated by three major legal systems, namely the Western legal system, the customary law system and the Islamic legal system. The basic rules that serve as guidelines and guidelines for citizens are extracted from the value system. This value system is expressed in the form of "collective agreement". This form of collective agreement is translated into the five basic principles of having a state, namely Pancasila. Within these limitations, there are gaps in applying Islamic teachings, which are limited to their substantive value. This study wants to explain why Islamic law cannot be used as the basis of the constitution and the extent to which the limitations are allowed in applying Islamic teachings as the teachings of the majority of Indonesian citizens. In responding to the issues surrounding the application of Islamic law in Indonesia, the discussion will focus on the concept of the constitution, sources of national law, and the form of the Muslim community's strategy in an effort to apply Islamic law within the national legal framework. 


2017 ◽  
Vol 12 (1) ◽  
pp. 87-106
Author(s):  
Andi Fariana

Fatwa tidak sama dengan hukum positif yang memiliki kekuatan mengikat bagi seluruh warganegara, namun fatwa dapat memiliki kekuatan mengikat setelah ditransformasi ke dalam peraturan perundang-undangan. Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia) kurang lebih sebanyak 107 fatwa dan telah memberi kontribusi positif terhadap regulasi sistem hukum ekonomi syariah. Fatwa DSN-MUI menjadi bagian penting dalam sistem Hukum Republik Indonesia yang berdasarkan pada Pancasila sila pertama adalah Ketuhanan Yang Maha Esa dan salah satu dari the living law-nya adalah Hukum Islam. Metode penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat, segala fakta dan permasalahan yang diteliti dikaitkan dengan teori-teori hukum dan dengan (1) pendekatan perundang-undangan (statute approach), (2) pendekatan sejarah (hystorical approach), (3) pendekatan  politis (Political approach). Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif dengan memperhatikan sistem hukum yang berlaku dan kemudian dilakukan penafsiran. (Fatwa is not the same as the state law which has binding force for all citizens, but it may have binding force after being transformed into a legislation. Fatwas that have been issued by the DSN-MUI (the National Sharia Council of Indonesian Ulama Council) are approximately 107 fatwas and have contributed positively to the regulation of the legal system of Islamic economics. Fatwa of the DSN-MUI has became an important part in the law system of the Republic of Indonesia which is based on Pancasila (The Five Principles) in which the first principle of the Pancasila is the Almighty God and one of its living law is Islamic law. This research applies normative legal method with analytical descriptive approach, which describes systematically, factually and accurately all the facts and problems being studied. This is done by associating them with theories of law through (1) statute approach, (2) hystorical approach, and (3) Political approach. Next, the data obtained are analyzed through juridical qualitative method by considering the legal system before being interpreted)


Author(s):  
Muhammad Yusuf Siregar ◽  
Risdalina Risdalina ◽  
Sriono Sriono

This study aims to analyze the legal aspects of the Position of Inheritance Rights of Girls in the Context of Islamic Inheritance in Indigenous Mandailing in Sipirok District, South Tapanuli Regency. This research is empirical normative namely research by looking at existing conditions in the field by linking the source of Islamic Law and the legal source of Regulations in force in the Republic of Indonesia. The benefits to be received from the results of this study are to determine the Position of Inheritance of Girls in the Context of Islamic Law and Regulations in Indonesia and the Position of Inheritance of Girls in the Context of Islamic Inheritance in Mandailing Customs in Sipirok District, South Tapanuli Regency, the results of the study stated that In Islamic Inheritance Law strongly recognizes the position of the daughter in receiving inheritance with a strong legal basis in accordance with the al-Qur’an. In Islamic Inheritance Laws, a daughter has a position as Nasabiyah's heir so that she has the right to receive inheritance. In the Mandailing customary inheritance law in Sipirok Mandailing Natal, the position of a daughter is considered as an heir when a male heir is found, but if the girl is a mere woman, the woman is not entitled to inheritance from her parents. The distribution of inheritance in the Mandailing Inheritance law in Sipirok Mandailing Natal uses local customary law, as a basis for the distribution of inheritance which is still being realized in the Community.


2021 ◽  
Vol 58 (1) ◽  
pp. 5201-5212
Author(s):  
Nurrohman Syarif

Family law is the most powerful law practiced in Islamic history, but this does not mean that it avoids the demands of changing times. Today, there are no less than thirteen problems related to family law that have arisen in the Muslim world. This problem arises not only because of demands for changing times, but also because of efforts to unify, codify and legislate Islamic law in a number of Muslim countries. This problem requires not only solutions but also reforms. This study aims to examine the model of understanding, practicing, reforming and transforming Islamic law in Indonesia and its impact on the position of standard classical fiqh books and the independence of judges in the Religious Courts. This research is a non-doctrinal normative qualitative research type. This study found a variety of models in the exploration, practice and reform of family law in Indonesia. The impact of the reform and transformation of family law in Indonesia is that classical fiqh books are no longer used as the main reference and the Religious Court System is closer to the civil law system. However, the reform and transformation of family law in Indonesia did not reduce the independence of religious judges in exploring and discovering more contextual Islamic law.


Yustitia ◽  
2019 ◽  
Vol 5 (1) ◽  
pp. 27-62
Author(s):  
Ihat Subihat

A country’s judicial system cannot be separated from the legal system in force in the country. In other words, a country’s justice system is a sub-system of the country’s justice system. Because the legal system that applies in Indonesia is a legal system based on the Pancasila and the 1945 constitution of the Republic of Indonesia, the judicial system in Indonesia must also be based on Pancasila values and articles in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. This study was conducted by using normative juridical method by reviewing various legal materials; primary, secondary and tertiary legal materials. While the data collection method was carried out through library studies. The analysis technique used descriptive method with prescriptive approach. The result of this study showed that the four judicial environments are under the Indonesia Supreme Court; general justice, religious justice, military justice and state administrative courts, as sub-judicial systems in Indonesia, each of which has an institutional, authority and legal structure separate events that differ from one another according to the specificity and absolute competence of each that cannot be mixed up. In contrast to other judicial environments which have adjusted to the changes in the new judicial power law, the institutional structure and authority of the courts within the military court which is part of the judicial system under the Supreme court of the Republic of Indonesia is still regulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military justice and not yet adjusted to Lay Number 14 of 2004 concerning Judicial Power, because the Amendment Draft to the Law on Military Justice which had been discussed since 2005 has not yet been agreed upon by the DPR and the Government. Even when the Lay on Military Justice cannot be adjusted to Law Number 4 of 2004, on October 29, 2009 Law Number 4 of 2004 was revoked and then replaced with Law Number 48 of 2009 concerning the latest Judicial Power.


2020 ◽  
Vol 7 (1) ◽  
pp. 94-106
Author(s):  
Muhammad Lutfi Syarifuddin

In practice, in Indonesia children adoption has become a public phenomenon in society and is part of the family law system because it involves individual interests in the family. In the case of adoption, parents need to pay attention to the best interests of the child and be implemented based on local customs, applicable laws and regulations, this has been regulated in Article 39 of the Child Protection Act. Adoption of children is divided into two types, namely adoption of children between Indonesian citizens (domestic adoption) and adoption of Indonesian citizens by foreign citizens (adoption between countries). Appointment of children must be done by legal process, through the establishment or decision of the Court. The research method is normative juridical research. Based on the research results, the inheritance Indonesian citizens rights in the Indonesian inheritance law case are implemented based on Islamic law, adopted children do not inherit from adoptive parents and remain the biological parents. Under customary law, the inheritance of adopted children depends on customary law in the area. By law adoption children do not inherit from adoptive parents, and adopted children remain the heirs of their biological parents.


Author(s):  
I Nengah Ardika

Law of inheritance under Balinese customary law has made daughters as heirs. This is a fundamental change in view of Balinese customary law is more concerned with the male lineage. In this study addressed two issues namely 1) What is the basic consideration of granting inheritance rights for girls in Bali? 2) Does the inheritance under customary law Bali already reflect justice?. This study uses normative legal research, that examines the conflict of norms between Decision The Assembly General MUDP Bali No. 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010, Decision of Supremen Court regarding heirs of men and women in customary law system similarly, patriarchy. Legal materials collected through library research. The analysis is conducted qualitatively. Philosophically, granting inheritance rights to daughters in Bali reflects substantive justice. Legally granting inheritance rights in accordance reflect gender equality. Sociologically, the equality between men and women is in conformity with the times. Inheritance under customary law Bali already reflect justice. The Assembly decision MUDP Bali Agung No. 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010 is a product of gender responsive laws. Hukum waris menurut hukum adat Bali telah membuat anak perempuan sebagai ahli waris. Hal ini adalah perubahan mendasar dalam hukum adat Bali yang lebih memperhatikan garis keturunan laki-laki. Dalam penelitian ini dibahas dua permasalahan  yaitu 1) Bagaimanakah dasar pertimbangan pemberian hak waris bagi anak perempuan di Bali?dan 2) Apakah pembagian warisan menurut hukum adat Bali sudah mencerminkan keadilan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang meneliti mengenai konflik norma antara Keputusan Majelis Umum MUDP Bali Nomor 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010, Keputusan Pengadilan tentang ahli waris laki-laki dan perempuan dalam hukum adat sistem patriarki. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Analisis dilakukan secara kualitatif. Secara filosofis, pemberian hak waris untuk anak perempuan di Bali mencerminkan keadilan substantif. Secara hukum, pemberian hak waris mencerminkan kesetaraan gender. Secara sosiologis, kesetaraan antara laki-laki dan perempuan sudah sesuai dengan perkembangan zaman. Warisan menurut hukum adat Bali sudah mencerminkan keadilan. Keputusan Majelis MUDP Bali Agung Nomor 01 / KEP / PSM-3 / MDP Bali / X / 2010 adalah produk gender hukum responsif.


Author(s):  
Anak Agung Istri Ari Atu Dewi

The purpose of this research is to discover the existence of autonomy of Desa Pakraman in legal pluralism perspective. Related with that purpose, there are two issues that will be discussed, first, how does the existence of the autonomy of Desa Pakraman in Indonesia’s legal system?,Second, how does the existence of the autonomy of Desa Pakraman in legal pluralism perspective?. The research method is normative legal research using statue approach, concept approach and analytical approach and law analysis by using legal interpretation. Based on the problems, the results of discussion are : first, the existence of the autonomy of Desa Pakraman within the Indonesia’s legal system has regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, national and local Regulations. In the Constitution, specifically Article 18 B of paragraph (2), declare that the states recognizes Desa Pakraman and their traditional rights. In regulation of Law No.5 of 1960 concerning basic Agrarian Law (UUPA), regulation of Human Rights, and regulation of Desa (Village) are clearly recognize Desa Pakraman as traditional institution has traditional rights, one of it is the autonomy of Desa Pakraman. At the local regulation, autonomy Desa Pakraman has regulated in Local Regulation about Desa Pakraman. Second, that existence of autonomy Desa Pakraman in perspective legal pluralism is that the existence autonomy Desa Pakraman is a weak legal pluralism. In perspective weak legal pluralism the state law as a superior and the customary law as an inferior, its position in the hierarchy under State law. As a theory, the semi-autonomous social field from Sally Falk Moore perspectives that Desa Pakraman is semi-autonomous. Desa Pakraman has capacity to hold their village based on the customary law and outomaticly Desa Pakraman to be in framework of state law.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document