Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penelusuran upah dengan kedudukan Pekerja Rumah Tangga (yang selanjutnya disingkat PRT) berdasarkan pengaturan hukum serta perlindungan hukum bagi PRT, apabila majikan tidak memberikan upah sesuai kesepakatan dalam perjanjian dibawah tangan. Metode penelitian dan pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan analisis konsep hukum. Dalam tulisan ini terdapat norma kosong yang tertera pada pasal 1 angka 2 yang menjelaskan pengertian “Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Jika dilihat memang benar pekerja harus mendapat imbalan yang sesuai, akan tetapi di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak mengatur pekerja informal. Pengumpulan bahan hukum dibuat dengan menganalisa buku-buku hukum,jurnal, internet. Dari hasil yang diperoleh yakni kesepakatan yang dibuat dua pihak yang diperjanjikan sepanjang pekerjaan tidak sama, maka akan menjadi kewajiban majikan untuk memberi hak PRT. Menteri Ketenagakerjaan membuat suatu terobosan baru mengenai perlindungan hukum ini yaitu adanya Permenaker No.2 tahun 2015 yang dianggap dapat membantu. Namun, Permenaker memiliki kelemahan dan kekurangan yang masih belum dapat menjamin sepenuhnya kepastian hukum dalam melindungi PRT. Maka dari itu membentuk perjanjian harus menentukan upah dari kewajiban yang telah ditentukan serta memiliki kepastian mengenai upah tambahan diluar kewajiban yang dilakukan PRT agar mengetahui lebih rinci dan memperjelas daripada si PRT dalam menerima haknya.
This writing aims to determine the mechanism for tracking wages with the position of Domestic Workers (hereinafter abbreviated as PRT) based on legal arrangements and legal protection for domestic workers, if the employer does not provide wages according to the agreement in an underhand agreement. The research method and approach used is a normative legal research method consisting of primary and secondary legal materials. Meanwhile, the approach used is the legal approach and analysis of legal concepts. In this paper there are empty norms listed in article 1 number 2 which explains the meaning "Workers / laborers are every person who works with a salary or reward in other forms". If it is seen that it is true that workers must receive the appropriate compensation, however in the Manpower Act it does not regulate informal workers. The collection of legal materials is made by analyzing law books, journals, the internet. From the results obtained, the agreement made by the two parties agreed as long as the work is not the same, it will be the employer's obligation to give the rights of domestic workers. The Minister of Manpower made a new breakthrough regarding the protection of this law, namely the existence of Permenaker No. 2 2015 which is considered to be able to help. However, Permenaker has weaknesses and shortcomings that still cannot guarantee legal certainty in protecting domestic workers. Therefore forming an agreement must determine the wages of the obligations that have been determined and have certainty about additional wages beyond the obligations of domestic workers in order to know more details and clarify than the domestic worker in receiving their rights.
Pelaksanaan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Melalui Media Internet Masa Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Pada KPKNL Medan)
