scholarly journals Tindak Pidana Pembakaran Hutan di Provinsi Riau Menurut Perspektif Hukum Islam

2020 ◽  
Vol 4 (2) ◽  
pp. 161
Author(s):  
Olivia Anggie Johar
Keyword(s):  
Natural Resources ◽  
Environmental Pollution ◽  
Forest Fires ◽  
Islamic Law ◽  
Preventive Measures ◽  
Legal Education ◽  
Provincial Government ◽  
Legal Research ◽  
Community Based ◽  
Article 50

AbstractThis research aims to explain the crime of forest burning in Riau Province from the perspective of Islamic law. The method used in this research is socio-legal research. Forests are both a gift and a mandate from God which is bestowed on the Indonesian people as one of the most valuable natural resources. Based on Article 50 paragraph (3) letter d Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, it is stated that everyone is prohibited from burning forests. In 2019 there were forest fires in Riau Province covering an area of 75,871 hectares. The implementation of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry in Riau Province hasn’t progressed as expected. Riau Provincial Government can take preventive measures to minimize the occurrence of forest fires by providing legal education to the community by cooperating with the police and religious figures who are popular in the community. Based on the Fatwa of the Council of Indonesian Ulama Number 30 of 2016 concerning the Law of Forest and Land Burning and Its Control, it is emphasized that carrying out forest burning which can cause damage, environmental pollution, loss of others, health problems, and other bad impacts is forbidden.Keywords: Forest; Criminal Act; Islamic Law AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menjelaskan tindak pidana pembakaran hutan di Provinsi Riau menurut perspektif hukum Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hutan merupakan karunia sekaligus amanah dari Allah yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia sebagai salah satu kekayaan alam yang sangat berharga. Berdasarkan Pasal 50 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ditegaskan bahwa setiap orang dilarang membakar hutan. Pada tahun 2019 telah terjadi kebakaran hutan di Provinsi Riau seluas 75.871 Ha. Implementasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan di Provinsi Riau belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Pemerintah Provinsi Riau dapat melakukan upaya pencegahan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran hutan dengan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan menggandeng pihak kepolisian maupun tokoh-tokoh agama yang populer di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 30 Tahun 2016 tentang Hukum Pembakaran Hutan dan Lahan serta Pengendaliannya ditegaskan bahwa melakukan pembakaran hutan yang dapat menimbulkan kerusakan, pencemaran lingkungan, kerugian orang lain, gangguan kesehatan, dan dampak buruk lainnya hukumnya adalah haram.Kata kunci: Hutan; Tindak Pidana; Hukum Islam

scholarly journals Kerugian Ekologis akibat Tindak Pidana Korupsi

2021 ◽  
Vol 10 (1) ◽  
pp. 27-42
Author(s):  
Joey Josua Pamungkah Pattiwael
Keyword(s):  
Natural Resources ◽  
Environmental Pollution ◽  
Research Method ◽  
Legal Issues ◽  
Financial Loss ◽  
Legal Research ◽  
Conceptual Approach ◽  
Financial Losses

Abstrak   Tindak Pidana Korupsi di sektor sumber daya alam tidak hanya merugikan finansial negara saja yang dapat dihitung dari APBN, melainkan berdampak luas pula pada kerugian ekologis yang menimbulkan dampak terhadap manusia, bentang alam dan keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Permasalahan yang akan dianalisa dalam Jurnal ini adalah Apakah kerugian lingkungan dapat dimaknai sebagai kerugian keuangan negara yang ada didalam Undang-undang tindak pidana korupsi dan Bagaimana pembuktian kerugian lingkungan demi pengembalian aset tindak pidana korupsi yang merupakan kerugian ekologis. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum, Penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi. Demi memperoleh jawaban atas isu hukum dalam penelitian ini penulis memakai pendekatan konseptual, pendekatan kasus, dan pendekatan Undang-undang. Hasil dari penelitian ini adalah kerugian ekologis yang timbul akibat tindak pidana korupsi sebagai kerugian keuangan negara, karena pemahaman yang telah di bangun tentang perluasan makna kerugian keuangan negara melalui tiga metode penafsiran yaitu sistematis, historis, dan ekstensif. Dalam hal pembuktian adanya kerusakan atau pencemaran lingkungan dapat di hadirkan ahli dalam bidang tersebut yang ada dalam Permen LH 7 Tahun 2014 untuk menghitung kerugian lingkungan yang ditimbulkan akibat penerbitan ijin tambang secara melawan hukum.   Kata Kunci: Kerugian Ekologis, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi Abstrak   Corruption in the natural resources sector is not only detrimental to the state's finances, which can be calculated from the APBN, but also has a broad impact on ecological losses that have an impact on humans, landscapes and biodiversity in it. The problems that will be answered in this journal are whether environmental losses can be categorized as state financial losses that are in the corruption law and how to prove environmental losses for the return of assets of criminal acts of corruption which are ecological losses. The research method used is legal research. Legal research is carried out to solve legal issues at hand. In order to obtain answers to legal issues in this study, the authors use a conceptual approach, a case approach, and a statute approach. The results of this study are 1) ecological losses arising from criminal acts of corruption as losses to state finances, due to the understanding that has been built on the expansion of the meaning of state financial losses through three methods of interpretation, namely systematic, historical, and extensive or environmental pollution can be presented by experts in the field in the Minister of Environment and Forestry Regulation 7/2014 to calculate environmental losses caused by the illegal issuance of mining permits.   Keywords: Criminal Corruption, Ecological Loss, State Financial Loss

scholarly journals KEDUDUKAN HARTA WARISAN DARI PEWARIS NON MUSLIM DAN PENERAPAN WASIAT WAJIBAH BAGI AHLIWARIS NON MUSLIM (Analisis Penetapan Pengadilan Agama Badung Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg Tanggal 7 Maret 2013)

2020 ◽  
Vol 16 (1) ◽  
pp. 25-37
Author(s):  
Kartika Herenawati ◽  
I Nyoman Sujana ◽  
I Made Hendra Kusuma
Keyword(s):  
Islamic Law ◽  
Legal Certainty ◽  
Legal Research ◽  
Community Based ◽  
Inheritance Law ◽  
The Will ◽  
Sense Of Justice ◽  
To Receive ◽  
Religious Differences

Religious differences are one of the things that can cause a person to not be able to receive inheritance. Similarly, as stated by Rasullah SAW. Badung religious court judges view that the Hadith is only a suggestion, not an order. In the hadith, it is not clear what infidels are not allowed to receive inheritance. While the Prophet Muhammad always distinguishes someone's disbelief class. In the verses of the Holy Qur'an does not emphasize the prohibition of inheriting mutual inheritance for heirs of different religions. The contents of the Compilation of Islamic Law also do not regulate exactly about inheritance rights for non-Muslim family members. So far it is still a hot topic that is always debated among Ulama and the community. Based on this problem, the Badung Religious Court through its stipulation Number: 4/Pdt.P/201/PA.Bdg dated 7 March 2013 made a breakthrough in Islamic inheritance law, namely establishing Muslims as heirs of apostate heirs, as well as providing part of inheritance in forms of wills are mandatory for heirs of different religions. The formulation of the problem in this study is How is the legal logic of the Judge in the determination of Number: 4/Pdt. /2013 PA.Bdg dated 7 March 2013 related to the settlement of cases of inheritance of different religions and the application of mandatory wills as a way out? This research uses normative legal research methods. The author uses Gustav Radburch's legal goals theory which includes justice, expediency, and legal certainty. Based on the results of the study found that in the compilation of Islamic law does not regulate to whom the heir property that has lapsed can be given. Religious differences as a barrier to inheritance are specifically addressed to heirs. So it can be concluded that Muslim heirs can inherit the assets of non-Muslim heirs, but not vice versa. In this study, although non-Muslim heirs cannot inherit property from Muslim heirs, in order to fulfill a sense of justice and humanity, the non-Muslim heirs still obtain inheritance through compulsory wills whose processes are based on court decisions. The will is obliged to be determined as a way out in the delivery of inheritance to non-Muslim heirs because the heir has died, and there is no other way to be able to transfer the heir's assets to the non-Muslim heirs.Perbedaan agama merupakan salah satu hal yang dapat menyebabkan seseorang tidak bisa menerima harta warisan. Demikian seperti yang dihadistkan Rasullah SAW. Majelis Hakim pengadilan agama badung memandang Hadist tersebut hanya bersifat anjuran, bukan suatu perintah. Di dalam hadist tersebut tidak diperjelas lagi kafir yang bagaimana yang tidak diperbolehkan menerima harta warisan. Sementara Nabi Muhammad SAW selalu membedakan golongan kekafiran seseorang. Didalam ayat suci Al-Qur’an tidak menegaskan larangan saling mewarisi bagi ahli waris yang berbeda agama. Kandungan Kompilasi Hukum Islam, juga tidak mengatur secara pasti mengenai hak kewarisan bagi anggota keluarga non muslim. Sehingga sampai saat ini masih menjadi topik hangat yang selalu diperdebatkan di kalangan Ulama dan masyarakat. Atas permasalahan inilah maka Pengadilan Agama Badung melalui penetapannya Nomor: 4/Pdt.P/2013/PA.Bdg tanggal 7 Maret 2013 melakukan terobosan terhadap hukum kewarisan Islam, yaitu menetapkan orang muslim sebagai ahliwaris dari pewaris yang telah murtad, serta memberikan bagian harta warisan dalam bentuk wasiat wajibah kepada ahliwaris yang berbeda agama. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana logika hukum Hakim dalam penetapan Nomor: 4/Pdt.P/2013 PA.Bdg tanggal 7 Maret 2013 terkait penyelesaian kasus waris beda agama dan penerapan wasiat wajibah sebagai jalan keluarnya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penulis menggunakan teori tujuan hukum Gustav Radburch yang mencakup keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa didalam kompilasi hukum Islam tidak mengatur kepada siapakah harta pewaris yang telah murtad dapat diberikan. Perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat mewarisi adalah khusus ditujukan kepada ahliwaris. Jadi dapat disimpulkan bahwa ahliwaris muslim dapat mewarisi harta pewaris non muslim, tetapi tidak sebaliknya. Dalam penelitian ini, meskipun ahliwaris non muslim tidak dapat mewarisi harta dari pewaris muslim, demi memenuhi rasa keadilan dan rasa kemanusiaan, ahliwaris non muslim tersebut tetap mendapatkan harta warisan melalui wasiat wajibah yang prosesnya berdasarkan penetapan pengadilan. Wasiat wajibah ditetapkan sebagai jalan keluar dalam pemberian harta warisan kepada ahliwaris non muslim karena pewaris telah meninggal dunia, dan tidak ada cara lain untuk dapat mengalihkan harta pewaris kepada ahliwaris yang non muslim.

Legal Information and the Social Media: Some Current Issues

Libri ◽  
2018 ◽  
Vol 68 (4) ◽  
pp. 345-359
Author(s):  
Vicki Lawal ◽  
Peter G Underwood ◽  
Christine Stilwell
Keyword(s):  
Social Media ◽  
Legal Education ◽  
Preliminary Evidence ◽  
Survey Method ◽  
Law Firms ◽  
Legal Practice ◽  
Legal Research ◽  
Legal Information ◽  
The Social ◽  
Study Population

Abstract This article examines the effect of the adoption of social media in legal practice in Nigeria. It discusses some of the major challenges that have recently been experienced in the use of legal information in Nigeria within the context of the social media revolution, particularly with respect to ethics. A survey method was employed and data was collected through self-administered questionnaires to the study population comprising practicing lawyers located in various law firms in Nigeria. Outcomes from the study provide preliminary evidence on the nature of the application of social media in legal practice and the prospects for its inclusion as an important aspect of legal research in the legal education system in Nigeria.

Today's epidemics in children: Possible relations to environmental pollution and suggested preventive measures

2006 ◽  
Vol 95 (0) ◽  
pp. 18-25 ◽  
Author(s):  
Peter Van Den Hazel ◽  
Moniek Zuurbier ◽  
Wolfgang Babisch ◽  
Alena Bartonova ◽  
Marie Louise Bistrup ◽  
...  
Keyword(s):  
Environmental Pollution ◽  
Preventive Measures

scholarly journals BEBERAPA FAKTOR TERJADINYA TINDAK PENCABULAN OLEH ANAK (Studi pada Kepolisian Resort Banggai)

2020 ◽  
Vol 4 (1) ◽  
pp. 82
Author(s):  
H.M. Ikhwan Rays
Keyword(s):  
Sexual Abuse ◽  
Child Abuse ◽  
Preventive Measures ◽  
Secondary Data ◽  
Primary Data ◽  
Child Molestation ◽  
Legal Research ◽  
Technological Factors ◽  
Alcoholic Drinks

This research is intended to study what factors are causing the follow-up of child molestation in Banggai Regency and what efforts have been made by the Banggai Resort Police in an effort to overcome the crime of sexual abuse by children in the District. Be proud To find out the objectives needed, this study uses empirical juridical where the method or method used in this legal research is to use primary data, that is the data obtained by the author from the research location and use secondary data obtained from data / existing library materials. Outcome factors, factors that cause child abuse in Banggai Regency are: educational factors, environmental factors, alcoholic drinks factors and technological factors. Whereas the efforts carried out by the Banggai Regional Police consist of: pre-emptive efforts, preventive measures and repressive efforts

scholarly journals Gangguan Hutan di KPH Kuningan Divisi Regional Jawa Barat dan Banten

2019 ◽  
Vol 10 (3) ◽  
pp. 159-165
Author(s):  
Ati Dwi Nurhayati ◽  
Liana Arhami
Keyword(s):  
Forest Fires ◽  
Forest Disturbance ◽  
Forest Products ◽  
Forest Disturbances ◽  
Community Based ◽  
Forest Protection ◽  
Pests And Diseases ◽  
Legal Remedies ◽  
Preventive Actions ◽  
And Control

Forest protection is an effort to prevent and control the destruction of forests, forest areas, and forest products caused by human actions, livestock, fires, pests and diseases. The aims of this research are to identify the types of forest disturbance especially those caused by humans and physically, analyze the factors causing forest disturbance, and analyze efforts to control forest disturbance at KPH Kuningan. Forest disturbances that occurred in the KPH Kuningan during 2010-2014 included: timber theft, forest fires, forest encroachment, and natural disasters. The background of forest disturbance in the Kuningan KPH is mainly due to the socio-economic conditions of the community around the forest that are still low. Strategic actions taken to prevent forest disturbance at the KPH Kuningan are to take pre-emptive actions in the form of counseling and establish good relations between officers and the community through social communication and Community Based Forest Management (PHBM), preventive actions in the form of patrols and safeguards against forest potential, and repressive actions in the form of legal remedies against the perpetrators. Key words: cause of forest disturbance, type of forest disturbance, forest disturbance control

scholarly journals Analysis of Wakaf and Maqashid Syari'ah Law on the Development of Wakaf Property in Lhokseumawe City

2021 ◽  
Vol 3 (1) ◽  
pp. 224-231
Author(s):  
Yasir Nasution ◽  
Alyasa’ Abubakar ◽  
Kafrawi
Keyword(s):  
Data Collection ◽  
Islamic Law ◽  
Legal Research ◽  
Government Regulations ◽  
Theoretical Concepts ◽  
Positive Law ◽  
Islamic Jurisprudence ◽  
The Law ◽  
Research Show

The development of waqf assets in the form of adding the function of waqf is a new phenomenon in the problems of Islamic law jurisprudence even in positive law in Indonesia. In national law (positive), Indonesia has regulated this issue with the existence of laws and government regulations regarding waqf both movable and immovable waqf assets, even in its development every property in waqf must have an Deed and / or certificate. Whereas in Islamic jurisprudence, the development of waqf assets in the form of additional functions is one of the problems that can be said to be new, it needs legal conclusions and even has to be seen from various theoretical concepts such as maqashidu sharia. Therefore this research will examine the issue of developing waqf assets based on the Waqf Law and maqashid syari'ah. This research is an empirical legal research using a sociological legal approach, with data collection through documentation and interviews. The results of the research show that the development of waqf assets is permitted according to the law, but with the stipulated conditions, besides that the development of waqf assets is also permissible in Islamic jurisprudence as long as it is solely for reasons in accordance with the concept of maqasidu syari'ah and the point is to seek maslahat.  

scholarly journals Konstruksi Nalar Rechtvinding Hakim dalam Pemberian Izin Poligami yang Berkeadilan Gender dalam Putusan Pengadilan Agama Jombang No. 0899/Pdt.G/2016/PA.Jbg

AL-HUKAMA ◽  
2019 ◽  
Vol 9 (2) ◽  
pp. 496-517
Author(s):  
Abdullah Taufik ◽  
Ilham Tohari
Keyword(s):  
Content Analysis ◽  
Research Method ◽  
Islamic Law ◽  
Gender Justice ◽  
Legal Research ◽  
Analysis Techniques ◽  
Positive Law ◽  
The One ◽  
Legal Discovery ◽  
Religious Courts

The practice of polygamy in Indonesia until now has drawn criticism from some feminists who did not agree. But on the one hand, both Islamic law and positive law permit various conditions. In this case, the Religious Court (PA) becomes the last fence which becomes the determining point for a man to be able to polygamy. For this reason, researchers conducted a study of PA decisions on polygamy, namely Jombang PA Decision No. No. 0899 / Pdt.G / 2018 / PA.Jbg . The focus of the problem is (1) the value of gender justice in the decision and (2) reasoning rechtvinding(legal discovery) judge. The method used in this study is a normative-qualitative legal research method with content analysis techniques from Charles Purse. The results showed that the practice of polygamy licensing in the Religious Courts had actually gone through processes that reflected gender justice. This is reflected in the obligation of the Religious Court to summon the longest wife of the applicant for polygamy to be asked for willingness and information. The results of subsequent studies show that PA Jombang judges used hermeneutic techniques in making legal discovery efforts. Because, they not only focus on aspects of legality, but also consider the contextualization.

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document