scholarly journals Peran Majelis Pengawas Notaris Terkait Pencantuman Klausula Pelindung Diri

Author(s):  
Raifina Oktiva ◽  
Iman Jauhari ◽  
Muazzin Muazzin

The purpose of this study was to determine the role of the Notary Supervisory Council in the inclusion of notary self-protection clause. This study is normative legal research using a statute conceptual approach and analyzed using a pre-descriptive-evaluative.The results showed that the legal effect of the inclusion of a notary self-protection clause is flawed notarial deed as an authentic deed. As a result, the role of the Notary Supervisory Council to oversee the performance of notaries.However, the supervisory authority is only in the context of preventive supervision and oversight, but it is not authorized in the context of curative supervision in matter of the inclusion of a notary self-protection clause. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tentang peran Majelis Pengawas Notaris dalam pencantuman klausula pelindung diri.Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model penelitian hukum normatif melalui pendekatan undang-undang dan pendekatan konsep serta dianalisis dengan cara prekriptif-evaluatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akibat hukum dari pencantuman klausula pelindung diri adalah cacatnya akta notaris sebagai akta otentik sehingga diperlukan adanya peran dari Majelis Pengawas Notaris untuk mengawasi kinerja notaris. Namun kewenangan pengawasan itu hanya dalam konteks pengawasan yang bersifat preventif dan tidak berwenang dalam konteks pengawasan yang bersifat kuratif dalam persoalan pencantuman klausula pelindung diri.

2018 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 141-152
Author(s):  
Dwi Widia Astuti

The role of taxes is very important in the state finances. Taxes become necessary in financing the expenditures of the state, especially the routine state expenditures. However, not infrequently there are taxpayer actions that cause in State losses. The condition is realized by the government so that the government issued Law Number 11 Year 2016 on Tax Amnesty. However, with the issuance of the Tax Forgiveness Law, it has resulted in various views in the community because for some obedient taxpayers, it is assumed that taxpayers are granted the convenience of their mistakes. So that does not reflect justice as one of the objectives of the law. Based on the issue, the authors will conduct further research on the legality of tax debt relief in the framework of tax forgiveness and the urgency of determining the tax forgiveness rule. This study is qualified as a normative juridical legal research with a type of legal research doctrinal using a statutory approach, and a conceptual approach. From this research, it is expected that the writer can analyze related to the legality of tax debt relief in the framework of tax forgiveness and the urgency of determining tax forgiveness rule.


2021 ◽  
Vol 1 (1) ◽  
pp. 12-25
Author(s):  
Evi Dwi Hastri

This research aims to analyze the norms that have a blur (Vague Norm) against Cyber Espionage related to Indonesia's legal ability to accommodate Cyber Espionage attacks. In addition, this study also aims to analyze Indonesia's efforts to overcome the Cyber Espionage attack that could threaten the stability of national defense and security. The type of research in the legal research method used is normative juridical with three problem approaches, namely the Statute Approach, Conceptual Approach, and Comparative Approach. Primary and secondary legal materials that have been collected will be processed through deductive methods and an analysis of legal materials is carried out, namely by systematic interpretation and extentive interpretation. So based on the results of the discussion, then there is a Vague Norm about Cyber Espionage that affects Indonesian law in accommodating. The efforts taken by Indonesia to deal with Cyber Espionage outside of juridical efforts began with the preventive efforts of Cyber Security and Cyber Defense, optimizing the role of the TNI, BIN, and POLRI as national resources in defending the country's defense.


Author(s):  
Dewa Putu Adnyana ◽  
I Ketut Sudantra

The regulation of legal protection for customers who have savings funds in village financial institutions (LPD) is unclear. This causes no legal certainty for customers if the LPD experiences financial problems. The existence of LPDs in Bali is regulated in two types of legal rules, namely state law and customary law (legal pluralism). Analyzing the legal certainty aspects of deposit guarantor in statutory regulations and customary law is the aim of this research. This study uses a normative legal research methodology. This study uses two types of approaches namely, the statute and the conceptual approaches. The legal materials chosen as the basic analysis are primary and secondary legal materials. The conclusion of this study shows that the role of state law is more dominant than customary law. The above conclusion is shown by the fact of the research that most of the matters related to the technical operations of the LPD are regulated by the state law, in this case, is regional regulation about LPD. Based on the results of the study on the norms of local regulations on LPD and the nine awig –awig as a form of customary law from representatives of the nine regencies and city in Bali, there is no regulation on deposit guarantor institutions for LPD customers in Bali to provide legal protection. So that, regulating LPDs in Bali with two legal systems, namely the state law and the customary law system, does not guarantee legal certainty for the safety of customer's deposits. Pengaturan perlindungan hukum bagi nasabah yang mempunyai dana simpanan  di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) saat ini tidak jelas. Hal ini menyebabkan tidak ada kepastian hukum bagi nasabah apabila LPD mengalami masalah keuangan. Keberadaan LPD di Bali diatur dalam dua jenis aturan hukum yaitu hukum negara dan hukum adat  (pluralisme hukum). Mengkaji aspek kepastian hukum penjamin simpanan  dalam setiap norma dalam peraturan perundang-undangan serta dalam hukum adat merupakan tujuan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum doktrinal (normatif). Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dan pendekatan konsep (conceptual approach). Adapun bahan hukum yang dipilih sebagai dasar analisis adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini menyebutkan bahwa dua sistem hukum dalam pengaturan LPD di Bali menunjukkan peran hukum negara lebih dominan daripada hukum adat.  Kesimpulan ini ditunjukkan oleh fakta penelitian yang ditemukan bahwa sebagian besar hal yang berkaitan dengan teknis operasional LPD yang merupakan satu-satunya organisasi keuangan milik Desa Adat di Bali diatur oleh hukum negara dalam hal ini diatur dalam peraturan daerah tentang LPD. Kemudian, berdasarkan hasil kajian terhadap norma peraturan daerah tentang LPD dan terhadap sembilan awig–awig sebagai bentuk hukum adat dari perwakilan Kabupaten dan Kota di Bali, tidak ada ditemukan pengaturan tentang lembaga penjamin simpanan bagi nasabah LPD di Bali untuk memberikan perlindungan hukum. Dengan demikian pengaturan LPD di Bali dengan dua sistem hukum yaitu hukum negara dan sistem hukum adat ternyata tidak menjamin kepastian hukum bagi keamanan dana simpanan para nasabah. 


Esensi Hukum ◽  
2020 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 1-14
Author(s):  
Ali Imran Nasution

Peran Kearifan Lokal Masyarakat Membuka Lahan dengan Cara Membakar sebagai Upaya Mencegah Kebakaran Hutan dan Lahan   Ali Imran Nasution[1], Taupiqqurrahman[2] Abstract The majority of Indonesian people's livelihoods are farming, which requires a lot of land to be used as agricultural field. Limited land requires clearing land from forests so that it can be used as new land for farmers. Clearing land by cutting and burning trees in a forest area is prohibited by law. However, there are exceptions to local wisdom which burns land with a maximum land area of 2 hectares per family to be planted with local varieties of plants and surrounded by firebreaks to prevent the spread of fire to the surrounding area. The purpose of this study is to analyze the role of local wisdom in clearing land by burning in an effort to prevent forest and land fires and the law enforcement against violations of the rules on how to clear land by burning. The research method uses the type of normative legal research with the statue approach and conceptual approach. The results showed that the role of local wisdom in burning forests by local wisdom received constitutional recognition and could prevent extensive forest fires. Keywords: Local Wisdom, Burning, Preventing Forest Fires Abstrak Mayoritas pencaharian masyarakat Indonesia adalah bertani, yang tentunya membutuhkan banyak lahan untuk dipakai sebagai lahan bertani. Keterbatasan lahan membutuhkan pembukaan lahan dari hutan agar dapat dijadikan lahan baru bagi petani. Membuka lahan dengan cara menebang dan membakar pohon di kawasan hutan adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Namun, terdapat pengecualian terhadap kearifan lokal yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varietas lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjalaran api ke wilayah sekelilingnya. Tujuan penelitian ini menganalisis peran kearifan lokal membuka lahan dengan cara membakar sebagai upaya mencegah kebakaran hutan dan lahan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran ketentuan tata cara membuka lahan dengan cara membakar. Metode penelitian menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conseptual approach). Hasil penelitian menunjukkan peran kearifan lokal membakar hutan dengan cara kearifan lokal mendapat pengakuan konstitusional dan dapat mencegah kebakarn hutan yang luas. Kata Kunci: Kearifan Lokal, Membakar, Mencegah Kebakaran Hutan   [1] Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, E-mail: [email protected] [2] Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, E-mail: [email protected]


Author(s):  
Ach. Faisol Triwijaya ◽  
Yaris Adhial Fajrin ◽  
Chintya Meilany Nurrahma

The use of the environment today is very important in order to provide benefits to the community. Utilization must also be balanced with good management and avoid damage. Anomaly in the use of the environment that causes widespread damage occurs where there is a role of the corporation as the main actor. The presence of the PPLH Law has not been able to be a solution amid the chaotic environment utilization that is in line with the damage because the existing legal instruments are not able to overcome the problem. This paper has a purpose to analyze the weakness in the resolution of criminal acts of the environment and the extent to which restorative justice is able to overcome the conflict due to environmental criminal act between the corporation and the community. This research method uses normative legal research methods with a conceptual approach. This study obtained the first result, the legal instrument in the PPLH Law has not shown success where there is still widespread environmental destruction today. Second, through the restorative justice approach it is expected to be able to reduce the number of environmental criminal acts by corporations using the dual mediation pattern, namely the merging of the concepts of civil case mediation and penal mediation so as to create a balance pattern that is in line with the direction of the renewal of national criminal law.              Pemanfaatan lingkungan hidup dewasa ini amat penting dilakukan guna memberikan manfaat terhadap masyarakat. Pemanfaatan harus pula diimbangi dengan pengelolaan yang baik dan menghindari kerusakan. Anomali pemanfaatan lingkungan hidup yang menyebabkan kerusakan marak terjadi, di mana terdapat peran korporasi sebagai aktor utama. Kehadiran UU PPLH masih belum mampu menjadi solusi di tengah carut marutnya pemanfaatan lingkungan yang sejalan dengan kerusakan karena instrumen hukum yang ada tidak mampu mengatasi masalah tersebut. Tulisan ini memiliki tujuan untuk menganalisa kelemahan dalam penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup dan sejauh mana restorative justice mampu mengatasi konflik akibat tindak pidana lingkungan hidup antara korporasi dan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual. Penelitian ini memperoleh hasil pertama, instrumen hukum di UU PPLH belum menunjukkan keberhasilan di mana masih maraknya kejadian pengrusakan lingkungan hidup hingga saat ini. Kedua, melalui pendekatan restorative justice diharapkan dapat menekan angka tindak pidana lingkungan hidup oleh korporasi menggunakan pola dual mediasi yaitu penggabungan konsep mediasi perkara perdata dan mediasi penal sehingga dapat menciptakan pola keseimbangan yang selaras dengan arah pembaruan hukum pidana Nasional.


2022 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
Author(s):  
Mustakim Mustakim ◽  
Kasmar Kasmar

Supervision of Bhabinkamtibmas in the use of village funds, aims to ensure that Bhabinkamtibmas can carry out their duties properly. The method used is a normative legal research method with a statutory and conceptual approach. The results of this study indicate that the supervision of Bhabinkamtibmas in the use of village funds is needed to increase the role of Bhabinkamtibmas in village development and coordinate with village community leaders. Because when many community leaders supervise, it is better for the Village Government not to abuse their positions and KKN in the implementation of village development because village funds can tempt officials to do wrong. Bhabinkamtibmas should be involved since planning or deliberation in the hamlet/village, village deliberations (musrenbangdes) so that the development direction is according to priorities in the village and monitoring the village development process. Thus the task of supervising Bhabinkamtibmas can run smoothly, so that it can build a prosperous village without corruption, collusion and nepotism.


2021 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 332-336
Author(s):  
Gusti Nyoman Adung Setiawan ◽  
Anak Agung Sagung Laksmi Dewi ◽  
I Made Minggu Widyantara

A wistleblower is someone who is aware of a criminal act and notifies it to law enforcement officials. The role of whistleblowers is very important to help expose acts of narcotics abuse. The purpose of this study is to determine the legal protection arrangements for whistleblowers in narcotics abuse and to find out legal protection for whistleblowers in narcotics crime. The research method used in this research is normative legal research method normative legal research method which is carried out by examining a statutory regulation related to the problem being discussed and through a conceptual approach or conceptual approach which shows a concept, and uses a conceptual approach. doctrine, namely the views or thoughts of experts related to the science of law. A person who is a whistleblower or notifier in narcotics abuse always bears a reply from those who feel aggrieved or aggrieved as a result of a notification or report from a whistleblower, legal security for a person who is a pioneer or whistleblower in investigating criminal acts of narcotics abuse is important given to the authorities so that all people are willing to become reporters in order to support legal institutions to reveal and arrest narcotics abuse. Security for whistleblowers must be made strictly in law so that security for whistleblowers can be upheld.


2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 106-110
Author(s):  
Gusti Ngurah Agung Tresna Wangsa ◽  
I Ketut Sukadana ◽  
I Made Budiyasa

One of the rights of convict is obtaining parole. To get his right as a convict in order to get parole requires the consent of the convict's family as a guarantor. The aims of the research are to know the arrangement of parole to the convicts and to know the role of the family as a guarantor in granting parole to convicts. The method of research is the type of normative legal research. Approach of problem is approach of conceptual approach and legislation. Source of primary and secondary legal materials. Collection of legal materials by reading or studying books of legislation and other literature and added with the results of interviews. The analysis of legal materials is done by analytical descriptive. Results and discussion is the regulation of parole shall be granted to a convict who has served a criminal offense of at least 2/3 (two-thirds) with the provisions of 2/3 (two-thirds) of the criminal period not less than 9 (nine) months. it is regulated in Government Regulation no. 99 of 2012, Regulation of the Minister of Justice and Human Rights, Regulation of the Minister of Justice and Human Rights Number M.01.PK.04-10 of 2007, Ministerial Regulation no. 21 of 2013 which contains conditional pretrial conditions and procedures for convicts. Approval of the family as a guarantor is one of the mandatory requirement in granting conditional exemption to the convict because the family will be responsible in guiding and supervising the convict if they have obtained the Conditional Paragraph, providing information about the circumstances of the convicts and the family is also obliged to assist the economic condition because in general the convicts the newly acquired parole has not had a job yet.


2021 ◽  
Vol 4 (6) ◽  
pp. 2365
Author(s):  
I Putu Setya Agung

Abstracte-Sports is a new profitable industry at this time. Activists in this field consist of various groups, both adults and children. Underage e-sports athletes are the main target of e-sports companies to use their services in competing. Children who become e-Sports athletes are later called child labor. Author uses a type of juridical normative legal research with a statute approach, conceptual approach, and case studies. The validity of employment agreements and work relationships between child as e-Sports athletes and e-Sports companies must also include the role of the parent or guardian who has authority over the child. A legal work relationship is a work relationship that fulfills the elements of a work relationship, namely orders, jobs and wages. If a work relationship does not fulfill only one element, it cannot be called an work relationship. The work relationship that exists between underage e-sports athletes and e-sports companies is legal.Keywords: E-Sports; Child Labor; Employment Agreement; Work Relationship; Legality.Abstrake-Sports merupakan industri baru yang cukup menjanjikan pada saat ini. Penggiat bidang ini terdiri dari berbagai kalangan, baik orang dewasa hingga anak-anak. Atlet e-Sports dibawah umur menjadi sasaran utama dari perusahaan e-Sports untuk menggunakan jasanya dalam berkompetisi. Anak yang menjadi atlet e-Sports ini lah yang kemudian disebut pekerja anak. Penulis menggunakan tipe penelitian hukum normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan studi kasus. Keabsahan perjanjian kerja dan hubungan kerja antara anak dibawah umur sebagai atlet e-Sports dengan perusahaan e-Sports harus turut menyertakan peran orang tua atau wali yang memiliki kuasa atas anak tersebut. Hubungan kerja yang sah adalah hubungan kerja yang memenuhi unsur hubungan kerja yakni perintah, pekerjaan, dan upah. Jika suatu hubungan kerja tidak memenuhi salah satu unsur saja, maka tidak dapat disebut dengan hubungan kerja. Hubungan kerja yang terjalin antara atlet e-Sports dibawah umur dengan perusahaan e-Sports adalah sah.Kata Kunci: E-Sports; Pekerja Anak; Perjanjian Kerja; Hubungan Kerja; Keabsahan.


Acta Comitas ◽  
2021 ◽  
Vol 6 (02) ◽  
pp. 438
Author(s):  
AA Ratih Saraswati ◽  
Pande Yogantara S.

Abstract The purpose of writing this article is to examine the arrangement of the lease term based on positive law in Indonesia and the role of the Notary in determining the term of land lease is related to the case in the Decision Number 94/Pdt/2017/PT.DPS regarding the lease deed drawn up by a Notary and in it contains a determination of a period that is not in accordance with the principle of propriety where the the land lease lasts for 100 years. This journal article is a type of normative legal research with a law approach, a conceptual approach and a case approach. The output of this study shows that the regulation of tenure for leasing land based on positive law in Indonesia has not render legal certitude because there are still vague norms. The role of the Notary in determining the period of land leasing in relation to the case in the Decision Number 94/Pdt/2017/PT.DPS Notary do not implement their authority to provide legal counseling and do not carry out their obligations to act honestly and conscientious. Abstrak Tujuan penulisan artikel ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan jangka waktu sewa-menyewa tanah berdasarkan hukum positif di Indonesia dan peran Notaris dalam penentuan jangka waktu sewa-menyewa tanah dikaitkan dengan kasus pada Putusan Nomor: 94/Pdt/2017/PT.DPS mengenai akta sewa-menyewa yang dibuat oleh Notaris dan didalamnya termuat penentuan jangka waktu yang tidak sesuai dengan asas kepatutan dimana sewa-menyewa tanah tersebut berlangsung selama 100 Tahun. Artikel jurnal ini termasuk jenis penelitian hukum normative dengan pendekatan UU, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan jangka waktu sewa-menyewa tanah berdasarkan hukum positif di Indonesia belum memberikan kepastian hukum karena masih terdapat norma kabur dalam pengaturannya. Peran Notaris dalam menentukan jangka waktu sewa-menyewa tanah dalam kaitannya dengan kasus pada Putusan Nomor: 94/Pdt/2017/PT.DPS yakni Notaris tidak menjalankan kewenangannya untuk melakukan penyuluhan hukum dan tidak menjalankan kewajibannya untuk bertindak jujur dan saksama.  


Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document