scholarly journals MASALAH HUKUM IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor)

Jurnal HAM ◽  
2016 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 125
Author(s):  
Hakki Fajriando
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Qualitative Data ◽  
Legal Counsel ◽  
West Kalimantan ◽  
Literature Research ◽  
The Poor ◽  
Depth Interview ◽  
The Law ◽  
The Right ◽  
Aids Information

Setelah diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pemenuhan hak-hak masyarakat miskin untuk mengakses layanan hukum sejak diberlakukannya UU No. 16/2011 di Indonesia. Kegiatan penelitian dilaksanakan tahun 2015 di Provinsi Kepulauan Riau, Jakarta, Kalimantan Barat, dan Gorontalo. Data kualitatif dikumpulkan dengan menggunakan metode studi literatur dan wawancara mendalam, yang kemudian dianalisis dengan metode triangulasi. Studi ini menemukan bahwa pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih dihambat oleh budaya masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih belum mendukung pemberlakuannya, kurangnya informasi, serta kurangnya ketersediaan sumber daya pendukung lainnya. Disarankan agar pemerintah meningkatkan kuantitas, kualitas, dan distribusi infrastruktur layanan bantuan hukum. meningkatkan sosialisasi informasi terkait bantuan hukum dari pemerintah, serta mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan peranan dalam mendukung program tersebut.AbstractAfter enacted the Law Number 16/2011 concerning Legal Aids, still find the poor has not accompanied by an adequate legal counsel, yet. The research aims to describe issues faced in implementing of rights fulfillment to the poor to access law services since stipulated the Law Number 16/2011, in Indonesia. This research was conducted in the provinces of Kepulauan Riau, Jakarta, west Kalimantan, and Gorontalo, in 2015. Qualitative data collecting with literature research method and in-depth interview analyzing with a triangulation method. It found that the right fulfillment of legal aids to the poor still held up by society culture and law enforcers because of less information, lack of other resources availabilities. It suggested that government promote quantity, quality, and infrastructure distribution of legal aids services, increase disseminate concerning to legal aids information from government, and encourage local government to intensify role to that program.

scholarly journals MASALAH HUKUM IMPLEMENTASI PEMENUHAN HAK ATAS LAYANAN BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT MISKIN (Law Problems In Implementing of Right Fulfillment on Legal Aids To The Poor)

Jurnal HAM ◽  
2016 ◽  
Vol 7 (2) ◽  
pp. 125 ◽  
Author(s):  
Hakki Fajriando
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Qualitative Data ◽  
Legal Counsel ◽  
West Kalimantan ◽  
Literature Research ◽  
The Poor ◽  
Depth Interview ◽  
The Law ◽  
The Right ◽  
Aids Information

Setelah diundangkannya UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan pendampingan hukum yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan permasalahan yang dihadapi dalam implementasi pemenuhan hak-hak masyarakat miskin untuk mengakses layanan hukum sejak diberlakukannya UU No. 16/2011 di Indonesia. Kegiatan penelitian dilaksanakan tahun 2015 di Provinsi Kepulauan Riau, Jakarta, Kalimantan Barat, dan Gorontalo. Data kualitatif dikumpulkan dengan menggunakan metode studi literatur dan wawancara mendalam, yang kemudian dianalisis dengan metode triangulasi. Studi ini menemukan bahwa pemenuhan hak bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih dihambat oleh budaya masyarakat dan aparat penegak hukum yang masih belum mendukung pemberlakuannya, kurangnya informasi, serta kurangnya ketersediaan sumber daya pendukung lainnya. Disarankan agar pemerintah meningkatkan kuantitas, kualitas, dan distribusi infrastruktur layanan bantuan hukum. meningkatkan sosialisasi informasi terkait bantuan hukum dari pemerintah, serta mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan peranan dalam mendukung program tersebut.AbstractAfter enacted the Law Number 16/2011 concerning Legal Aids, still find the poor has not accompanied by an adequate legal counsel, yet. The research aims to describe issues faced in implementing of rights fulfillment to the poor to access law services since stipulated the Law Number 16/2011, in Indonesia. This research was conducted in the provinces of Kepulauan Riau, Jakarta, west Kalimantan, and Gorontalo, in 2015. Qualitative data collecting with literature research method and in-depth interview analyzing with a triangulation method. It found that the right fulfillment of legal aids to the poor still held up by society culture and law enforcers because of less information, lack of other resources availabilities. It suggested that government promote quantity, quality, and infrastructure distribution of legal aids services, increase disseminate concerning to legal aids information from government, and encourage local government to intensify role to that program.

scholarly journals The Certainty And Legal Protection To The Buyer's Auction Of The Mortgage Right Object On Online Auctions At The Service Of Wealth State Office And Auction (KPKNL)

Jurnal Akta ◽  
2018 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 481
Author(s):  
Arif Budi Pamungkas ◽  
Djauhari Djauhari
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Online Auctions ◽  
Legal Protection ◽  
Legal Certainty ◽  
Legal Research ◽  
The Public ◽  
State Office ◽  
The Law ◽  
The Right ◽  
The Way

An auction is an activity of selling of goods in public by means of a verbal-bid to get the higher price or to get lower prices and the price quote can be done in a closed and written. This is done by the way of collecting the prospective buyers of the auction led by officials of the auction. In this case, the intended auction was the sale of goods that are held publicly. The auction, according to the regulations of security right, is when the debtor made a breach, the holder of the security rights have the right to sell the security rights’ objects over its own power through a public auction as well as taking payment of account receivable from the sale proceeds. An auction is an alternative to the sale of an undertaken asset by way of inviting prospective buyers at a particular time and place in which the last highest bidder in writing or orally is determined as the winner. The author used socio-legal research as his research method. To meet the forth standards set by the law, the auction should be widely announced to the public, either through printed file, electronic or visual. A legal certainty as a basis which concerned with propriety and justice is very closely related to the principle of auction sales in another. As the formulation of the problem of the form of identification of the problem, namely how the legal protection of the auction buyers encountered the obstacles as well as the solution.Keywords: Auction; Legal Protection; Mortgage Right

scholarly journals Perkawinan Beda Agama Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (Tinjauan Hukum Islam)

2020 ◽  
Vol 20 (2) ◽  
pp. 138
Author(s):  
Fakhrurrazi M.Yunus ◽  
Zahratul Aini
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Islamic Law ◽  
The Family ◽  
The Law ◽  
Negative Impacts ◽  
The Right ◽  
The Impact ◽  
The Relationship

Abstrak: Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adanya Pasal yang mengatur tentang perkawinan beda agama, dalam Pasal 35 huruf (a) yang menyatakan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan. Namun dalam Undang-Undang tersebut tidak diatur secara jelas, sehingga memberi peluang timbulnya dampak negatif. Namun yang diakui di Indonesia jika pasangan suami istri yang berbeda agama harus memeluk agama yang sama di salah satu pasangan dengan maksud mereka harus pindah agama baik memeluk agama istri maupun suami. Dengan adanya berbagai kemudharatan yang timbul, maka hal itu tidak sesuai dengan hukum Islam. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui dampak perkawinan beda agama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi  kependudukan dan tinjuan hukum Islam terhadap perkawinan beda agama dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006. Dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Berdasarkan dari hasil penelitian, dampak dari perkawinan beda agama yaitu dampak terhadap rumah tangga yang tidak harmonis menimbulkan kegelisahan, dan sulitnya berkomunikasi. Dampak terhadap anak yang membuat hubungan antara keluarga yaitu anak dan orang tua menjadi kacau dan tidak utuh karena mengetahui kedua orang tuanya berbeda keyakinan. Dampak terhadap harta warisan yang mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Adapun tinjauan hukum Islam menyatakan bahwa perkawinan beda agama itu tidak sah, karena menurut fatwa MUI Nomor:4/MUNASVII/MUI/8/2005 menetapkan bahwa nikah beda agama hukumnya haram yang diperkuat dengan firmannya dalam surat al-mumtahanah ayat 10 dan al-baqarah ayat 221.Abstract: in Law No. 23 of 2006 on the administration of the population of the article governing the marriage of different religions, in article 35 letter (a) stating that the marriage is established by the court. But the law is not regulated, so it allows causing negative impacts. But it is recognized in Indonesia if different couples of religion must embrace the same religion in one partner with the intention they have to move religion both embrace the religion of the wife and husband. With the various blessings that arise, it is not under Islamic law. Therefore, the author wants to know the impact of the marriage of different religions organized in law Number 23 the year 2006 about the administration of population and the Islamic law to the marriage of different religions in the law Number 23 the year 2006. In this study, the research method used was qualitative. Based on the results of the study, the impact of the marriage of different religions is the impact on the unharmonious households raises anxiety, and difficulty communicating. The impact on the child who makes the relationship between the family is the child and the parent becomes chaotic and not intact because knowing both parents are different beliefs. The impact on the inheritance that resulted in children born from the marriage of different religions does not have the right to obtain inheritance if not as religious as the heir, in this case, Muslim heirs. The review of Islamic law states that the marriage of different religions is not valid, because according to fatwa MUI number: 4/MUNASVII/MUI/8/2005 stipulates that the marriage of different religious religion is haram strengthened by his word in Sura al-Mumtahanah verse 10 and al-Baqarah verses 221.

scholarly journals Regional Legal Assistance

Rechtsidee ◽  
2015 ◽  
Vol 2 (1) ◽  
pp. 1
Author(s):  
Abdul Fatah
Keyword(s):  
Public Awareness ◽  
Access To Justice ◽  
Legal Assistance ◽  
Legal Counsel ◽  
Legal Aid ◽  
Equitable Distribution ◽  
Legal Implications ◽  
The Law ◽  
The Right ◽  
Aid Policy

Legal aid policy in the area carried out on several considerations including: Implementation of the authority given to the legal aid act, granting the guarantee and protection of access to justice and equality before the law in the area, equitable distribution of justice and increase public awareness and understanding of the law, and legal implications that accompanied the emergence of the right to legal counsel without pay and the right to choose the legal settlement. How To Cite Fatah, A. (2015). Regional Legal Assistance. Rechtsidee, 2(1), 1-10. doi:http://dx.doi.org/10.21070/jihr.v2i1.7

scholarly journals WEWENANG KEPOLISIAN MENGADAKAN TINDAKAN LAIN DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

2013 ◽  
Vol 2 (3) ◽  
Author(s):  
I Wayan Juwahyudhi
Keyword(s):  
Juvenile Offenders ◽  
Justice System ◽  
Research Method ◽  
Legal Protection ◽  
Negative Effects ◽  
Legal Research ◽  
Effects On Children ◽  
The Law ◽  
The Government ◽  
The Right

ABSTRACTOne of the police authorities is a discretionary action, where the action can also be done at the time of the investigation in dealing the juvenile offenders to protect children’s right to get justice and maximum legal protection. In the Law Number 11 of 2012 on the Juvenile Criminal Justice System stipulate about the investigator authority to carry out action of diversion, but this only applies to children under sentence of less than 7 years in prison and does not apply in children who are subject to punishments of more than 7 years in prison. This is contrary to the 1945 Constitution and the Law Number 23 of 2002 which emphasizes the protection of children before the law an the efforts to avoid imprisonment of the juvenile offenders.The thesis describes the police authority and the legal mechanisms and policies by the investigator in protecting the right on the juvenile offenders that puts the principles of legal protection. In order to avoid negative effects on children, therefore the police discretion is needed to avoid restrictions on freedom of the children’s right. The method used is a normative legal research method, where the normative or library legal research method is done by examining existing library materials.The writer suggested to the government to be more serious in dealing with the problems of children, especially for the juvenile offenders so that the welfare and right of children are protected and to avoid restrictions on freedom and minimize for juvenile offenders.

scholarly journals Penyelesaian Perkara Pelanggaran Hak atas Merek

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 67-71
Author(s):  
I Gede Mahendra Juliana Adiputra ◽  
Ida Ayu Putu Widiati ◽  
Ni Made Puspasutari Ujianti
Keyword(s):  
Dispute Resolution ◽  
Alternative Dispute Resolution ◽  
Research Method ◽  
Legal Protection ◽  
Geographical Indications ◽  
Legal Research ◽  
The Law ◽  
The Right ◽  
Mutual Agreement

The existence of competition causes the original brand owner to feel disadvantaged because the sales result has decreased. It is permissible for someone to use another party's mark as long as they ask permission from the trademark owner first. The owner can give trademark rights to other people as agreed in an agreement. The formulation of the problem in this research is as follows: how is the legal protection of trademark rights and how to resolve violations of trademark rights. The research method used in this research is normative legal research. The results of the discussion in this study are as follows: Legal protection of the right to a trademark has been regulated by Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, in the provisions of the Law it is expressly stated that if it has been registered in the law that the right to a trademark has been protected. The sanction imposed on the perpetrator of the crime of trademark rights is a fine of Rp. 20,000,000, - (twenty million rupiah) on condition that if the fine is not paid, he will be subject to imprisonment for 6 (six) months. Settlement of trademark cases can be carried out through institutions that can be used to resolve trademark disputes, including: Alternative Dispute Resolution, Arbitration and Courts. Alternative dispute resolution wants the disputing parties to resolve their own dispute with the aim of obtaining a mutual agreement, if the agreement fails, can take arbitration, namely the disputing parties to be able to resolve the dispute to the arbitration institution based on the agreement, furthermore, if the arbitration is successful the last action is through the court, namely the commercial court which has the authority to adjudicate trademark disputes.

scholarly journals PENDATAAN PENERIMA ZAKAT KANTOR BAZNAS KABUPATEN PROBOLINGGO BERBASIS ANDROID GIS

JOUTICA ◽  
2019 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 287
Author(s):  
Muslim Alamsyah ◽  
Mochammad Firman Arif
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Android Application ◽  
Data Collection Methods ◽  
The Poor ◽  
Presidential Decree ◽  
The Law ◽  
The Government ◽  
The Right ◽  
To Receive ◽  
Collection Methods

Zakat is a number of assets that must be issued by Muslims to be given to groups who have the right to receive, such as the poor and the like, according to those stipulated by sharia. The law of zakat is obligatory for every Muslim who has fulfilled certain conditions. The National Zakat Amil Agency (BAZNAS) is the official body and the only one formed by the government based on RI Presidential Decree No. 8 of 2001 which has duties and functions to collect and distribute zakat, infaq, and alms. The purpose of making this research is to build an android application for GIS zakat assistance map (BAZNAS) in probolinggo district. This study uses data collection methods used in this study through observation, which is collecting data obtained from existing documents or stored records, both in the form of transcript notes, books, newspapers, plunging directly to the location to take pictures, and so on. Output targets of this study are in the form of an application for collecting data on zakat assistance from an Android-based Baznas office and will be published in non-accredited national journals. The application can be used by someone who wants to send donations via Smartphone easily. As well as the results of this application, it can map the locations of recipients of Zakat and Donors according to the coordinates of points of different colors. With the application, it can help channeling Zakat in Probolinggo district. Keywords: Zakat, Baznas, Android, GIS

scholarly journals Pro Bono Legal Aid by Advocates: Guarantee of Justice for the Poor

2021 ◽  
Vol 3 (4) ◽  
pp. 537-552
Author(s):  
Chairani Azifah
Keyword(s):  
Human Rights ◽  
Legal Issues ◽  
Legal Assistance ◽  
Legal Aid ◽  
The Poor ◽  
Pro Bono ◽  
The Law ◽  
Problem Formulations ◽  
The Right

The implementation of legal aid is a manifestation of Indonesia as a legal state that guarantees the human rights of citizens to equality before the law which is guaranteed in the 1945 Constitution. Within the framework of implementing this citizen's human rights, the provision of free legal aid is, among other things, obligated to advocates based on Article 22 Law on advocates and their implementing regulations. From this, two problem formulations were made as follows: What is the juridical review of the provision of pro bono legal aid? And what is the role of advocates in providing pro bono legal aid? This research is based on normative legal research, which is a research conducted by reviewing and analyzing legal materials and legal issues related to the problems studied. The results of the author's discussion found that free legal aid is the right of the poor to obtain the same justice as other communities, so that the protection of their rights is well fulfilled and the principle of equality before the law. Advocates are obliged to provide free legal aid to justice seekers, and to obtain free legal assistance, justice seekers must submit a written application to an advocate organization or legal aid institution.

scholarly journals Legal Aid by the State as a Constitutional Right of the Poor: Problems and Challenges in Indonesia

2021 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 185-196
Author(s):  
Ari Wibowo ◽  
Michael Hagana Bangun
Keyword(s):  
Supreme Court ◽  
Legal Protection ◽  
The State ◽  
Legal Aid ◽  
The Poor ◽  
The Supreme Court ◽  
The Law ◽  
Constitutional Right ◽  
The Republic ◽  
The Right

The provision of legal aid is one way to realize access to law and justice for the poor people provided by the state on the mandate of the constitution. Several regulations regarding legal aid have been issued by the state through the Act and its implementing regulations as well as from the Supreme Court or the Constitutional Court through the Supreme Court Regulations and the Constitutional Court's decisions. Legal aid is the constitutional right of every citizen to guarantee legal protection and guarantee equality before the law stipulated in Law Number 16 of 2011, the State is responsible for recognizing and protecting the human rights of every individual without differing backgrounds so that everyone has the right to be treated equally before the law is contained in Article 28D of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. For the poor who experience legal problems in the form of injustice, they can request legal assistance from legal aid institutions that are regulated in legislation. The purpose of providing legal aid is to guarantee and fulfill the right for Legal Aid Recipients to gain access to justice, to realize the constitutional rights of all citizens in accordance with the principle of equality in law, to ensure the certainty that the implementation of Legal Aid is carried out equally across the territory of the Republic of Indonesia. , and to create an effective, efficient and accountable court.

scholarly journals Kedudukan Notaris dan PPAT dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dan Jaminan Perlindungan bagi Para Pihak

2020 ◽  
Vol 1 (2) ◽  
pp. 379-383
Author(s):  
I Komang Edy Susanto ◽  
Ida Ayu Putu Widiati ◽  
Ni Gusti Ketut Sri Astiti
Keyword(s):  
Research Method ◽  
Legal Protection ◽  
Land Rights ◽  
Equal Treatment ◽  
Public Official ◽  
Legal Certainty ◽  
Land Registration ◽  
Legal Method ◽  
The Law ◽  
The Right

Basically, notaries also serve as Land Deed Making Official (hereafter called PPAT) after they carry out a test. Thus, in carrying out their role as PPAT, they are entitled to make deeds of transferring land rights. Based on this background, this research was conducted with the aim of describing how the position of the notary and PPAT in transferring land rights and how legal protection for parties who transfer land through sale and purchase. The research method used in this research was a normative legal method. The results of this study indicated that the position of a notary in the transfer of land rights as an official deed maker is mentioned in article 2 paragraph (1) of Law No. 2/2014 concerning the Position of Notary, which states that a notary is a public official who is authorized to make authentic deeds and has other powers as referred to in this Law or based on other Prevailing Laws. The position of the PPAT in essence has the task of carrying out land registration by making deeds as evidence and having carried out certain legal actions regarding land rights. Legal protection for parties transferring land through sale and purchase is stated in the 1945 Constitution, namely Article 27 paragraph (1) which states that each person has the right to recognition, guarantee, protection, and legal certainty that is just and equal treatment before the law.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document