scholarly journals DISASTER MITIGATION BASED ON COMMUNITY INSTITUTIONS IN DISASTER-PRONE AREAS IN GARUT DISTRICT INDONESIA

2021 ◽  
Vol 23 (1) ◽  
pp. 107
Author(s):  
Rd. Ahmad Buchari
Keyword(s):  
Capacity Building ◽  
Disaster Response ◽  
Community Capacity ◽  
Disaster Mitigation ◽  
Community Resistance ◽  
Community Institutions ◽  
Response Training ◽  
Training Resources ◽  
Village Government ◽  
The Village

Demographically, Garut District is vulnerable to the occurrence of natural disasters due to the predominantly mountainous region. Disaster mitigation is the first step of prevention. Disaster mitigation conducted in Garut District was forming a disaster response village by using three aspects namely planning, institutional-level village and strengthening the community capacity as an effort to build a community resistance and responsive to the disaster. Institutional established in the village is useful to organize citizens to improve the awareness and social sense. While capacity building is a form of village, training resources to become volunteers whose focus is on entrepreneurship and disaster. The purpose of this research is to discover how disaster mitigation is based on community institutions in disaster-prone areas in Garut Regency. This study uses a qualitative approach by conducting sampling in three Disaster-resilient Villages, namely Pasawahan, Rancabango, and Karyamekar. This research uses observations, interviews and literature studies with analysis tools to see the village’s institutional in conducting disaster mitigation management with such aspects: 1) planning; 2) institutional; and 3) capacity building. The results show that disaster response training is not delivered optimally to citizens, and is still limited to volunteers established in each RT/RW. Therefore, the village government should increase the participation of citizens through training in all groups by planning and maximizing the disaster-resilient village with the institutional and capacity development both disaster volunteers and communities to reduce the loss of disaster and encourage villagers to conduct a green activity and maintain the environment to remain beautiful.

scholarly journals Manajemen Mitigasi Bencana dengan Kelembagaan Masyarakat di Daerah Rawan Bencana Kabupaten Garut Indonesia

2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Rd. Ahmad Buchari
Keyword(s):  
Capacity Building ◽  
Disaster Management ◽  
Disaster Response ◽  
Community Empowerment ◽  
Policy Support ◽  
Disaster Mitigation ◽  
Community Capacity Building ◽  
Village Level ◽  
Village Government ◽  
The Village

Secara demografis Kabupaten Garut sangat rentan terjadinya Bencana tanah longsor, banjir, angin puting beliung dan kebakaran dikarenakan wilayah didominasi pegunungan. Mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam pencegahan menghadapi bencana. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan diatur tentang teknis dan kewenangan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008. Mitigasi bencana yang dilakukan di Kabupaten Garut yakni dengan membentuk desa tanggap bencana dengan menggunakan tiga aspek yakni perencanaan, kelembagaan ditingkat Desa dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai sebuah upaya membangun masyarakat tahan dan tanggap pada bencana. Melalui perencanaan ditingkat desa dengan melibatkan berbagai unsur pengambil kepentingan serta dukungan kebijakan kegiatan mitigasi bencana sangat bermamfaat bagi warga desa yang rentan dengan bencana. Kelembagaan yang dibentuk di Desa berguna untuk mengorganisir warga untuk semakin meningkatkan kepedulian dan rasa sosial yang tinggi. sedangkan pengembangan kapasitas adalah bentuk melatih sumberdaya desa untuk menjadi relawan yang bergerak dan fokus pada tugas kerelawanan dan kebencanaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan tanggap bencana belum optimal diberikan kesemua warga, dan masih sebatas kepada relawan yang dibentuk di masing-masing RT/RW, hal tersebut dikarenakan keterbatasan dukungan anggaran dari lembaga kebencanaan maupun dari pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. selain itu lemahnya komunikasi antar pemerintah Desa yang menjadi Desa tangguh bencana. Sarannya, Pemerintah Desa harus meningkatkan peran serta warga melalui pelatihan disemua kelompok melalui perencanaan dan memaksimalkan desa tangguh bencana dengan kelembagaan dan pengembangan kapasitas baik relawan kebencanaan maupun warga desa guna mengurangi resiko kerugian kebencanaan dan mendorong warga desa untuk giat melakukan kegiatan penghijauan dan menjaga lingkungan agar tetap asri.  Secara demografis Kabupaten Garut sangat rentan terjadinya Bencana tanah longsor, banjir, angin puting beliung dan kebakaran dikarenakan wilayah didominasi pegunungan. Mitigasi bencana merupakan langkah awal dalam pencegahan menghadapi bencana. Undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan diatur tentang teknis dan kewenangan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2008. Mitigasi bencana yang dilakukan di Kabupaten Garut yakni dengan membentuk desa tanggap bencana dengan menggunakan tiga aspek yakni perencanaan, kelembagaan ditingkat Desa dan penguatan kapasitas masyarakat sebagai sebuah upaya membangun masyarakat tahan dan tanggap pada bencana. Melalui perencanaan ditingkat desa dengan melibatkan berbagai unsur pengambil kepentingan serta dukungan kebijakan kegiatan mitigasi bencana sangat bermamfaat bagi warga desa yang rentan dengan bencana. Kelembagaan yang dibentuk di Desa berguna untuk mengorganisir warga untuk semakin meningkatkan kepedulian dan rasa sosial yang tinggi. sedangkan pengembangan kapasitas adalah bentuk melatih sumberdaya desa untuk menjadi relawan yang bergerak dan fokus pada tugas kerelawanan dan kebencanaan.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelatihan tanggap bencana belum optimal diberikan kesemua warga, dan masih sebatas kepada relawan yang dibentuk di masing-masing RT/RW, hal tersebut dikarenakan keterbatasan dukungan anggaran dari lembaga kebencanaan maupun dari pemerintah Desa dalam melakukan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat. selain itu lemahnya komunikasi antar pemerintah Desa yang menjadi Desa tangguh bencana. Sarannya, Pemerintah Desa harus meningkatkan peran serta warga melalui pelatihan disemua kelompok melalui perencanaan dan memaksimalkan desa tangguh bencana dengan kelembagaan dan pengembangan kapasitas baik relawan kebencanaan maupun warga desa guna mengurangi resiko kerugian kebencanaan dan mendorong warga desa untuk giat melakukan kegiatan penghijauan dan menjaga lingkungan agar tetap asri.  Demographically Garut Regency is very vulnerable to landslides, floods, whirlwinds, and fires due to mountainous dominated areas. Disaster mitigation is the first step in preventing disaster. Law number 24 of 2007 concerning Disaster Management and regulated technical and authority by the National Disaster Management Agency as stipulated in Presidential Regulation No. 8 of 2008. Disaster mitigation carried out in Garut Regency is by forming disaster response villages using three aspects namely planning-, institutions at the village level and community capacity building as an effort to build a community resilient and responsive to disasters. Through planning at the village level, involving various elements of stakeholders and policy support for disaster mitigation activities is very beneficial for villagers who are vulnerable to disasters. The institution formed in the village is useful for organizing citizens to further increase awareness and high social sense. whereas capacity building is a form of training village resources to become volunteers who move and focus on volunteerism and disaster tasks. The results of this study indicate that disaster response training has not been optimally provided by all residents, and is still limited to volunteers formed in each RT / RW, this is due to the limited budget support from disaster agencies and the village government in carrying out community empowerment and assistance. in addition to that the weak communication between the village governments which became disaster-resilient villages. The suggestion is that the village government should increase the participation of citizens through training in all groups through planning and maximizing disaster-resilient villages with institutions and capacity building for both disaster volunteers and villagers to reduce the risk of disaster losses and encourage villagers to actively engage in greening activities and preserve the environment beautiful. 

scholarly journals Peningkatan Self Awareness Anak Usia Dini Melalui Media Video Mitigasi Bencana Gunung Meletus

2018 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 113-124
Author(s):  
Dhita Paranita Ningtyas ◽  
Duana Fera Risina
Keyword(s):  
Action Research ◽  
Disaster Response ◽  
Volcanic Eruptions ◽  
Disaster Mitigation ◽  
Self Awareness ◽  
Group B ◽  
The Village

This study aims to improve children's self-awareness in disaster response, especially volcanic eruptions with result that children are able to understand the danger of volcanic eruptions since early and have an awareness through a disaster. The subjects were children in group B TK Pertiwi 1 and 2 Samiran, aged 5-6 years. The study was carried out in the village of Samiran because it was an area under the foot of Mount Merapi and Merbabu. This study uses "Action Research"   with 2 implementation cycles. This uses Kemmis and MC Taggart procedure which consist of four components, includes: a) planning, b) acting, c) observing, d) reflecting   The results are expected that eruption of mountain disaster mitigation videos can improve self-awareness in disaster response so that children have the provision to save themselves and preserve the environment so that the small number of victims because the understanding of disaster mitigation has been obtained since childhood early.

scholarly journals Efektifitas Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa Oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang

2020 ◽  
pp. 125-147
Author(s):  
Kusman Yuhana ◽  
Tony Pathony
Keyword(s):  
Capacity Building ◽  
Service Management ◽  
Policy Formulation ◽  
Community Empowerment ◽  
Village Government ◽  
The Right ◽  
Building Program ◽  
The Village ◽  
Capacity Building Program ◽  
Descriptive Method

Penelitian ini berjudul Efektivitas Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang, karena diduga masih rendahnya kemampuan aparatur pemerintah desa dalam pengelolan penyusunan kebijakan desa dan manajemen pelayanan desa. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Whitney dalam Nazir (2003: 63) mengatakan bahwa metode deskriptif ini merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Hasil penelitian menunjukan bahwa Efektivitas Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Subang belum sepenuhnya efektif, belum sesuai dengan dimensi yang ada atau yang ditentukan. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa belum berjalan seperti yang diharapkan. Terutama pada dimensi produksi dan efisiensi.   This study is entitled The Effectiveness of the Village Government Apparatus Capacity Building Program by the Subang District Community and Village Empowerment Office, due to the alleged low ability of village government officials in managing village policy formulation and village service management. The research method used is descriptive method with a qualitative approach. Whitney in Nazir (2003: 63) says that this descriptive method is a fact finding with the right interpretation.In this study the analysis used is data reduction, data presentation and conclusion. The results showed that the effectiveness of the Village Government Apparatus Capacity Building Program by the Subang District Community Empowerment and Village Agency was not yet fully effective, not in accordance with the existing or determined dimensions. The Village Government Apparatus Capacity Building Program has not gone as expected. Especially on the dimensions of production and efficiency.  

scholarly journals Minimum Isoseismal Distribution Based On Macroseismic Interpolation For Earthquake Disaster Mitigation in Palu City

2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
Author(s):  
Telly Kurniawan ◽  
Bambang Sunardi ◽  
Supriyanto Rohadi ◽  
Yusuf Hadi Perdana ◽  
Tio Azhar Prakoso Setiadi
Keyword(s):  
Research Methodology ◽  
Disaster Risk ◽  
Disaster Mitigation ◽  
Government Officials ◽  
Photo Documentation ◽  
Impact Area ◽  
Village Government ◽  
The Impact ◽  
The Village ◽  
The City

Palu City is the city that suffered the most damage and many casualties, effect from event Palu-Donggala earthquake on September 28, 2018. This earthquake triggered a tsunami, liquifaction and landslides which caused difficulties in determining a closest safe location for the temporary evacuation site in location affected disaster. The aftershocks that occurred after the main earthquake caused unrest for refugees and village government officials, because it was feared that the location to be used as a temporary evacuation site would run into the impact of an earthquake similar to other severe locations. To determine a safe location around the impact area destructive earthquake, information about the map of the minimum isoseismal distribution is very important. This study aims to map Minimum Isoseismal Distribution as the place that has the smallest disaster risk in areas affected by the earthquake, tsunami, liquefaction and landslides. The research methodology that be done are plotting and interpolate data from macroseismic surveys then were verified using satellite citra data and photo documentation of survey. The results showed that a minimum isoseismal distribution was found in 8 areas, located in the village: Kabonena, Lere, Kamonji, Siranindi, between Boyaoge and Nunu, Tawanjuka, Palupi and Tinggede.

scholarly journals Corruption Prevention In Village Fund Management

2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
Author(s):  
Rabith Madah Khulaili Harsya
Keyword(s):  
Capacity Building ◽  
Policy Making ◽  
Good Governance ◽  
Budget Allocation ◽  
Fund Management ◽  
Village Community ◽  
Funds Management ◽  
Village Government ◽  
Corruption Prevention ◽  
The Village

The potential for corruption in the management of village funds and for knowing efforts to prevent corruption in managing village funds. Management of village funds after the issuance of Law number 6 of 2014 concerning Villages experiences various kinds of problems between the emergence of criminal acts of corruption regulated in law number 20 of 2001 concerning Prevention of Corruption, so that the village government is expected to carry out various kinds of prevention against criminal acts of corruption both in terms of policy making, budget allocation and in the mechanism of policy making. Prevention of criminal acts of corruption must continue to be carried out starting from the lowest level, namely the village government so that in the future there will be realized a lawful village community that will increase the structure of good governance. Corruption prevention in managing village funds is trying to identify various modes of corruption in the village, increasing the capacity building of village officials and strengthening the capacity of village facilitators.

scholarly journals The Urgency Of The Formation Of Village Regulations Concerning Customary Institutions In Creating Legal Protection For The Adat Community Of Ngadisari Village Sukapura Sub-District Probolinggo District

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 95
Author(s):  
Indah Dwi Qurbani ◽  
Muhammad Lukman Hakim ◽  
Tunggul Anshari S.N
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Legal Protection ◽  
Community Institutions ◽  
Sociological Approach ◽  
Village Community ◽  
Traditional Institutions ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
Official Recognition

The existence of customary institutions in the village is important because it has a duty to assist the Village Government and as partners in empowering, preserving and developing customs. The Village Customary Institution can occupy its rank with official recognition from the Government through a Village Regulation. Ngadisari Village was chosen as the object of this research because it has its own uniqueness, this village has indigenous people who are still strong in maintaining the traditions of their ancestors' heritage. Meanwhile, Ngadisari village also has a customary institution that carries out customary functions and is part of the original village structure that grows and develops on the initiative of the village community. The research method used is a type of empirical research and using sociological approach. The order of village regulations regarding customary institutions in order to make Adat Institutions as an alternative to dispute resolution, maintain local culture and play a role in village development. In addition, this formalization effort is also needed to maintain the existence of customary villages, provide legal protection and help cooperation between traditional village institutions of Ngadisari and other village customary institutions. This is in accordance with the duties of the customary institutions in Permendagri Number 18 of 2018 concerning Village Community Institutions and Village Traditional Institutions.

scholarly journals PEMBERDAYAAN SISWA SMK MELALUI PELATIHAN PENERAPAN ALAT DETEKSI BANJIR BERBASIS IoT DI KAB. BULUKUMBA MELALUI PROGRAM KKN PPM

2019 ◽  
Vol 6 (2) ◽  
pp. 101
Author(s):  
Yasser A. Djawad ◽  
Hendra Jaya ◽  
Saliruddin Saliruddin ◽  
Supriadi Supriadi
Keyword(s):  
Information Technology ◽  
Training Program ◽  
Disaster Response ◽  
Skills Training ◽  
Adaptation Strategies ◽  
Disaster Mitigation ◽  
The Creation ◽  
Increasing Knowledge ◽  
Flood Detection ◽  
The Village

The output target to be achieved is to increase the awareness and empathy of students to the problems of the community in Salemba Village, Ujung Loe District, Bulukumba Regency especially the students of SMKN 3 Bulukumba, so that there is a change in the behavior of students and students of SMK 3 Bulukumba in addressing the importance of attitude, skills training, and adaptation strategies in dealing with disasters, which in turn can empower the community in knowledge, so that the community will actually become more understanding and 2. skillful in dealing with disasters; 3. Overcoming the problems faced by communities around the village in Ujung Loe District, Bulukumba Regency through training in attitudes, skills and adaptation strategies in dealing with disasters; 4. Students have the ability to compile programs and implement KKN-PPM programs with detailed planning for one month; 5. Students can collaborate with Bulukumba 3 SMKN Students through a training program. Based on the results of the implementation of the training and dissemination of disaster mitigation at SMKN 3 Bulukumba, it can be concluded as follows: 1) Increased skills and knowledge of SMKN 3 Bulukumba students towards the creation and application of IoT-based flood detection information technology; 2) increasing awareness of SMK 3 Bulukumba students will protect the environment from the dangers of flooding; 3) increasing knowledge of SMK 3 Bulukumba students about disaster response attitudes.

scholarly journals The Capacity Building of Local Government in Sanjai village, Sinjai Regency

2017 ◽  
Vol 33 (2) ◽  
pp. 243
Author(s):  
Muhammad Yunus ◽  
Kiki Rasmala Sani
Keyword(s):  
Capacity Building ◽  
Qualitative Method ◽  
Government Performance ◽  
Inhibiting Factors ◽  
Ongoing Training ◽  
Government Capacity ◽  
District Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

Capacity building of human resources is needed in order to improve the effectiveness, efficiency, and responsiveness of village government performance. Based on this view, this study  to analyze the strengthening of village government capacity in relation to the implementation of Village Law No. 6 of 2014 in Sinjai District Especially in Sanjai Village. This research uses the qualitative method. Data collection techniques are conducted with in-depth and open interviews, direct observation or observation in the field as well as a review of the relevant written documents. The results of the research indicate that strengthening the capacity of the village government should still be met in terms of recruitment, working conditions, leadership, organizational culture, and managerial structure. Ongoing training and active participation from village government to attend training undertaken by the district government are a contributing factor to strengthening the capacity of the Sanjai Village government. In addition to supporting factors, it is found inhibiting factors such as low participation of the community and inactive role of village institutions.  

scholarly journals PEMETAAN SUMBERDAYA APARATUR DESA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

2019 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 47
Author(s):  
Nofiarsyah Nofiarsyah
Keyword(s):  
Capacity Building ◽  
Service Management ◽  
Policy Formulation ◽  
Provincial Government ◽  
The Other ◽  
Primary Data ◽  
Conceptual Thinking ◽  
Other Hand ◽  
Village Government ◽  
The Village

ABSTRAKLahirnya UU 6/2014 tentang Desa, membutuhkan kesiapan pelaksanaannya terutama kesiapan sumberdaya aparatur pemerintah desa (SDAP). Tujuan dari penelitian ini adalah pemetaan kapasitas dan mengembangkan strategi peningkatan kapasitas SDAP desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan data primer (wawancara dan observasi dokumen serta artefak) serta data sekunder dari instansi terkait. Hasil penelitian menemukan bahwa kapasitas sumberdaya aparatur desa di Kalimantan Timur masih belum optimal baik ditinjau dalam aspek Perencanaan dan Penganggaran Desa, Keuangan Desa, Penyusunan Kebijakan Desa, dan Manajemen Pelayanan Desa. Berbagai program peningkatan kapasitas telah dilakukan baik oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten maupun inisiatif Pemerintah Desa. Namun berbagai program peningkatan kapasitas belum terintegrasi antar instansi, serta lebih banyak pada aspek teknis. Di sisi lain, pengelolaan sumberdaya desa tidak hanya membutuhkan kapasitas teknis, namun kapasitas manajemen, kewirausahaan dan kapasitas berfikir konseptual. Sumberdaya aparatur di wilayah perdesaan, sebagian besar berpendidikan SMA ke bawah secara umum mempunyai potensi kearifan lokal, namun terbatas untuk kapasitas manajerial dan kapasitas berfikir konseptual. Penelitian ini merekomendasikan strategi yang dapat diterapkan untuk penguatan kapasitas sumberdaya aparatur desa desa selain melalui sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis, konsultasi yang selama ini dilakukan yaitu melalui penguatan kapasitas manajemen dan kewirausahaan. Kedua, melalui pengembangan modul-modul yang memudahkan SDAP desa dalam pengelolaan sumberdaya desa.Kata kunci: Desa, Kapasitas, Sumberdaya Aparatur ABSTRACTThe issuance of Law 6/2014 concerning Village Government requires readiness for its implementation, especially the readiness of village apparatus resources. The purpose of this activity is to map capacity and develop strategies to increase village apparatus resources capacity. The study uses a qualitative approach using primary data (interviews and observation of documents and artifacts) as well as secondary data from related institutions. The results of the study found that the capacity of village apparatus resources in East Kalimantan was still not optimal both in terms of Village Planning & Budgeting, Village Finance, Village Policy Formulation, and Village Service Management. Various capacity building programs have been carried out both by the Provincial Government, District Government and the Village Government initiative. However, various capacity building programs have not been integrated between agencies, and there are more technical aspects. On the other hand, management of village resources on the other hand requires not only technical capacity, but management capacity, entrepreneurship and capacity for conceptual thinking. Apparatus Resources in rural areas, most of them with high school education and below generally have local wisdom potential, but are limited to managerial capacity and capacity for conceptual thinking. This article recommends strategies that can be applied to strengthen the capacity of the village apparatus resources in addition to through socialization, training, technical guidance, consultation that has been carried out so far through strengthening management and entrepreneurial capacity. Second, through the development of modules that facilitate village human resources development in managing village resources.Keywords: Apparature Resources, Capacity, Village

scholarly journals PENINGKATAN KAPASITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA SUNGAI PINANG KECAMATAN PUJUD KABUPATEN ROKAN HILIR

2019 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 58-62
Author(s):  
Pahmi Amri
Keyword(s):  
Capacity Building ◽  
Community Service ◽  
Financial Management ◽  
Management Procedures ◽  
Service Activity ◽  
Supporting Material ◽  
Village Government ◽  
The Many ◽  
The Village ◽  
The City

Village government is the administration of government affairs and the interests of local communities in the NKRI government system (Law Number 6 of 2014 concerning Villages Article 1 Paragraph (2)). The village head as the organizer of the village government is directly elected by the community through the election of the village head (Law Number 6 of 2014 Article 34 paragraph 1). The village head in village administration is assisted by village officials, namely the village secretary and other village officials. "BPD is located as an element of village administration, functions to determine village regulations with the village head, to accommodate and channel the aspirations of the community". In this case the problems that occur are about Village Wealth Management Procedures, which are more focused on village financial management. The problems that often occur in Sungai Pinang Village, Pujud District, Rokan Hilir Regency are; 1) The many original assets of Sungai Pinang Village can be used as a source of original village income to improve development and the standard of living of the community, especially in Sungai Pinang Village. 2) The many residents of Sungai Pinang Village community who do not yet know about the procedures for managing village wealth. Referring to the above problem, the formulation of the problem in this service is how to increase the capacity of the village government in financial management of Sungai Pinang Village, Pujud River District, Rokan Hilir Regency. The purpose of this service is so that the Device and Community of Sungai Pinang Village, Pujud District, Rokan Hilir Regency can find out and improve the capacity of the village government in managing village finances. The benefits of this service are for lecturers for lecturers, the increase of students' knowledge and knowledge about the Government's Capacity Building in Village Financial Management Sungai Pinang Village, Pujud Rokan Hilir District, For Higher Education, the achievement of darma chess from universities in Riau Islamic University. one of them is community service. For the Community, so that the community can know clearly about Capacity Building of Village Governments in Village Financial Management. The target of community service is to increase awareness of the village government and the community the importance of understanding the Capacity Building of Village Governments in Village Financial Management to realize the Target Development. The location of this community service activity is Sungai Pinang Village, Pujud District, Rokan Hilir Regency. This village is approximately 7 hours drive from the city of Pekanbaru. The timing of this activity is carried out on Saturdays. December 28, 2018 at 09.00 WIB until Completed. The method of implementation is carried out with assistance and question and answer with the community and village officials. Furthermore, the Dedication Team will conduct a direct review of the documents that are in the Village archive to see the shortcomings. The material presented in this service is Law no. 6 of 2014 and supporting material.  

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document