scholarly journals The Study of Implementation Effectiveness in the Various Criminal Law Policies During the Covid-19 Pandemic

2021 ◽  
Vol 23 (3) ◽  
pp. 359-378
Author(s):  
Joko Sri Widodo ◽  
Kristiawanto Kristiawanto ◽  
Tofik Yanuar Chandra

There are various pros and cons to the criminal law policies by the Indonesian government in the context of dealing with covid 19. So it is necessary to have a study related to the effectiveness of implementing these various policies. The author's background is to discuss the formulation of the problem in this article: What is the criminal law policy during the covid 19 pandemic? And how is the effectiveness in the implementation of these policies? This article uses a normative juridical research method that examines various positive laws from the applicable laws and regulations, and then it is analyzed in analytical descriptive. The Indonesian government has established various policies to prevent the covid 19 transmission. The guidelines consist of: the formation of various legal regulations related to the covid pandemic; a policy of criminal sanctions for violators of social policies during the covid 19 pandemic; prisoner assimilation policy; electronic trial of criminal cases during the covid 19 pandemic; corruption prevention policies; policies on workplaces in public areas. Regarding the effectiveness of implementing these policies, it can be said that the execution tends to be less optimal because the policies are contrary to one another. So this article provides suggestions to the government and the community should have mutual support for the implementation of criminal law policies during the COVID-19 pandemic can be effective.

2021 ◽  
Vol 8 (2) ◽  
pp. 178
Author(s):  
Wildan Tantowi

<p>Abstract<br />Corrutiption is categorized as an extraordinary crime, the eradicting must also be done  seriously. This article examines the criminal law policy of imposing the death penalty for corruptors during the covid-19 Pandemic. The Covid Pandemic in Indonesia as a national non-natural disaster which has been a serious concern of the government. In the event of corruption cases occur during the Covid-19 Pandemic, such criminal cases should be tackled in an extraordinary and special way because the impact of Covid-19 Pandemic has affected all sectors of life. Considering the Covid-19 Pandemic, it is appropriate if Indonesia is currently categorized under certain conditions. It means that this condition implies that if a criminal act of corruption occurs during the Covid-19 Pandemic, law enforcers can prosecute or impose a death penalty for corruption perpetrators as stipulated in Article 2 paragraph (1) and (2) of the Corruption Eradication Law. This research used the normative legal method which is carried out through literature study and used the statue approach to find out what weaknesses can lead to juridical problems with the enforcement of the death penalty against corruptors in Indonesia and to analyze the urgency of criminal law policy n the imposition of the death penalty for corruptors during the Covid-19 Pandemic.<br /><br /></p><p>Abstrak<br />Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime, Pemberantasan tindak  pidana korupsi  juga harus dilakukan dengan cara yang luar biasa. Artikel ini mengkaji tentang kebijakan hukum pidana penjatuhan sanksi pidana mati terhadap koruptor pada masa Pandemi Covid-19 . Pandemi Covid-19 di Indonesia ditetapkan sebagai bencana non-alam nasional yang telah menjadi perhatian serius dari pemerintah. Apabila terjadi tindak pidana korupsi pada masa Pandemi Covid-19 ini, maka penanggulangan tindak pidana korupsi tersebut harus dilakukan secara luar biasa dan khusus. Mengingat dampak dari Pandemi Covid-19 ini telah mempengaruhi segalam macam sektor kehidupan. Melihat kondisi Pandemi Covid-19 sudah selayaknya apabila Indonesia saat ini dikategorikan dalam kondisi keadaan tertentu. Artinya dari kondisi tersebut berimplikasi apabila terjadi tindak pidana korupsi pada masa Pandemi Covid-19 penegak hukum dapat menuntut atau menjatuhkan pidana mati bagi pelaku korupsi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode Penelitian yang digunakan dalam artikel ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan dan dipadukan dengan pendekatan perundang-undangan yang nantinya tujuan dari penulisan artikel untuk mengetahui kelemahan-kelemahan apa saja yang dapat memunculkan sebuah problematika yuridis terhadap penegakan hukuman pidana mati kepada koruptor di Indonesia dan menganalisis urgensi<br />kebijakan hukum pidana di Indonesia dalam penjatuhan pidana mati kepada koruptor pada  masa Pandemi Covid-19.<br /><br /></p>


2021 ◽  
Vol 5 (3) ◽  
pp. 565-572
Author(s):  
Firman Wijaya

This study discussed the scope of criminal law considerations for defendants exposed to the Coronavirus through legal studies and health literacy in Indonesia. This article also tries to understand the criminal sanctions carried out by defendants exposed to COVID-19 by examining the potential for criminal justice with considerations and consequences for the rights of citizens to obtain health protection. This study concludes that punishment for criminal acts related to criminal cases must be limited considering that prosecution and criminal sanctions can only be given as light as possible where the condition of the community does need help because of their right to obtain health insurance for the population as regulated in the Law on Health and Human Rights. With a set of rights inherent in the nature and existence of humans as creatures of God Almighty are His gifts that must be respected, upheld, and protected by the state. After reviewing several international and national publications active discussing criminal law and the control of COVID-19, we got all this data. We hope that all this qualitative data can be used for future studies related to health rights and criminal law.


2020 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 76
Author(s):  
Heriyono Heriyono

In 2015 the Government of Indonesia carried out three stages of executions of 18 inmates, out of 18 convicted prisoners, only 4 inmates were Indonesian citizens, the rest were foreign nationals, this was what later made the execution of death executions by the Indonesian government in 2015 a global spotlight . For the Indonesian government, the execution of several people convicted of narcotics and illegal drugs is a logical consequence of the spirit of law enforcement in Indonesia. It is also evidence of the government's commitment in its fight against drugs. In Indonesia, violations and crimes against the misuse of narcotics and illegal drugs are high class crimes (extra ordinary crime) as well as terrorism. This article discusses how the history of the death penalty, then also about the existence of the implementation of the death penalty in the legal system in Indonesia, furthermore also about the debate and pros and cons of the implementation of the death penalty, and the last is about the implementation of the death penalty in the perspective of human rights relativeiseme. This arithmetic draws the conclusion that the development of the pendang way of carrying out the death penalty is strongly influenced by historical factors of the country concerned. In addition, natural factors (culture) and culture (culture) also influence the development of thought implementation and application of the death penalty.


Author(s):  
Tjahyo Kusumo

ABSTRAKPerkembangan dan pembaharuan hukum pidana sudah meningkat dengan adanya penerapan penggabungan hukum dalam penyelesaian kasus tindak pidana. Perumusan masalah:Bagaimana penerapan konsep lex spesialis sistematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan Dalam Hukum Pidana? Bagaimana kepastian hukum penerapan konsep lex spesialis sistematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan dari sudut pandang keadilan ? Bagaimana implikasi hukum penerapan konsep lex spesialis sistematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan dalam pembaharuan hukum pidana?Tujuan Penelitian Untuk menjelaskan penerapan konsep lex spesialis systematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan Dalam Hukum Pidana Untuk menjelaskan kepastian hukum penerapan konsep lex spesialis systematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan dari sudut pandang keadilan.Untuk menjelaskan implikasi hukum penerapan konsep lex spesialis systematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan dalam pembaharuan hukum pidana Jenis penelitian hukumnya adalah secara normatif . Kesimpulan Penerapan konsep lex spesialis sistematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan Dikaitkan Dengan Ajaran Perbarengan Dalam Hukum Pidana terdapat dalam beberapa dakwaan yang terhadap terdakwa yang diperiksa pada persidangan. Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus putusan Nomor: 16/Pid.Sus-PK/2018/PT.DKI dengan kronologinya: Terdakwa Nur Alam selaku Gubernur Sulawesi Tenggara didakwa sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan perbuatan yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orangt lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Kepastian hukum penerapan konsep lex spesialis systematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan dari sudut pandang keadilan yaitu bahwa Kebijakan hukum pidana melalui implementasi asas kekhususan sistematis (systematische specialiteit) merupakan upaya penting dalam harmonisasi dan sinkronisasi antar undang-undang yang terkandung sanksi pidana didalamnya, baik itu yang bersifat pure criminal act ataupun hukum pidana administrasi (administrative penal law). Asas kekhususan sistematis terdapat pada pasal 14 UU Tipikor. Interpretasi terhadap pasal ini tidak seragam sehingga seringkali mengakibatkan terjadinya kriminalisasi kebijakan pejabat. Sehingga masih belum mencapai keadilan. Implikasi hukum penerapan konsep lex spesialis sistematis pada penegakan hukum tindak pidana korupsi di bidang Pertambangan dalam pembaharuan hukum pidana bahwa penegak hukum, JPU dan hakim,baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi, dalam menyikapi perkara pidana yang mempertemukan dua ketentuan hukum pidana khusus secara sistematis.ABSTRACTThe development and renewal of criminal law has increased with the application of the incorporation of law in the resolution of criminal cases. Formulation of the problem: How is the application of the concept of a systematic lex specialist on law enforcement of criminal acts of corruption in the field of Mining Associated with the Doctrine of Reform in Criminal Law? What is the legal certainty of the application of the concept of a systematic lex specialist on law enforcement for criminal acts of corruption in the Mining field from the point of view of justice? What are the legal implications of applying the concept of a systematic lex specialist to law enforcement for corruption in the field of Mining in the renewal of criminal law?Research Objectives To explain the application of the concept of systematic lex specialists in law enforcement for corruption in the Mining field Attributed to the Doctrine of Reform in Criminal Law To explain the legal certainty of the application of the concept of systemic specialist lex in law enforcement for corruption in the mining field from the perspective of justice. legal implications of the application of the concept of systematic specialist lex in law enforcement for criminal acts of corruption in the field of Mining in the renewal of criminal law The type of legal research is normative.Conclusion The application of the concept of systematic lex specialists to law enforcement of criminal acts of corruption in the field of Mining Associated with the Doctrine of Collaboration in Criminal Law is contained in a number of charges against the defendants examined at trial. This can be seen in the example of case ruling Number: 16 / Pid.Sus-PK / 2018 / PT.DKI with its chronology: Defendant Nur Alam as the Governor of Southeast Sulawesi was charged as the one who committed, ordered to do an act that unlawfully commits an act of enriching oneself or any other person or corporation that is detrimental to the State's finances or the State's economy. Legal certainty The application of the concept of systematic specialist lex to law enforcement of corruption in the mining sector from the perspective of justice is that the criminal law policy through the implementation of the principle of systematic specificity (systematische specialiteit) is an important effort in the harmonization and synchronization between the laws contained in criminal sanctions therein , both those that are pure criminal act or administrative criminal law. The principle of systematic specificity is found in article 14 of the Corruption Law. The interpretation of this article is not uniform so it often results in the criminalization of official policies. So it still hasn't reached justice. Legal implications of the application of the concept of a systematic lex specialist on law enforcement for criminal acts of corruption in the Mining sector in the renewal of criminal law that law enforcement, prosecutors and judges, both at the first level, appeals, and cassation, in addressing criminal cases that bring together two specific criminal law provisions systematic.


Author(s):  
Muhammad Natsir ◽  
Andi Rachmad

Aceh is a special autonomous region that was established based on Law Number 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. Based on the regulation, Aceh was given specialization in the implementation of Islamic shari'a. One of them is environmental management as stipulated in Aceh Qanun Number 2 of 2011 concerning Environmental Management (PLH). The principle of environmental management in Aceh is specifically based on local wisdom, including in the implementation of a settlement of environmental crime. In the Islamic Shari'a, there are several methods for resolving criminal cases, namely diyat, sayam and suloh (peace). The purpose of this study was to explain the criminal law policy adopted in the PLH Qanun. The next objective of this research was that the Qanun for environmental management could adopt adopting the principles of local wisdom in Aceh. This study uses a normative legal research method with a statutory approach. The results of the study that the PLH Qanun made local wisdom a part of the substance of the Qanun. Local wisdom that must be adopted is diyat or dheit and sayam and Suloh (peace) as a dispute resolution technique that can be considered in resolving environmental disputes in Aceh. Aceh adalah daerah otonomi khusus yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Berdasarkan regulasi tersebut, Aceh diberikan kekhususan dalam pelaksanaan syari’at Islam. Salah satunya adalah pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (PLH). Asas pengelolaan lingkungan hidup di Aceh dikhususkan berbasis kearifan lokal, termasuk dalam penerapan penyelesaian tindak pidana lingkungan. Dalam syari’at Islam dikenal beberapa metode penyelesaian perkara pidana yaitu diyat, sayam dan suloh (perdamaian). Tujuan Penelitian ini adalah untuk menjelaskan mengenai kebijakan hukum pidana yang dianut di dalam Qanun PLH Tujuan selanjutnya penelitian ini adalah agar Qanun pengelolaan lingkungan hidup dapat mengadopsi mengadopsi asas kearifan lokal di Aceh. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa Qanun PLH menjadikan kearifan lokal sebagai bagian dari substansi Qanun tersebut. Kearifan lokal yang harus diadopsi adalah diyat atau dheit dan sayam serta Suloh (perdamaian) sebagai teknik penyelesaian sengketa yang dapat dipertimbangkan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di Aceh.


2021 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 1-4
Author(s):  
Agus Yogik Palguna ◽  
I Nyoman Gede Sugiartha ◽  
Luh Putu Suryani

The crime of trafficking in persons often occurs among women and children. This case is mostly among adult women; this is due to demands (less economic) so that trafficking in persons often occurs. The government must eradicate this case and provide legal protection for victims of trafficking in persons so that women and children are not arbitrarily treated by traffickers. The type of research used is juridical normative; a study the discussion of which is based on laws and legal materials. The results of the analysis show that the criminal sanctions given to the perpetrators must be really sanctions that give a deterrent effect, so that the perpetrators do not repeat their mistakes. In addition, the existence of sanctions can reduce criminal cases of trafficking in persons against women and children, and no one treats women and children arbitrarily, and no longer makes women and children victims of trafficking in persons. So that children and women can become the next generation of the nation to be proud of themselves and others.


2018 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Mohammad Darudin

The spirit of anti-corruption movement  has been a motion since reformation era in 1998 and the government has issued various policies. Firstly, the policy relating to the substance of the law, the government has passed various laws and ratified international conventions. Secondly, the regulations concerning law enforcement agencies, the government has established the Corruption Eradication Commission, Corruption Crime Court, the Center for Reporting and Analyzing Financial Transactions (PPATK), the Witness and Victim Protection Agency (LPSK), and the establishment of internal supervisory bodies. However,  these efforts seemingly  face failure. The facts show that corruption increases in the executive, legislative and judicial institutions, from the center to the region level. The failure of corruption eradication can be one of the reasons that indicates the formulation of criminal sanctions in Law No. 20/2001 for corruption is weak, not appropriate for the negative impacts of the crime. Consequently, the punishment imposed has no deterrent effect for either the perpetrators or others. It is contrast to the concept of sanctions in Islamic criminal law, sanctions imposed on the perpetrators must be comparable with their evil deeds (Qur'an Surah 42, verse 40), with the aim to benefit for human both individual and collective. According to the  concept, this article will examine criminal sanctions based on Islamic criminal law as an eradication strategy of corruption. The results of this article can be a consideration for the  revision of the framework in formulating criminal sanctions contained in Law No. 20 / 20011 concerning corruption.


2017 ◽  
Vol 7 (4(S)) ◽  
pp. 29-37
Author(s):  
Sugianto Sug

Abstract: Regional autonomy can not be separated from the issue of the financial capacity of each region. In the previous year, autonomy is always associated with Automoney, it means that the independence of region in organizing its authority can be measured from its ability to explore the sources of income of its own. The Act No. 33 of 2004 is very concerning about the financial balance and accountability between the central government and the region in particular. This study used qualitative method, where data sources are obtained through field observation and literature study. The accountability and regional financial control and procedures for regional goverment budget are very important, because corruption seems to have been pervasive in all aspects of life, including in the government system. The linkage of administrative law with criminal law can be understood because both of them are a public law and in the process of law enforcement, criminal sanctions (criminal law) used to strengthen sanctions in state administrative law. In this case the criminal law is used to enforce the norms in other fields of law, or in other words functionalize the criminal law in the field of law.Keywords: Regional Autonomy, Accountability, Government, Law


2018 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 611
Author(s):  
Muhammad Fauzar Rivaldy ◽  
Mety Rahmawati

Law is a rule that applies to every country which has been arranged expressly and applied to society governing all actions from every society and in essence the law is nothing but protection of human interest, in the form of rule or norm. Criminal law is a rule that regulates the act that should not be done, which if violated will be subject to criminal sanctions imprisonment. Prisons are a place to give treatment to the offenders. But at this time the prison is not able to provide the maximum treatment, and prisons today have many problems that occur, namely one of over-capacity. The government has not been able to provide solutions to the problems that occur in prisons, but the current legal reform, especially the criminal law is expected to overcome the problems that occur in the prison, so as to reduce the over-capacity that occurs in prison. In the RKUHP there is one article that regulates the imposition of criminal in a different way that is imprisonment executed by way of installment, Alternative to imprisonment which is expected to reduce the over-capacity that occurs in prison.


Author(s):  
Risalan Basri Harahap

Capital punishment is still carried out in many countries, including Indonesia. Considering that the death penalty involves human life, there are many pros and cons in the community. Each opinion group has put forward its statement according to the perspective they propose so that it becomes a prolonged legal polemic. however, the Indonesian government together with a number of elements of society that support the death penalty remain at the establishment, that capital punishment must still be carried out to protect life. This paper attempts to inform some of the death sentences that have been carried out for various specific crimes. This paper attempts to analyze how far the cases of execution can be justified according to Islamic criminal law. The results of this paper indicate that some of these crimes can indeed be subject to capital punishment, some still contain controversy, but some are actually released from the death penalty because the victim's family in the murder case has forgiven.


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document