scholarly journals Implementasi Maqasihd Syariah Terhadap Kenaikan Harga Jual Gas LPG Melebihi Batas Harga Pemerintah (Studi Kasus Di Desa Sawamulya Kecamatan Sangkapura Pulau Bawean Kabupaten Gresik

2020 ◽  
Vol 5 (2) ◽  
pp. 94-100
Author(s):  
Rahmatil Maula ◽  
Muh. Dzikirullah H. Noho
Keyword(s):  
Supply And Demand ◽  
Effective Means ◽  
Research Approach ◽  
Selling Price ◽  
On Demand ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
The Village ◽  
Gas Cylinders

Abstract: Buying and selling is a contract of exchange for anything, including goods with goods, or goods with money in accordance of the terms and conditions permitted in Islam. Pricing in maqashid syariah, must be in accordance with the rules stated in the supply, and demand because the purpose of the price is to protect their interests, namely traders who want to sell their wares. The problems in setting prices at Sawahmulya village is still not effective, means that there are still those who sell gas LPG 3 kg below or above the price set by BUMDES local. So the price of LPG gas is given from the agent to retailers as well is different. This type of research is a type of empirical and juridical research using the socio-ligel research approach. Location the place of research is Bawean Island precisely in the Village Sawahmulya Sangkapura District, Gresik Regency. The result of research on the provisions of BUMDES, the selling price of 3 LPG kg gas Rp 30.000,-. Regarding the purchase of 3 kg LPG gas cylinders depending on demand from retailer or consumer.  Pricing in sharia maqasids is carried out by the government is appropriate because in this stipulation is nothing, but for the benefit of the people. The conclusion is the sale of 3 kg LPG gas, which is on Bawean Island, has a sales system different and not all take the 3 kg LPG gas in BUMDES, there are also those who take direct business in Gresik. The sales LPG gas in the Sawahmulya Village are not in accordance with the existing provisions in the  local BUMDES. Keywords: Maqashid Syariah, Buying and selling, Pricing   Abstrak: Jual beli merupakan suatu akad tukar menukar dengan apapun diantaranya baik barang dengan barang, atau barang dengan uang sesuai dengan ketentuan rukun dan syarat yang diperbolehkan dalam Islam. Penetapan harga dalam maqashid syariah, harus sesuai dengan aturan-aturan yang tertera pada supply and demand, karena tujuan dalam tas’ir (ketetapan) harga adalah untuk melindungi hajat mereka, yakni para pedagang yang ingin menjual barang dagangannya. Permasalahan dalam penetapan harga yang ada di Desa Sawahmulya ini masih belum efektif, maksudnya masih ada yang menjual gas LPG 3 kg dibawah atau diatas harga yang telah ditetapkan oleh BUMDES setempat. Sehingga harga gas LPG yang diberikan agen kepada pengecer juga berbeda. Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris dan menggunakan metode pendekatan socio-ligel research. Lokasi yang menjadi tempat penelitian adalah Pulau Bawean tepatnya di Desa Sawahmulya Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Hasil dari penelitian mengenai ketetapan BUMDES, harga penjualan gas LPG 3 kg Rp 30.000,-. Mengenai pembelian tabung gas LPG 3 kg itu tergantung permintaan dari pengecer atau konsumen. Penetapan harga dalam maqasid syariah yang dilakukan oleh pemerintah sudah sesuai dikarenakan dalam penetapan ini tak lain hanya demi kemashlahatan umat. Kesimpulannya adalah penjualan gas LPG 3 kg, yang terdapat di Pulau Bawean sistem penjualannya itu berbeda dan tidak semua mengambil gas LPG 3 kg di BUMDES, ada juga yang mengambil langsung keperusahaan atau daratan Gresik. Penjualan gas LPG yang ada di Desa Sawahmulya ini belum sesuai dengan ketetapan yang ada di BUMDES setempat. Kata kunci: Maqashid Syariah, Jual Beli, Penetapan Harga

scholarly journals The Role of the Government in Increasing Community Welfare in Pohuwato Regency

2019 ◽  
Vol 6 (1) ◽  
pp. 9
Author(s):  
Edy Sijaya
Keyword(s):  
Research Approach ◽  
Improvement Program ◽  
Village Community ◽  
The People ◽  
Livestock Farmers ◽  
District Government ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

This research aims to determine the role of the village government in improving the welfare of the people of Bulili Village in Duhiadaa District, Pohuwato Regency. The research approach uses descriptive research which provides an overview of how the government plays a role in improving the welfare of the community in the village of Bulili, Duhiadaa District, Pohuwato Regency. Informants were the village head, village head, BPD chairman, LPM Chair, village treasurer and Bulili village community leaders. The results showed that the Bulili Village Government in improving community welfare carried out three programs such as: 1) agricultural production improvement program. For the economic sector the Bulili village government planned assistance that would improve the economy of Bulili villagers such as providing rice seeds, corn seeds, tractor assistance, Hansplayer (tengki) assistance, fertilizer assistance, and PNPM assistance, 2) program to increase livestock production, namely the collaboration of district government, sub-district government and Bulili village government in the form of providing assistance for productive superior cows and productive goat seeds to village community livestock farmers bulili which was formed by the village village government. 3) development of village livestock agribusiness, which is to form a group of livestock farmers who are given the assistance of productive cow and goat seeds to each group to be managed as part of a government program in order to improve the welfare of the village community. In addition, the formation of livestock farmer groups is one of the right solutions in increasing livestock business in the village, various livestock businesses such as the procurement of productive seeds, prevention of livestock diseases and access to marketing can be done in groups and work together which in turn increases profits and business income in order to improve the welfare of the people in Bulili village.

Paradigma Pembangunan Desa dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

2020 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
pp. 117-132
Author(s):  
Betha Rahmasari
Keyword(s):  
Regional Development ◽  
Financial Management ◽  
Sustainable Use ◽  
Economic Potential ◽  
Village Community ◽  
Development Organizations ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
The Right ◽  
The Village

This article aims to find out the developmentidea or paradigm through village financial management based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. In this study, the researcher used a normative research methodby examining the village regulations in depth. Primary legal materials are authoritatuve legal materials in the form of laws and regulations. Village dependence is the most obvious violence against village income or financial sources. Various financial assistance from the government has made the village dependent on financial sources from the government. The use of regional development funds is intended to support activities in the management of Regional Development organizations. Therefore, development funds should be managed properly and smoothly, as well as can be used effectively to increase the people economy in the regions. This research shows that the law was made to regulate and support the development of local economic potential as well as the sustainable use of natural resources and the environment, and that the village community has the right to obtain information and monitor the planning and implementation of village development.

GERAKAN SOSIAL MASYARAKAT KAMPUNG LABALUBA DESA KONTUMERE KECAMATAN KABAWO KABUPATEN MUNA TAHUN 1960-1980

2020 ◽  
Vol 4 (4) ◽  
Author(s):  
Nurwan Nurwan ◽  
Ali Hadara ◽  
La Batia
Keyword(s):  
Social Movements ◽  
Local Government ◽  
Social Movement ◽  
Negative Effects ◽  
Movement Process ◽  
The People ◽  
The Social ◽  
The Government ◽  
The Village ◽  
The City

ABSTRAK: Inti pokok masalah dalam penelitian ini meliputi latar belakang gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, Faktor-faktor yang mendorong gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna, proses gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna dan akibat gerakan sosial masyarakat Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna? Latar belakang gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba yaitu keadaan kampungnya yang hanya terdiri dari beberapa kepala keluarga tiap kampung dan jarak yang jauh masing-masing kampung membuat keadaan masyarakatnya sulit untuk berkomnikasi dan tiap kampung hanya terdiri dari lima sampai dengan tujuh kepala keluarga saja. Kampung ini letaknya paling timur pulau Muna terbentang dari ujung kota Raha sekarang sampai kampung Wakuru yang saat ini. Kondisi ini juga yang menjadi salah satu faktor penyebab kampung ini kurang berkembang baik dibidang ekonomi, sosial politik, pendidikan maupun di bidang kebudayaan. Keadaan ini diperparah lagi dengan sifat dan karakter penduduknya yang masih sangat primitif. Faktor yang mendorong adanya gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna adalah adanya ketidaksesuaian antara keinginan pemerintah setempat dan masyarakat yang mendiami Kampung Labaluba pada waktu itu. Sedangkan proses gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna bermula ketika pemerintah seolah memaksakan kehendaknya kepada rakyat yang menyebabkan rakyat tidak setuju dengan kebijakan tersebut. Akibat yang ditimbulkan dari adanya gerakan sosial masyarakat Kampung Labaluba Desa Kontumere Kecamatan Kabawo Kabupaten Muna terbagi dua yaitu akibat positif dan akibat negatif.Kata Kunci: Gerakan Sosial, Factor dan Dampaknya ABSTRACT: The main issues in this study include the background of the social movement of Labaluba Village, Kontumere Village, Kabawo Sub-District, Muna District, Factors that encourage social movements of Labaluba Kampung Sub-village, Kontumere Village, Kabawo Sub-District, Muna District, the social movement process of Labaluba Village, Kontumere Village, Kabawo Sub-District Muna Regency and due to Labaluba community social movements Kontumere Village Kabawo District Muna Regency? The background of the Labaluba Kampung community social movement is that the condition of the village consists of only a few heads of households per village and the distance of each village makes it difficult for the community to communicate and each village only consists of five to seven households. This village is located east of the island of Muna stretching from the edge of the city of Raha now to the current village of Wakuru. This condition is also one of the factors causing the village to be less developed in the economic, social political, educational and cultural fields. This situation is made worse by the very primitive nature and character of the population. The factor that motivated the existence of the social movement of Labaluba Village in Kontumere Village, Kabawo Subdistrict, Muna Regency was the mismatch between the wishes of the local government and the people who inhabited Labaluba Village at that time. While the process of social movements in Labaluba Village, Kontumere Village, Kabawo District, Muna Regency began when the government seemed to impose its will on the people, causing the people to disagree with the policy. The consequences arising from the existence of social movements in Labaluba Village, Kontumere Village, Kabawo District, Muna Regency are divided into two, namely positive and negative effects. Keywords: Social Movements, Factors and their Impacts

scholarly journals PENERAPAN SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) PADA ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA (STUDI KASUS DI DESA SUWAAN KECAMATAN KALAWAT KABUPATEN MINAHASA UTARA)

2018 ◽  
Vol 14 (1) ◽  
Author(s):  
Jehan M. Malahika ◽  
Herman Karamoy ◽  
Rudy J. Pusung
Keyword(s):  
Financial System ◽  
Secondary Data ◽  
Positive Influence ◽  
Primary Data ◽  
Research Approach ◽  
Financing System ◽  
Government Organization ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village

This research aims to analyze the Implementation of Village Financial System (SISKEUDES)  towards the government organization in Suwaan Village Kalawat Subdistrict North Minahasa Regency. This research using qualitative research approach as using primary data, which were in the form of interview and secondary data. The informants are the village head, the village secretaries, and the head of village government affairs. The result showed that : (1) The implementation of Village Financial System in Suwaan Village has running well (2) The procedure of SISKEUDES utilization done by 4 stages which are : Planning, Implementing, Administrating, and Reporting (3) Village Financial System has been giving the positive influence towards the performance of each employee. Therefore, Village Financial System holds an important role upon village government that impact directly by the employee of village. This is as accordance with the purpose on the implementation of Village Financing System which is to assist the work of villagers’ employee.Keywords: Village Financial System, Village Government

scholarly journals PENGUATAN PERAN APARATUR PEMERINTAHAN DESA DALAM MELAKSANAKAN TUGAS PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN INDRAMAYU JAWA BARAT

2021 ◽  
Vol 3 (2) ◽  
Author(s):  
Rasji Rasji
Keyword(s):  
Central Government ◽  
Government Officials ◽  
Village Community ◽  
The People ◽  
The Republic ◽  
The Government ◽  
Village Government ◽  
The Village ◽  
Technical Guidance

Village government is the lowest level of government in the Government of the Republic of Indonesia. Its existence is very strategic for the implementation of programs of the central government, local government, and the wishes of the village community, so that the village government can help create a balance between the goals desired by the state and those desired by the people, namely the welfare of the people. For this reason, the role of village government officials is important to achieve the success of implementing village government tasks. In fact, there are still many village government officials who have not been able to carry out their duties and authorities properly and correctly. How are efforts to strengthen the role of village government officials so that they are able to carry out their duties and authority properly and correctly? One effort that can be done is to provide technical guidance to village government officials regarding village governance, the duties and authorities of village government officials, as well as the preparation of village regulations. Through this activity, it is hoped that the role of the village government apparatus in carrying out their duties and authorities will be strong, so that their duties and authorities can be carried out properly and correctlyABSTRAK;Pemerintahan desa adalah tingkat pemerintahan terendah di dalam Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Keberadaannya sangat strategis bagi penerapan program pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan keinginan masyarakat desa, sehingga pemerintah desa dapat membantu terciptanya keseimbangan tujuan yang diinginkan oleh negara dan yang diinginkan oleh rakyat yaitu kesejahteraan rakyat. Untuk itu peran aparatur pemerintahan desa menjadi penting untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan tugas pemerintahan desa. Pada kenyataannya masih banyak aparatur pemerintahan desa yang belum dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar. Bagaimana upaya menguatkan peran aparatur pemerintahan desa, agar mampu menjalankan tugas dan wewenangnya secara baik dan benar? Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan bimbingan teknis kepada aparatur pemerintahan desa mengenai pemerintahan desa, tugas dan wewenang aparatur pemerintah desa, maupun penyusunan peraturan desa. Melalui kegiatan ini diharapkan peran aparatur pemerintahan desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya menjadi kuat, sehingga tugas dan wewenangnya dapat dilaksanakan dengan baik dan benar.

scholarly journals Lack Of Basic Education Accessibility In The Periphery Area Of Indonesia (A Research in Takirin Village, Tasifeto Timur Sub-District, Belu Regency, NTT Province - Indonesia)

2019 ◽  
pp. 124
Author(s):  
M. N. B. C. Neolaka ◽  
Rikhardus S. Klau ◽  
Metriani Epifania Nahak
Keyword(s):  
Basic Education ◽  
Educational Institution ◽  
The State ◽  
Religious Institutions ◽  
Education Services ◽  
Remote Areas ◽  
Basic Rights ◽  
The People ◽  
The Government ◽  
The Village

The presence of a school in the village is a sign of the concrete presence of the State to fulfill the basic rights of the community in the field of education. Remembering that schools always assume interaction with other elements of society such as parents, students, religious institutions and village governments, their presence also demands responsibility and involvement of all parties at the grassroots in synergic cooperation. Only through quality cooperation involving all parties, an educational institution can become the backbone of a society's progress. Quality cooperation can be evaluated by looking at how the community responds to the concrete problems they face in the field. One of the fundamental problems commonly found in remote areas of Indonesia is the low access to basic education services. By recognizing and identifying problems that occur in their own environment, people are encouraged to recognize violations of their basic rights. In turn, the people themselves are encouraged to collect their rights to the Government and at the same time are aware of being actively involved in development.

The Israeli travel and tourism industry faces COVID-19: developing guidelines for facilitating and maintaining a nuanced response and recovery to the pandemic

2021 ◽  
Vol ahead-of-print (ahead-of-print) ◽  
Author(s):  
Joshua Schmidt ◽  
Alex Altshuler
Keyword(s):  
Cultural Context ◽  
Service Providers ◽  
Risk Mitigation ◽  
Supply And Demand ◽  
Economic Benefits ◽  
Tourism Industry ◽  
Research Approach ◽  
Content Type ◽  
Travel And Tourism ◽  
The Government

Purpose This paper aims to discuss how the tourism industry is contending with the economic and interorganizational challenges wrought by the COVID-19 outbreak and heightened by a lack of communication between the government and local businesses in the state of Israel. The researchers examine the dependency of the tourism industry on the general preparation programs that were developed and are currently being deployed by the relevant national stakeholders and question whether instead, it should use the pandemic as a catalyst for formulating its own nuanced tourism-travel-and-hospitality-oriented strategies and procedures. Design/methodology/approach Applying an ethnographic-based mix-methods research approach, this paper draws on insights from data compiled by fusing existing theoretical and emerging practical knowledge with empirical research (qualitative and quantitative) conducted among numerous relevant macro (governmental/centralized industry) and micro (hotels, travel and tourism operators and service providers) stakeholders as well as potential consumers. Findings It is essential that national and local government bodies form collaborative interorganizational relationships with local stakeholders to jointly activate case-specific hospitality and travel-specific risk mitigation management strategies. Moreover, the pandemic laid bare the tentative and fragile nature of the globalized tourism industry supply and demand chains, a condition that may be remedied via a pivot toward using national or even regional supply chains and goods and service providers. Within Israel, such changes could lead to increased economic benefits that extend beyond the tourism industry to provide certain security-related benefits. Originality/value Relating to idiosyncratic factors relevant to an Israeli cultural context, this paper uses the ethnographic field-borne familiarity of the researchers with the tourism and travel industries in Eilat and the Dead Sea to offer applicable suggestions for leveraging certain industry resources to both meet the demands of the present-day circumstances and cultivate a multifaceted organizational web of macro and micro social, economic and environmental networks so as to foster a more diversified and therefore resilient local tourism and travel economy.

A Note on the Pejavar Copper Plate 1352 Saka, 1430 A.D.

1985 ◽  
Vol 117 (1) ◽  
pp. 29-34
Author(s):  
K. G. Vasantamadhava
Keyword(s):  
Copper Plate ◽  
Critical Study ◽  
The People ◽  
The Social ◽  
Karnataka State ◽  
Land Transaction ◽  
Kannada Language ◽  
Political Conditions ◽  
The Government ◽  
The Village

Karnataka has rich epigraphical sources. The entire edifice of Karnataka history from the 3rd century B.C. down to the end of Vijayanagara rests on epigraphical records. A volume of information concerning the political conditions, government and administration, political geography, the social structure and the life of the people, the religious faiths, economic conditions and many other topics, can be derived from a critical study of the inscriptions.The inscription under discussion is a copper plate from the village of Pejavar, Mangalore Taluka, South Kanara District, Karnataka State. The copper plate is now in the possession of K. Venkatraya Achar, Suratkal. It belongs to the period of the Vijayanagara emperor Immadi Devarāya (1424–1446 A.D.). The copper plate is in the Kannada language and script. The script seems to belong to a later period. The epigraphic department of the Government of India noticed this inscription in its annual report in the year 1967–68. Sri Venkatraya Achar, the discoverer of the inscription, made a few observations in the year 1957. This paper seeks to provide fresh information on political, religious and land transaction procedures on the basis of the contents of the copper plate.

scholarly journals PEMANFAATAN SAMPAH MENJADI DEKORASI BUNGA GUNA UNTUK MEMINIMALISIR SAMPAH DAN MENINGKATKAN PENDAPATAN EKONOMI SAMPINGAN PADA IBU-IBU PKK DI DUSUN PAELOAN DESA SUMBERBARU

2020 ◽  
Vol 2 (2) ◽  
pp. 331-356
Author(s):  
Lilit Biati ◽  
Ridwan ◽  
Arif Hariyanto
Keyword(s):  
Social Change ◽  
Plastic Waste ◽  
Inorganic Materials ◽  
Selling Price ◽  
Participatory Action ◽  
The Public ◽  
The Social ◽  
The Subject ◽  
The Government ◽  
The Village

the use of plastics can provide convenience and practicality, plastic also has a particularly bad impact on the environment. Plastics contain artificial inorganic materials which are composed of chemicals that are dangerous enough for the environment. This waste of plastic is very difficult to decompose naturally. To decompose plastic waste itself, it takes approximately 80 years to completely degrade. Currently the government is increasingly active in providing awareness to the public to reduce the use of plastics in life, then providing teaching on how to treat plastic waste into goods that are beneficial to life. Participatory action research has three word elements, all of which have a connection between Participation, Action and Research. In the process of carrying out social change for the better, it must involve all levels of society who are the object or target as well as the subject where the social change must be carried out. utilization of organic waste which can be used as various kinds of valuable creativity and has a selling price that can improve the community's economy, and also make the environment clean and healthy. Making society in a harmonious and peaceful environment. There won't be any problems. The village will be safe and secure.

scholarly journals Praktik Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) sebagai Penguatan Desa Tangguh Bencana di Kabupaten Malang

2020 ◽  
Vol 1 (01) ◽  
pp. 1-11
Author(s):  
Yana Syafriyana Hijri ◽  
Wahyudi Kurniawan ◽  
Yusuf Adam Hilman
Keyword(s):  
Disaster Management ◽  
Disaster Risk Reduction ◽  
Disaster Risk ◽  
Structure And Function ◽  
The People ◽  
Responsibility Of Government ◽  
The Government ◽  
And Function ◽  
The Village ◽  
Adaptation Ability

Abstract Disaster management (DM) gets a new dimension with the ratification of Law No. 24 (2007) on disaster management followed some related rules. DM as an thorough effort is started by disaster risk reduction, emergency, rehabilitation, and reconstruction. Based on the authority, DM needs to be in a comprehensive policy level ranging from national, regional, up to the village scope as a front guard of the government, though DM is not only the responsibility of government, where the people have to also actively participate. Pujiharjo Village, Tirtoyudo District, Malang, is one of villages potentially affected by natural disasters, ranging from erosion and flooding. This village as the smallest government unit interacting with the community, has policies that are poured into village regulations (Perdes) about the disaster management with local knowledge to reduce disaster risk. Thus, the community is expected to be tougher because they can anticipate and minimize the disaster risk by breakthrough adaptation, ability to handle and keep the structure, and function certain basic in times of disasters. Even if affected by any disaster, they would quickly rebuild into normal or at least can independently recover. Desa Tangguh (Tough Village) as a national program of BNPB, can also act as the responsibility of a government against people in the disaster management.  Keyword : Disaster Management, Regulations, Village       Abstrak   Penanggulangan bencana (PB) mendapat dimensi baru dengan diterbitkannya UU No. 24 (2007) tentang penanggulangan bencana yang diikuti beberapa aturan terkait. PB sebagai upaya menyeluruh dan proaktif dimulai dari pengurangan risiko bencana, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Berdasarkan kewenangannya, PB perlu memiliki kebijakan komprehensif mulai dari tingkat nasional, regional, hingga ruang lingkup desa sebagai ujung tombak pemerintahan, meski PB bukan hanya tanggung jawab pemerintah, di mana rakyat juga harus ikut aktif. Desa Pujiharjo, Kecamatan Tirtoyudo, Malang, adalah salah satu desa yang berpotensi terkena bencana alam, mulai dari erosi hingga banjir. Desa ini sebagai unit pemerintah terkecil yang berinteraksi dengan masyarakat, memiliki kebijakan yang dituangkan ke dalam peraturan desa (Perdes) tentang manajemen bencana dengan pengetahuan lokal untuk mengurangi risiko bencana. Dengan demikian, masyarakat diharapkan lebih tangguh karena mereka dapat mengantisipasi dan meminimalkan risiko bencana dengan melakukan terobosan adaptasi, kemampuan menangani dan menjaga struktur, dan fungsi dasar tertentu pada saat bencana. Bahkan jika terdampak bencana, mereka akan dengan cepat membangun kembali hingga normal atau setidaknya dapat pulih secara mandiri. Desa Tangguh sebagai program nasional BNPB, juga dapat berperan sebagai tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dalam manajemen bencana.  Kata kunci: Penanggulangan Bencana, Paraturan, Desa

Sign in / Sign up

Export Citation Format

Share Document